cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 93   94   95   96   97 
Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warda Zakiya; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2664

Abstract

Konflik pertanahan di Indonesia sering melibatkan masyarakat adat yang memiliki tradisi hukum tersendiri. Artikel ini membahas bagaimana hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menekankan prinsip musyawarah dan rekonsiliasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian literatur terhadap peraturan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat seperti musyawarah kaum atau pengadilan adat dengan memfokuskan pada mufakat dan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Contoh di Indonesia seperti praktek adat Minangkabau dan peradilan adat Papua mencerminkan efektivitas penyelesaian damai berbasis kearifan lokal. Dengan kata lain, hukum adat mempromosikan keadilan restoratif yang berakar pada budaya setempat. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan lembaga adat serta harmonisasi dengan hukum formal sangat penting untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan secara adil dan berkelanjutan.
Evaluasi Normatif Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Sektor Perbankan Berdasarkan Prinsip Good Governance Warda Zakiya; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2665

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik (Good Governance). Metode pengawasan OJK, tantangan yang dihadapi, serta implementasi pengawasan dianalisis secara komprehensif berdasarkan literatur, regulasi, dan studi kasus terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas industri perbankan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis disampaikan untuk meningkatkan fungsi pengawasan OJK di masa mendatang.
Peran Pengawasan Internal dalam Menemukan dan Mencegah Kerugian Keuangan Negara Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN Naue, Atiek Pratiwi Putri; Afandono Cahyo Putranto; Irwan Triadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2666

Abstract

Persistensi temuan kerugian keuangan negara di Indonesia mengindikasikan kegagalan fungsi preventif pengawasan internal (APIP) yang masih terjebak pada paradigma audit kepatuhan (compliance-based). Penelitian ini mengkaji kesenjangan tersebut (research gap) dengan hipotesis bahwa APIP belum mengadopsi paradigma penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menilai ketepatgunaan (doelmatigheid) di luar legalitas prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif (terhadap Malaysia dan Filipina), yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 secara yuridis telah menyediakan instrumen "diskresi" sebagai landasan bagi APIP untuk melakukan penemuan hukum, namun praktik di Indonesia masih kaku seperti Malaysia yang fokus pada kepatuhan finansial. Studi ini menemukan bahwa model Filipina, yang secara eksplisit mengadopsi Risk-Based Internal Audit (RBIA) dan menuntut "penilaian efektivitas", merupakan implementasi ideal dari pengawasan berbasis penemuan hukum yang seharusnya diadopsi Indonesia.
Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT) Wan Ferry Fadli; Zukriadi, Diki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2667

Abstract

Ilmu hukum mengemban imperatif praktis untuk secara komprehensif merespons dan memberikan solusi definitif terhadap persoalan hukum spesifik yang muncul dari kebutuhan sosial. Isu-isu mendasar, khususnya mengenai penentuan sanksi atas pelanggaran hukum, menuntut penanganan yudisial yang kompleks, tegas, dan sarat nilai simbolis, melampaui sekadar penyelesaian perselisihan biasa. Berdasarkan kebutuhan ini, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan krusial: bagaimana pertimbangan hukum hakim diformulasikan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, dan bagaimana konsep pemaafan hakim (rechtelijk pardon) diimplementasikan dalam perkara tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (case approach), studi ini mengkaji rechtelijk pardon sebagai bentuk pengampunan yudisial yang prinsipnya mengakui kesalahan terdakwa namun membebaskannya dari pemidanaan. Sebagai wujud pengampunan, tujuannya adalah agar individu yang terbukti bersalah tidak harus dijatuhi atau merasakan sanksi hukuman. Berdasarkan analisis fakta hukum di persidangan, hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa asas rechtelijk pardon layak diterapkan, karena perbuatan dan fakta hukum yang teruji telah memenuhi seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk penerapan asas pemaafan hakim
Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia Juwita, Kiki; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2668

Abstract

Pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menandai pergeseran pola pembiayaan konsumtif masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi finansial. Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit tanpa kartu, namun di balik inovasi tersebut muncul problem hukum yang belum terakomodasi oleh regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan BNPL, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum tersebut tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke SLIK, hingga minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi. Dari perspektif hukum perbankan, BNPL memiliki karakter pembiayaan konsumtif yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (bank secrecy), serta tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Bank yang terlibat dalam skema BNPL wajib memastikan verifikasi kelayakan konsumen dan menjaga integritas data pribadi pengguna. Sebaliknya, penyelenggara nonbank cenderung beroperasi dengan pengawasan yang lebih longgar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko over-indebtedness dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara hukum perbankan dan kebijakan perlindungan konsumen dalam tata kelola BNPL. Regulasi yang komprehensif akan menjadi dasar penting bagi keberlanjutan inovasi finansial digital yang akuntabel dan beretika.  
Urgensi Kriminalisasi Sekstorsi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Kajian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perbandingan Internasional Affila; Mulhadi; Sinaga, Marasi Tua; Hutabarat, Sarah Natasha; Khairuman; Bangun, Winnanda Br; Nasution, M. Rafli Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2672

