Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.25
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Notarius JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal Law of Deli Sumatera Semarang Law Review Jurnal Hukum Bisnis Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI) Svarga Pena: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kemitraan dan Pengabdian Pengabdian Deli Sumatera
Gusmarani, Rica
Universitas Deli Sumatera
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Artificial Intelligence and Criminal Liability: New Challenges for Indonesian Criminal Law Ade Ari Gumilar; Zabidin; Rica Gusmarani; Makkah; Iwan Rasiwan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) April 202
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i2.10031

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed various aspects of human life, including the field of criminal law. AI technology is no longer limited to functioning as a supporting tool; it is increasingly capable of operating in a semi-autonomous or fully autonomous manner through machine learning systems. This development raises new legal challenges, particularly concerning criminal liability when AI systems are involved in actions that constitute criminal offenses. The primary issue lies in determining the appropriate legal subject to be held accountable, given that the Indonesian criminal law system remains predominantly centered on human actors (natural persons). This study aims to examine the challenges of criminal liability arising from the use of AI in Indonesia and to explore relevant legal concepts that may address these emerging issues. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include legislation, scholarly publications, and prior studies related to AI and criminal law. The findings indicate that AI has not yet been recognized as a legal subject within the Indonesian legal framework, and therefore cannot be held criminally liable. As a result, liability is still attributed to human actors, including developers, users, and corporations that deploy AI technologies. Nevertheless, the increasing autonomy of AI systems calls for a re-evaluation and adaptation of existing criminal law doctrines to ensure legal certainty, fairness, and adequate protection for society in the digital era.
Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya, Studi Kasus Polres Binjai: Legal Analysis of Drug Abuse Among Adolescents and Efforts to Overcome It: A Case Study of the Binjai Police Putri Dwi Sari; Rica Gusmarani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 03 (2026): Artikel Riset Edisi Mei 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i03.8483

Abstract

Drug abuse among adolescents has become a serious problem in Indonesia, not only impacting physical and mental health but also having broad legal and social implications. This phenomenon raises concerns for the public, the government, and law enforcement officials, as adolescents, as the nation's future generation, should be free from destructive behavior that can damage their future and disrupt social stability. This study uses a normative juridical research method that focuses on examining legal regulations in legislation related to drug abuse. The approaches used include a statute approach and a case approach, examining various laws, regulations, and cases related to this legal issue. The data sources used are secondary data obtained through literature studies, which were then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that drug abuse among adolescents occurs due to a complex interaction of internal and external factors. Internal factors include unstable psychological conditions, impulsivity, emotional stress, and the search for self-identity, which makes adolescents vulnerable to trying addictive substances as a form of escape from problems. Meanwhile, external factors stem from the social environment, lack of family supervision, and negative social influences. Therefore, an integrated and collaborative approach between families, communities, educational institutions, and law enforcement is needed to create an effective strategy to suppress drug abuse in the Binjai Police jurisdiction.
"speak Up!" Sosialisasi Anti Kekerasan untuk Mewujudkan Sekolah Aman dan Berani Bersuara di MSP Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Rica Gusmarani; Zulmawati; Nurganda Siregar; Samuel M Simanjuntak; M. Nur Syuhada Aditia Putra
Jurnal Kemitraan dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : PT Arfa Digital Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65358/jurnamitra.v2i1.216

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, pada tanggal 18 Mei 2026. Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya potensi konflik horizontal dan perundungan di lingkungan sekolah akibat minimnya pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan serta kuatnya budaya bungkam (culture of silence). Tujuan program "Speak Up!" adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai jenis-jenis kekerasan di sekolah, mengubah sikap pasif menjadi perilaku asertif dalam melaporkan kekerasan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pihak sekolah. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan: persiapan (penyusunan modul dan koordinasi), pelaksanaan sosialisasi interaktif, dan evaluasi melalui observasi serta kuis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terkait lima bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, diskriminasi, dan intoleransi), termasuk catcalling yang kerap dianggap sepele. Tingginya antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan kuis interaktif mengindikasikan perubahan perspektif dari by stander pasif menjadi agen perubahan yang berani bersuara. Kegiatan ini menegaskan bahwa intervensi edukatif preventif berbasis sosialisasi terbukti efektif dalam membangun kesadaran anti-kekerasan di kalangan remaja awal.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi: Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Rengga Kusuma Putra; Ummi Kalsum; Johari; Rica Gusmarani; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5548

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini diangap lebih cepet dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.
Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Trafficking: Implementation of the Child Protection Law in Handling Trafficking Cases Rica Gusmarani; Bintara Sura Priambada; Bustaman; Tauratiya; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6038

