Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURNAL ILMIAH OBSGIN : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT) Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Riset Informasi Kesehatan Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Bidan Cerdas Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi
Herinawati, Herinawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG MENGALAMI LIKUIDASI (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG PEMATANG SIANTAR) Purwati, Dita; Herinawati, Herinawati; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14763

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterprestasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksananaan proses likuidasi di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan (field research) studi kepustakaan ( library research) lokasi penelitian dilakukan pada kota Pematang Siantar, dengan menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dilakukan analisis data terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ditemukannya peraturan yang jelas yang mengatur terntang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi ini, sehingga pemegang polis yang rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN SERAI WANGI (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) Karnawati, Karnawati; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16936

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Manfaat dari penelitian memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan secara tidak sengaja. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pegumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research), wawancara responden dengan kepala dan anggota Polisi Hutan, Geuchik dan Kapolres Gayo Lues yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kebakaran lahan serai wangi. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Polhut kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues telah berupaya untuk menangani terjadinya kebakaran lahan serai wangi dengan cara memberikan berbagai cara seperti sosiliasi, patroli, dan kampanye kesadaran, selain itu pihak Polhut Kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues memberikan kesempatan kepada pelaku kebakaran lahan untuk kesadaran atau memahami berapa pentingnya menjaga hutan dari kebakaran lahan serai wangi. Kasus yang terjadi diadili melalui peradilan adat sudah mendapat titik terang dan sudah di terima dari kedua belah pihak akan tetapi dari penyelesaian kasus tersebut belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saran untuk meminimalisir terhadap pelanggaran kebakaran lahan perlu adanya sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan.
Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe) Wijaya, Rosa Septa; Husni, Husni; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10218

Abstract

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam penelitian ini terdapat tiga kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penjatuhan pidana dendanya berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku pelanggaran lainnya oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peradilan cepat di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hakim menjatuhkan saksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam persidangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Seharusnya Hakim menjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pelanggaran pasal yang sama serta tidak membeda-bedakan antara pelaku pelanggaran. Hakim harus bersikap sangat profesional dalam menangani dan memutus suatu perkara yang dihadapinya tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 247/PID.SUS/2022/PN Tbt) Muliana, Raudah; Zulfan, Zulfan; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16091

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah strafmaat minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di kota Kisaran) Arsaputri, Febriandini; Herinawati, Herinawati; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15597

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagai korban kecelakaan lalu lintas, faktor penghambat dan upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas  Kisaran. Jasa Raharja perwakilan kisaran mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Batu Bara, Asahan dan Kota Pinang, Namun dikaitkan dengan kenyataannya ada beberapa masyarakat khususnya di Kabuaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) Dan penelitian dokumen / literatur (liberary research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecalakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.
PENINGKATAN KASUS CERAI GUGAT DENGAN KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Sinabang) gustina, gustina; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16966

Abstract

Pernikahan sama sekali tidak terkait dengan segala bentuk pemaksaan, karena pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip persetujuan, rasa hormat, dan pemahaman bersama. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka para pihak berhak untuk dapat mengajukan gugatan, sepanjang terdapat dasar-dasar yang sah yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses kasus cerai gugat dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Mahkamah Syariyah Sinabang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Sinabang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Sinabang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), metode pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling dan dianalisa secara kualitatif. Peningkatan kasus cerai gugat di mahkamah syariyah sinabang dikarenakan kurangnya pemahaman kedua pasangan daripada konsep pernikahan, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga merosotnya perekonomian, karena banyaknya pengangguran,  serta menimbulkan ketidakharnonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Mahkamah Syariyah Sinabang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi disetiap desa, selain itu Mahkamah Syariyah selalu menerapkan asas-asas mempersulit perceraian, guna mencegah peningkatan kasus cerai gugat. Saran dalam penelitian ini, kepada Pemerintah dapat melakukan peningkatan pendidikan dan konseling pra-nikah, peningkatan peran lembaga keagamaan, dan penguatan program keluarga berencana. Dengan pendekatan terpadu yang melibat kan pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan individu yang dapat membantu mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi pernikahan.
KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura) Zuhra, Fatma; Sulaiman, Sulaiman; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18361

