cover
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6,152 Documents
Analisis Konsentrasi DPK di Bank Umum Indonesia Berdasarkan Tiering Saldo Hatta, M.; Susilo, Erwin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6852

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika perkembangan dan tingkat konsentrasi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Indonesia berdasarkan klasifikasi tiering saldo selama periode 2013–2025. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan DPK, perubahan struktur deposan, serta implikasi konsentrasi dana terhadap stabilitas sistem perbankan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif dan memanfaatkan data agregat publikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), analisis dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu periode pra-pandemi (2013–2019), periode pandemi dan dampaknya (2020–2023), serta periode pasca-pandemi (2024–2025). Tingkat konsentrasi dan ketimpangan distribusi DPK dianalisis menggunakan beberapa indikator komplementer, antara lain Herfindahl–Hirschman Index (HHI), rasio konsentrasi antar tier saldo, Kurva Lorenz, dan Indeks Gini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK perbankan Indonesia bersifat asimetris dan cenderung semakin terkonsentrasi pada kelompok rekening bersaldo besar. Meskipun Tier 1 (rekening bersaldo kecil) secara konsisten mendominasi jumlah rekening, kontribusinya terhadap total nominal DPK terus mengalami penurunan relatif. Sebaliknya, kelompok tier saldo tinggi, khususnya Tier 5 hingga Tier 7, menunjukkan peningkatan kontribusi yang signifikan dan bersifat struktural dalam jangka menengah hingga panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan DPK lebih mencerminkan proses pendalaman simpanan (deposit deepening) dibandingkan perluasan basis deposan secara luas. Kondisi tersebut memiliki implikasi penting terhadap stabilitas likuiditas perbankan, sensitivitas terhadap perilaku deposan besar, serta efektivitas kebijakan inklusi keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini relevan sebagai dasar pertimbangan bagi regulator dan otoritas perbankan dalam merancang kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi dana dan strategi pendalaman intermediasi keuangan yang berkelanjutan.
Identifikasi Potensi Bahaya di Ketinggian pada Proses Pemasangan Ducting dengan Metode HIRADC Rohimat, Dede; Hendra, Franka; Fahrudin, Wakhit Ahmad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6854

Abstract

Pemasangan ducting yang dilakukan Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK) merupakan salah satu aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi bagi tenaga kerja di PT. Cakra Muda Buana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi potensi bahaya serta penilaian risiko dengan menggunakan tool risk matrix untuk mengetahui nilai risiko dan menentukan langkah pengendalian dengan hirarki pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control (HIRDC). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 23 (dua puluh tiga) identifikasi bahaya dari keseluruhan dan 7 (tujuh) di antaranya memiliki potensi bahaya yang sama, Potensi bahaya di PT. Cakra Muda Buana seperti APD dan APJP tidak layak digunakan, penggunaan APJP tidak sesuai, pengangkatan manual, lantai kerja licin akibat genangan air, lantai kerja berlubang , kabel listrik berantakan, pekerja tidak kompeten, kegagalan angkur point, tali carmantel putus, alat kerja terjatuh, cuaca panas, cuaca buruk, material ducting terjatuh, terkena sudut tajam ducting, pekerja terlalu lama menggantung ditali. Nilai risiko yang diperoleh adalah 4 (empat) mendapatkan nilai risko extrim, 18 (delapan belas)  mendapatkan nilai risiko tinggi, 3 (tiga) mendapatkan nilai risiko sedang. Langkah pengendalian yang direkomendasikan adalah menerapkan hierarchy of fall protection, melakukan penerapan sistem aman, menggunakan alat keselamatan mampu menahan beban minimal 15 kN, memastikan APD dan APJP yang disediakan sesuai dengan jenis pekerjaan dan standar yang berlaku, melakukan inspeksi atau pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi APD dan APJP, melakukan langkah evaluasi dan monitoring aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan K3.
Dari Kepemimpinan Karismatik ke Keberlanjutan Organisasi: Analisis Sistem Manajemen SDM Pada Forum Ta’aruf Padi Melati Adhomah, Ahmad Azzam; Susanto, Aftoni; Muttaqiyathun, Ani; Wahida, Malwa Sabrina
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6855

