Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran; Yefrizawati; Affila
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22426

Abstract

Seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin mencerminkan Prinsip Equality Before The Law (Persamaan di Hadapan Hukum) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". MK melahirkan aturan hukum baru dengan menyatakan ketika seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu maupun pada pihak ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan termasuk teknologi dan bukti lainnya yang sah secara hukum memiliki pertalian darah dengan ayah dan keluarganya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan hal itu, perlu adanya penjelasan terkait Prinsip Equality Before The Law pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi kedudukan anak luar kawin dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, UU Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Waste Management Crisis at the Terjun Medan Landfill: Analysis of Local Government Legal Responsibility Angelica Simanungkalit; Rosmalinda; Affila
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v6i1.23672

Abstract

Medan City is facing a serious environmental crisis due to a nearly 50-meter-high pile of waste at the Terjun Final Disposal Site (TPA Terjun), which is managed using an open dumping system. This condition indicates a failure in local government governance to fulfill waste management obligations as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This failure has resulted in violations of the public’s right to a healthy environment as guaranteed by the 1945 Constitution. Negative impacts such as groundwater contamination, air pollution, and health risks threatening the surrounding residents constitute environmental injustice. Local governments may face administrative sanctions and lawsuits for compensation and have an obligation to carry out environmental restoration. Addressing this crisis requires active roles from the Medan City Government, central and provincial governments, the public to realize effective, sustainable, and environmentally friendly waste management
Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Pencucian Uang melalui Pengaturan Kerjasama Internasional: The Role of International Law in Combating Money Laundering through the Regulation of International Cooperation Najwa Safita; Sutiarnoto; Mahmul Siregar; Affila
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.25569

Abstract

Pencucian uang saat ini di era ekonomi digital menjadi ancaman besar karena memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan aset kripto untuk menghindari aturan hukum negara. Kecepatan aliran dana digital tidak seimbang dengan sistem hukum yang masih berlandaskan wilayah, sehingga membentuk celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana uang hasil kejahatan dicuci antarnegera dalam ranah hukum internasional, menganalisis cara kerja sama yang digunakan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), serta mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan hukum dan konsep, dengan merujuk pada data sekunder seperti UNTOC 2000, UNCAC 2003, serta peraturan-peraturan nasional yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional, penerapannya tertunda karena perbedaan sistem hukum dan adanya prinsip kedaulatan negara yang digunakan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeriksaan digital, kerja sama hukum yang lebih intensif, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempercepat pemulihan aset yang dimiliki oleh beberapa negara.