Abstract

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus trafiking di Indonesia bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. UU PA, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga berperan penting dalam mengatasi kasus trafiking. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji Implementasi undang-undang ini melibatkan pencegahan melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan pelatihan, pemantauan berkala, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik : The Role and Responsibilities of Notaries in Protecting Third Parties in Relation to the Making of Authentic Deeds M. Hendra Pratama Ginting; Rica Gusmarani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6681

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, suatu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Pihak ketiga dalam konteks ini merujuk kepada individu atau entitas yang tidak terlibat langsung dalam penandatanganan akta, tetapi memiliki kepentingan yang terpengaruh oleh isi akta tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan pentingnya peran notaris dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, maka perlu adanya kajian lebih mendalam tentang bagaimana notaris dapat berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak Ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terkait pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi data, menjamin keabsahan akta, dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Analisis terhadap kasus-kasus sengketa tanah mengungkapkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan pemeriksaan dokumen dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang lalai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, peran notaris dalam melindungi pihak ketiga sangat krusial dan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, profesionalisme, dan etika untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan akta notaris.
Advocate Immunity Rights in Providing Legal Services to Clients Yohanes Pande; Zakiyatun Nufus; Patawari Patawari; Rica Gusmarani; Muchamad Taufiq
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5761

Abstract

An advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who fulfill the requirements under the Advocate law. Advocates are law enforcers, free and independent, guaranteed by laws and regulations." In this way, it has been clearly stated that the position of advocates is equal to that of police, prosecutors and judges as law enforcers. In providing legal aid services to their clients, advocates have the right to immunity and cannot be sued either civilly or criminally, as regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK) which states that the right to immunity This applies both inside and outside the court. An advocate's immunity is always limited by good faith, which is defined in the Elucidation to Article 16 of the Advocate Law, namely that what is meant by good faith is carrying out professional duties for the sake of upholding justice based on the law to defend the interests of clients.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.
STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN Rica Gusmarani; M. Hendra Pratama Ginting
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12445

Abstract

Human trafficking, particularly involving children as victims, is a grave infringement on human rights and a complex transnational crime. Children, as a vulnerable group, are often targeted due to poverty, lack of education, and weak legal protection systems. Law No. 35 of 2014 on Child Protection provides a national legal foundation to safeguard and restore the rights of child victims. Meanwhile, the community in South Tapanuli adheres to a traditional value system known as Dalihan Natolu, which emphasizes mutual respect and protection within its social structure, including children. The purpose of this study is to examine how much the synchronization of state law and customary law can reinforce efforts to prevent and address child trafficking. The research adopts a normative-empirical method through juridical and sociological approaches. The findings indicate that although customary law does not explicitly regulate human trafficking, fundamental principles of Dalihan Natolu, such as prohibitions against actions that tarnish family honor (somang), play a significant role in preventing child exploitation. Thus, integrating local customary values into national child protection strategies has great potential to enhance the effectiveness of legal implementation at the grassroots level.   Abstrak Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah adalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk landasan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan memiliki sistem nilai adat yang dikenal dengan Dalihan Natolu, yang menekankan prinsip saling menghormati dan melindungi dalam struktur sosial, termasuk terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat dapat saling menguatkan dalam upaya mencegah dan menangani perdagangan anak. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan manusia, nilai-nilai dasar dalam Dalihan Natolu seperti larangan melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga (somang) berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam strategi perlindungan anak di tingkat lokal sangat potensial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum positif.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Ajay Asnadi Bambang Arianto Bintara Sura Priambada Budi Handayani Bustaman Clara Fransiska Olivia Siahaan Darwin Sinabariba Desi Sintyasari Ediwarman Ediwarman Edy Sony Ernita Ernita Erwita poetri annisa Fahman Urdawi Nasution Fahman Urdawi Nasution Fahmi Jurdial G. Gunawan Hamzah Mardiansyah Harahap, Ahmad Rizki Harahap, Indra Purba Hermawan Risky Pasaribu Indra Purba Harahap Iwan Rasiwan Johari Laili Zailani M. Hendra Pratama Ginting M. Nur Syuhada Aditia Putra Mahmud Mulyadi Makkah Maria Alberta Liza Quintarti Muchamad Taufiq Muhammad Akbar MUHAMMAD ILHAM Muhammad Ilham Muzwar Irawan Nurganda Siregar Nurul Hidayah Patawari Patawari Putri Dwi Sari Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad ronald situmorang Samuel M Simanjuntak Saniah Siregar, Nurganda Suhaidi Suhaidi Syukron Firdaus Siregar Tauratiya Ummi Kalsum Yessi Kurnia Arjani Manik Yessi Kurnia Arjani Manik Yohanes Arif Hasiholan Tampubolon Yohanes Pande Yudi Suhendra Saragih Zabidin Zakiyatun Nufus Zulkarnain S Zulmawati