Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Rahmatullah, Muhammad; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mempelajari penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaiamana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah tindak pidana perjudian online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP serta tidak mendikotomi atau membedakan tindakan perjudian tersebut menjadi tindak pidana perjudian online atau tindak pidana perjudian biasa. Kedua, bahwa dalam konteks upaya pencegahan penyebaran tindak pidana perjudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi perannya sebagai upaya pencegahan secara penal, akan tetapi hal tersebut tentu saja masih jauh dari kata cukup. Karena fokusnya adalah pelarangan setiap orang untuk menyebarluaskan informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian sebagaimana dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan NOMOR 1995K/PID.SUS/2019 PN.MTR) Sarmila; D. Kusuma , Jauhari; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitioan yuridis normative, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Dalam penelitian ini pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun.

Implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan Andi Badrul Islam; Fathur Rauzi; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan Beda Agama di Indonesia dan bagaimana Implikasi Yuridis pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif, karena yang menggunakan bahan-bahan keperpustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis yaitu bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu 1) Undang-undang Indonesia No. 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan", melarang penggunaan agama dalam penegakan hukum, menyebabkan krisis hukum. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya hukum agama dalam penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan hukum agama, dan mempromosikan hukum sosial, agama, dan positif. 2) Hakim Indonesia lebih bertanggung jawab untuk mengatur dan mengatur praktik-praktik keagamaan karena banyaknya tindakan pro dan kontra. Keputusan Mahkamah Agung tentang interpretasi hukum agama, berdasarkan Pasal 2 Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa tidak ada hukum agama di Indonesia yang memberlakukan praktik-praktik keagamaan. Perdebatan antara agama, hukum, dan tata kelola agama merupakan hal yang sensitif dan membutuhkan pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak yang berwenang, termasuk legislator, hakim, dan masyarakat setempat. Sebagai solusi, perdebatan ini harus diarahkan menuju solusi yang dapat menghormati hak-hak individu, serta memastikan perlindungan hukum dan administratif yang memadai bagi perkawinan antar-umat berbeda agma.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat) Made Budi Suryawan; Fathur Rauzi; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kanit PPA Polres Lombok Barat, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dalam sekripsi ini telah diperoleh fakta bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dimulai sejak dilakukannya proses penyelidikan, penyidikan hingga pasca putusan pengadilan dengan diterapkannya adanya ganti kerugian materiil kepada pelaku termasuk terhadap harta yang dimilikinya. Selain itu perlindungan dilakukan dengan upaya pencegahan yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan melalui pendekatan keilmuan, keagamaan, aturan dan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instasi-isntansi pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang menaungi masalah anak.Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak kompleks terhadap anak sebagai korban tindak pidana tersebut baik secara fisik maupun mental sehingga mempengaruhi perkembangannya, oleh karena itu diperlukan sinergisitas antara negara dan masyarakat untuk mengatasinya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada korban, karena bagaimanapun, korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal terjadinya tindak pidana.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak Megayati, Dhina
JATISWARA Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i2.315

Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma baik norma hukum, agama, adat istiadat maupun moral yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana yang berkaitan dengan seks dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Tindak Pidana Kesopanan, khususnya dalam pasal 281-303 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Kriminologi Review Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, kasus, dan futuristik.Berdasarkan hasil penelitian, Kriminologi Review Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dimana rumusan hukuman dan sanksi bagi pelakunya tercantum dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 UU No. KUHP yang semuanya merupakan kejahatan, sedangkan untuk korban tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran seksual yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dari perspektif mental (psikologis), fisik dan mental. Kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini menimbulkan reaksi yang berbeda dari beberapa bagian masyarakat. Ada yang mengutuk perbuatan tersebut sebagai perbuatan asusila dan tidak pantas, terutama terhadap anak-anak. Dampak atau akibat kejahatan seksual terhadap anak (korban) antara lain terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya akan menghancurkan masa depannya, menimbulkan stres, akan menghancurkan nama baik dan nama baik keluarganya. Pelanggaran seksual ini juga akan berakibat balas dendam setelah korban beranjak dewasa dan korban akan dikucilkan dari interaksi sosial di masyarakat. Dari fenomena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak danbagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Megayati, Dhina; Ulum, Hafizatul; Lestari, B. Farhana Kurnia
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.230

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris yang sifatnya kualitatif, sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan serta didukung dengan data tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman hukum, serta penyalahgunaan tradisi “merariq” sebagai pembenaran pernikahan dini yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lemahnya pengawasan, lingkungan sosial permisif, kurangnya akses layanan perlindungan anak, serta budaya diam akibat stigma sosial turut memperparah situasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum UNIZAR. Strateginya mencakup edukasi hukum, pelurusan adat, penegakan hukum yang konsisten, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga, akses pendidikan, layanan konseling, kampanye anti-stigma, dan sistem pelaporan ramah anak juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian : (Studi Putusan No 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Dpu) Megayati, Dhina
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7281

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.

Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian : (Studi Putusan No 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Dpu) Megayati, Dhina
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7281

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.

Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim, Abdurrahim; Haerani, Haerani; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.68

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.

Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng) Karim, Edy Japri; Kusuma, Jauhari D; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i2.78

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses penyidikan Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Normatif empiris dengan penelitian deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian (1) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dilakukan dengan tujuan mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, dengan cara mengetahui kronologis kasus, membuat laporan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saki-saksi, pemeriksaan terhadap pelaku dan melaksanakan penyidikan. (2) Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Faktor internal dan faktor Eksternal, faktor internal yaitu Personil penyidik kepolisian yang terbatas, Minimnya sarana dan fasilitas, dan Faktor Eksternal yaitu Pelaku melarikan diri, Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search