cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 122   123   124   125   126 
Manajemen Energi Terbarukan sebagai Penanggulangan Emisi Karbon Perspektif Al-Qur’an Teuku Khaidir; Nur Arfiyah Febriani; Muhammad Hariyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep manajemen energi terbarukan sebagai strategi penanggulangan emisi karbon dalam perspektif Al-Qur’an, dengan menempatkan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologis, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi sebagai dasar analisis utama. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan larangan perusakan lingkungan, kewajiban menjaga keseimbangan (mîzân), serta etika pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan (isrâf), untuk mengidentifikasi fondasi moral dan teologis bagi pengembangan energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’ani memberikan arahan yang relevan bagi manajemen energi modern, termasuk pentingnya efisiensi, konservasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan. Pembahasan mengungkap bahwa penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa sejalan dengan prinsip ishlâh yang menekankan usaha perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi karbon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dengan praktik manajemen energi terbarukan dapat menjadi kerangka solusi yang holistik, etis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan perubahan iklim global dan krisis ekologis.
Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali Gusmana, I Putu Gede Radithya; Budiana, I Nyoman; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Putri Sukadana, Dewa Ayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3149

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Outsourcing pada BUMN Sektor Kebandarudaraan Ayu Meitrisnawati, Ni Komang; I Nyoman Budiana; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3151

Abstract

Studi ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan kompensasi bagi pekerja kontrak outsourcing di sektor BUMN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Masalah hukum muncul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akibat pengurangan kuota oleh perusahaan pemberi kerja (user) BUMN, yang sering kali mengabaikan masa kerja jangka panjang pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menekankan perhitungan kompensasi secara ketat berdasarkan periode kontrak yang aktif, yang berpotensi mengabaikan akumulasi masa kerja pekerja yang telah dikontrak berulang kali. Analisis terhadap putusan pengadilan mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan hukum formal seringkali terpenuhi, keadilan substantif yang tercermin dalam asas proporsionalitas di mana kompensasi harus mencerminkan besarnya kontribusi pekerja dari waktu ke waktu masih menjadi celah kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa penafsiran hukum harus meluas melampaui pembacaan tekstual untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa pekerja outsourcing menerima kompensasi yang adil dan proporsional dengan durasi layanan aktual mereka, bukan hanya masa kontrak terakhir mereka.
Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia Mulya Natanael Parasian; Eko Raharjo; Rinaldi Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3152

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik Cynthia Louren Natalia; Mohammad Wendy Trijaya; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3155

Abstract

Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi Kasus Putusan Nomor 1120/PID.B/2022/PN TJK I Made Candra Wiyanayasa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3156

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dampak serius bagi korban maupun masyarakat. Peningkatan kasus serupa menuntut peran hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai keadilan. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang menjadi salah satu contoh perkara yang penting untuk dikaji, karena menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang, serta bagaimana penerapan hukum pidana yang digunakan majelis hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penerapan di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen akademisi hukum pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tanjung Karang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis menempati posisi paling mendasar karena menyangkut pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim memastikan bahwa syarat pembuktian minimal dalam Pasal 183 KUHAP terpenuhi melalui keterangan saksi yang menjelaskan kronologi pencurian, pengakuan terdakwa yang memperjelas peran dan motifnya, serta barang bukti yang secara langsung dikaitkan dengan hasil kejahatan. Ketiga alat bukti tersebut saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan.Aspek sosiologis dipertimbangkan untuk melihat konteks perbuatan terdakwa dalam lingkungan sosialnya. Hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa, motifnya melakukan pencurian, serta dampak peristiwa tersebut bagi korban, khususnya kerugian material dan terganggunya rasa aman. Aspek ini membantu hakim memahami tingkat kesalahan terdakwa secara lebih realistis. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, nilai keadilan, dan pandangan hakim mengenai sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk apakah menunjukkan penyesalan dan beritikad baik. Selain itu, hakim juga menerapkan asas legalitas, asas kesalahan, serta asas proporsionalitas sebagai dasar penentuan pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan secara seimbang sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang relevan dalam perkara pencurian dengan pemberatan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Pelanggan CV Galeri Shop Majalaya Agiska Febryana Sabilla; Arie Hendra Saputro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3157

Abstract

Penelitian iini idilatarbelakangi ioleh ikebutuhan iperusahaan iritel iuntuk imeningkatkan ikepuasan ipelanggan imelalui ipeningkatan ikualitas ipelayanan, istrategi ipromosi iyang itepat, iserta ipenguatan ikepercayaan ikonsumen. iCV iGaleri iShop iMajalaya imerupakan isalah isatu iusaha iyang iharus iterus imemperbaiki iketiga iaspek itersebut iagar imampu ibersaing idan imempertahankan ipelanggan. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ipengaruh ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen iterhadap ikepuasan ipelanggan. iMetode ipenelitian imenggunakan ipendekatan ikuantitatif idengan ipenyebaran ikuesioner ikepada i100 iresponden. iInstrumen ipenelitian idiuji imenggunakan iuji ivaliditas idan ireliabilitas, iserta idata idianalisis imelalui iregresi ilinear iberganda. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa imodel iregresi isecara isimultan isignifikan idengan inilai isignifikansi i0,000. iSecara iparsial, ikualitas ipelayanan, ipromosi, idan ikepercayaan ikonsumen imasing-masing iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan ipelanggan, idengan inilai isignifikansi i0,000 ipada iketiga ivariabel. iHal iini imenunjukkan ibahwa isemakin ibaik ikualitas ipelayanan, isemakin itepat istrategi ipromosi, idan isemakin itinggi ikepercayaan ikonsumen, imaka ikepuasan ipelanggan iakan imeningkat. iKesimpulannya, iCV iGaleri iShop iMajalaya iperlu imemprioritaskan ipeningkatan ipelayanan, imemperkuat ikegiatan ipromosi iyang iefektif, iserta imembangun ikepercayaan imelalui ikonsistensi idalam ikualitas iproduk imaupun ipelayanan. iPenelitian iselanjutnya idapat imenambahkan ivariabel iseperti ikualitas iproduk iatau icitra imerek iuntuk imemperluas ipemahaman imengenai ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ikepuasan ipelanggan
Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan Aprilia Susanti, Mustika Ayu; Purwanto, Gunawan Hadi; Alamanda, Asri Elies
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3158

Abstract

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.
Analisis Hukum Pidana Serta Kebijakan Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Sawaliya, Kayla; Cut Nindya Aura
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, serta kekuatan hukum dari kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menilai implikasinya bagi individu maupun kelompok yang terlibat dalam jaringan terorisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki keragaman interpretasi keagamaan, termasuk sebagian kecil yang menunjukkan kecenderungan radikal atau eksklusif. Di sisi lain, keberagaman agama di Indonesia menuntut tingkat toleransi yang tinggi di antara warga negara. Namun dalam praktiknya, perbedaan keyakinan kerap memunculkan ketegangan sosial yang, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi tindakan terorisme, terutama yang bermotif keagamaan. Dinamika tersebut menunjukkan urgensi untuk mengkaji apakah kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini telah memadai, proporsional, dan responsif dalam mencegah, menindak, serta memberantas terorisme secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.

Page 124 of 178 | Total Record : 1773

 122   123   124   125   126 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue