Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Biram Samtani Sains

PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH efendi, muhsin
Biram Samtani Sains Vol 2 No 2 (2019): Volume 2 No 2 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.253 KB) | DOI: 10.55542/jbss.v2i2.31

Abstract

Dinamika sosial masyarakat Aceh Tengah sangat beragam dimulai dari masalah suku atau etnis yang bermacam ragam, permasalahan rumah tangga, ekonomi, kenakalan remaja, penyakit masyarakat seperti perjudian dan narkoba sangat meresahkan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pemecahan masalah, sadar hukum, aman dan sejahtera dapat menjadi daya dukungan untuk ketertiban masyarakat namun faktanya belum berjalan sebagaimana mestinya. Rumusan masalah (1) Bagaimana peran Bhayangkara Pembina keamanan dan tertiban masyarakat Dalam Mengimplementasikan Tugas Pokok Kepolisian di Tengah Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah? (2) Bagaimana kesiapan Bhayangkara Pembina keamanan dan tertiban masyarakat Sebagai anggota Penegak Hukum ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Informan penelitian 4 orang. Hasil penelitian dalam Implementasi Tugas Pokok Kepolisian di wilayah kecamantan Pegasing belum dapat berjalan dengan baik masih terkendala dengan seringnya terjadi tindakan sosial sperti perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencurian. Kesiapan Bhayangkara Pamswakarsa sebagai aparatur penegak hukum sudah berjalan namun terkendala dari jumlah personil yang masih sangat kurang dan perlengkapan juga masih minim dalam menjaga keamana dan ketertiban masyarakat di wilayah tugas. Kesimpulan Implementasi Tugas Pokok Kepolisian di wilayak kecamantan Pegasing sedah dijalankan memalui bhabinkamtikmas namu masih terkendala dengan kurangnya tenaga personil bhabinkamtibmas
TERTIB BERMAJELIS SARAK OPAT DALAM KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELENGGARAN ADAT DI KAMPUNG GEMASIH KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH Efendi, Muhsin; di, Tuah
Biram Samtani Sains Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.583 KB) | DOI: 10.55542/jbss.v3i1.51

Abstract

Pada praktiknya di Kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, jika terjadi perkara pelanggaran adat maka Sarak Opat akan turun tangan setelah adanya laporan yang diadukan kepada lembaga Sarak Opat. Setelah menerima laporan dari orang yang berperkara aparatur Sarak Opat mulai bekerja dengan cara mendengarkan atau menggali keterangan yang diutarakan dari berperkara tersebut, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat-nasihat, bahkan sanksi adat. Adapuan tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tertib bermajelis lembaga Sarak Opat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat di Kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tertib bermajelis Sarak Opat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat telah terlaksana di Kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hal ini terlihat dari cara masyarakat atau sarak opat dalam menyelesaikan masalah. Upaya tertib bermajelis Sarak Opat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat dilakukan melalui musyawarah dalam mencapai mufakat serta memberikan sanksi adat terhadap pelanggar adat
TRANSFORMASI INFORMAL CONTRAINTS MENUJU FORMAL CONTRAINTS PADA INGKAT KAMPUNG DI KABUPATEN BENER MERIAH Sabirin, Sabirin; Efendi, Muhsin
Biram Samtani Sains Vol 6 No 2 (2022): September : Biram Samtani Sains
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/jbss.v6i2.1020

Abstract

Proses pemerintah di tingkat kampung di Kabupaten Bener Meriah selalu mengedepankan kekeluargaan dan saling hormat menghormati dengan mempertimbangkan adat dan budaya yang ada di daerah tersebut, nilai – nilai dalam menjalankan pemerintahan dikampung yang masyarakatnya mayoritas bersuku Gayo, di sebagian wilayah dan kampung masih memegang teguh nilai dan norma adat di tingkat kampung hanya saja masih banyak aturan tersebut belum diterapkan menjadi sebuah Qanun Kampung (PerDes). Adapun permasalahan yang sering muncul dalam proses transformasi informal contraints menuju formal contraint adalah minimnya pengetahuan dalam membuat draft rancangan qanun menjadi sebuah aturan yang baku untuk diterapkan pada tingkat pemerintahan kampung khususnya pada pembuatan rancangan qanun (Legal Drafting) tentang hukum adat dan budaya yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan batasan masalah yang diteliti dengan pemilihan objek lokasi di kampung blang panas kecamatan bukit dan kampung rusip kecamatan syaih utama Kabupaten Bener Meriah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa temuan dilapangan dapat dikategorikan menjadi; a) belum adanya acuan atau ketentuan berupa Qanun Kabupaten yang mengatur tentang Hukum Adat Gayo, b). Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah masih minim terkait dengan tata cara dan ketentuan dalam perencanaan pembuatan rancangan qanun kampung c). Perbandingan antara kampung blang panas kecamatan bukit dan rusip kecamatan syiah utama dalam membuat qanun masih mengacu kepada kesepakatan bersama reje dan petue sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tantang Pemerintahan Kampung, dengan memposisikan peran Petue sebagai pengambil kebijakan dalam pembuatan qanun kampung bersama reje, d). Tidak adanya wewenang atau peran RGM (rayat genap mufakat) sebagai badan legislatif yang masuk kedalam unsur sarak opat, semestinya peran, fungsi wewenang RGM lebih kepada badan legislasi, pengganggaran dan pengawasan
NILAI SUMANG SEBAGAI DAYA TARIK MINAT WISATAWAN MELALUI PENDEKATAN ETNOGRAFI Sabirin, Sabirin; Suknah, Suknah; Efendi, Muhsin
Biram Samtani Sains Vol 7 No 2 (2023): September : Biram Samtani Sains
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/jbss.v7i1.1021

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Nilai Sumang Sebagai Daya Tarik Minat Wisatawan Melalui Pendekatan Etnografi Studi Kasus di Kampung Mendale. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitan Kualitatif, yaitu penelitian pengumpulan data secara gabungan di tambah lagi dengan pendekatan metode etnografi untuk mengungkap dan memahami nilai-nilai dalam kearipan lokal Gayo. Tujuan etnografi adalah untuk memahami sudut pandang penduduk asli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk membangun kemulian wisatawan dengan penduduk lokal perlu kiranya mengerakkan nilai-nilai adat yang berdasarkan tertip dan ditempuh dengan berdasarkan konsep mukemel dengan dituntun dengan norma tetah tentu dengan menjauhi (1) jis (2) jengkat (3) madu ni edet (4) kemali. Keempat unsur ini dapat disimpulkan dan dimasukan kedalam 2 (dua) bentuk katagori yakni; (a) atur (b) resam. Dengan diterapkannya nilai dan norma sumang opat di destinasi wisata maka pengunjung dapat merasakan perwujudan dari nilai-nilai dan norma adat gayo dan menjadi jalan sehinga distinasi wisata khususnya di kawasan Kampung Mendale lebih menarik dan lebih unik lagi serta dapat membangun penghargaan dan kenyamanan, kedamaian antara penduduk lokal dan pengunjung