Abstract

Organisasi berbasis komunitas sering menghadapi tantangan keberlanjutan ketika kepemimpinan sangat terpusat pada satu sosok karismatik. Penelitian ini mengkaji sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) pada Forum Ta'aruf Padi Melati serta menganalisis urgensi pembentukan sistem kaderisasi pasca wafatnya direktur pada Oktober 2025. Sebelum masa transisi tersebut, direktur memegang peran dominan dalam pengelolaan seluruh layanan inti organisasi, mulai dari proses penyaringan profil, fasilitasi ta’aruf, nadzor, khitbah, hingga pendampingan proses pernikahan. Sentralisasi peran ini menjadikan figur direktur sebagai pusat pengambilan keputusan, koordinasi layanan, sekaligus simbol nilai dan budaya organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik yang disertai keteladanan personal merupakan kekuatan utama forum dalam membangun kepercayaan anggota dan menjaga kualitas layanan. Namun demikian, kekuatan tersebut tidak diimbangi dengan sistem HRM yang terdokumentasi dan terstruktur, khususnya dalam aspek kaderisasi, pembagian peran, standard operating procedures (SOP), serta transfer pengetahuan organisasi. Akibatnya, pasca kekosongan kepemimpinan, forum mengalami tantangan operasional, perlambatan layanan, dan kendala koordinasi internal. Studi ini menegaskan tentang pentingnya transformasi dari kepemimpinan berbasis figur menuju sistem SDM yang terlembagakan dan berkelanjutan. Pelembagaan kaderisasi dan dokumentasi kerja menjadi prasyarat strategis untuk menjaga kesinambungan organisasi komunitas dalam jangka panjang.
Transformasi Digital Sebagai Strategi Adaptif Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Bisnis: Peran Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Kinerja UMKM Pamungkas, Sufa Bigas Badai; Zainy, Nadya Audina; Ningsih, Alia Sukma
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6862

Abstract

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan pola operasional dan strategi persaingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kompetitif, dan terdigitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran pemanfaatan media sosial sebagai bagian integral dari strategi transformasi digital dalam meningkatkan kinerja UMKM, baik dari aspek finansial seperti pertumbuhan penjualan dan profitabilitas, maupun aspek non-finansial seperti peningkatan loyalitas pelanggan, citra merek, kapabilitas inovasi, dan keberlanjutan usaha, serta kontribusinya dalam mendorong proses internasionalisasi usaha secara lebih terstruktur dan adaptif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, serta publikasi relevan yang membahas transformasi digital, pemasaran digital berbasis media sosial, dan kinerja UMKM dalam berbagai konteks industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang strategis bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar hingga tingkat global dengan biaya ekspansi yang relatif rendah, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi dan integrasi sistem, serta memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan preferensi konsumen yang cepat dan dinamis. Media sosial terbukti efektif sebagai sarana pemasaran digital dalam membangun identitas merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, memperkuat hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pemanfaatan platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook berkontribusi signifikan terhadap peningkatan visibilitas, penetrasi pasar, dan daya saing berkelanjutan UMKM di era ekonomi digital modern. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi digital terintegrasi untuk keberhasilan dan keberlanjutan UMKM masa depan global berkelanjutan.
Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi Aziz, M Fachri; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6880

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Namun, pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi terjadi penurunan partisipasi pemilih sekitar 6,4% dibandingkan Pilkada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial melalui data primer berupa wawancara dengan pihak KPU dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan strategi peningkatan partisipasi melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, pendidikan pemilih pemula, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait. Meskipun strategi tersebut telah dijalankan secara sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu tahapan Pilkada, penyesuaian jadwal dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi, serta beban tambahan akibat verifikasi calon perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi perencanaan tahapan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendorong partisipasi pemilih yang lebih optimal pada Pilkada mendatang.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Berat pada Pekerjaan Cut and Fill Proyek Jogging Track Universitas Diponegoro Putri, Carina Ika; Dewi, Hanifah Fajariah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6881

Abstract

Pekerjaan cut and fill pada Proyek Jogging Track Universitas Diponegoro Semarang memerlukan pengelolaan alat berat yang tepat agar target waktu dan biaya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja sistem kerja excavator–dump truck pada pekerjaan galian dan timbunan, serta menentukan alternatif kombinasi alat yang paling optimal. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pengumpulan data dokumen proyek, observasi lapangan, dan wawancara. Data utama meliputi volume pekerjaan (galian 38.062 m³ dan timbunan 277.580 m³), jenis serta jumlah alat, jam kerja (7 jam/hari), waktu siklus, efisiensi kerja, dan biaya sewa. Analisis dilakukan melalui perhitungan produktivitas teoritis excavator dan dump truck, perhitungan biaya operasi per jam, serta simulasi lima alternatif kombinasi alat dengan mempertimbangkan keseimbangan produksi antara alat muat dan alat angkut untuk menekan idle time. Hasil menunjukkan kondisi existing (4 excavator + 3 dump truck) memerlukan durasi 717,4 jam dengan biaya Rp 2.073.357.445. Alternatif terbaik adalah Alternatif 3 (3 excavator Komatsu PC200-8 + 10 dump truck) dengan durasi 605,625 jam dan biaya Rp 1.398.834.440, atau terjadi penurunan waktu 15,6% dan penghematan biaya 32,53% dibanding kondisi existing. Temuan ini menegaskan bahwa efisiensi proyek tidak hanya dipengaruhi kapasitas alat, tetapi terutama oleh pengaturan kombinasi dan keseimbangan produksi alat di lapangan.
Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing terhadap Pembajakan melalui Aplikasi Loklok Chintiary, Ni Kadek Maybelle Eka; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Wijaya, I Ketut Kasta Arya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6882

