cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 114   115   116   117   118 
Rekontruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer Hasnia; Lomba Sultan; Rahmatiah HL
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2994

Abstract

Pemikiran filosofis hukum Islam menghadapi tantangan baru seiring perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat, sehingga memerlukan kerangka rekonstruksi yang lebih responsif dan multidisipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan ulang dasar-dasar filosofis hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan dinamika era kontemporer tanpa kehilangan integritas normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis filosofis dan kajian literatur mendalam terhadap karya-karya klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam memerlukan integrasi antara nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, rasionalitas etis, serta pemahaman kontekstual terhadap perubahan sosial. Selain itu, pendekatan multidisipliner terbukti penting untuk menjawab isu-isu aktual seperti digitalisasi, bioteknologi, dan pluralitas masyarakat modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan tekstual yang kaku tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena baru, sehingga diperlukan model epistemologis yang lebih adaptif dan dialogis. Rekonstruksi pemikiran filosofis yang ditawarkan memberikan kerangka alternatif untuk memperluas daya jangkau hukum Islam dalam merespons tantangan global kontemporer. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Metodologi dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-Ayat Munakahat dalam Tafsir al-Qur’an al-Azhim Lenny Guspidawati; Akmal Abdul Munir; Suja'i Sarifandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2995

Abstract

Kajian terhadap penafsiran ayat-ayat munakahat dalam Tafsir al-Qur’an al-Azhim karya Ibnu Katsir memiliki signifikansi ilmiah karena berpengaruh kuat dalam pembentukan pemahaman hukum keluarga Islam dalam tradisi klasik maupun kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi dan corak penafsiran Ibnu Katsir sekaligus menelusuri bagaimana pendekatan tersebut membentuk pola istinbath hukum terkait pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui pendekatan tafsir dan analisis isi terhadap teks primer serta didukung literatur sekunder relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menerapkan metode tahlili yang runtut, disertai perhatian mendalam terhadap aspek kebahasaan, munasabah ayat, dan asbāb al-nuzūl, serta didominasi corak tafsir bi al-ma’tsur yang berlandaskan al-Qur’an, hadis sahih, dan riwayat sahabat serta tabi’in. Penafsiran terhadap ayat-ayat munakahat menunjukkan konsistensi penggunaan dalil, ketelitian dalam seleksi riwayat, dan kekuatan argumentasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa metodologi Ibnu Katsir memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan tetap relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer
Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Pungutan Liar Pembuatan Akta Kematian di Desa Keden Melinda; Ali Maskur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2997

Abstract

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis praktik pungutan liar di Desa Keden dalam persepektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu: bagaimana bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap masyarakat dalam mendapatkan perlindungan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi di Desa Keden bertentangan dengan prinsip negara hukum. terkhusus pada asas kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara. Pungutan liar bukan hanya sekedar merugikan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menyebabkan rasa ketidakadilan serta pelanggaran atas hak aman dan keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini untuk meyakinkan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, dan pendampingan masyarakat supaya berani menolak serta malaporkan kasus praktek pungutan liar.
Evaluasi Aspek Psikologis Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Penilaian Afektif Dan Pembentukan Karakter Siti Halimatus Saadah; Ibrahim; Reni Febriani; Salmaini Yeli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2998

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Evaluasi aspek psikologis, khususnya penilaian afektif, menjadi komponen penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai keislaman tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku nyata. Makalah ini membahas pelaksanaan penilaian afektif dalam pembelajaran PAI, jenis instrumen yang digunakan guru, faktor penghambat implementasi penilaian, hubungan antara penilaian afektif dengan pembentukan karakter siswa, serta upaya peningkatan kualitas evaluasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penilaian afektif umumnya dilakukan melalui observasi, jurnal sikap, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan skala sikap, namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan kompetensi guru, jumlah siswa yang besar, kurangnya instrumen terstandar, dan minimnya budaya sekolah yang mendukung. Penilaian afektif terbukti memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter religius siswa karena memberikan dasar bagi pembiasaan, keteladanan, serta penguatan perilaku positif. Untuk meningkatkan efektivitas penilaian, guru memerlukan pelatihan berkelanjutan, dukungan sistem sekolah, instrumen yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi. Evaluasi aspek psikologis yang terencana dan konsisten dapat memperkuat peran pembelajaran PAI dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami.
Pelaksanaan Otoda Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Palopo Pasca UU No. 6/2023 Ramadhan, Muh. Rifqy; Rahmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2999

