cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 84   85   86   87   88 
Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Penguatan Karakter Siswa SMP Negeri 39 Samarinda Karno, Novyra Fitriany; Nabila Ratu Adelia; Clara Ridha Nur Sinta; Sahbila; Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Rama Afriza Laksana P; Sunariyo; Uut Rahayuningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2541

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 Samarinda yang melibatkan 38 siswa kelas VII yang berusia sekitar 14-15 tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan peserta didik. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus diberi pengetahuan dasar tentang hukum agar mereka dapat membedakan mana yang benar dan salah serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus sehari-hari. Kegiatan ini mengacu pada teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Penting bagi mereka untuk memahami nilai-nilai hukum dan moral sejak dini agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurangnya pemahaman hukum dikalangan pelajar seringkali menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mereka juga lebih disiplin dan lebih menyadari pentingnya menghindari perilaku melanggar hukum seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Kegiatan ini sangat penting karena akan menghasilkan generasi muda yang jujur dan taat hukum. Mereka akan berfungsi sebagai dasar untuk masyarakat yang adil dan beradab di masa depan
Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Aziza, Annisa Nur; Umar Anwar; Laysah Afrika; Ali Muhammad; Budi Priyatmono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2547

Abstract

Kegiatan magang di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang dilaksanakan untuk memahami secara mendalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari kebutuhan untuk menghubungkan teori akademik dengan praktik profesional di lapangan dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pembimbing Kemasyarakatan, meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, studi dokumentasi, dan partisipasi aktif selama periode magang dari Juli hingga Oktober 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan strategis dalam proses reintegrasi sosial melalui penyusunan Litmas yang komprehensif, pelaksanaan pendampingan hukum dan psikososial, serta pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien. Namun, ditemukan beberapa kendala, antara lain inefisiensi dalam proses registrasi awal klien, lemahnya koordinasi administratif antara lapas dan bapas, serta terbatasnya kesinambungan program pembimbingan kemandirian. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi sistem digitalisasi layanan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kesimpulannya, pelaksanaan magang memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya sinergi antara teori dan praktik dalam membentuk Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien.
The Implementation of Law Number 28 of 2014 in Legal Protection of Musicians' Musical Works in Denpasar Regarding Royalty Collection Syahnakri, Muhamad; I Made Adi Ananda Permana; I Gede Druvananda Abhiseka; Komang Satria Wibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2550

Abstract

Indonesia's creative industry, particularly in the music sector, faces significant challenges in optimizing copyright protection for musicians. This study examines the implementation of Law No. 28 of 2014, focusing on the role of Collective Management Organizations in ensuring fair royalty collection in Denpasar. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing field observations and interviews with relevant stakeholders, including musicians, business owners, and legal experts. The findings reveal that many musicians in Denpasar struggle to protect their rights due to a lack of understanding of Collective Management Organizations and royalty collection procedures. Business operators, such as coffee shop owners, often fail to meet their legal obligations regarding royalty payments. The study concludes that enhancing the presence and effectiveness of Collective Management Organizations, along with increased outreach and education, is essential for improving copyright protection for musicians and ensuring compliance with the law.  
Peran Kepala Desa Teluk Terate Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Yuyun; Saifun Nufus; Sigit Kamseno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2553

Abstract

Sengketa tanah masih menjadi persoalan hukum dominan di tingkat desa karena berkaitan dengan kepemilikan, batas wilayah, dan lemahnya administrasi pertanahan sehingga kepala desa dituntut berperan sebagai mediator untuk menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat. penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala Desa Teluk Terate dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan kewenangan hukum dan praktik sosial yang berkembang. penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mengintegrasikan analisis hukum normatif dan observasi lapangan melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa; hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penengah melalui klarifikasi administrasi, musyawarah, dan pemberian rekomendasi penyelesaian, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh minimnya arsip pertanahan dan keterbatasan kewenangan yuridis; implikasinya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum pemerintahan desa, digitalisasi arsip pertanahan, serta koordinasi intensif dengan ATR/BPN untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal
Analisis Kinerja Keuangan Koperasi SMPN 1 Soreang Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Haamidah; Listri Herlina; Astrin Kusumawardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi SMPN 1 Soreang pada periode 2021–2023 melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan koperasi, yang mencakup neraca serta laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Analisis dilakukan dengan metode rasio keuangan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas berada pada kategori sangat baik, yang berarti koperasi mampu menjaga arus kas dan melunasi kewajiban lancar secara tepat waktu. Rasio solvabilitas termasuk dalam kategori sehat karena struktur modal koperasi relatif stabil dan ketergantungan terhadap utang rendah. Namun demikian, rasio profitabilitas memperlihatkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, sehingga mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan laba. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar koperasi meningkatkan efisiensi operasional, melakukan diversifikasi usaha, dan mengoptimalkan strategi keuangan agar profitabilitas dapat kembali optimal serta mendukung keberlangsungan koperasi di masa depan.
Tindak Pidana Terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Nila Permata Sari; Maergy Putri Lianti; Latifa Zahra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2594

