Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Administration Studies Jurnal Abdimas Mandiri Jurnal Pemerintahan dan Politik Wacana Publik Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JURNAL PUBLISITAS Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Economic Reviews Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Educational Sciences Jurnal Mitrawarga Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development @-Publik: Jurnal Administrasi Publik
Iriani, Atrika
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Formulasi Kebijakan dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Waris Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Kota Palembang Akbar, Muhammad Hamka; Putra, Raniasa; Iriani, Atrika; Abduh, Muhammad
Economic Reviews Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Economic Reviews Journal
Publisher : Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56709/mrj.v4i2.736

Abstract

Service is an obligation that must be carried out by the government to its citizens with community services to live prosperously and prosperously as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1974 Article 1 concerning Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The mechanism of inheritance tax services for Land and Building Acquisition Fees at the Palembang City Regional Revenue Agency in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies, inheritance is property passed down by parents to their biological children.
Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia Sukanti, Sri; Iriani, Atrika; Putra, Raniasa; Abduh, Muhammad; Sriati; Mustain, Akhmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5033

Abstract

Dinamika dunia kerja yang semakin tidak pasti, dipicu oleh perubahan ekonomi, disrupsi teknologi, dan krisis global, meningkatkan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengancam kesejahteraan pekerja. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis formulasi kebijakan JKP, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan implementasinya. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi digital dan studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan terkait, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tingginya risiko PHK, ketiadaan perlindungan sosial khusus, tingkat pengangguran yang tinggi, minimnya akses pelatihan, serta dorongan reformasi jaminan sosial menjadi latar belakang lahirnya JKP. Proses formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, agenda setting, formulasi skema pembiayaan, manfaat, kepesertaan, penyaluran, dan integrasi data, hingga adopsi melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah. Implementasi JKP menghadapi tantangan seperti kepatuhan perusahaan, verifikasi PHK, sosialisasi, keterbatasan akses teknologi dan pelatihan, serta koordinasi antar lembaga. Langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi program diusulkan untuk meningkatkan efektivitas JKP dalam memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja yang terkena PHK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan JKP merupakan respons strategis terhadap ketidakpastian pasar kerja, namun implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi, penguatan regulasi, dan respons adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan.
Formulasi Kebijakan E-Layanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ginting, M. Dipo Delpiero; Putra, Raniasa; Iriani, Atrika; Abduh, Muhammad; Mustain, Akhmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5037

Abstract

Sebagai pakar kebijakan publik subarsono (2011) berpendapat bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat thap yakni:pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah inti. Dalam melakukan pelayanan untuk menjalankan formulasi kebijakan publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mencoba mengembangkan aplikasi E-Layanan demi menyelenggarakan pemerintah yang berbasis digital. Dengan berdasar pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/3454/KPTS/BKD.IV/2021 E-Layanan menjadi aplikasi yang ditampilkan Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadikan administrasi semakin efisien dan efektif. Namun dalam menyelaraskan Formulasi kebijakannya E-Layanan masih menemui tantangan yang menjadi faktor penghambat diantaranya kurangnya optimalisasi penggunaan E-Layanan, Sulit membangun persepsi yang sama antar pegawai, Kurangnya pengembangan aplikasi, penggunaan aplikasi yang belum merata dan belum adanya payung hukum yang mengatur secara kuat tentang aplikasi E-Layanan. Peneliti mengharapkan adanya kajian ulang untuk melakukan optimalisasi aplikasi E-Layanan agar kedepannya dapat menjadi opsi terbaik untuk pelayanan administrasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Adaptasi Sosial dan Strategi Komunitas dalam Merespons Banjir di Wilayah Urban Palembang (Studi Kasus di Kecamatan Kemuning (Kelurahan 20 Ilir D-II, Ario Kemuning, Pahlawan, Pipa Reja, Sekip Jaya, dan Talang Aman) Anthony, Steven; Iriani, Atrika; Febriyanti, Doris; Zubaidah, Siti
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus-September 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i5.5630

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi adaptasi sosial dan resiliensi komunitas menghadapi banjir di Kecamatan Kemuning, Palembang. Masyarakat mengembangkan adaptasi berbasis lokal seperti gotong royong, modifikasi rumah, dan penggunaan media sosial, meski terkendala sumber daya dan teknologi. Modal sosial dan jaringan informal menjadi kunci ketangguhan. Temuan menunjukkan adaptasi bersifat kontekstual, dipengaruhi karakteristik wilayah dan hubungan sosial. Studi ini menyarankan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat resiliensi, dengan rekomendasi pelatihan kebencanaan, sistem peringatan dini, dan forum kolaboratif. Penelitian menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan penguatan kearifan lokal dalam manajemen risiko bencana.
Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Martarech, Muhammad Ikrar; Budiyanto, Muhammad Nur; Iriani, Atrika
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 9 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v9i2.6810

Abstract

Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran didorong oleh defisit fiskal, beban utang, serta inefisiensi pengeluaran, dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Implikasinya menuntut penguatan transparansi, koordinasi antar-lembaga, dan percepatan administrasi digital. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara, mengurangi defisit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DIGITAL POLICY SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK - DISKUSI PUBLIK: BAGI MAHASISWA Bambang Suprianto, Bambang Suprianto; Iriani, Atrika; Sulastri, Sri; Zuber, Konar; Saswita, Saswita
Jurnal Mitrawarga Vol. 2 No. 2 (2023): JURNAL MITRAWARGA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jmw.v2i2.39

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini guna menambah literasi Mahasiswa mengenai Digital Policy sebagai Kebijakan Publik serta aplikasinya. Sasaran kegiatan ini yaitu Mahasiswa di Kota Palembang. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah diskusi publik (Ceramah dan diskusi interaktif) yang diselenggarakan secara offline yang diikuti sebanyak 80 (orang) peserta. Diskusi Publik ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas mahasiswa dan meningkatkan pemahaman mengenai Digital Policy sebagai Kebijakan Publik serta aplikasinya. Evaluasi dalam kegiatan ini dilakukan pre-test dan post-test dan hasil yang didapati dari penyampaian materi dan diskusi ini bahwa dengan adanya diskusi publik sumbangsih peningkatan kemampuan dan pengetahuan peserta (naik sebesar 30% dari semula 60% menjadi 90%). Diharapkan setelah mengikuti diskusi publik ini, pemahaman peserta mengenai pengenalan Kebijakan Digital mulai dari konsep dasar hingga peran krusialnya dalam kebijakan publik, mampu menggabungkan teori kebijakan publik, teknologi, dan hubungannya yang erat serta mampu menjelajahi perkembangan teknologi digital, memahami transformasi dan implikasi terkini pada kebijakan publik, sambil menyoroti tantangan dalam mengikuti perubahan teknologi serta memberikan pandangan progresif terhadap tantangan dan prospek masa depan dalam kebijakan publik digital, memberikan rekomendasi yang menginspirasi untuk kebijakan yang lebih unggul dan adaptif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini ini dapat menjadi panduan terkini dan mendalam dalam memahami dan merumuskan kebijakan digital yang relevan dalam konteks era yang terus berkembang. Kata kunci: Digital Policy sebagai Kebijakan Publik
Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Jati, Andri Kusuma; Azhar, Azhar; Iriani, Atrika
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1906

Abstract

The Free Nutritious Meal Program is a government policy aimed at improving the nutritional status of school children, reducing stunting, and supporting educational success. This study employs a descriptive qualitative method, with data obtained through digital observation and documentary analysis. Data analysis is conducted using the interactive model of Miles and Huberman, along with the policy process model by William Dunn (2016), which includes problem identification, agenda setting, formulation, adoption, and implementation. The findings indicate that this policy emerged in response to the high stunting rate (21.6% in 2022) and limited access to nutritious food among children from underprivileged families. The government adopted a combined strategy of in-school meal provision and partnerships with local SMEs. Key challenges include infrastructure limitations, budget efficiency, and supervision. Recommended strategies involve decentralized food distribution, collaboration with the private sector, and digital monitoring to ensure the program runs effectively and sustainably.
Pemberdayaan Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Masruroh, Ina; Iriani, Atrika; Chairani, Annisa Larasati
Jurnal Abdimas Mandiri Vol. 9 No. 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jam.v9i3.5947

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Usaha Lele Mandiri (KULM) yang berfokus pada peningkatan kemampuan budidaya ikan lele. KULM di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang terdiri dari beberapa pelaku usaha sejak tahun 2008, mulai dari pembibitan ikan lele hingga usaha pembesaran ikan lele, pada lahan seluas 2 hingga 8 kavling yang terdiri dari 7 hingga 10 kolam tanah. Metode budidaya yang digunakan adalah metode padat tebar yang memelihara 1.000 hingga 5.000 ekor ikan lele per meter kubik kolam. Permasalahan yang dihadapi kelompok usaha ikan lele ini meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam produksi, seperti pembuatan pakan yang masih tradisional dan tidak efisien, serta kesulitan dalam mengelola sisa pakan di kolam yang menyebabkan pertumbuhan ikan lele tidak optimal dan ketidakseimbangan pH air yang berujung pada kematian ikan serta belum adanya pelatihan terkait pemasaran. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan alat serta inovasi teknologi. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen budidaya yang baik, pelatihan difokuskan pada pembuatan pakan alternatif berbahan lokal yang lebih efisien, dan pendampingan diberikan untuk implementasi teknologi sederhana dalam pengelolaan kualitas air kolam. Hasil dari kegiatan ini 90% peserta menunjukkan pemahaman yang signifikan dalam produktivitas usaha budidaya ikan lele. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha budidaya ikan lele yang lebih efisien dan berkelanjutan. Intervensi berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan inovatif ini tidak hanya berhasil meningkatkan kapasitas teknis mitra, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal dalam jangka panjang.
Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Peran Serta Pendampingan Indonesia Islamic Bussines Forum Di Palembang Salim, Abd. Rahman; Sakir, Icuk Muhammad; Iriani, Atrika
@-Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/publik.v5i3.673

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in driving Indonesia’s economic growth due to their wide distribution across the country. Enhancing the welfare of MSMEs will have a significant impact on the national economy. This study investigates strategies to improve the competitiveness of food-based MSMEs in Palembang using Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The sample of food MSMEs was selected through purposive sampling. The results of the SWOT and AHP analyses indicate that the priority strategies for strengthening the competitiveness of food MSMEs in Palembang include adopting modern production equipment to enable more efficient and effective product diversification, as well as applying modern management practices to expand market reach both domestically and internationally. In addition, the involvement of mentors or business communities plays an important role in supporting business development. Therefore, collaboration and strong partnerships between the government and MSMEs are essential to enhance their competitiveness and ensure their contribution to economic growth.
TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI CHATBOT GOVERNMENT TRANSFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL DI INDONESIA Sasfiani, Serly; Putra, Raniasa; Imania, Katriza; Iriani, Atrika
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.67245

Abstract

Transformed modern governance, particularly through the implementation of government chatbots as a public policy instrument. This study employs a literature review method with Winter’s Policy Implementation Model framework to analyze the opportunities and challenges of adopting government chatbots in Indonesia. The analysis reveals that successful implementation depends heavily on strong inter-organizational collaboration, readiness of lower-level bureaucracy, and digital literacy and access among target communities. Key challenges include limited digital infrastructure, technological access disparities, low human resource competencies, and regulatory and ethical issues concerning privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy involves strengthening national data integration, enhancing human resource capacity, adaptive regulation, multi-stakeholder collaboration, and prioritizing digital security and sovereignty. AI implementation via government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards inclusive, efficient, and responsive smart governance. The main challenges include limited digital infrastructure, unequal access to technology, low human resource competency, as well as regulatory and ethical issues related to privacy and algorithm transparency. A comprehensive implementation strategy includes strengthening national data integration, increasing human resource capacity, adaptive regulations, multi-party collaboration, as well as prioritizing digital security and sovereignty. The implementation of AI through government chatbots has the potential to revolutionize public governance towards smart governance that is inclusive, efficient and responsive to community needs. This research concludes that with the right strategy, the implementation of chatbot government can be optimized to support Electronic-Based Government Systems (SPBE) and accelerate the realization of more responsive and efficient public administration in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama serta merumuskan strategi yang efektif dalam mengimplementasikan chatbot pemerintah (GovChatbot) dalam rangka transformasi administrasi digital di Indonesia. Fokus utamanya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan kemungkinan besar melibatkan pendekatan kualitatif, seperti studi literatur, analisis dokumen kebijakan (misalnya, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE), atau studi kasus di beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan layanan digital. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, atau observasi, dan dianalisis untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi hubungan antarorganisasi, kesiapan birokrasi level bawah, serta kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan akses teknologi, rendahnya kompetensi SDM, serta isu regulasi dan etika terkait privasi dan transparansi algoritma. Strategi implementasi yang komprehensif meliputi penguatan integrasi data nasional, peningkatan kapasitas SDM, regulasi adaptif, kolaborasi multipihak, serta prioritas keamanan dan kedaulatan digital. Implementasi AI melalui chatbot government berpotensi merevolusi tata kelola publik menuju smart governance yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat, implementasi chatbot government dapat dioptimalkan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mempercepat terwujudnya administrasi publik yang lebih responsif dan efisien di Indonesia.
Co-Authors Abdullah Idi Akbar, Muhammad Hamka Azhar Azhar Baehaqi Bambang Suprianto, Bambang Suprianto Chairani, Annisa Larasati Een Endasari Effendi Nawawi, Effendi Fani, Tedy Dwi Ginting, M. Dipo Delpiero Haryanto, Meilan Icuk Muhammad Sakir Jati, Andri Kusuma Juliansyah, M. Fajri Katriza Imania Kusuma, Panji Rangga Marleansyah, Eko Subri Martarech, Muhammad Ikrar Masruroh, Ina Mudasir Mudasir Muhammad Abduh Muhammad Nur Budiyanto Mustain, Akhmad Nabila Shalsabila Novaria, Eva Novasari, Romi Oktarian Putra Prabujaya, Sena Rachmawati Rachmawati Raniasa Putra Riansih, Riansih Salim, Abd. Rahman Sasfiani, Serly Saswita, Saswita Sati, Yoranda Tiara Semil, Nurmah Siti Zubaidah Sri Sukanti, Sri Sri Sulastri Sriati Sriati, M.S., Sriati, M.S. Steven ANTHONY Surniati, Ani Sutinah Sutinah Syaparman, Syaparman Taufikqurrohman, Taufikqurrohman Tri Gunawan, Tri Umiyati Idris, Umiyati Widayanti, Liana Yuniarni, Nurul Zuber, Konar