cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Teori Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI di MI Biba’afadlrah Turen Malang Rahmania, Almaniatu Inda; Fitri Ayu Kurnia; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3163

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teori humanistik diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI BIBA’AFADLRAH Turen Malang dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan bakat dan karakter siswa. Dalam teori humanistik, aktualisasi diri, kebebasan berpikir, dan hubungan interpersonal yang hangat antara pendidik dan siswa sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI di MI BIBA’AFADLRAH menerapkan prinsip humanistik melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan insentif dan penghargaan kepada perbedaan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang ramah dan dialogis. Teori humanistik terbukti relevan dan efektif dalam membentuk siswa yang Islami, mandiri, dan berakhlak mulia di madrasah ibtidaiyah karena penggunaan teori ini membantu siswa menjadi lebih aktif, disiplin, dan merasa bertanggung jawab atas proses belajar agama.
Pelatihan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Soft skill pada Tenaga Kerja yang Dipulangkan Fildza Nurul Imanina; Yanto Prasetyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3165

Abstract

Perusahaan PT RJ menghadapi meningkatnya pemulangan tenaga kerja, terutama suster lansia, yang disebabkan oleh rendahnya soft skill seperti komunikasi, empati, dan kemampuan adaptasi. Kondisi ini menurunkan kepuasan klien dan menuntut evaluasi terhadap efektivitas pelatihan yang selama ini berfokus pada keterampilan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi interpersonal serta mengembangkan intervensi pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas soft skill pekerja. Metode penelitian menggunakan asesmen gabungan berupa wawancara, observasi, dan evaluasi kinerja untuk memperoleh gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh klien (100%) merasa kurang puas terhadap soft skill pekerja, meskipun hard skill dianggap memadai. Temuan menunjukkan rendahnya kemampuan komunikasi, empati, inisiatif, serta kesulitan adaptasi terhadap tekanan kerja. Intervensi pelatihan soft skill selama satu hari menghasilkan peningkatan skor pengetahuan peserta dari rata-rata 55 menjadi 80, serta peningkatan pemahaman mengenai komunikasi efektif, empati, dan pemecahan masalah. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran diri melalui diskusi dan simulasi kasus. Secara keseluruhan, pelatihan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman soft skill dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan program berkelanjutan di perusahaan.
Eksekusi Pemberantasan Produk Pakaian Bekas Impor Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Muhammad Farhan Alauddin; Aula Nur Ariza; Norma Fitria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3167

Abstract

Perdagangan internasional membuka peluang bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan berupa masuknya produk yang merugikan, seperti pakaian bekas impor. Fenomena ini diminati karena harga murah dan tren “thrifting”, tetapi berdampak negatif terhadap industri tekstil, UMKM, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 untuk melindungi industri lokal serta menekan praktik impor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis efektivitas regulasi dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penyitaan, pemusnahan, penindakan hukum, dan koordinasi lintas instansi, peredaran pakaian bekas impor ilegal tetap marak. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, dan tingginya permintaan masyarakat. Diperlukan penegakan hukum konsisten, penguatan kapasitas aparat, dan edukasi publik.
Peran Otoritatif Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia di Era Kontemporer Ashar; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3168

Abstract

Tulisan ini membahas peran otoritatif fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam dinamika hukum Islam di Indonesia pada era kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi MUI sebagai lembaga keulamaan yang menjembatani antara norma-norma syariat Islam dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis otoritas fatwa MUI dalam dinamika hukum Islam di Indonesia, menelusuri sumber legitimasi keilmuan dan sosialnya, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berkontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dan kebijakan publik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa MUI bersumber dari dua aspek utama, yaitu otoritas keilmuan ulama dan legitimasi sosial umat Islam. Fatwa MUI berfungsi sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan memengaruhi praktik sosial serta kebijakan publik, terutama dalam bidang keuangan syariah, jaminan produk halal, dan isu-isu sosial-keagamaan. Namun, di era digital modern, MUI menghadapi tantangan besar seperti pada bidang muamalah dan isu-isu di era digital. Meski demikian, dengan menjaga independensi kelembagaan, memperkuat literasi keagamaan publik, serta memperluas kerja sama kelembagaan, MUI dapat terus mempertahankan relevansinya sebagai lembaga otoritatif yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dan penguatan moralitas publik di Indonesia.
Prespektif Antropologi Dakwah Pada Masyarakat Lontar Baru: (Studi Kasus Masyarakat RT 03/ RW 07) Muhammad Rafie Mudzaffar; Tb Nurwahyu; Deri Putra Fernanda; Zahratussyita; Siti Khofifah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dakwah dalam kehidupan sosial masyarakat Lontar Baru, khususnya pada komunitas RT 03/RW 07, melalui pendekatan perspektif antropologi dakwah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik dakwah dipahami, diterima, serta diinternalisasi dalam konteks budaya lokal yang memengaruhi perilaku keagamaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dakwah tidak hanya dipersepsikan sebagai aktivitas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang erat dengan nilai-nilai budaya setempat. Adanya tokoh agama lokal berperan signifikan dalam membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi mediator antara ajaran Islam dan praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Selain itu, dakwah yang dilakukan secara personal dan komunal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik, karena dianggap lebih selaras dengan kebutuhan dan realitas kehidupan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah dalam perspektif antropologi pada masyarakat Lontar Baru merupakan proses kultural yang adaptif, dialogis, dan bertumpu pada harmoni antara nilai keagamaan dan tradisi lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dakwah yang lebih kontekstual dan humanis pada masyarakat multikultural.
Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern Nisrina; Muanisa Azizah; Yulia Nur Fadillah; Afifatun Nisa'i Rohmaniyah; Siyono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3171