Abstract

Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, merupakan salah satu pulau kecil dengan ekosistem pesisir yang sangat rentan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan di pulau ini menimbulkan polemik karena diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kegiatan pertambangan di Pulau Gag dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Gag bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, yang seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan berkelanjutan seperti konservasi dan pariwisata. Pertambangan di kawasan ini menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut, mengancam kelestarian spesies endemik seperti pari manta dan burung cenderawasih botak, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada ekowisata
Analisis Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Produk Odeng Sebagai Budaya Madura dan Implikasi Hukumnya Nasira Arijasakinah; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2616

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Odeng Madura sebagai penutup kepala tradisional yang memiliki nilai filosofis dan budaya yang khas. Sebagai ekspresi budaya yang rentan ditiru dan dieksploitasi secara komersial, Odeng memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjaga keaslian dan memperkuat identitas budaya masyarakat Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Odeng memenuhi kriteria ekspresi budaya tradisional yang dapat dilindungi, dan pendaftaran HKI memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap penggunaan tanpa izin. Perlindungan ini berimplikasi pada pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal
Penyelesaian Perkara Klitih Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jeremy Arnold Christian Bangun; Novi Eko Baskoro; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2625

Abstract

Fenomena klitih sebagai bentuk kekerasan jalanan yang melibatkan anak atau remaja sebagai pelaku utama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara klitih di Yogyakarta serta menilai efektivitas mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara klitih dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan edukatif dibandingkan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan. Mekanisme diversi, yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan, terbukti sejalan dengan tujuan pembinaan dan perlindungan anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatannya meliputi keterbatasan norma hukum dalam UU SPPA yang membatasi ruang lingkup diversi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap paradigma restoratif, serta resistensi masyarakat terhadap penyelesaian damai karena dianggap tidak memberikan efek jera
Relevansi Ajaran KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim Terhadap Etika Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang M Ikhsan Nurdin; Umul Khirotus; Ani Ramada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2636

Abstract

Penelitian ini mengkaji relevansi ajaran etika KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab klasik Adabul Al-'Alim wa Al-Muta'allim terhadap etika mahasiswa di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Universitas ini mengintegrasikan ilmu agama dan umum dan berkomitmen mencetak lulusan berilmu dan berakhlak mulia. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual, melibatkan wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai etika yang diajarkan KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut masih sangat relevan dengan perilaku dan etika mahasiswa UNHASY, mencakup sikap hormat kepada guru, pengaturan diri dalam pembelajaran, tanggung jawab akademik, serta kesadaran spiritual. Pengamalan ajaran ini telah membentuk budaya etika yang baik di kampus, meski masih ada tantangan seperti kedisiplinan waktu. Diharapkan kitab ini dapat dijadikan mata kuliah atau kajian rutin untuk memperkuat budaya akademik sesuai prinsip adab dan akhlak Islam
Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil Suaib, Sri Olawaty; Tunggati, Melki T.
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2747

Abstract

Kelemahan dalam keabsahan akta pendirian koperasi di tingkat desa masih menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi rakyat. Di Indonesia, dari 127.846 koperasi aktif, sekitar 27% belum memenuhi standar legalitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Provinsi Gorontalo, sembilan koperasi desa di Kecamatan Batudaa Pantai menjadi representasi persoalan tersebut. Lemahnya pemenuhan aspek hukum formil dan materil menyebabkan akta koperasi sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan sosial serta prinsip demokrasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan basis studi literatur hukum, menelaah regulasi pokok seperti UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Permenkop No. 9 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara tematik kualitatif terhadap aspek formil keotentikan dan keabsahan akta serta aspek materil substansi nilai-nilai koperasi. Hasil menunjukkan bahwa peranan notaris tidak berhenti pada pembuatan akta, melainkan juga dalam menjamin keadilan kontraktual, integritas hukum, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi. Model hukum integratif yang lahir dari kajian ini menegaskan harmonisasi antara hukum perikatan dan prinsip sosial ekonomi desa. Temuan ini memperkuat pelaksanaan Asta Cita Presiden poin ke-4 dan ke-5 serta mendukung SDGs Tujuan 8 dan 16, tentang ekonomi berkelanjutan dan institusi yang inklusif.

Page 86 of 104 | Total Record : 1031

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023