cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 121   122   123   124   125 
Analisis Normatif Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Penanganan Konflik Adat di Desa Adat Peliatan Made Arya Prasetya Wibawa; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3129

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki fungsi Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesikan sengketa adat di Desa Adat Peliatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum yang melegitimasi kewenangan desa adat, tempat HPD dalam kerangka kelembagaan adat, dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan norma-norma adat yang relevan. Pasal 18 ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 mengakui peraturan yang berkaitan dengan desa adat Peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan kerangka aturan tersebut, HPD memiliki kewenangan untuk memediasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan keputusan adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial sesuai prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran HPD memiliki dasar hukum yang kuat, namun terdapat beberapa persoalan yang masih memerlukan penguatan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan HPD dalam perkara yang bersinggungan dengan hukum positif, potensi tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang‑undangan, serta kebutuhan harmonisasi awig‑awig agar selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan desa adat guna memastikan peran HPD tetap efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat adat.
Analisis Manajemen Risiko Pada Usaha Food and Beverage (F&B) Berbasis Sosial: (Studi Kasus Pondasi Warga) Nazwa Silva Fauziah; Nindya Kirana Putri Sandy; Shabilla Risty Eka Putri; Tia Yuniarsih; Wahyuningsih; Garciano Bisuk Nathaniel Simanjuntak; Ahmad Setiawan Nuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3134

Abstract

Pertumbuhan pesat sektor Food and Beverage (F&B) di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 36% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mendorong munculnya model bisnis inovatif. Pondasi Warga hadir sebagai pelopor konsep “One Stop Breakfast” berbasis sosial dengan mengusung semangat “Warga Bantu Warga”. Meskipun memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, Pondasi Warga dihadapkan pada tantangan dan risiko bisnis yang kompleks, terutama seiring dengan perluasan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi jenis serta faktor penyebab risiko yang dihadapi, serta merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) berdasarkan kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan manajemen Pondasi Warga, didukung data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pondasi Warga menghadapi beberapa risiko utama pada level Tinggi (High Risk) di berbagai aspek, termasuk Risiko Operasional, Risiko Lingkungan, Risiko Keuangan, Risiko Pasar, dan Risiko Pemasaran. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, direkomendasikan strategi proaktif, seperti menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok, menetapkan safety stock, membuat jadwal maintenance rutin dengan alokasi maintenance fund, serta menerapkan strategi pemasaran yang fleksibel (promo/bundling) sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penerapan ERM secara terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan (resilience) dan daya saing Pondasi Warga dalam jangka panjang.
Analisis Kualitas Soal Pilihan Ganda HOTS Materi Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan Dengan Anates Angel Agnesia Bella; Saidati Maulia; Reyhan Nur Wiyansyah; Munfan Tania Prima Pasha; Aqillah Azmi Ridia Syafiqoh; Naysila Dewi Andini; Luqman Hakim; Vivi Pratiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3135

Abstract

Penelitian ini memiliki sebuah  tujuan guna menelaah kualitas pertanyaan pilihan ganda yang dirancang dengan mengacu pada prinsip Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi Proses Bisnis di Bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Instrument penelitian memuat 54 butir soal yang meliputi enam tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tahapan proses akuntansi, menerapkan prinsip profesionalisme dan keselamatan kerja, mengelola data akuntansi berbasis teknologi, memahami perkembangan standar akuntansi dan teknologi, memahami lebih dalam profesi serta peluang kerja pada bidang akuntansi dan keuangan Lembaga, serta menerapkan etika profesi dan kompetensi personal dalam bekerja. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi Anates dengan melibatkan siswa kelas X Akuntansi SMK di wilayah Surabaya sebagai responden. Data yang diperoleh mencakup reliabilitas tes, indeks pemisah, tingkat kesulitan, korelasi item – total terhadap skor total, serta efektivitas distraktor. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa reliabilitas tes mencapai 0,97 termasuk kategori sangat tinggi. Daya pembeda sebagian besar tergolong baik hingga sangat baik, sedangkan taraf kesukaran soal terletak pada kategori sedang (60%) serta mudah (40%). Korelasi butir terhadap skor total menunjukkan bahwa sebagian besar soal valid dan mampu mengukur kemampuan siswa secara konsisten. Sementara itu, efektivitas pengecoh menunjukkan sekitar 70-80% berfungsi baik, sedangkan sisanya perlu diperbaiki. Secara umum, soal dinilai layak diterapkan sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan revisi minor pada beberapa butir
Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika Anggraeni Putri, Ni Made Dhea; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3136

Abstract

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif.  Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa.  Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan.  KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.
Strategi Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Disiplin Staf Sekolah Dwi Ramadanti; Muli Prima Aldi M; Annis Alfaina; Delya Eka Safitri; Tika Mandasari; Yolanda Apriliani; Afrida Yanis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3137

Abstract

Supervisi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas, disiplin, dan kinerja staf sekolah, termasuk tenaga administrasi dan layanan yang mendukung kegiatan pendidikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rendahnya disiplin kerja, lemahnya motivasi, kurangnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur, serta kinerja yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi supervisi pendidikan dalam meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk melihat keterkaitan antara strategi supervisi dan peningkatan kinerja staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi supervisi yang efektif meliputi supervisi individual, supervisi kelompok, monitoring dan evaluasi kerja, pemberian umpan balik yang membangun, pelatihan berbasis kompetensi, serta penerapan reward dan punishment dengan pendekatan humanis. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan staf sekolah. Selain itu, keteladanan supervisor juga berperan penting dalam membentuk sikap disiplin staf. Kesimpulannya, supervisi pendidikan yang dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan manusiawi mampu meningkatkan disiplin dan kinerja staf sekolah secara signifikan.
Sengkuyung Prioritas sebagai Upaya Penegakan Hukum atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora Nhimas Kartikaning Sari; A. Rachmat Wirawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3140

