Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Nusantara Hasana Journal Commerce Law Unizar Recht Journal Unizar Law Review
Dhina Megayati
Universitas Islam Al-Azhar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Wiradi, Wiradi; Sukarno , Sukarno; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang merupakan Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram. Hasil penelitan yaitu 1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian penyesusaian kunjuang tersebut berjalan dengan sangat baik sesuai aturan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut. 2) Hambatan dan tantangan yang di miliki dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama proses pelayanan kunjungan tersebut. seperti dari kurangnya anggota dalam pelayanan kunjungan, kekurangan sarana dan prasana, kurangnya sosialisasi tentang surat edaran tersebut kepada masyarakat. namun pihak dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut seperti kekurangan personal dari layanan kunjungan bisa diisi dengan perbantuan dari staff keamanan dan ketertiban, kemudian kekurangan sarana dan prasana dalam keamanan dari kunjungan dapat diatasi dengan pengamanan yang berlapis, kemudian untuk sosialasi dari surat edaran tersebut, pihak dari Lembaga Pemasyatakatan Perempuan mengatasinya untuk sosialisai dari narapidana yang didalam untuk kemudian di informasikan kepada keluarganya yang akan berkunjung. secara keseluruhan implementasi dari surat Edaran dirjenPAS nomor : PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat berjalan dengan baik sesuai yang di maksud dari surat edaran tersebut Kata kunci : kunjungan, tatap muka, Lembaga pemasyarakatan, perempuan.
Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur) Andrhianovi, Wiwin; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu meotde yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik polres Lombok timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu  dalam  proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan  atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat) Baiq Dira Widiantari; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan  pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat  pegawai  yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawari keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta pelakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Muhamad Taufik Irsad Irham; Jauhari Dwi Kusuma; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, yang tertera dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terdapatnya kelompok berkebutuhan khusus salah satunya adalah orang lanjut Usia. Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji secaraa normatif perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang yang berlaku serta penerapannya di lapangan dengan mengumpulkan data penunjang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni pemenuhan perlindungan hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat belum dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya) Faizin Gigih Wardana; Haerani, Ruslan; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat 2 dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Saepul Rahman; Sri Karyati; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak. Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage. However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community. Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles. The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it. and lack of socialization from government agencies related to the impact caused. Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.
Penegakan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah) Jumalim Harahap; Ainuddin; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pembelaan diri yang dilakukan oleh korban terhadap pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan kajian terhadap kasus Amaq Sinta yaitu perkara pembelaan diri melampaui batas dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, jika mengakibatkan matinya orang maka dapat dikenakan pasal 338 KUHP dan pembelaan diri melampaui batas sebagai bagian dari alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam kasus Amaq Sinta, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan doktrin hukum pidana dimana perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Sinta tidak terdapat unsur kesalahan dan juga terdapat unsur alasan penghapus pidana yang menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Berikutnya, dalam konstruksi pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana, hanya ketentuan mengenai kejiwaan pelaku (pasal 44 KUHP) yang mensyaratkan penilaian dilakukan oleh hakim di Persidangan. Sehingga dimungkinkan dalam hal ini melakukan penghentian penyidikan dengan dasar terpenuhinya ketentuan Pasal 49 KUHP dengan dasar tidak terdapat unsur kesalahan dan adanya alasan penghapus pidana, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 476/Pid.b/2022/Pn Mtr Terhadap Pelaku Perjudian Lalu Arya; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya judi togel di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian dalam Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mtr? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara adalah faktor ekonomi, lingkungan, kebiasaan/hobi, dan lemahnya penegakan hukum. Adapun Polres Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan upaya penindakan secara preventif dan represif serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan juga harus lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses.
Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat) Theresia Werbiyanti; Fathur Rauzi; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda Nusa Tenggara Barat terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, Data dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dilapangan, sedang data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan hukum. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan mencari tau apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga? Dan apa saja yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga? Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 macam bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga, yang pertama pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, yang kedua penanganan dampak trauma anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, yang ketiga pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, dan yang keempat pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga.
Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Rahmatullah, Muhammad; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mempelajari penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaiamana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah tindak pidana perjudian online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP serta tidak mendikotomi atau membedakan tindakan perjudian tersebut menjadi tindak pidana perjudian online atau tindak pidana perjudian biasa. Kedua, bahwa dalam konteks upaya pencegahan penyebaran tindak pidana perjudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi perannya sebagai upaya pencegahan secara penal, akan tetapi hal tersebut tentu saja masih jauh dari kata cukup. Karena fokusnya adalah pelarangan setiap orang untuk menyebarluaskan informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian sebagaimana dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Abdurrahim Abdurrahim Abdurrahim, Abdurrahim Ainuddin Ainuddin -, Ainuddin Andi Badrul Islam Andrhianovi, Wiwin Anwar Aprilia, Nabila Apriyanti , Nurul ARSITHA, REILITA DWI Ary Wahyudi Aspuri B. Farhana Kurnia Lestari B. Farhana Kurnia Lestari Baiq Dira Widiantari D. Kusuma , Jauhari Edy Japri Karim Faizin Gigih Wardana Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hamdan Yuafi Abdillah Irmawan, Muhammad Riki Jauhari D Kusuma Jauhari Dwi Kusuma Jumalim Harahap Karim, Edy Japri Kurnia Lestari, B. Farhana Kusuma, Jauhari D Lalu Arya Lalu Darmawan Sopian Hadi Lalu Guntur Abi Mayu KR Made Budi Suryawan Martina Muhamad Taufik Irsad Irham Muhammad Arif Lanang Wicaksono Muhammad Rahmatullah, Muhammad Muzakki Ni Komang Putri Sri Dewi Utami Ruslan Haerani Saepul Rahman Sarmila Sri Karyati Sukarno Sukarno , Sukarno Sukarno Sukarno Theresia Werbiyanti Utami, Ni Komang Putri Sri Dewi Wiradi Wiradi WIRADI WIRADI Wiwin Andrhianovi