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Sedangkan realita yang terjadi di Kecamatan Gandapura, masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan tanah wakaf yang belum bersetifikat adalah sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. di Kecamatan Gandapura masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat karena beberapa faktor, Pertama, faktor biaya, Kedua, ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, dan Ketiga, Ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya untuk meninggkatkan kesadaran Nazhir untuk sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, program PTSL. Diharapkan kepada Kepada para Nadzir diharapkan segera mengurus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan penuh kesadaran dan kepedulian sehingga terciptanya tertib hukum. Pihak yang berwenang harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara lebih maksimal.
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH BIREUEN ZIKRA, MAHLIL; SULAIMAN, SULAIMAN; HERINAWATI, HERINAWATI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20213

Abstract

ABSTRACKBased on the Fatwa of the National Sharia Council-MUI No. 43 of 2004 concerning Compensation (Ta'widh), it is stated that compensation may only be imposed on parties who intentionally or due to their negligence do something that deviates from the terms of the contract. Meanwhile, the reality that occurs with ARRUM product customers at Pawnshop Syariah, there are customers who are subject to compensation of 4% per month even though the customer does not intentionally default in the form of delays in paying loan installments due to the customer's business experiencing a setback during the loan repayment period. The purpose of this study is to determine and explain the settlement of defaults on ARRUM Products in Islamic pawnshops, inhibiting factors in resolving defaults, and efforts made against obstacles that occur in resolving defaults. The type of research that the author uses in this research is empirical research using a case approach legislation approach. In collecting data related to the object of study, the author uses library research and field research methods. Data analysis uses the data collection stage, data reduction, data presentation, and conclusion drawing stage.Based on the results of the research, the settlement of defaults on ARRUM products carried out by Pegadaian Syariah Bireuen is carried out by extending the maturity period, deliberating, giving warning letters (summons), and if there is no good faith, the collateral will be sold at auction. The obstacles that occur in resolving defaults are the first absence of buyers of auction goods, the second changing market prices, the third auction notification does not reach the public, the fourth difficulty in selling the remaining auction goods , the fifth loss of communication and the customer's residence. Efforts made against obstacles that occur, first the customer sells the collateral himself, second the sales price of marhun must be re-appraised, third increase information channels, fourth mutate between offices, fifth find out the new customer address. It is expected for customers to pay off the financing that has been given by the pawnshop so that there is no loss for both parties. To Pegadaian Syariah Evaluate the management of payments on Ar-Rahn Micro Business (ARRUM) products in a better direction and ensure that customers understand what has been agreed in the agreement.Keywords : Default Settlement, ARRUM Products, Pawnshop SyariahAbstrakBerdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Tawidh) disebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Sedangkan realita terjadi pada nasabah produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen terdapat nasabah yang dikenakan ganti rugi sebesar 4% perbulanya padahal nasabah tersebut tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar anggsuran pinjaman dikarenakan usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM di pegadaian, faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan wanprestasi, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian wanprestasi terhadap produk ARRUM di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara melalui perpanjangan masa jatuh tempo, bermusyawarah, memberikan surat peringatan, dan apabila tidak ada itikad baik maka barang jaminan akan dijual secara lelang. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi yaitu pertama tidak adanya pembeli barang lelang, kedua berubah ubah harga pasar, ketiga pemberitahuan lelang tidak sampai kepada masyarakat, keempat sulitnya menjual barang sisa lelang, kelima hilangnya komunikasi dan tempat tinggal nasabah. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi pertama pihak nasabah menjual sendiri barang jaminan, kedua harga penjualan marhun harus di taksir ulang, ketiga meningkatkan saluran informasi, keempatmelakukan mutasi antar kantor, kelima mencari tahu alamat nasabah yang baru. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerungian bagi kedua belah pihak. Kepada Pegadaian Syariah Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran pada produk ARRUM ke arah yang lebih baik dan memasikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian.Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Produk ARRUM, Pegadaian Syariah.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA MON GEUDONG KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDt.G/2020/PN LSM) Ikhwan, Muhammad Khairul; Yulia, Yulia; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19316

