Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan Awang Long Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Media Akademik (JMA) INSPIRING LAW JOURNAL Journal of Environmental and Development Studies ULJLS
Affila
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
The role of BPD in enforcement of environmental law in Bakaran Batu Village Affila; Afnila; Keizeirina Devi Azwar, Tengku; Herlinda, Erna
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.907 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4126

Abstract

The implementation of governance in the village, so far only refers to the village head and village apparatus. Law No. 6 of 2014 concerning villages has stated that the Village Consultative Body or what is referred to by other names is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are democratically determined. The Village Consultative Body has the duty to discuss and agree on various policies in the administration of the Village Government. In an effort to improve institutional performance at the village level, strengthen togetherness, and increase participation and empowerment the community, the Village Government and / or the Village Consultative Body facilitate the implementation of the Village Deliberation.
Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara Affila Affila
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.970

Abstract

Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka reformasi system pemerintahan harus dibarengi Pula dengan reformasi perangkat hukum dalam hal ini hukum administrasi negara.Kata Kunci : Hukum, Hukum Administrasi Negara.
REORGANIZING THE MECHANISM OF SETTLING LABOR RELATIONS DISPUTES Agusmidah Agusmidah; Mohammad Eka Putra; Affila Affila
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29076

Abstract

AbstractLaw No. 2 of 2004 was enacted to organize the mechanism of the settlement by involving the government (executive) through mediation and litigation. However, a number of complaints may have indicated some weakness in that mechanism. The objective was to identify the substance of Law No. 2 of 2004, which needs to be improved by formulating the ideal model. The data is consisted of primary and secondary data, which are gathered by using questionnaires to the industrial community in Medan and Deli Serdang Regency. The result showed that quick, accurate, fair, and inexpensive principles have not been implemented yet. Therefore, it is necessary to reorganize the mechanism of settling labor relations disputes.    IntisariUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial ditetapkan untuk mengatur mekanisme penyelesaian yang melibatkan pemerintah (exekutif) melalui mediasi dan litigasi. Namun, sejumlah keluhan dapat menunjukkan kelemahan dalam mekanisme tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial, yang butuh untuk dikembangkan dengan merancang model ideal. Data terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk komunitas industri di Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hasil menunjukkan bahwa prinsip cepat, akurat, adil, dan murah belum diimplementasikan. Maka, sangat diperlukan untuk mengatur ulang mekanisme penyelesaian sengketa hubungan kerja.
Urgensi Penerapan Konsep Green Banking di Indonesia Barran Hamzah Nasution; Rosa Agustina; Affila
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i1.8879

Abstract

Era globalization, environmental management and protection become important matters. Environmental issues nowadays have become not only local or trans-local issues but also regional, national, transnational, and global issues. On that matter, banks in Indonesia transform their business activities by implementing the green banking concept, in which national banks nowadays consider environmental management and protection aspects in their operational activities. However, the absence of statutory regulations in Indonesia which explicitly stipulate obligations for a bank to include provisions for environmental management and protection requires legal renewal in the application of the green banking concept to banking management in Indonesia. This research aims to review the definition and history of green banking and the urgency of the green banking concept implementation in Indonesia. This research is normative legal research in which using a statute approach. The legal materials used in this research are derived from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this research is a library research technique. The data in which sourced from legal materials in this study were analyzed using a qualitative approach.
Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Di Atasnya Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor 120PK/PDT/2017) Siti Chairunisa; Budiman Ginting; Zaidar; Affila
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 2 (2023): NJMS - September 2023
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas isu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ganda yang sering muncul ketika tanah belum memiliki sertifikat hak milik yang kuat. Penelitian berfokus pada hubungan hukum antara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan kepemilikan hak atas tanah, dengan mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder dan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT PBB hanya berfungsi sebagai pendaftaran kepemilikan hak atas tanah. Status kepemilikan hak atas tanah sebenarnya didasarkan pada sertifikat atau dokumen sah lainnya, bukan SPPT/NJOP/PBB. SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah secara hukum. Terkait dengan SPPT PBB ganda, solusinya adalah mengacu pada dokumen kepemilikan tanah yang sah, dengan kemungkinan membatalkan salah satu SPPT PBB pada tanah yang sama. Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 juga dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang benar tentang hubungan antara SPPT PBB dan kepemilikan hak atas tanah, serta perlunya kejelasan dalam dokumen kepemilikan tanah untuk menghindari masalah PBB ganda.
PEMBATALAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PUTUSAN NOMOR 663/PDT.G/2019/PN.MDN Widya Agnes Hamid; Sutiarnoto; Jelly Leviza; Affila
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.73