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan fiskal utama bagi provinsi. Namun, banyak masyarakat Blora yang terlambat membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Sengkuyung Prioritas sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sengkuyung Prioritas merupakan program inovasi Pemerintah Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna menambah pendapatan asli daerah. Sengkuyung Prioritas terbukti efektif sebagai upaya penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan upaya penegakan hukum melalui Program Sengkuyung Prioritas berupa perasaan malu, gelisah, dan takut yang dirasakan oleh wajib pajak, Program Pemutihan Pajak yang sedang berlangsung, dan kerjasama yang baik diantara para petugas. Namun, dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum ini juga terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti kesadaran hukum wajib pajak yang masih rendah, belum optimalnya mitra pihak ketiga, jumlah SDM pelaksana kegiatan Sengkuyung Prioritas di lapangan yang belum mencukupi, adanya kendala sosial, dan biaya yang dimiliki oleh wajib pajak terbatas
Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi: (Suatu Analisis Yuridis Atas Teori Keadilan) Hutapea, Annisa Nurmalasari; Wiraguna, Sidi Ahyar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3141

Abstract

Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi menjaga keberadaan harta kekayaan tergugat agar tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah adanya tindakan pengalihan, penyembunyian, atau pengurangan nilai aset yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun memiliki tujuan preventif yang kuat, praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun efektivitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta mengkaji penerapannya melalui perspektif teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan memiliki kontribusi penting dalam memastikan terpenuhinya hak pihak penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan perlindungan terhadap keseimbangan hak dan kepentingan para pihak, sehingga mendorong terwujudnya keadilan prosedural dan distributif. Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor administratif, keterbatasan pengawasan, serta inkonsistensi penerapan pada tingkat praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, serta pembaruan mekanisme penyitaan agar conservatoir beslag dapat berfungsi secara lebih optimal, efektif, dan adil.
Implikasi Hukum Penolakan Buruh terhadap Sistem Outsourcing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja pratama, Ryan Adhi Pratama; Given Teguh Farhan Ristya Pradana; Rachel Ika Faudina; Juwita Ayu Astuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3143

Abstract

Perubahan besar dalam regulasi terkait outsourcing melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memunculkan gelombang penolakan dari kelompok buruh karena dinilai menghilangkan batasan atas jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dan mengurangi jaminan kepastian serta perlindungan kerja. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pandangan para ahli hukum ketenagakerjaan untuk menelusuri alasan penolakan buruh dan menilai kemungkinan penghapusan outsourcing dari aspek hukum. Temuan penelitian mengungkap bahwa perluasan cakupan outsourcing dalam UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian baru bagi pekerja, khususnya menyangkut jangka waktu hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, serta risiko penggantian pekerja tetap dengan tenaga kerja kontrak melalui perusahaan penyedia jasa. Dari sisi hukum, praktik outsourcing tidak dapat dihapuskan karena telah menjadi bagian dari kerangka hukum nasional, namun masih mungkin untuk direvisi melalui pengaturan yang lebih ketat, peningkatan standar perlindungan, dan penguatan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, penolakan buruh berakar pada kekhawatiran terhadap melemahnya perlindungan hak dan kepastian kerja, sementara pembaruan regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas perusahaan dan prinsip keadilan bagi pekerja.
Tantangan Pembuktian KDRT Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Angelica Suciara; Bryan Idias; Nathasya Jhonray Siregar; Frananda Siregar; Tri Widyasto Prabowo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3145

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikis merupakan salah satu tindak pidana yang sulit ditangani di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari aspek hukum maupun sosial dan budaya. KDRT Psikis berbeda dari KDRT secara fisik karena tidak meninggalkan bekas luka yang nampak secara kasat mata, tetapi meninggalkan luka batin seperti depresi, trauma dan gangguan mental lainnya yang dapat mempengaruhi hidup korban secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mekanisme pembuktian, serta hambatan dan strategi pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian meskipun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur kekerasan psikis sebagai tindak pidana, proses pembuktiannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti objektif, belum optimalnya pemanfaatan keterangan ahli psikolog atau psikiater, serta pengaruh budaya patriarki yang sering menekan korban untuk berdamai. Untuk memperkuat pembuktian KDRT psikis, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, standarisasi visum et psikiatrikum, optimalisasi penggunaan bukti elektronik dan keterangan ahli, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembuktian yang lebih responsif, berperspektif korban, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Strict liability vs fault based : Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data Angelica Suciara; Bryan Idias; Nathasya Jhonray Siregar; Tasya Amira Frananda Siregar; Tri Widyasto Prabowo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3146

Abstract

TPenelitian ini membahas penerapan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus kebocoran data perbankan dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Jepang. Fokus kajian diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan bank, beban pembuktian nasabah, serta relevansi penerapan prinsip strict liability dibandingkan fault-based liability dalam konteks perlindungan data nasabah. Kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2024 menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah akibat sistem pembuktian yang masih berorientasi pada kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang membebankan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan haknya. Sebaliknya, kasus serangan siber terhadap Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di Jepang memperlihatkan penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih objektif, di mana lembaga keuangan tetap memikul tanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun unsur kelalaian belum terbukti secara penuh. Melalui pendekatan yuridis-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan strict liability lebih sesuai untuk konteks perlindungan data perbankan modern, karena memberikan keseimbangan antara tanggung jawab lembaga keuangan dan hak nasabah dalam memperoleh keadilan substantif. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi sistem pertanggungjawaban hukum perbankan di Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap kebocoran data pribadi.

Page 123 of 178 | Total Record : 1773

 121   122   123   124   125 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue