cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 92   93   94   95   96 
Peran Dan Kontribusi Sekolah Dan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Proses Diversi Untuk Kasus Perundungan Siswa Di Sekolah Wira Bhakti Widhia Astuti Manoppo; Dian Ekawaty Ismail; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2652

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan kontribusi sekolah dan lembaga perlindungan anak dalam proses diversi untuk kasus perundungan siswa di Sekolah Wira Bhakti dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kasus perundungan yang terjadi menunjukkan kompleksitas masalah hukum, psikologis, dan sosial di lingkungan pendidikan. Sekolah berperan sebagai garda terdepan dalam identifikasi dini dan fasilitasi proses diversi berbasis keadilan restoratif, sedangkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjalankan fungsi mediasi, pendampingan psikososial, pengawasan pelaksanaan diversi, dan koordinasi lintas lembaga. Penelitian menemukan bahwa kolaborasi yang efektif dapat memulihkan korban, merehabilitasi pelaku, dan mengembalikan harmoni pada sekolah. Namun, hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan regulasi teknis masih menghambat implementasi optimal. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk menunjang penyelesaian alternatif perkara anak yang berkonflik hukum di lingkungan pendidikan nasional, sesuai amanat UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Banten Lama Sebagai Aset Parwisata Daerah Dewi Erlina; Nadia Khumairatun Nisa; Rahma Nur Sya'bani; Dinda Pebriani; Boy Valentino Sihombing; Aziza Nawra Pasya; Puput Aurelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2653

Abstract

Kawasan Cagar Budaya Banten Lama telah ditetapkan sebagai aset pariwisata daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011, yang mengharuskan perlindungan khusus terhadap nilai historis dan budaya, meskipun belum ada evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi ini dalam menghadapi aktivitas masyarakat, wisatawan, dan pedagang kaki lima yang berpotensi merusak kelestarian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah efektif dalam melestarikan kawasan tersebut sebagai aset pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, dengan evaluasi berdasarkan teori William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berjalan cukup efisien sekitar 80%, meskipun menghadapi tantangan seperti Sumber Daya Manusia yang kurang melestarikan budayanya, selain itu pemerintah juga kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat kurang memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian budaya sendiri, meskipun jumlah wisatawan meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu penting diperlukannya regulasi baru mengingat masa berlaku kebijakan telah mencapai 10 tahun, meskipun jumlah wisatawan meningkat setiap tahunnya.
Faktor Pengaruh Terjadinya Perkawinan Dini Fadila Riski Y. Ibrahim; Nur M. Kasim; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (broken home). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar
Penyelesaian Masalah terhadap Debitur yang Cedera Janji dengan Jaminan Hak Tanggungan Elektronik pada PT Permodalan Nasional Madani Muhammad Irfan Fariszi; Iwan Rachmad Soetijono; Warah Atikah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2656

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi layanan pertanahan ke sistem digital, salah satunya Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam penyelesaian masalah debitur yang cedera janji dengan jaminan HT-el dan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi lelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kepastian hukum yang kokoh. Sertipikat HT-el memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi langsung (Parate Executie) tanpa putusan pengadilan. Proses eksekusi lelang oleh PNM melalui KPKNL berjalan secara modern dan sistematis melalui platform lelang elektronik (e-auction), mulai dari permohonan daring, verifikasi, pengumuman, hingga penentuan pemenang lelang, yang menjamin transparansi dan efisiensi penyelesaian
The Art Of Advocacy For Victims Of Sexual Violence Wiwin Ariesta; Sukron, Ahmad; Nabila Dwi Elsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2657

