cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 194   195   196   197   198 
Perlindungan Konsumen Dalam Marketplace: Analisis Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli Martha Arviani; Enjum Jumhana; Cahya Cinta Cantika; Delvi Olivia Yusuf; Intan Amelia; Rey Aldino
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4482

Abstract

Perkembangan marketplace dalam perdagangan elektronik meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Sengketa konsumen umumnya terjadi akibat barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, penipuan, dan paket hilang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi perlindungan bagi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab marketplace dalam transaksi elektronik. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (legislative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen diwujudkan melalui dua aspek utama, yakni upaya pencegahan dan pelaksanaan penegakan hukum, meskipun implementasinya belum mencapai tingkat optimalitas. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dalam batasan tanggung jawab platform marketplace serta pengawasan yang kurang efektif terhadap para pedagang.
The Influence of Local Languages on English Speech Community Interaction Maysuri, Lady; Anhar; Kondoatie, Maria Stela Febry; Makmur, Andi Hikmayani; Saiful; Qalbi, Nur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bahasa daerah terhadap interaksi dalam komunitas penutur bahasa Inggris di Indonesia. Dalam masyarakat multibahasa, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya dan sosial. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi pengalaman hidup individu dalam menggunakan bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Inggris dalam interaksi sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan kuesioner yang melibatkan anggota komunitas penutur bahasa Inggris dari berbagai latar belakang bahasa daerah. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berulang terkait penggunaan bahasa dan interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi bahasa daerah dalam interaksi berbahasa Inggris dapat meningkatkan saling pengertian, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan nyaman. Selain itu, penggunaan bahasa daerah berkontribusi dalam memperkuat identitas individu dan kelompok serta meningkatkan kepercayaan diri penutur saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Temuan ini menegaskan peran bahasa daerah sebagai jembatan budaya dalam komunitas penutur bahasa Inggris yang multibahasa dan memberikan implikasi penting bagi kajian kebahasaan serta praktik pendidikan bahasa yang responsif terhadap budaya.
Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Shyfa Shafira Putri Dema; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4488

Abstract

Akta notaris merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya tidak jarang akta notaris dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, khususnya apakah pembatalan akta oleh pengadilan secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formil pembuatan akta, bukan terhadap kebenaran materiil yang berasal dari keterangan para pihak, sepanjang notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta.
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perlindungan Korban di Kabupaten Banyumas Rahtami Susanti; Juanita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4490

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban, termasuk melalui kewajiban pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas pasca berlakunya UU TPKS serta peran partisipasi masyarakat dalam optimalisasi perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemulihan korban melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat turut mendukung efektivitas perlindungan korban melalui sosialisasi, pelaporan, dan penghapusan stigma terhadap korban kekerasan seksual.
Pengaruh Implementasi Artifical Intelligence Dan Geographic Informatioin System Terhadap Efesiensi Operasional Pemetaan Data UMKM Pada PT Jawara Data Nusanatara Irahayu Barimbing; J.E. Angelika Br. Nababan; Cindy Sihombing; Jois Nursaida Batubara; Eflin Kartika Sinaga; Irvan Putra Dani Daeli; Jusuf Sugiarto; Raya Panjaitan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4491

Abstract

Transformasi digital UMKM menjadi prioritas strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. PT Jawara Data Nusantara mengembangkan produk DataUMKM dengan mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Geographic Information System (GIS) untuk pendataan dan pemetaan UMKM secara terpusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi AI dan GIS terhadap efisiensi operasional dan kualitas output pemetaan data UMKM pada PT Jawara Data Nusantara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui studi kasus. Sampel penelitian sebanyak 35 proyek DataUMKM dipilih menggunakan purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur kepada 25 responden dan wawancara mendalam dengan manajemen. Data sekunder diperoleh dari performance metrics sistem dan dokumentasi proyek. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dan GIS berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi operasional (β = 0.742, p < 0.001, R² = 0.551) dengan peningkatan efisiensi 68%, penurunan waktu proses dari 45 menjadi 14 menit per data, pengurangan biaya operasional 52%, dan penurunan error rate dari 12.5% menjadi 2.8%. Implementasi AI dan GIS juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas output pemetaan (β = 0.689, p < 0.001, R² = 0.475) dengan akurasi geocoding mencapai 97.2%, kelengkapan data 94.8%, dan user satisfaction 4.3/5. Fitur machine learning untuk klasifikasi otomatis dan automated data validation menjadi kontributor utama peningkatan efisiensi, sementara integrasi Google Maps API meningkatkan akurasi pemetaan lokasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam literatur technology adoption dan kontribusi praktis berupa rekomendasi pengembangan fitur AI advanced untuk meningkatkan kapabilitas DataUMKM dalam mendukung transformasi digital UMKM dan kebijakan ekonomi daerah berbasis data.
Studi Perbandingan Reformasi Hukum Perceraian Di Negara Muslim: Mesir, Pakistan, Malaysia, Dan Indonesia Jumita Riska; Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Rahmat Efendi Rangkuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4492