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi distribusi karya sinematografi ke ranah digital, yang memungkinkan akses lebih luas dan cepat bagi masyarakat global. Platform digital dan layanan streaming resmi memberikan kemudahan distribusi lintas negara, namun di sisi lain juga memicu meningkatnya praktik pembajakan melalui platform ilegal seperti aplikasi Loklok. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya pemilik karya sinematografi asing yang hak ekonominya dieksploitasi tanpa izin. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga melemahkan iklim industri kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing berdasarkan hukum positif Indonesia dan konvensi internasional, serta mengkaji efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan melalui aplikasi Loklok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak moral dan hak ekonomi, termasuk bagi karya asing berdasarkan prinsip national treatment. Perlindungan ini diperkuat oleh berbagai konvensi internasional. Namun, tantangan penegakan hukum tetap muncul akibat karakter lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup Aji, Ibrahim; Humulhaer, Siti; Afifah, Yasfika Ely Nur; Mahfudlon, Mahfudlon; Saputra, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6886

Abstract

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen primum remedium untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia Mulyati, Agustine Susi; Humulhaer, Siti; Ferdiansyah, Donny; Majuri, Majuri; Zainal, Toyib; Mustofa, M. Ali
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6888

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia membawa tantangan serius bagi perlindungan konsumen, khususnya terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di ekosistem digital Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait dalam dekade terakhir. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari doktrin Safe Harbor yang pasif menuju tanggung jawab aktif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun platform sering kali dianggap sebagai perantara, secara hukum mereka memiliki kewajiban duty of care untuk melakukan verifikasi identitas pedagang dan kurasi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Kelalaian dalam pengawasan preventif terhadap kosmetik berbahaya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan konsumen di era digital tidak cukup hanya melalui tindakan represif berupa penghapusan tautan produk. Diperlukan integrasi sistem verifikasi izin edar otomatis antara database BPOM dengan sistem internal marketplace untuk mencegah penayangan produk ilegal sejak hulu. Selain itu, penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk mempertegas tanggung jawab spesifik penyelenggara platform dalam rantai distribusi digital guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan konsumen.
Implementasi Prinsip Kearifan Lokal Dalam Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Konservasi Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Ilman, La; Humulhaer, Siti; Kalibia, Muhammad Umar; Raunas, Ide; Harmoko, Harmoko; Giri, Raden
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum lingkungan sebagai instrumen konservasi hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Di tengah kegagalan hukum formal yang bersifat top-down dalam menekan laju deforestasi yang masif, kearifan lokal muncul sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi di tingkat tapak. Melalui kacamata penelitian sosio-legal, kajian ini membedah interaksi kompleks antara norma adat dengan regulasi lingkungan nasional yang sering kali tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti praktik Sasi di Maluku dan Hutan Larangan di berbagai wilayah Nusantara, memiliki struktur hukum yang mapan dan sistematis. Struktur ini mencakup aspek preventif untuk mencegah kerusakan, aspek kuratif untuk pemulihan, hingga penerapan sanksi sosial-spiritual yang memberikan efek jera secara psikologis dan sosiologis lebih kuat dibandingkan sanksi pidana negara. Meskipun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 peluang transformasi nilai adat ke dalam instrumen konservasi formal semakin terbuka lebar, implementasinya masih terhambat oleh rigiditas administratif dan ego sektoral birokrasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan MHA atas wilayah adatnya merupakan kunci utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan mitigasi perubahan iklim. Diperlukan sinkronisasi kebijakan yang secara radikal menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Model konservasi kolaboratif yang berbasis pada kearifan lokal ini diyakini mampu menjawab tantangan krisis iklim global sekaligus mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.