Abstract

Dalam Pembuatan SKMHT harus terpenuhi 1320 KUHPerdata syarat subjektif dan Objektif, yaitu mengenai identitas, legalitas dan kapasitas penghadap dan objek jaminan. Pada Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2019/PN.MDN mengenai pembatalan SKMHT karenanya tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagai syarat sah perjanjian sehingga akta SKMHT dibatalkan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian Putusan Nomor : 663/Pdt.G/2019/PN Mdn tentang Batalnya Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, terjadi karena tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada Bank merupakan tanah warisan yang belum dibagi. Sehingga perlu adanya persetujuan beberapa Ahli Waris sebagai pemberian Hak Tanggungan. Hakim memutuskan membatalkan SKMHT, APHT serta Sertifikat Hak Tanggungan. konsekuensi tidak terpenuhinya syarat subjektif pada Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  sehingga harus dinyatakan tidak sah menurut hukum sehingga akibatnya SKMHT tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai titel eksekutorial sebagai layaknya sebuah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tangungan Nomor: 4 Tahun 1996.
Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah: Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues No. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024 Juanda Syahputra; Ginting, Budiman; Nasution, Mirza; Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.29

Abstract

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati, Bupati Gayo Lues harus dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kab.Gayo Lues, berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh bupati sesuai Undang Undang Administratif Negara Nomor 30 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, berdasarkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik. Dari hasil penelitian ini maka di peroleh, sejauh apa kewenangan dan batasan Bupati Gayo Lues dalam menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara serta peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Kata kunci: Bupati Gayo Lues, Diskresi, Penyelenggaraan Pemerintah. Abstract Discretion is the authority granted by law to public officials based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Gayo Lues Regency is one of the regencies in Aceh Province that is guided by the law, given that the main tasks and functions as regents, Gayo Lues Regents must be able to solve all the problems faced by the Gayo Lues Regency government, based on the authority and responsibility owned by the regent according to the State Administrative Law Number 30 of 2014, Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and the Aceh Qanun Number 8 of 2019 concerning the Aceh Customary Council, based on the Principles of Good General Governance. From the results of this study, it was obtained, to what extent the authority and limitations of the Regent of Gayo Lues in using State Administrative Law instruments and related laws and regulations, as well as anticipating potential conflicts in the Aceh Traditional Council Institution, Gayo Lues Regency. Keywords: Discretion, Government Administration, Regent of Gayo Lues.
Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Puspita, Yolanda Bella; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.295

Abstract

Penelitian ini mengulas ketentuan gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian adalah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (1) memberikan pelindungan hukum perdata bagi pemilik merek terdaftar, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum. Saran termasuk perlunya kepastian hukum lain dalam undang-undang terkait jenis ganti rugi serta pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang.
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Sumatera Utara Indriana, Indriana; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.305

Abstract

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 menunjukkan ganja sebagai narkotika yang paling sering disalahgunakan, mencapai 41,4%. Meskipun upaya pemusnahan ladang ganja dilakukan dalam rencana aksi pemberantasan, keberadaan ladang-ladang yang belum terungkap masih mungkin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, permasalahan ladang ganja memerlukan perhatian serius, khususnya terkait kebijakan hukum pidana oleh BNN Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang deskriptif analitis dengan pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan oleh eksekutif, perlu dicatat bahwa beberapa delik tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. BNN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemusnahan ladang ganja pada tahun 2022 di empat titik Pegunungan Tor Sihite Kabupaten Mandailing Natal.
IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY IN NARCOTIC CRIMINAL CASES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 203/PID.SUS/2019/PN.BLS.) Kartika, Tantri; Affila
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.509 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.576

Abstract

The problem of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Indonesia is still exacerbated by the process of Law Enforcement, Eradication of distribution and circulation illegal narcotics in this country. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has clearly and clearly stated that perpetrators of illicit trafficking of Narcotics (narcotics syndicates) are subject to death penalty. Death penalty is one of the oldest types of punishment, as old as mankind. Death penalty is also the most interesting form of punishment studied by experts because it has a high value of contradiction or conflict between those who agree with those who disagree. In the decision being reviewed, namely decision number 203/Pid.Sus/2019/PN.Bls, that by taking into account, Article 114 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations, the Panel of Judges sentenced the Defendant Suci Ramadianto Als Suci Als Iir Bin Subandi with death penalty.
Co-Authors Afnila Agusmidah Agusmidah Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Barran Hamzah Nasution BUDIMAN GINTING Devi, T.Keizeirina Dewi, Radna Djalil, Felix Novian Edi Yunara Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Harahap , R Hamdani Herlinda, Erna Indriana Indriana, Indriana Jelly Leviza Juanda Syahputra Kartika, Tantri Keizeirina Devi Azwar, Tengku Marbun, Rika Jamin Maryanne, Steffi Seline Mohammad Eka Putra Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Puspita, Yolanda Bella Rafiqoh lubis Riadhi Alhayyan Rosa Agustina Saidin, OK. Sinulingga, Tommy Aditia Siti Chairunisa Siti Khairunnisa, Siti Situmeang, Nelly Marisi Suhaidi Suhaidi Sukamto Satoto Sukardi Sukarja, Detania Sutiarnoto Widya Agnes Hamid Yefrizawati Yusrin Zaidar