Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANGPIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL Sofian, Sofian; Manurung, Abdul Azis; Dermawan, Ari
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol 5, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5373

Abstract

Abstract:Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation. Keywords: Criminal, Responsibility  Abstrak: Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024  /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/  2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK. Kata Kunci: Pidana, Pertanggungjawaban
AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TIDAK BESERTIFIKAT HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Sofian, Sofian; Aulia, Malika
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5808

Abstract

Abstract: Halal products are a fundamental need for Muslims as a form of adherence to religious teachings. The Indonesian government, through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, requires all food and beverage products distributed in Indonesia to be halal certified. However, in practice, many businesses, particularly Micro and Small Enterprises (MSEs), have not complied with this obligation. This study aims to analyze the legal consequences for businesses that lack halal certification and identify the obstacles faced in the process of obtaining such certification. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, supported by interviews as empirical data. The results indicate that businesses that lack halal certification are subject to administrative sanctions as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2024, which include written warnings, administrative fines, and product withdrawals. Obstacles identified include low understanding among businesses, lack of government outreach, and limited access to certification facilities. Therefore, strengthening regulatory implementation and increasing legal awareness among businesses is necessary to ensure maximum protection for Muslim consumers. Keywords: Legal Consequences, Halal Certificate, Food and Beverage Products, BPJPH, Law No. 33 of 2014 Abstrak: Produk halal merupakan kebutuhan fundamental bagi umat Islam sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses perolehan sertifikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh wawancara sebagai data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang mencakup peringatan tertulis, denda administratif, dan penarikan produk dari peredaran. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan konsumen Muslim dapat terjamin secara maksimal. Kata Kunci: Akibat Hukum, Sertifikat Halal, Produk Makanan dan Minuman, BPJPH, UU No. 33 Tahun 2014
Tinjauan Hukum Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Indonesia Saleha, Dwi; Lubis, Arief Fahmi; Eriani, Dian; Sofian, Sofian
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.790

Abstract

This paper examines the normative legal implications of Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning restrictions on freedom of expression on social media. The Constitution guarantees the right to freedom of expression, but allows limitations under certain circumstances, particularly to maintain public order, national security, and morality. The emergence of social media platforms has complicated this balance, as they provide space for free expression while also posing risks such as the spread of misinformation, hate speech, and incitement to violence. This study analyzes the application of constitutional provisions, regulatory frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and judicial interpretations of these laws. Through qualitative legal analysis, this paper discusses how Indonesian law regulates social media content and evaluates whether these legal limitations align with constitutional principles. The paper concludes that while social media regulation is necessary, existing laws need to be clearer and more specific to prevent abuse of authority and potential violations of freedom of expression.