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah sekstorsi (sextortion), yaitu pemerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Fenomena ini menjadi kompleks karena mengandung dua unsur sekaligus: korupsi dan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Namun, hingga kini hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur sekstorsi, baik dalam KUHP, UU Tipikor, maupun UU TPKS, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan kesulitan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap pengaturan sekstorsi di Amerika Serikat, khususnya dalam 18 U.S.C. § 201 (Federal Bribery Statute) dan 18 U.S.C. § 1951 (Hobbs Act). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menafsirkan frasa “anything of value” mencakup keuntungan non-materiil seperti layanan seksual, sebagaimana dalam kasus United States v. Williams, United States v. Ronnie Goldy Jr., dan United States v. Petrovic. Sementara di Indonesia, gratifikasi masih dimaknai secara sempit sebagai pemberian materiil, sehingga praktik sekstorsi sulit dijerat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji relevansi pengaturan sekstorsi dalam kerangka tindak pidana korupsi berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat, serta merumuskan urgensi kriminalisasi sekstorsi sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna menjamin kepastian hukum, memperkuat perlindungan korban, dan menegaskan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan seksual sebagai bentuk korupsi yang serius dan melanggar martabat manusia
Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000 Zaky Zhafran King Mada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2673

Abstract

Dalam pembukaan usaha di Indonesia harus memiliki aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Jika legalitas usaha yang sudah didaftarkan, tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai pemerintah berhak untuk mencabut legalitas tersebut. Namun, di Indonesia masih sering ditemukan tindakan pemerintahan yang tidak sepenuhnya berlandaskan asas legalitas, terutama dalam hal pencabutan izin usaha. menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asas legalitas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk menganalisis penerapan asas legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati oleh Menteri Perdagangan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. pemerintah juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kecermatan dan asas audi et alteram partem (hak untuk didengar), karena keputusan pencabutan dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membela diri. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum tertulis yang sah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara
Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Nova Primaresti; Handita Yulia Rahmadani; Munadzirotul Jannah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2674

Abstract

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh pemerintah sering kali menimbulkan sengketa hukum pada PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis tindakan pencabutan IUP ditinjau dari perspektif AUPB, pada penelitian ini menggabungkan metode penelitian berupa yuridis normatif melalui pendekatan menggunakan uu dan juga melalui pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan dalam pencabutan IUP yang dilaksanakan tanpa adanya melalui tahapan sanksi administratif secara bertahap yang benar seperti peringatan secara tertulis dan penghentian sementaramerupakan tindakan yang cacat prosedur dan bertentangan dengan AUPB. Seperti dalam Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL, Majelis Hakim membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara karena terbukti melanggar. Disimpulkan bahwa pemerintah wajib mematuhi prosedur berjenjang dalam UU Minerba untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.  
Politik Agraria Dalam Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Keban Dengan PT. Priamanaya Energi Di Desa Keban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Putra, Dendy Gerhana; Ryllian Chandra Eka Viana; Ibrahim Miftafariz Mirza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2675

Abstract

Penelitian ini membahas politik agraria dalam konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih hak batas tanah dan bukti kepemilikan ganda yang menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria ini berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Keban, termasuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah berperan dalam proses penyelesaian konflik, tetapi upaya mediasi dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak masyarakat atas tanah.
Analisis Faktor-Faktor Employability terhadap Peluang Kerja Generasi Z di Kota Denpasar Lim, Rebecca Kristanti; Ida Ayu Oka Martini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2677

Abstract

Perubahan struktur pasar tenaga kerja akibat digitalisasi menuntut generasi muda memiliki kompetensi dan kesiapan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap peluang kerja Generasi Z di era digital dengan kesiapan kerja sebagai variabel mediasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap 114 responden Generasi Z di Kota Denpasar yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang kerja serta kesiapan kerja, sedangkan pengalaman kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peluang kerja maupun kesiapan kerja. Kesiapan kerja terbukti tidak memediasi secara signifikan hubungan antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap peluang kerja. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan masih menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja muda, sementara pengalaman kerja baru akan berdampak nyata jika relevan dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan memperkuat integrasi antara kurikulum dan kebutuhan industri guna meningkatkan employability generasi muda

Page 95 of 104 | Total Record : 1031

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023