cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 22   23   24   25   26 
Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Yusuf Ayat 36-42 Lalu Rif’at Dwi Gunawan; Ali Said
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1499

Abstract

Pendidikan karakter merupakan elemen krusial dalam dunia pendidikan yang berperan dalam membentuk kepribadian, moral, serta integritas individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan konsep pendidikan karakter yang termuat dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surat Yusuf ayat 36–42. Ayat-ayat ini menggambarkan interaksi Nabi Yusuf dengan dua penghuni penjara lainnya, yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, seperti kejujuran, kepedulian, religius, rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bersahabat atau komunikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri serta menelaah dokumen atau sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu’i) guna menggali makna ayat secara kontekstual dan tematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip penting dalam pendidikan karakter, antara lain rasa ingin tahu, komunikasi yang santun, ketauhidan, tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan mengarahkan individu kepada nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai dalam pembentukan karakter manusia yang berakhlak mulia
Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dan Erosi Nilai Kewarganegaraan : Tinjauan dari Perspektif New Public Administration Syamzaimar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1501

Abstract

Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau (Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang) menunjukkan kompleksitas persoalan administratif yang berdampak pada nilai kewarganegaraan dan legitimasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa tersebut menggunakan pendekatan New Public Administration (NPA) yang menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis 25 literatur akademik dan dokumen kebijakan relevan terbit tahun 2000–2024. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya erosi nilai kewarganegaraan akibat pengabaian hak partisipatif warga Aceh Singkil dalam proses perubahan batas, lemahnya responsivitas birokrasi pusat, serta tidak diakuinya kekhususan dan otonomi Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Konflik ini juga berdampak pada ketidakadilan sosial dalam akses pelayanan publik dasar dan memicu krisis kepercayaan warga terhadap negara. Penelitian merekomendasikan strategi resolusi berbasis nilai NPA melalui forum mediasi tripartit, pelibatan lembaga adat, dan peninjauan ulang Permendagri No. 100 Tahun 2017 untuk memastikan tata kelola wilayah yang demokratis dan inklusif.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Militer Ditinjau dari Perspektif Hukum Militer dan Hukum Islam Herianto; Ahmad Makbul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1503

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit militer merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai integritas institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI pelaku KDRT ditinjau dari perspektif hukum militer dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan KDRT dapat dijatuhi sanksi disiplin dan pidana berdasarkan KUHPM dan UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap istri hanya dibolehkan dalam batas syariat yang sangat ketat dan tidak boleh melukai secara fisik maupun mental. Kajian ini menegaskan bahwa penyelesaian KDRT oleh prajurit TNI memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar keadilan substantif dan perlindungan korban dapat diwujudkan secara adil dan manusiawi.
Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia Berliana Aisyah Nur Salwa; Sidik Sunaryo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1513

Abstract

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan implementasi sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konsisten dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila dan menganalisis relevansi serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip formal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai etis, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Pancasila memiliki sifat holistik dan kontekstual, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta mengedepankan kemanusiaan dan musyawarah. Implikasinya, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi, penegakan hukum, serta reformasi hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang adil, humanis, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia
Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir J&T Express Drop Point Diwek Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Afifah, Rosalina; Fitria, Norma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1515

Abstract

Di tengah pertumbuhan transaksi jual beli online, sistem pembayaran cash on delivery (COD) semakin populer karena dianggap praktis dan menguntungkan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembulatan harga secara sepihak oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, yang memicu ketidakpuasan dan potensi kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem COD dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga terjadi karena keterbatasan uang pecahan serta alasan efisiensi waktu pengantaran, dan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini memenuhi prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan, tetapi melanggar prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah. Implikasinya, praktik pembulatan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan dan atas persetujuan konsumen, tetapi menjadi batil jika dilakukan sepihak
Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Tadlis Yang Dilakukan Supplier Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Kamila, Sopwa; Syai'in
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1516

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya model bisnis digital seperti dropshipping, yang memungkinkan transaksi jual beli tanpa stok barang secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap praktik tadlis yang dilakukan oleh supplier dalam sistem dropshipping, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian adalah sejauh mana tanggung jawab dropshipper dapat ditegakkan dalam mewujudkan transaksi yang adil, jujur, dan sah secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif-deskriptif untuk mengevaluasi praktik tanggung jawab dropshipper dalam menghadapi kasus tadlis dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yukha Media dan Gaza Bookstore menerapkan pola pertanggungjawaban pasif, yaitu hanya memediasi antara konsumen dan supplier tanpa menyelesaikan langsung keluhan konsumen. Sementara itu, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan sikap proaktif dengan mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen, meskipun kerugian berasal dari supplier. Sikap ini menunjukkan penerapan prinsip al-amanah dan al-‘adalah secara lebih konsisten
Peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Dalam Pemberdayaan Umkm di Tebuireng Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Bisyri, Thoha; Azizah, Ninik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tebuireng, Jombang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program LSPT memberikan kontribusi signifikan bagi lima UMKM yang berlokasi di sekitar pesantren, melalui bantuan modal usaha dan pendampingan berkala. Namun demikian, terdapat ketimpangan akses dan keberhasilan program bagi UMKM yang berada di luar kawasan Tebuireng akibat keterbatasan pemantauan dan pendampingan. Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pemantauan, serta perluasan jangkauan pendampingan agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat terimplementasi secara menyeluruh dan merata
Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Ulasan Konsumen (Fake Reviews) Dalam Platform Perdagangan Elektronik Sutrisno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1519

Abstract

Fenomena ulasan konsumen palsu (fake reviews) dalam platform perdagangan elektronik semakin marak dan menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, pelaku usaha yang jujur, dan integritas sistem perdagangan digital. Ulasan palsu digunakan untuk menaikkan peringkat produk, membentuk opini konsumen secara tidak objektif, serta sebagai strategi manipulatif dalam persaingan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari praktik fake reviews di e-commerce Indonesia, serta menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fake reviews termasuk dalam tindakan tidak jujur, menyesatkan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum masih lemah dalam aspek penegakan dan tanggung jawab platform. Diperlukan regulasi lebih tegas dan peningkatan pengawasan untuk menjamin hak-hak konsumen di era perdagangan digital.
Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Siti Lailatul Qomariyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1522

Abstract

Sengketa pertanahan akibat tumpang tindih sertifikat di wilayah perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pemanfaatan tanah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat tanah melalui putusan pengadilan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi mampu memberikan putusan yang sah dan mengikat, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya data administrasi, rendahnya pelaksanaan putusan, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Selain itu, jalur mediasi terbukti penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga menjadi preseden untuk pembenahan sistem hukum pertanahan secara menyeluruh.
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Nomor :663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Irfansyah Lubis; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1523

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi fenomena yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di bawah umur, mengkaji efektivitas peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya implementasi, keterbatasan rehabilitasi, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor individu pelaku, kerentanan korban, lingkungan keluarga yang tidak stabil, budaya patriarkal, serta lemahnya sistem penegakan hukum menjadi penyebab kompleks dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak secara lebih efektif

Page 24 of 104 | Total Record : 1031

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023