Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

The First Touch of CSO: The Role of Sant’Egidio, Humanitarian Dialogue, and Muhammadiyah on Conflict Resolution Mahdi, Imam
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jhi.v14i1.18688

Abstract

Civil Society Organization (CSO) involvement in conflict resolution remains necessary. According to the qualitative research on three CSOs, when they first dealt with conflict, they were creative in resolving conflicts by sheltering communities from violence, fostering cohesion between competing parties, and having dialogue at the local and national levels. CSOs have attempted to maximize their potential and networks for negotiations to end in a peace treaty. Unfortunately, not all CSOs could carry out this mission due to restricted resources and competencies. This study unveiled that the success of CSOs in conflict resolution still required the state’s involvement as a source of pressure on the disputing parties and rooted support from civil society.
Dinamika dan Strategi Bantuan Kemanusiaan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) dalam Krisis Palestina Harpian, Muhammad Jordine; Mahdi, Imam
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1849

Abstract

Krisis kemanusiaan di Palestina merupakan situasi berkepanjangan yang menempatkan United Nations Relief and Works Agency sebagai penyedia layanan dasar utama bagi pengungsi Palestina. Operasi kemanusiaan UNRWA tidak berjalan dalam ruang hampa, UNRWA dihadapkan pada dinamika politik dan keuangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika serta strategi yang diterapkan UNRWA dalam merespons tantangan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dari laporan-laporan resmi UNRWA, dokumen PBB, dan literatur sekunder. Penelitian ini mengungkap bahwa dinamika utama yang dihadapi meliputi fluktuasi pendanaan politik dari negara donor, tekanan geopolitik terhadap legitimasi mandatnya, dan kondisi keamanan yang tidak stabil di lapangan. Selain itu, UNRWA mengembangkan berbagai jenis strategi adaptif, termasuk diversifikasi sumber pendanaan, advokasi multilateral yang intensif, serta inovasi dalam sistem distribusi bantuan untuk memastikan keberlanjutan operasinya dalam merespon dinamika tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan UNRWA sangat bergantung pada kemampuannya untuk bernavigasi dalam bingkai politik kemanusiaan yang dinamis, meskipun solusi utama bagi pengungsi Palestina pada akhirnya terletak pada penyelesaian akar masalah politik konflik tersebut.
PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PRESIDENSIAL INDONESIA DAN MONARKI BRUNEI DARUSSALAM Purnama, Laura; Hendra, Tri; Putri, Muflihan Diniyyah; Sirajuddin, Sirajuddin; Mahdi, Imam
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1388

Abstract

Studi ini meneliti dan membandingkan sistem konstitusional dan tata kelola negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia menggunakan sistem konstitusional presidensial berdasarkan demokrasi konstitusional di mana Presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum, berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum. Sebaliknya, Brunei Darussalam beroperasi di bawah monarki di mana Sultan memegang otoritas politik tertinggi, mengkonsolidasikan kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan agama dengan partisipasi politik minimal dari rakyat. Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dalam legitimasi kekuasaan, kerangka konstitusional, mekanisme pemilihan kepemimpinan, dan struktur kelembagaan antara kedua sistem tersebut. Dengan menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum, termasuk konstitusi nasional, undang-undang yang relevan, dan literatur ilmu politik, untuk memberikan wawasan komparatif yang sistematis. Temuan menunjukkan bahwa sementara sistem pemerintahan Indonesia dibentuk oleh prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas hukum, sistem Brunei didukung oleh monarki turun-temurun dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada Sultan. Selain itu, peran sumber hukum seperti Pancasila di Indonesia dan filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei menggambarkan identitas konstitusional dan ideologi negara yang unik dari masing-masing negara. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sistem negara yang berbeda berfungsi di Asia Tenggara dan menawarkan dasar untuk studi lebih lanjut dalam hukum konstitusional komparatif.