Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.631
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Technology Indonesia Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) ARISTO Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Public Policy JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Pembangunan Nagari JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Ranah Komunikasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Jurnal Ilmu Multidisplin Publicness: Journal of Public Administration Studies Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Mamangan Social Science Journal Jurnal Studi Ilmu Politik Eduvest - Journal of Universal Studies Qawwam Journal of Politics and Democracy Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Suara Politik Journal of Political Innovation and Analysis
Zetra, Aidinil
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Stakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in Pekanbaru, Indonesia Handrian, Eko; Putera, Roni Ekha; Asrinaldi, Asrinaldi; Zetra, Aidinil
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i2.14280

Abstract

This study evaluates stakeholder dynamics in the implementation of Pekan Kita (PEKA), a digital innovation for public complaints in Pekanbaru City, Indonesia. Using a qualitative approach and a modified Stakeholder Salience Model, the research analyzes the interaction between stakeholder attributes power, legitimacy, and urgency and institutional structures affecting the sustainability of digital public innovations. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving 16 key informants from policy, operational, and community levels. Findings reveal that although several actors possess formal authority and legitimacy, their sense of urgency remains low due to rigid bureaucratic incentives, sectoral egos, and weak cross-agency coordination. Conversely, citizens demonstrate high urgency but lack institutional power and recognition, marginalizing their role in digital governance. The study identifies seven strategic pillars for sustainable innovation: strengthening cross-agency coordination, redesigning bureaucratic incentives, enhancing citizen co-creation, enabling two-way communication, managing inter-actor conflict, building human capacity and infrastructure, and reformulating the role of the ICT agency as an innovation orchestrator. This research contributes to the theoretical development of stakeholder analysis in e-government by revising the classic salience model to include informal power, bureaucratic incentives, and symbolic local political leadership. The proposed model offers a more contextual and dynamic framework for understanding the complexities of digital transformation in developing-country bureaucracies.
Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Adrianto, Adrianto; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Zetra, Aidinil
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.226-238.2018

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
Strengthening Authority Of Indigenous Actors Post-Determination Of Kampung Adat Status In Kabupaten Siak Setiawan, Husni; Zetra, Aidinil
Jurnal Mamangan Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 3 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 30E/KPT/201
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.522 KB) | DOI: 10.22202/mamangan.v7i2.2884

Abstract

Studi ini membahas tentang status adat yang memiliki kekuatan hukum formal secara berangsur berdampak pada penambahan dan penguatan hak politik tokoh adat. Fenomena ini terjadi di Kampung Adat Sakai Minas, Kabupaten Siak. Masyarakat kampung adat tersebut membuat aturan kepemimpinan penghulu harus berasal dari Etnis Sakai atau yang memiliki pertalian darah dengan masyarakat Sakai. Disisi lain, terjadi dikotomi hak politik masyarakat diluar Etnis Sakai yaitu tidak berhak menjadi penghulu kampung. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan otoritas aktor adat di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Analisis data menggunakan etik dan emik berdasarkan hasil wawancara mendalam dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor adat masyarakat Etnis Sakai di Kabupaten Siak mendapat penguatan otoritas secara tradisi dan hukum formal pemerintahan. Penguatan otoritas merupakan penerjemahan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat.Kata Kunci: Otoritas, Aktor Adat dan Kampung Adat Sakai
Analisis Preferensi Politik Masyarakat Sumatera Barat Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Pemilu 2024 di Sumatera Barat Joinaldy, Audy; Zetra, Aidinil; Asrinaldi, Asrinaldi
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 7 No 1 (2025): Edisi April (In Press)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.7.1.16-30.2025

Abstract

Preferensi politik masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif tercermin dalam Pemilu tahun 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menentukan pembentukan preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota legislatif serta menganalisis implikasi faktor yang berpengaruh kepada pembentukan pilihan politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui wawancara langsung kepada beberapa tokoh dan masyarakat awam di Sumatera Barat. Memahami preferensi masyarakat dalam memilih Caleg menjadi krusial untuk menganalisa preferensi masyarakat dalam memilih Calon legislatif dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ini perlu dipertimbangkan oleh calon legislatif dalam merumuskan strategi kampanye dan para pemilih dalam membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Terdapat hubungan positif antara partisipasi politik masyarakat dan preferensi politik mereka dalam memilih caleg DPR. Masyarakat yang melek politik yang selalu mengikuti berita politik dan sering terlibat dalam pertemuan politik memiliki pilihan politik, kesukaan terhadap calon atau partai yang lebih kuat dalam menentukan pilihannya. Begitu sebaliknya masyarakat dengan tingkat pengetahuan politik yang rendah akan menentukan pilihannya dengan alasan yang lebih mengedepankan kepentingan mereka seperti untuk mendapatkan uang, hadiah, ataupun memilih karena popularitas. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa preferensi politik masyarakat Sumatera Barat dalam memilih Caleg DPR tidak terlepas dari faktor-faktor, nilai budaya, agama, kualitas caleg dan juga politik uang.
MODEL KOMUNIKASI DIALEKTIKA: KONVERSI BANK NAGARI KONVENSIONAL MENJADI BANK NAGARI SYARIAH DI SUMATERA BARAT Saleh, Rahmat; Zetra, Aidinil; Putera, Roni Ekha
Jurnal Ranah Komunikasi Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)
Publisher : Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/rk.v7i2.257

