cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 747 Documents
 15   16   17   18   19 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta: Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura Azzahra Audina Tangahu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1288

Abstract

Tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum memadai untuk menanggulanginya secara efektif. Oleh karena itu, dibentuklah UU No. 31 Tahun 1999 untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif ini untuk membandingkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Namun, hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan inefisiensi. Sebaliknya, Singapura memiliki satu lembaga antikorupsi, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB, yang beroperasi secara independen dari kepolisian dan bertanggung jawab untuk menyelidiki semua kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Pendekatan Singapura melibatkan undang-undang dan peraturan khusus untuk korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti Indonesia, di mana UUUTPK memperlakukan baik individu maupun korporasi dengan ketentuan yang sama
Fenomena Klitih di Yogyakarta: Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Anak Jeremy Arnold Christian Bangun; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1296

Abstract

Fenomena klitih yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta telah menjadi masalah sosial serius yang mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur sistem peradilan pidana anak, penerapannya masih didominasi pendekatan punitif daripada rehabilitatif, sehingga gagal melindungi anak sebagai pelaku yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena klitih dan mengevaluasi urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis dan responsif. Dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka mendalam, analisis kasus, dan wawancara dengan praktisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa klitih muncul karena faktor internal (emosi negatif, ketidakseimbangan psikologis) dan eksternal (lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial). Sistem peradilan anak yang ada belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak, yang ditunjukkan oleh minimnya program rehabilitasi di LPKA dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang prinsip keadilan restoratif. Pembaharuan hukum pidana anak menjadi mendesak melalui penerapan prinsip restoratif, penguatan program rehabilitasi yang holistik, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan mampu mengatasi fenomena klitih secara berkelanjutan
Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Firwanda Sandi Pradipta; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitn
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1297

Abstract

Fenomena konflik antar organisasi massa (ormas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan latar belakang budaya dalam ormas perlu ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik antar ormas serta mengevaluasi penerapan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam pemulihan pascakonflik. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait untuk memahami dinamika konflik serta strategi pemerintah yang diimplementasikan melalui Bakesbangpol sebagai aktor utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mengakomodasi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang meliputi dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun, implementasi GESI dalam penanganan pascakonflik masih belum optimal dan membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal rehabilitasi sosial dan rekonstruksi yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas aparat, pengarusutamaan nilai keadilan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan ormas sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan konflik antar ormas dapat mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara Emalia; Faninazila Azzahra Amnurdiant; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1320

Abstract

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran
Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam Lilia Ulya Amalia; Benny Alidasril; Ellya Roza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1322

Abstract

Transformasi sosial besar terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dan mulai membangun tatanan masyarakat baru yang bercirikan keadilan, kesetaraan, dan spiritualitas. Madinah kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam awal yang memadukan nilai-nilai religius dan kemajuan sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi sosial di Madinah sebagai pusat peradaban Islam awal melalui pendekatan historis dan analisis institusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur sejarah klasik dan modern, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan institusi-institusi kunci seperti masjid sebagai pusat aktivitas sosial-politik, sistem persaudaraan (mu’akhah) antar sesama Muslim, Piagam Madinah sebagai dasar konstitusional pluralisme, serta pondasi ekonomi dan hukum yang memuliakan hak asasi manusia. Perubahan ini berdampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Arab dan menandai kemunculan negara Islam pertama di Madinah
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Imadatul Fitriani; Inayah Maulia; Lucky Dafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1323

Abstract

Transaksi e-commerce lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital yang mempermudah aktivitas jual beli antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, permasalahan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), ditemukan bahwa regulasi di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing. Tantangan lain meliputi lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan minimnya kerja sama hukum antarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pembentukan otoritas pengawasan digital, dan edukasi konsumen yang masif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di tengah dinamika perdagangan digital global
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Badriyah 'Izatul Isnaini; Ahmad Zidan Al Arif; Tania Febrianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1331

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional  yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia, dengan korban terbanyak merupakan perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana  Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta  kendala  yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan  kualitatif  dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan pengadilan terkait TPPO. Hasil dari penelitian  mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi penegakan hukum masih terkendala seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga,  serta perlindungan korban yang belum optimal. Peran lembaga negara dan kerja sama internasional juga sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perdagangan orang lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan  kapasitas aparat melalui  pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan  korban yang lebih baik agar pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan
Strategi Pembelajaran Kreatif Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Minat Belajar PAI Pada Generasi Z Ningsih, Sukma; Kurniasih, Widia; Arhan, Afri Ramadhani; Ervina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1339

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran, khususnya bagi generasi Z yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap media visual dan interaktif. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran normatif menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi secara menarik dan relevan bagi generasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran kreatif berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan minat belajar PAI di kalangan siswa generasi Z. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Canva secara signifikan mampu meningkatkan partisipasi aktif, motivasi, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran PAI. Canva mendukung penyajian materi ajar yang visual, fleksibel, dan mudah diakses, serta memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyusun konten pembelajaran yang interaktif. Implikasinya, integrasi sistematis Canva dalam proses pembelajaran menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap metode konvensional dan memperkuat pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks digital saat ini
Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang : Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang Sholihul Hakim; Sandrina Rahma Nurvita; Louisa Aulia Azzahra; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi Putri Januari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1340

Abstract

Korupsi menggerus keuangan negara dan meruntuhkan kepercayaan publik, sehingga pemulihan aset menjadi pelengkap krusial bagi pemidanaan. Penelitian ini menelaah strategi Kejaksaan Negeri Magelang ketika enam bidang tanah sitaan dalam perkara H. Lutman bin Rumadi (Putusan 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg) gagal laku setelah tiga kali lelang sesuai PP 105/2021. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jaksa, pejabat Pusat Pemulihan Aset (PPA), serta penilai KPKNL; dan dikonfirmasi lewat dokumen prosedural (berita acara penyitaan, risalah lelang, laporan appraisal) dan regulasi antikorupsi. Hasil menunjukkan tiga hambatan utama: (1) over-valuation harga limit 15–20 persen di atas pasar akibat penggunaan NJOP; (2) keterlambatan administratif keterbatasan penilai bersertifikat dan korespondensi berlapis memperpanjang proses; serta (3) celah koordinasi antar-instansi. Kejaksaan merespons dengan strategi tiga jalur: penilaian ulang multi-metode, promosi lelang daring untuk memperluas pasar, dan ketika tetap gagal konversi aset menjadi Barang Milik Negara (BMN) disertai restitusi komunitas. Temuan menegaskan bahwa keberhasilan asset recovery pasca-lelang bergantung pada valuasi adaptif, basis data terintegrasi, dan instrumen hukum fleksibel seperti non-conviction-based forfeiture (NCB). Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan PPA daerah dipandang vital untuk menutup kerugian negara, menekan biaya administrasi, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum antikorupsi di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal Nurmawati Br Manik; Adawiyah Nst
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1344

Abstract

Perempuan memegang peranan penting dalam sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat jaminan konstitusional dan regulatif seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, pelaksanaannya lebih berpihak pada sektor formal. Pekerja perempuan di sektor informal masih menghadapi persoalan sistemik, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, serta rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih inklusif, edukasi hukum publik, dan sinergi antar lembaga guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keadilan gender dan reformasi hukum ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya pendekatan perlindungan hukum yang multisektoral dan berkelanjutan

Page 17 of 75 | Total Record : 747

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023