p-Index From 2021 - 2026
4.948
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Teknologi OSS dalam Peningkatan Pelayanan Publik di DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Sebastian, Dhanny; Zetra, Aidinil; Ekha Putera, Roni
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 3 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i3.355

Abstract

Online Single Submission (OSS) is a digital-based licensing system designed to simplify and accelerate public service delivery. In West Pasaman Regency, OSS is mandatory for business actors with significant investment values. However, its implementation continues to face several challenges, including low digital literacy among users, limited system integration across government agencies, and service delivery that does not meet established time standards. These issues have generated dissatisfaction and resistance from service users. This study aims to evaluate the effectiveness of OSS utilization in public service delivery at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of West Pasaman Regency and to identify the factors hindering its implementation. The research adopts a qualitative descriptive approach, employing in-depth interviews, documentation, and field observations. Data analysis is conducted using the Technology Acceptance Model (TAM 1) proposed by Fred Davis (1989), focusing on perceived usefulness and perceived ease of use. Informants were selected through purposive sampling, involving 14 representatives from service users and relevant government agencies. The findings reveal that OSS has not been implemented effectively. The system is perceived as providing limited benefits and being difficult to use, particularly for small business actors. These constraints have led to low levels of trust and system utilization. Enhancing OSS effectiveness requires technical improvements, increased digital literacy, and stronger institutional support.
Analisis Jaringan Sosial Politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Tanjung, Melani; Zetra, Aidinil; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1631

Abstract

Penelitian ini menganalisis jaringan politik pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pasangan kandidat tersebut memanfaatkan jaringan politik untuk memobilisasi dukungan elektoral di tengah keterbatasan sumber daya dan waktu kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partai politik pengusung, tim sukses, serta aktor-aktor jaringan sosial yang terlibat, dan dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen dan sumber tertulis. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori jaringan politik Aspinall dan Sukmajati (2015) yang meliputi tiga bentuk jaringan yaitu partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses serta teori jaringan sosial Ruddy Agusyanto (2011) yang membagi jaringan ke dalam dimensi kepentingan, kekuasaan, dan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Masinton–Mahmud tidak hanya ditopang oleh kekuatan partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, tetapi juga melalui aktivasi jaringan sosial seperti Gerakan Sukamas, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan jaringan keagamaan. Sinergi antara jaringan formal dan non-formal menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi dan efektivitas mobilisasi dukungan politik di Tapanuli Tengah.
Measuring Election Quality Through Organizational Governance and Neutrality of Election Management Apparatus in Indonesia Putra, Nandito; Zetra, Aidinil; Irawati, Irawati
Journal of Political Innovation and Analysis Vol. 3 No. 1 (2026): Journal of Political Innovation and Analysis
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jpia.v3i1.21

Abstract

Background: Electoral integrity has emerged as a critical concern in contemporary democratic discourse, particularly amid global democratic backsliding. Indonesia's democratic trajectory shows significant decline, with the 2025 V-Dem report placing it in the 'grey zone', no longer meeting minimum standards of electoral democracy. Public trust in electoral processes fundamentally depends on the organizational governance and neutrality of Election Management Bodies (EMBs).Objective: This study examines how organizational governance and bureaucratic neutrality of election management apparatus influence election quality in Indonesia, employing an integrative framework that connects institutional structures with practical implementation challenges.Method: This qualitative literature review analyzed 32 academic sources from Google Scholar and Scopus databases. Thematic analysis was conducted using a reflexive approach, classifying literature based on institutional structure, bureaucratic behavior, and political interference dynamics.Findings and Implications: The study reveals that election bureaucracy faces structural tensions between procedural rigidity and democratic responsiveness. Bureaucratic politicization, institutional erosion, and inadequate sanction mechanisms significantly compromise electoral integrity. Inter-institutional dynamics between KPU, Bawaslu, and DKPP create coordination challenges that affect election quality.Conclusion: Comprehensive institutional reforms are essential, including restoring independent civil service oversight, strengthening sanction mechanisms, harmonizing fragmented regulations, and enhancing professional capacity of EMBs to restore Indonesia's electoral integrity.
HYBRID LEADERSHIP AND LOCAL GOVERNANCE PERFORMANCE: A COMPARATIVE STUDY OF URBAN AND RURAL GOVERNMENTS IN INDONESIA Fajri, Mhd; Zetra, Aidinil; Febrianti, Yola
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1601

Abstract

Artikel ini menganalisis peran kepemimpinan hibrida dalam praktik pemerintahan lokal dan pengaruhnya terhadap efektivitas tata kelola (governance) di dua daerah di Indonesia yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Dharmasraya. Terdapat perdebatan teoretis tentang fleksibilitas kepemimpinan dan sifat kompleksitas dalam tata kelola publik yang membawa diskusi pada bagaimana gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, partisipatif, dan direktif dapat diterapkan dalam situasi berbeda dan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan administratif dimasing-masing kepemimpinan. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan telaah dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik dan komparatif berdasarkan delapan indikator utama tata kelola yang merujuk pada tata kelola modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kepemimpinan hibrida muncul dalam dua bentuk yang berbeda. Di Kota Bukittinggi, kepemimpinan hibrida bersifat populis-personalistik dengan responsivitas tinggi dan dominasi figur pemimpin, namun dengan kelemahan dalam pelembagaan tata kelola. Di sisi lain, di Kabupaten Dharmasraya, para pemimpin hibrida muncul secara institusional-kontekstual dan terdapat ketertaturan yang lebih besar antara sistem birokrasi dengan jaringan aktor lokal yang mengarah pada stabilitas tata kelola yang lebih berkelanjutan.