Abstract

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia dengan nilai ekonomi yang besar. Sebagai aset yang dapat diperjualbelikan, tanah memerlukan sertifikat hak milik yang diatur oleh hukum, terutama melalui undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hakim terhadap penyelesaian tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lsm dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penyelesaian tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lsm.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu Sengketa tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, berkaitan dengan kesalahan batas tanah dan pembangunan yang menghalangi akses jalan. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diakui sah, namun terdapat pihak yang membangun di atas jalan umum, yang dianggap melanggar hukum. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN-LSM mengakui SHM Penggugat dan perintah pembongkaran bangunan, namun Putusan Banding Nomor 13/Pdt/2021/PT BNA membatalkannya, sehingga menekan perlunya keterlibatan semua pihak terkait.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERJADI ANTARA SEORANG WARGA DESA DENGAN KEPALA DESA BERDASARKAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang) Handayani, Firda; Herinawati, Herinawati; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22464

Abstract

Sengketa tanah di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan yaitu klaim kepemilikan atas tanah yang telah dibangun fasilitas umum, dengan kewajiban hukum untuk menjaga kepastian hak atas tanah dan tata kelola desa berdasarkan aturan adat dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah antara warga dan Kepala Desa melalui hukum adat, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta ditunjang oleh peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan secara musyawarah adat oleh MDSK, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008. Kendala utama adalah sikap bersikukuh pihak bersengketa dan kurangnya pemahaman aparat desa, namun penyelesaian berhasil melalui pemberian kompensasi. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pada efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan konflik pertanahan berbasis kearifan lokal dan pentingnya penguatan legalitas bukti kepemilikan. Disarankan agar desa dan lembaga adat memperkuat kapasitas kelembagaan, menjamin kehadiran pihak sengketa, dan menegaskan status hukum tanah fasilitas umum secara sistematis dan berbasis hukum.
Co-Authors . Zulfan Adinda, Nurul Ani Margawati Ani Margawati Arif Rahman Arnita Arnita Arsaputri, Febriandini Atika, Ghea Devi, Muna Dwi Pudjonarko Dwi Pudjonarko Faisal , Faisal Faisal Faisal Fatma Zuhra Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Gustina Gustina Halimahtussadiah, Halimahtussadiah Handayani, Firda Husna, Misratul Husni Husni Ikhwan, Muhammad Khairul Iksaruddin, Iksaruddin Irfan, Ari Jamidi, Jamidi Karnawati, Karnawati Lilis, Dewi Nopiska Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Marhamah Marhamah Marya Ulfa Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Muksalmina Muksalmina Muliana, Raudah Muzni, Irfan Novita, Nesi Nur Aksa, Fauzah Nuraidah Nuraidah, Nuraidah Nurarafah, Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Osvinarti, Osvinarti Permata, Asri Geubrina Purwati, Dita Putri, Besse Darmita Yuana Quthni Effida, Dara Ramadhan, Farhan Fachrezi Raudhatul Jannah Rosmaria, Rosmaria Safina, Siti Sara Said, Muhammad Helmi MD Saputra, Nanda Setia Sari, Dita Mayang sari, lia artika Sastro, Marlia Sri Achadi Nugraheni Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Suryani Suryani Susilawati, Ennny Susilawati, Enny Widia, Siska Mona Wijaya, Rosa Septa Yulia Yulia Yulia Yulia Yuliana Yuliana ZIKRA, MAHLIL