Abstract

Penelitian ini mengkaji pandangan komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait zakat profesional dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Masalah ini muncul seiring dengan semakin beragamnya sumber penghasilan masyarakat, yang tidak lagi terbatas pada kepemilikan harta tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum zakat atas gaji, honorarium, dan penghasilan profesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar metodologis kedua mazhab dalam menentukan hukum zakat profesional dan menganalisis relevansinya dengan praktik zakat kontemporer, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur fiqh klasik, karya akademik kontemporer, artikel jurnal, dan dokumen resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (mal) selama memenuhi syarat nisab dan haul. Sementara itu, mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam teks, sehingga zakat profesional tidak diwajibkan kecuali dikategorikan sebagai tijarah (perdagangan). Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara kedua mazhab tersebut berasal dari metode istinbat dalam memahami konsep al-amwāl dan penggunaan qiyas. Temuan ini memperkuat dasar fiqh untuk penerapan zakat profesi di era modern.
Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Eka Fitri Lestari; Rahmayanti; Edwin Syahrizal Pohan; Edgardo Williamson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3172

Abstract

Artikel ini mengkaji penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur melawan hukum memiliki peran sentral dalam pembuktian perkara korupsi, dan seringkali menimbulkan perdebatan karena cakupannya yang meliputi dimensi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tindak pidana korupsi menggunakan variasi metode penalaran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, dan progresif dalam menilai terpenuhinya unsur melawan hukum, khususnya ketika perbuatan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan. Penalaran hukum tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur melawan hukum, memperluas ruang pembuktian bagi jaksa, namun tetap menuntut konsistensi pertimbangan hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.
Perpektif Mahzab Imam Syafi’I dalam Penyelesaian Munasakhat Di Indonesia Khaidar Zamzami, Abid; Irzaqi, M. Iftah; Pratama, M. Akmal; Syaifuddin, Mohammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3173

Abstract

Munasakhah (warisan berantai) merupakan isu krusial dalam ilmu Faraidh yang memerlukan penyelesaian metodologis kompleks, mengingat mazhab Syafi'i menjadi acuan utama di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika ahli waris meninggal sebelum harta warisan pendahulunya dibagikan, menciptakan tumpang tindih hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur, landasan teoretis, dan relevansi mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan Munasakhah dalam konteks hukum waris kontemporer.Menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), data kualitatif dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i dan peraturan hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menekankan penyelesaian Munasakhah secara bertahap (tadarruj) berdasarkan dua prinsip fundamental: peralihan kepemilikan (intiqal al-milk) dan kepastian urutan kematian (at-tartib). Metodologi ini menuntut perhitungan yang cermat, menganalisis kondisi ahli waris yang tersisa pada setiap tingkatan kematian.Meskipun menghadapi tantangan teknis, metodologi Syafi'i terbukti kompatibel dengan sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat mungkin untuk diintegrasikan dengan teknologi digital (SIMWARIS) guna meminimalisir kesalahan perhitungan. Kerangka kerja ini, yang menjunjung tinggi keadilan (al-'adl) dan ketepatan (at-tartib), tetap menjadi panduan yang otoritatif dan applicable bagi Pengadilan Agama dan masyarakat dalam memastikan distribusi harta yang sah dan adil.
Penanaman Nilai Anti Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia Aditya Azzahra Arianto; A. Cavin Almunawar; Bintang Kasidi; M. Rafli; Mohamad Hilmawan Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3174

Abstract

Korupsi merupakan persoalan serius yang menghambat proses pembangunan nasional serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bertumpu pada penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah-langkah preventif melalui pembentukan budaya anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penanaman budaya anti korupsi sebagai solusi strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang relevan serta diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, keteladanan kepemimpinan, penguatan peran keluarga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Budaya anti korupsi berperan sebagai sarana pencegahan jangka panjang yang melengkapi pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi dalam aspek penindakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas. Dengan demikian, penanaman budaya anti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi strategi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.
Jomo Vs Fomo: Pergeseran Mindset Konsumen Dalam Menyikapi Tren Labubu Di Kota Medan Manurung, Monika Amelia; Nurbaiti, Nurbaiti; Mariyandani, Ribbi Putri; Kuswara, Satria Wicaksana; Siregar, Onan Marakali; Sitorus, Ummi Salamah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3177

Abstract

Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) dan JOMO (Joy of Missing Out) semakin relevan dalam memahami pola konsumsi masyarakat urban di era digital, khususnya ketika menanggapi tren populer seperti Labubu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua fenomena psikologis tersebut membentuk consumer mindset masyarakat Kota Medan dalam menyikapi tren konsumsi digital.Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk.Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dinamika psikologis dan sosial yang memengaruhi pola pikir konsumen, serta menyoroti bagaimana dorongan untuk mengikuti tren maupun kecenderungan menikmati ketidakterlibatan berkontribusi pada perubahan perilaku konsumsi.Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perilaku konsumen urban di era digital dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pola konsumsi berbasis tren