Abstract

This article discusses the dialectical communication model between structure and agency in realizing the conversion of Bank Nagari from Conventional Bank to Bank Nagari Syariah. It employs a qualitative research method through interviews and informant triangulation. Communication plays a crucial role in achieving the conversion of Bank Nagari from a conventional model to a Sharia model. The Governor has the opportunity to communicate explicitly and implicitly with regional heads in implementing the conversion process. The dynamics of the relationship between structure and agency also influence different communication patterns depending on specific situations and conditions. The lack of understanding regarding the significance of converting Bank Nagari into a Sharia bank is related to cultural elements, values, beliefs, and individual interests, leading to diverse perspectives. Marsh and Smith's theory emphasizes that the interaction between structure and agency should be seen as entities with variations in terms of culture, values, beliefs, attitudes, behaviours, and interests. The conclusion of this article is the presence of implicit and explicit communication in the conversion of Bank Nagari, the role of Datuk as an opinion leader, and OJK communication with the Governor.
Social Movement of The Committee for The Enforcement of Islamic Sharia (KPSI) in Strengthening Islamic Values in West Sumatera Qolbi, Husnul; Zetra, Aidinil; Asrinaldi, Asrinaldi; Fajri, Mhd.
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/islam_realitas.v8i1.5389

Abstract

This study describes the social movement of the West Sumatra Islamic Shari'a Enforcement Committee (KPSI) in the strengthening of Islamic values in West Sumatra for the 2014-2019. This period follow after the activities carried out by the West Sumatra KPSI after the rejection of the Lippo Superblock construction in 2013. This uses qualitative research with descriptive analysis with interview and documentation data collection methods. This research uses Islamic social movement theory and arrived at some important findings from this research. First, the mobilization of KPSI in strengthening Islamic values is not based on feelings of disappointment or dissatisfaction but as a form of concern towards the decadence of society. Second, political opportunities led KPSI West Sumatra to conduct da'wah (Islamic propogation). Third, the framing in which KPSI West Sumatra enganged in discourse became the target of mobilization in social movements based on the Qur'an and Sunnah. Fourth, the West Sumatran KPSI alliance or network has many alliances or networks to strengthen its movement.Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Sumbar dalam penguatan nilai-nilai Islam di Sumbar Tahun 2014-2019. Periode ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPSI Sumbar pasca penolakan pembangunan Superblok Lippo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam dan sampai pada beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, mobilisasi KPSI dalam penguatan nilai-nilai Islam tidak didasarkan pada perasaan kecewa atau tidak puas tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap dekadensi masyarakat. Kedua, peluang politik mengantarkan KPSI Sumbar melakukan dakwah. Ketiga, framing di mana KPSI Sumbar berwacana menjadi sasaran mobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keempat, aliansi atau jaringan KPSI Sumbar memiliki banyak aliansi atau jaringan untuk memperkuat gerakannya.
MODEL OF POLICY INNOVATION IN WASTE MANAGEMENT IN PADANG CITY Anggraini, Dewi; Asrinaldi, Asrinaldi; Zetra, Aidinil; Valentina, Tengku Rika
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1769

Abstract

Waste management is one of the problems considered to be damaging to the environment and disturbing to human health. The increasing population, consumption patterns, and low public awareness of participation in management, coupled with political factors, are considered triggers for the failure of waste management. In an era where waste continues to accumulate and its environmental impact is increasingly felt, the government's role in developing innovative policies is vital. This research aims to explain and analyze policy innovations in waste management in Padang City. The theory used is Allan McConnell's theory of policy innovation success and failure. The method employed is qualitative, utilizing a case study. The results of the study show that there are several programs in waste management in Padang City, starting with Regional Regulation No. 21 of 2012 concerning Waste Management, the integrated waste management program (PERSATU), the distribution of floating nets in various rivers, recycling waste entering malls, reducing the use of plastic bags in malls, thematic eco-enzyme villages, RDF technology, maggot cultivation, One Community Unit, One Waste Bank, One Bentor for Each Urban Village, Civil servants saving in waste bank, and Padang Bagoro. However, of the many waste management programs, the Padang City Government has not been able to reduce the amount of waste from year to year, this condition is caused by the sub- optimal political support from local political parties and this condition is exacerbated by the culture and participation of the community which does not support waste management programs in Padang City.
Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Suharizal, Suharizal; Adi Putri, Indah; Zetra, Aidinil
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3977

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.
Analisis Penerapan Dynamic Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan Kota Pasca Tambang di Kota Sawahlunto Putra, Gennta Rahmad Putra; Zetra, Aidinil; Valentina, Tengku Rika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4626

Abstract

Sejak zaman kolonialisme Belanda sampai saat ini kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Penelitian berfokus kepada transformasi kebijakan menggunakan konsep dynamic governance. Tujuan penelitian  untuk melihat transformasi kebijakan sebagai bagian penerapan dynamic governance di Kota Sawahlunto.  Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian ini bahwa penerapan dynamic governance telah diterapkan di Kota Sawahlunto. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 menjadi awal dari transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020 menjadi kunci dari eksekusi kebijakan. Arah pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto yaitu sustainable mining tourism. Menerapkan elemen dalam dynamic governance yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across sebagai panduan. Pada sisi thinking ahead merujuk kepada eksekusi kebijakan dari Visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Thinking again merujuk kepada inovasi mengembangkan destinasi wisata kota. Thinking across merujuk kepada proses belajar yang dilakukan untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya. Selain menggunakan elemen dalam dynamic governance, keberadaan sumber daya manusia juga menjadi kunci. Kondisi itu juga didukung dengan tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Pada akhirnya Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota berbasis pariwisata berkelanjutan. 
Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019 Felinda, Oktria; Zetra, Aidinil; Rosyidi, Bakaruddin
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v8i1.8379

Abstract

This analysis of Mahyeldi Ansharullah's political leadership style as Mayor of Padang for the 2014-2019 period, departs from Mahyeldi's political leadership style as Mayor of Padang which displays a different political leadership style from the leadership of the previous Mayor. Mahyeldi had served as Deputy Mayor of the previous government period and during his leadership period, Padang City was considered to have experienced significant changes in urban development and governance as evidenced by various awards or achievements that have been obtained by Padang City. Mahyeldi, as a political leader, certainly has a certain leadership style, and there are also a number of factors that influence his political leadership. This is what is studied through research that has been conducted to find out: 1) How is the form of political leadership style applied by Mahyeldi Ansharullah as Mayor of Padang for the 2014-2019 period; 2) Factors that influence his leadership style. The theory used in this research is the theory of transformational leadership and servant leadership. This research uses descriptive qualitative research methods, selecting informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. The result of this research is that the political leadership style applied by Mahyeldi Ansharullah as Mayor of Padang which is analysed by combining the theories of servant leadership and transformational leadership has not been fully able to be applied optimally. In this study, it was found that there are two forms of leadership style used by Mahyeldi Ansharullah; First, Mahyeldi as a regional head tries to carry out his duties and responsibilities to the community and his relationship with employees in the Padang City Government in improving performance for development and improving public services. Secondly, on the other hand in a dilemma Mahyeldi as Mayor which is a political position carried by a political party, he must accommodate political interests and must submit to the orders of his party. And the factors that influence Mahyeldi Ansharullah's political leadership style as Mayor of Padang are divided into two types, namely internal factors that come from his personality and external factors derived from the influence of his political party group.
Co-Authors - Afrizal ., Magfirah Adi Putri, Indah Adrianto, Adrianto Alfiandi, Bob Alfihad, Muhammad Yafid Andhika, Dedy Andre Gunawan Andri Rusta Asdi, Yudiantri Asrinaldi Asrinaldi Azzahra, Nadiva Salsabilla Bherry Tinanto Chandra, Yuyut Dewi Anggraini Dewi Anggraini Doni Hendrik Efri Nurdin Elva Ronaning Roem Ernita Arif Felinda, Oktria Handrian, Eko Haripamyu Haripamyu Helmi Helmi Hendri Dunan Hengki Andora Hospita, Wira Irawati Irawati Jayanti, Hevi Dwi Joinaldy, Audy Korniawan, Rommy Marwansyah, Marwansyah Mhd Fajri Nazira, Siti Noor Ramadhian, Fajar Putra, Gennta Rahmad Putra Putra, Nandito Putri Hidayat, Yessica Aulia Putri, Indah Adi Qolbi, Husnul Rahmat Saleh Ria Ariany Rice Trisnawati Roni Ekha Putera Rosyidi, Bakaruddin Saputra, Alwi Sebastian, Dhanny Setiawan, Husni Suharizal, Suharizal Sumarni Sumarni Syamsurizaldi Syamsurizaldi Tanjung, Melani Tengku Rika Valentina Wanaeloh, Warisah Wiska, Nofal Wulandari, Sintya Yani, Ren Yanuar, Ferra Yuri, Bobby J. Zulfadli Zulfadli