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Palopo. Kota Palopo menghadapi dilema antara amanat desentralisasi (UU No. 23/2014) dan sentralisasi perizinan berbasis risiko (OSS) yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis-normatif, hasil kajian menunjukkan adanya reposisi kewenangan yang cenderung sentralistik, terutama dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pergeseran ini melemahkan kontrol lokal terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan berpotensi menghambat perlindungan nelayan kecil. Diperlukan strategi adaptasi oleh Pemerintah Kota Palopo melalui penguatan regulasi daerah non-perizinan dan sinkronisasi Perda (seperti RTRW No. 1 Tahun 2022) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.
Urgensi Pengakuan Indikasi Geografis Bagi Pisang Muli Lampung Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Fadhila Awal Ramadhani; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3001

Abstract

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas lokal unggulan Lampung yang memiliki karakteristik khas baik dari segi rasa, aroma, maupun kualitas fisiknya. Keunikan tersebut menjadikan Pisang Muli memiliki potensi kuat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Indikasi Geografis. Namun hingga kini, komoditas ini masih belum memiliki pengakuan formal sebagai Indikasi Geografis, sehingga rentan terhadap persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis sebagai strategi peningkatan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung dalam meningkatkan daya saing daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan terkait Indikasi Geografis serta literatur ilmiah mengenai pengembangan komoditas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperkuat posisi tawar di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, Indikasi Geografis juga mampu melestarikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan produksi komoditas khas daerah. Pengakuan Indikasi Geografis bagi Pisang Muli Lampung merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat identitas daerah. Upaya pengajuan Indikasi Geografis memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan komoditas lokal berbasis Indikasi Geografis sebagai pendorong daya saing daerah.
Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250/G/2024/PTUN.JKT Agustin, Kurnia Ayu; Muhammad Razaq Firdaus; Alfarizi Hafizh Ardani; Tadira Shafa Asyifa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3002

Abstract

Penelitian pada artikel ini memuat analisis mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas putusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan substantif. Isu utama penelitian berangkat dari problematika praktik di mana penentuan awal tenggang waktu kerap menimbulkan inkonsistensi, terutama ketika pihak yang dirugikan baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif atau ketika kerugian aktual baru terjadi jauh setelah keputusan diterbitkan. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana hakim dapat menafsirkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang didasarkan pada Pasal 55 UU PERATUN serta menciptakan harmonisasi antara kewajiban upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan, batas tenggang waktu, dan ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perdebatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN harus menafsirkan tenggang waktu secara kontekstual serta tidak mengesampingkan hak warna negara agar tetap mendapatkan perlindungan hukum.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo Siti Nurhaliza Nuwa; Suwitno Y. Imran; Nuvazria Achir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui pendekatan riset empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian yang menangani perkara serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemidanaan, perbedaan tingkat vonis, serta pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, faktor psikologis korban, keterbatasan pendampingan, dan keberagaman pertimbangan hakim turut memengaruhi putusan akhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penyempurnaan pedoman pemidanaan, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan maksimal.
Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus BMT di Prov. Bengkulu Shintia Hartono; Fatimah Yunus; Gustiya Sunarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3005

Abstract

Penelitian ini menelaah peran BMT dalam memberdayakan UMKM di Provinsi Bengkulu melalui pembiayaan dan pendampingan berbasis syariah. Studi kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan pengurus BMT dan UMKM binaan sebagai informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn berdampak pada peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta omzet UMKM. Pendampingan manajemen dan literasi keuangan turut memperkuat kemampuan manajerial pelaku usaha. Data menunjukkan 63% UMKM mengalami kenaikan omzet, 64% meningkat labanya, dan 58% mampu memperluas usaha setelah bermitra dengan BMT. Meski demikian, efektivitas pemberdayaan masih dipengaruhi keterbatasan modal BMT, rendahnya literasi keuangan UMKM, risiko pembiayaan bermasalah, dan kecenderungan ketergantungan pada pembiayaan.  
Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek Faiza Attallah Herlian; Siti Nurhasanah; Nenny Dwi Ariani; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3008

Abstract

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.

Page 116 of 178 | Total Record : 1773

 114   115   116   117   118 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue