cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 14   15   16   17   18 
Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa Zahra Yudith Dako; Nur Mohamad Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1251

Abstract

Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan
Pengaruh Media Sosial terhadap Sikap Nasionalisme Mahasiswa dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan Syamzaimar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1255

Abstract

Media sosial menjadi instrumen penting dalam kehidupan mahasiswa yang tidak hanya mempengaruhi komunikasi dan hiburan, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi positif media sosial sebagai sarana penguatan nasionalisme dan realitas penyalahgunaan media sosial yang justru melemahkan semangat kebangsaan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh media sosial terhadap sikap nasionalisme mahasiswa dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan studi pustaka, yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai jurnal nasional dan internasional terakreditasi dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis secara deskriptif-kualitatif dan menggunakan teori komunikasi massa serta nasionalisme sebagai kerangka analisis. Temuan menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam penguatan nasionalisme mahasiswa, khususnya melalui konten positif yang mendukung nilai-nilai kebangsaan. Namun demikian, variasi algoritma media sosial dan faktor internal mahasiswa menjadi tantangan yang harus diantisipasi, sehingga pemanfaatan media sosial harus didukung oleh literasi digital yang memadai dan budaya akademis kampus yang inklusif. Kesimpulannya, media sosial berpotensi menjadi alat strategis dalam memperkuat nasionalisme mahasiswa, tetapi diperlukan sinergi antara kurasi konten, literasi digital, dan kebijakan kampus untuk meminimalkan potensi negatifnya. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak mencakup data empirik secara langsung, sehingga penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metode campuran agar hasilnya lebih komprehensif dan kontekstual
Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum Haekal Amalin Firdany Putra; Jeremy Arnold Christian Bangun; Firwanda Sandi Pradipta; Elsi Kartika Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1256

Abstract

Budaya hukum yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia, karena budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan budaya hukum dalam mendukung supremasi hukum di Indonesia serta mengidentifikasi upaya-upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kokoh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-deskriptif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, sedangkan lemahnya budaya hukum tercermin pada fenomena ketimpangan penegakan hukum, rendahnya keteladanan aparat, dan tingginya praktik permisif masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Implikasinya, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui pendidikan hukum yang komprehensif, keteladanan aparat penegak hukum, pemanfaatan media massa dan teknologi informasi, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar tercipta sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berintegritas
Implementasi Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Menafsirkan Al-Qur’an Febriani, Reni; Alwizar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1261

Abstract

Mutlaq dan Muqayyad menjadi kaidah tafsir yang berguna bagi mufassir dalam menasirkan Al-Qur’an untuk mengambil makna dan hikmah dari Al-Qur’an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kaidah tafsir mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) yang mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah dan relevan. Data dianalisis dengan deskriptif untuk menjelaskan penerapan kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kaidah multaq dan muqayyad memiliki peranan penting dalam menafsirkan Al-Qur’an. Manfaat mufassir dalam menguasai kaidah mutlaq dan muqayyad agar dapat memahami makna al-Qur’an dari segi makna yang dikandungnya karena dalam al-Qur’an terdapat suatu makna yang dapat dibatasi dalam artian arti tersebut memiliki kekhususan dalam bentuk katanya. Jika dalam mufassir tidak menguasai kaidah ini akan mengakibatkan kebingungan dalam menafsirkan al-Qur’an dan menjadi kebingungan umat islam dalam melaksanakan atau menjalankan perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an yang sesuai dengan pesan-pesan ilahi yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur’an
Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Balqis Dewi Rahayu; Lindi Kartika Dewi; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Muhammad Fardan Valenko
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1267

Abstract

Penyalahgunaan narkotika secara ilegal oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumen hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat memberikan ruang rehabilitasi dan edukasi bagi anak, dengan melibatkan peran aktif keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman aparat, serta belum optimalnya peran lembaga pendukung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan anak yang lebih holistik dan mendorong reformasi kebijakan perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika
Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Niken Fernanda; Efi Lailatun Nisfah; Essa Hertiana; Tasya Fatah Putri Irawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1268

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun regulasi sebelumnya telah mengatur tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum yang komprehensif baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, serta untuk mengevaluasi upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta pemenuhan hak atas pemulihan dan kompensasi bagi korban. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, terutama melalui peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis korban. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi UU TPKS secara konsisten, sistematis, dan berkeadilan agar dapat memberikan perlindungan yang holistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang responsif dan humanis
Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor Fadhilatul Amaliya; Dwi Lestari; Alya Khoyrunisa; Anisa Mutiara Rizky; Faishal Hasyim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1274

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam merespons kasus penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia di Selangor yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Malaysia atas insiden tersebut dan bagaimana mekanisme diplomatik dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum, berita, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah diplomatik berupa pengiriman nota protes resmi, pendampingan hukum melalui KBRI, serta komunikasi bilateral intensif. Namun, respons Malaysia bersifat normatif dan tidak menunjukkan transparansi maupun akuntabilitas hukum yang memadai. Tindakan Malaysia yang tidak responsif memunculkan implikasi negatif bagi hubungan bilateral, kepercayaan publik, dan perlindungan HAM secara umum. Sebaliknya, jika Malaysia kooperatif, hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran. Penelitian ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia dalam mendorong akuntabilitas dan pentingnya kerja sama lintas negara dalam isu HAM
Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial Ananda Rayhan Dumako; Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1278

Abstract

Penyebaran tayangan video bermuatan pornografi melalui jejaring media sosial menjadi salah satu tantangan krusial dalam era digital di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, misalnya Undang-Undang/UU Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE serta Undang-Undang/UU Pornografi, implementasi hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan regulasi hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya teknologi dan manusia, tumpang tindihnya regulasi, serta kurangnya literasi digital di masyarakat. Selain itu, tantangan global seperti keterbatasan yurisdiksi atas platform digital asing turut memperumit proses penindakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi digital kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengendalian konten pornografi pada jejaring sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah : Studi Kasus Pemutusan Sepihak Sita Nora Najmifaza; Ninis Dwi Barokah; Lucky Dafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1280

Abstract

Peningkatan pembangunan infrastruktur nasional menuntut pelaksanaan kontrak konstruksi yang transparan dan berkeadilan. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah, meskipun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi penyedia jasa, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengalami pemutusan sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak atas perlindungan hukum melalui hak atas ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta jaminan kepastian hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Temuan ini juga menunjukkan bahwa budaya hukum yang lebih mengutamakan pendekatan formal daripada dialog musyawarah menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Kesimpulannya, integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional
Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Salsabila, Fajrina Dhia; Neilta Melkiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1282

Abstract

Pembagian peran antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah lama menjadi norma dalam sistem hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta meninjau pembagian tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal. Berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan dua kelompok motivasi utama, yaitu dorongan ekonomi dan pengembangan diri. Temuan ini dianalisis melalui tiga teori gender nature, nurture, dan equilibrium yang menunjukkan bahwa keluarga informan menjalankan fungsi rumah tangga secara seimbang dan saling melengkapi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda istri bukan merupakan beban, melainkan kontribusi konstruktif dalam ketahanan ekonomi keluarga dan harmoni sosial.

Page 16 of 104 | Total Record : 1031

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023