Abstract

Legal advocacy constitutes a vital instrument in the provision of legal aid. The rising number of cases of sexual violence against women and children underscores the necessity of legal advocacy in addressing the needs of victims. The growing number of reported cases of sexual violence should be regarded positively, as it reflects increasing public courage to report such incidents within their communities. Although advocacy does not constitute a legal revolution, its implementation plays a pivotal role in safeguarding the rights of victims of sexual violence. Accordingly, advocacy techniques and methods developed within the community must be examined and evaluated to ensure that their application does not inadvertently harm victims or infringe upon their rights. The practice of advocacy must therefore be continuously refined and adapted to the specific needs of those who receive advocacy services in this context, victims of sexual violence. This study employs a normative legal research method, supported by empirical legal research based on cases of sexual violence within the jurisdiction of Pasuruan Regency. The findings suggest that several advocacy techniques generally applied in other contexts may also be effectively implemented in providing legal aid for victims of sexual violence. Nevertheless, the involvement of relevant stakeholders and the allocation of adequate resources are essential to promoting victims’ well-being. Confidentiality must likewise be strictly observed as an integral part of protecting victims of sexual violence. Furthermore, the adoption of certain non-traditional advocacy models should be considered by advocates and paralegals when assisting victims, provided that the paramount consideration remains the best interests of the victims as survivors of sexual violence
Peran IFC Dan ITFA Dalam Menutup Kesenjangan Pembiayaan Perdagangan Global Efendes, Laura Mairenza; Gratiana Br Manik; Tia Putri Yundaris; Wella Dwi Arianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2658

Abstract

Kesenjangan pembiayaan perdagangan global adalah masalah besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, yang terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran International Finance Corporation (IFC) dan International Trade and Forfaiting Association (ITFA) dalam mengurangi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kolaboratif antara lembaga keuangan internasional dan sektor swasta. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen dari berbagai laporan resmi, hasil studi menunjukkan bahwa IFC berperan strategis melalui program Global Trade Finance Program (GTFP) dan Supply Chain Finance Initiative dalam memperluas akses likuiditas dan menjamin transaksi ekspor-impor berisiko tinggi. ITFA, di sisi lain, membantu dengan mempromosikan alat pembiayaan seperti forfaiting dan factoring serta mendorong standarisasi peraturan lintas batas. Kolaborasi antara IFC dan ITFA telah terbukti memperkuat stabilitas sistem keuangan global dengan menurunkan risiko gagal bayar, meningkatkan kepercayaan antar bank, dan memperluas inklusi keuangan digital untuk usaha kecil dan menengah. Studi ini menekankan bahwa harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas lembaga keuangan lokal, dan digitalisasi sistem pembiayaan sangat penting untuk keberlanjutan penutupan kesenjangan pembiayaan perdagangan global
Pertimbangan Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) dan Prinsip Teori Utilitas dalam Keputusan Pengembangan Produk pada PT Nira Lestari Internasional Suci Ratri Nugraheni; Raihan Yulfahnur; Refah Izulhaq Assidqi; Wildan Zadit Taqwa; Yovan Rasi Nusendra Ruswanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pengembangan produk pada PT Nira Lestari Internasional melalui perspektif akuntansi keperilakuan, khususnya konsep bounded rationality dan teori utilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara dengan CEO PT Nira Lestari Internasional selaku pengambil keputusan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bounded rationality berperan penting dalam memengaruhi keputusan, terutama terkait keterbatasan informasi pasar, ketersediaan sumber daya manusia, serta hambatan regulasi impor bibit kelapa unggul. Sementara itu, prinsip teori utilitas tercermin dari orientasi perusahaan dalam memaksimalkan manfaat, baik secara ekonomi melalui pemberdayaan petani lokal, kepedulian sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Interaksi antara bounded rationality dan teori utilitas membentuk pola pengambilan keputusan yang realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Temuan ini menegaskan relevansi akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan dinamika pengambilan keputusan UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar internasional.  
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung Muhammad Fazry Maulana; Yusdiyanto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Arif Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2663

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.
Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warda Zakiya; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2664

Abstract

Konflik pertanahan di Indonesia sering melibatkan masyarakat adat yang memiliki tradisi hukum tersendiri. Artikel ini membahas bagaimana hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menekankan prinsip musyawarah dan rekonsiliasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui kajian literatur terhadap peraturan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat seperti musyawarah kaum atau pengadilan adat dengan memfokuskan pada mufakat dan pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Contoh di Indonesia seperti praktek adat Minangkabau dan peradilan adat Papua mencerminkan efektivitas penyelesaian damai berbasis kearifan lokal. Dengan kata lain, hukum adat mempromosikan keadilan restoratif yang berakar pada budaya setempat. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan lembaga adat serta harmonisasi dengan hukum formal sangat penting untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan secara adil dan berkelanjutan.

Page 94 of 224 | Total Record : 2239

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue