Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.471
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum RIO LAW JURNAL JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Nawi, Syahruddin
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu Makassar Khair, Agung Miftahul; Nawi, Syahruddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar dipasar pannampu kota makassar untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi atau menyebabkan pembatalan terhadap pembatalan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi, Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut. The research objective is to analyze the implementation of red onion sale and purchase agreements that have been charged in the Pannampu market in Makassar City to find out the factors that influence or cause the cancellation of red onion sale and purchase agreements that have been charged. This type of research is empirical legal research with primary and secondary data types. The author used two data collection techniques, namely interviews and literature study. The results of the research show that the factors that influence the cancellation of the sale and purchase of shallots are that it is not by the agreement between the two parties, and there is a price dispute between buyers when making a transaction. Legal protection due to unilateral cancellation by the supplier, consumers have the right to ask the supplier to take responsibility for the cancellation
Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Abitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Mapakaya, Amri; Nawi, Syahruddin; Salle, Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis keberlakuan hukum putusan arbitrase Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris, kemudian dilakukan analisa kualitatif Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwaEfektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase kurang efektif karena penyelesaian dengan cara arbitrase dapat dianulir dengan pelaku usaha mengajukan keberataanya lewat pengadilan negeri tempat di mana konsumen bertempat tinggal. Sehingga ini akan menyebabkan peluang hukum yang dapat menunda keberlakuaan putusan arbitrase yang telah ditetapkan BPSK sebagai badan yang ditunjuk serta diakui oleh undang-undang sebagai quasi peradilan (badan yang menjalankan fungsi Pengadilan). The research objective is to analyze the legal enforceability of arbitration decisions by the Consumer Dispute Settlement Agency. The type of research used is empirical normative research, and then a qualitative analysis is carried out. The research results of the author find that the effectiveness of resolving consumer disputes through arbitration is less effective because settlement by arbitration can be annulled by the business actor submitting an objection through the district court where the consumer resides. So this will create legal opportunities that can delay the validity of arbitration decisions that have been determined by BPSK as an appointed body and recognized by law as quasi-judicial (a body that carries out the functions of a court).
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Andairah, Nur; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  terhadap perdagangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.  Tipe dalam penelitian ini dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode normatif-empiris.  Penelitian ini bersumber menggunakan 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini di analisis secara kualitatatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum yang telah di inventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komperhensif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Perdagangan kurang efektif: ditinjau Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Hal ini dapat dibuktikan  rata-rata sebesar 77% dikategorikan cukup efektif.
Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Renaldi, Reno; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Examining the Application of the Offense of Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days in the Military Penal Code: A Juridical Analysis.The Indonesian National Armed Forces (TNI) not only serve as the primary force of the national defense system of the Republic of Indonesia but also fulfill the responsibility of implementing state defense policies to uphold national sovereignty, preserve territorial integrity, protect the nation's safety, carry out military operations for war and military operations other than war, and actively participate in regional and international peacekeeping missions as a component of national security support, thereby ensuring the effective realization of the principles of Pancasila in line with the unity of the Indonesian Unitary State. The objective of this study is to examine the provisions or regulations in the military, specifically pertaining to the unauthorised absence of TNI personnel for a maximum of four days under the Military Penal Code subsequent to the implementation of the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. The primary data were directly acquired from the research site, encompassing records of instances pertaining to Unauthorised Absence for a duration of up to four days throughout the years 2022-2023. Secondary data were acquired by a comprehensive examination of literature, whilst tertiary data covered a range of letters, reference books, and official papers released by pertinent authorities.The findings reveal the existence of TNI personnel who engage in unauthorized absence for a maximum of four days, which constitutes a criminal offense within the Military Penal Code and is considered an act of indiscipline according to the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, thereby subject to disciplinary punishment. The research findings emphasise the alignment between the Military Penal Code and the Indonesian Law Number 25 of 2014, which pertains to Military Discipline Law. This alignment specifically addresses the issue of unauthorised absence for a maximum of four days, aiming to eliminate any ambiguity or differing viewpoints and ensure legal certainty.
Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien, Bila Terjadi Malpraktek (Studi Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap) Hanapi, Muh Ali; Nawi, Syahruddin; Ilyas, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9464

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1)Untuk mengetahui tanggung jawab seorang dokter bila terjadi malpraktek terhadap seorang pasien. (2) Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya malpraktek seorang dokter. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Tanggung jawab dokter terhadap pasien, bila terjadi malpraktek (Studi pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap). Dalam penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh langsung dari responden yang akan ditentukan pada populasi dan sampel dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Malpraktek hal tersebut dapat berupa perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal Malpraktek  tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya spekulasi Masyarakat yang berpendapat bahwa  kinerja tidak efisien, buruk dan tidak memadai. (2) Mengenai undang-undang kesehatan terkait kelalaian, tertulis bahwa apabila seorang tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai pasal 56-58.dalam ketentuan pasal 190 kaitannya dengan UU Kesehatan. Pertanggung jawaban perdata seorang dokter terhadap pasiennya apabila seorang dokter melakukan malpraktek dan pasien mengalami cedera, dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan antara lain: wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kelalaian, yang sanksi lazimnya berupa ganti rugi kepada pasien. Rekomendasi  penelitian (1) Dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di harapkan harus tetap menerapkan prinsip, peran dan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga Kesehatan. Sehingga kedepannya sangat diharapkan Tindakan malpraktek tidak terjadi lagi. (2) Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus. Rumah sakit harus berhati-hati dan tepat dalam menjalankan tugasnya serta mempunyai langkah-langkah yang cerdas untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya malpraktik medik dan mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan malpraktik medik.
Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Renaldi, Reno; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9921

Abstract

Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.Prajurit TNI bukan hanya sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia, akan tetapi juga bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional termasuk sebagai komponen pendukung keamanan negara sehingga implementasi butir-butir Pancasila dapat terealiasi dengan baik seiring dengan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan atau aturan di Militer khususnya mengenai ketidakhadiran prajurit TNI paling lama empat hari di dalam KUHPM setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Peneletian ini menggunakan data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu berupa data perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) paling lama empat hari tahun 2022 – 2023, data sekunder melalui studi kepustakaan dan data tersier meliputi berbagai surat, buku referensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.Hal ini menunjukkan pula bahwa masih ditemukannya Prajurit TNI yang melakukan ketiudakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang mana di dalam KUHPM merupakan suatu tindak pidana dan menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan tindakan indisipliner sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin.Hasil penelitian ini adalah mengenai keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari, sehingga tidak memunculkan berbagai pandangan maupun pendapat bahkan multitafsir guna terwujudnya kepastian hukum.
Praperadilan Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM Rijal , Syamsul; Nawi, Syahruddin; Salle, Salle
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 6 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The study adopted the sounatit approach through research of the ideal prancadilan concept of the destruction, investigation, already obtained of human rights abuses. Research shows that, according to a law enforcement initiative, pretrial measures for the termination of the investigation of the suspected human rights abuses that have obtained the recommendation of the komnas ham asa horizontal surveillance mechanism for testing the actions of law enforcement officials asa safeguard against arbitrary action of law enforcement officials, as well asa recommended statement made by human rights officials is illegal, as well as non-binding, non-binding, non-performing, The referrals suggest that human rights abuses in Indonesia are not exempt from book m. The study recommends that governments and congress submit termination, the human rights inquiry enters as a pretrial object, in the design, under a new program of law (kuhap) and a change of weight. Section no.39: jabun 1999 on human rights to provide employment, bea Keywords: pretrial, termination of inquiry, recommendation
LEGAL IMPLICATIONS OF MARRIAGE DISPENSATION POST AMENDMENT TO ACT NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE Komalasari. M, Firlyanti; Nawi, Syahruddin; Zainuddin, Zainuddin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.167

Abstract

This study aims to explore what factors are used as urgent reasons in filing a Marriage Dispensation case, including examining the extent to which the Marriage Dispensation case examination process determines the fulfillment of urgent reasons as a requirement for deviations from the minimum age limit for marriage and to find out what are the legal impacts/implications that arise regarding the Dispensation Marriage at the Mamuju Religious Court after the amendment to the Marriage Law. The research method used in this study is empirical legal research, which is carried out using an approach to legal reality in society based on the presence of symptoms in the form of a gap between expectations (das solen) and reality (das sein) in the field of law, where the data collected or collected from the field used to obtain valid information and data needed to answer the problems in this study. The results of this study show that since the amendment to the Marriage Law, applications for Marriage Dispensation have increased, which are dominated by prospective brides. The reasons for filing Dispensation for Marriage by litigants from 2017 to 2022 are pregnancy and a very close relationship between the two prospective brides, where this is also in line with the considerations in the decisions of the Mamuju Religious Court Judges who granted many requests for Dispensation of Marriage.
Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Subjek Hukum Atas Legalitas Yang Di Terbitkan Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Nur, Andi Ardian; Nawi, Syahruddin; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas produk sertipikat yang telah diterbitkan. Dalam praktiknya, ASN BPN sering kali menjadi pihak yang disalahkan atas sengketa pertanahan meskipun telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji norma hukum yang berlaku (data sekunder) dan melakukan wawancara serta observasi langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto (data primer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ASN ATR/BPN belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Masih ditemukan adanya kriminalisasi terhadap ASN akibat kelemahan sistemik seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektoral, dan minimnya pendampingan hukum institusional. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peraturan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan advokasi hukum, serta pelatihan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN di sektor pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan dan pembentukan mekanisme perlindungan institusional yang berpihak pada kepastian hukum dan profesionalitas ASN. The research objective is to analyse the forms and effectiveness of legal protection provided to Civil Servants (ASN) within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), particularly concerning legal accountability for issued land certificates. In practice, ATR/BPN civil servants are often blamed in land disputes, even though they have performed their duties according to existing procedures and regulations. The research adopts a juridical-empirical approach by examining applicable legal norms (secondary data) and conducting interviews and field observations at the Land Office in Jeneponto Regency (primary data). The findings reveal that the legal protection for ATR/BPN civil servants is not yet optimal, both in terms of regulations and their implementation. Instances of criminalisation are still found, rooted in systemic weaknesses such as ambiguous legal frameworks, a lack of intersectoral coordination, and limited institutional legal support. Therefore, internal regulatory reinforcement, optimisation of public relations and legal advocacy functions, and continuous legal capacity building are essential to improve protection for civil servants in the land sector. This study recommends the importance of policy harmonisation and the establishment of institutional protection mechanisms that uphold legal certainty and support the professionalism of civil servants.
Normative Analysis Of Electric Bike Use By Minors Adelia Azzahra, Dhea; Nawi, Syahruddin; Wahab, Mirnawati
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v2i1.1023

Abstract

This study aims to determine the legal regulations for electric bicycle users for minors and to determine what sanctions affect the use of electric bicycles for minors. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data collected includes laws, government regulations, and related literature. The results of this study indicate that the Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, requires that the age of electric bicycle users is at least 12 (twelve) years, which means that children under the age of 12 (twelve) years cannot ride electric bicycles in special lanes, especially on highways. Legal sanctions for electric bicycle users are not mentioned, but legal sanctions for renters or rental service providers can be given administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses if the rental service party violates the provisions on the age of electric bicycle users. As well as providing responsibility in the event of an accident or incident involving a minor using a rented electric bicycle. Addressed to the government to revise existing laws and regulations, such as Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation to accommodate the development of electric bicycle technology and provide more specific legal regulations, as well as increase sanctions for electric bicycle users, parents, and electric bicycle renters so that accidents do not occur for other road users. And the importance of educating children that the use of electric bicycles must meet the requirements and comply with applicable laws.
Co-Authors Abbas, Ilham Abda Abda Adelia Azzahra, Dhea Ahmad Zulfikar Alam, Saiful Alwi, Faisal Andairah, Nur Arief, Anggreany Arief, Muh. Arsyad, Nasrullah Azis, Muawanatul Baharuddin, Efryanti Baharuddin, Muhammad Fadil Basir, Basir Buana, Andika Prawira Busthami, Dachran S Busthami, Dachran S. Dwi Handayani Fahmal, Muin Hanapi, Muh Ali Hardianto Djanggih, Hardianto Islam, Andi Abdi Karim, Indah Khair, Agung Miftahul Khalid, Hasbuddin Komalasari. M, Firlyanti Lestari, Eridani Tri Mahban, Muhammad Ali Makkuasa, Anzar Mapakaya, Amri Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Mumin, Khadizah Haji Abdul Mustari, Sartika Nur, Andi Ardian Nurul Qamar Pratiwi, Batari Ayu Pusvita Aziza, Dian Eka Putri, Andra Monica Qahar, Abdul Razak, Askari renaldi, reno Rifdah, Faradibah Rijal , Syamsul Risma, Andi S. Sugiharto Sahban, Muh. Salle, S. Salle, Salle Salmawati Salmawati, Salmawati Septiana, Nur Fajri Sofyang Sofyang, Sofyang Sri Lestari Poernomo Syah, A. Nurul Annisa Dela Putri Syam, Mahdys Tamin, Andi Muhammad Firdaus Tamsil, Andi Muhammad Ikram Wahab, Mirnawati Zainuddin, Zainuddin