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan ketentuan hukum perceraian di beberapa Negara muslim meliputi Mesir, Pakistan, Malaysia dan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, dan menganalisanya dengan kajian kepustakaan, lalu artikel ini dilihat dengan metode pendekatan penelitian komparatif, yaitu dilihat dengan berdasarkan perbandingan reformasi hukum dari masing-masing Negara. Dalam penelitian ini menampilkan hukum atau undang-undang hukum keluarga yang mengalami reformasi dari ke empat Negara ini; Mesir memperkenalkan pembaharuan dalam hukum keluarga pertamakali dengan mengesahkan Undang-Undang No.25 tahun 1920 dan 1929. Pakistan, lewat Muslim Familiy Law Ordinance tahun 1961 mengatur persoalan perceraian dan menjamin hak perempuan di dalamnya. Malaysia, ada beberapa aturan yang dipegang pada masing-masing wilayah sekutu dalam Negara tersebut. Indonesia, Sedangkan di Indonesia aturan mengenai perceraian tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik pada Tingkat Pidana Pencucian Uang Engahu, Roni Setiawan; Bunga, Marten; Ahmad, Ibrahim; Hanapi, Yayan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4494

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat kompleks, tertutup, dan sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian pidana konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengadopsi asas pembuktian terbalik sebagai instrumen khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam TPPU serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam TPPU tidak berdiri sebagai sistem pembuktian pidana yang umum, melainkan sebagai instrumen lex specialis yang bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa hanya dibebani kewajiban membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana, sementara penuntut umum tetap wajib membuktikan unsur delik pokok. Namun, ketiadaan standar yang jelas terkait frasa “alat bukti yang cukup” berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dan ketegangan dengan prinsip praduga tidak bersalah serta non self-incrimination. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembuktian terbalik relevan untuk mendukung pemulihan aset, namun memerlukan penguatan pengaturan prosedural agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip fair trial.
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Pidana Tedi Ogala; Adinda Akshal Viqria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4495

Abstract

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin efektivitas proses peradilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dan keberlakuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan didukung oleh berbagai kebijakan pembaruan peradilan, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidaksinkronan antara KUHP baru dan KUHAP, kompleksitas prosedur peradilan, potensi multitafsir norma, serta tantangan implementasi di tingkat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyelarasan regulasi, penguatan pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.
Penerapan Teori Pembelajaran Dalam Praktik Pendidikan: (Sebuah Studi Pustaka) Nur Fadhilah RHD; Esby Eriyanti Nuzulia; A.Ratnawati; Nur Sandi; Sarajuddin Silapa; Saripuddin; Yumriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan berbagai teori pembelajaran dalam praktik pendidikan serta implikasinya terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Teori pembelajaran menjadi landasan konseptual dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang mengkaji berbagai sumber literatur berupa buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mendorong pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pemahaman pendidik terhadap karakteristik masing-masing teori pembelajaran berperan penting dalam menentukan metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan teori pembelajaran tidak bersifat tunggal, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks pendidikan, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran agar pendidikan berjalan secara optimal.
Analisis Strategi Intergrated Marketing Communication Pada UMKM Batik Kontemporer Dyah Kuncoro Handmade Kuncoro, Ulayya Tsaabitah; Choirul Ulil Albab
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4504

Abstract

Perkembangan teknologi digital menuntut UMKM untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang lebih terintegrasi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, termasuk pada sektor industri kreatif batik. Integrated Marketing Communication (IMC) menjadi pendekatan penting dalam menyampaikan pesan merek yang konsisten dan membangun brand awareness secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi IMC yang diterapkan oleh UMKM Batik Tulis Kontemporer Dyah Kuncoro Handmade dalam membangun brand awareness di era digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dyah Kuncoro Handmade telah menerapkan berbagai elemen IMC, meliputi advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, dan personal selling melalui media digital dan non-digital. Namun, penerapan strategi tersebut masih bersifat situasional dan belum terintegrasi dalam perencanaan komunikasi yang terpadu. Analisis berdasarkan model SOME (Share, Optimize, Manage, Engage) menunjukkan bahwa strategi media sosial kuat pada aspek share dan engage, tetapi lemah pada optimize dan manage. Kondisi ini menyebabkan strategi IMC baru mampu membangun brand awareness pada tahap brand recognition, dan belum mencapai brand recall maupun top of mind. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM perlu menyusun strategi IMC yang lebih terarah dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Page 196 of 224 | Total Record : 2239

 194   195   196   197   198 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue