Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Licensing for Hazardous and Toxic Waste Management: A Study on Environmental Administrative Law (Case Study: Court Judgment Number 1872/PID.B/:H/2015 /PN.LBP) Situmeang, Nelly Marisi; Affila; Harahap , R Hamdani
Journal of Environmental and Development Studies Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Environmental and Development Studies
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jeds.v3i1.7824

Abstract

The implementation of the new regulations, Law of the Republic Republic of Indonesia No. 32 of 2009, Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020, and the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 has an impact on the regulations and regulatory mechanisms for licensing the Management of Toxic Hazardous Waste, particularly the Collection of hazardous waste. The One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of Sumatera Utara Province are responsible for issuing this licensing. Following the issuance of the license, the relevant agencies need to monitor it to avoid violation as in Court Decision Number 1872/PID.B/:H/2015/PN.LBP. The research uses normative juridical, which refers to applicable laws and regulations covering legal principles, legal history, and legal comparisons. This study uses interviews with related parties and secondary data from analyzing decision-making and literature reviews to collect data. The study shows that the simplification of laws and licensing processes with Law No. 11 of 2020 alters numerous provisions in Law No. 32 of 2009. The alteration requires the investors to submit a license via the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Second, criminal law enforcement should be considered the final action in the event of a violation of the management of toxic, hazardous materials waste. Third, supervision for the company's toxic, hazardous materials waste collection should be both direct and indirect to reduce the number of violations in managing toxic, hazardous materials waste.
The Impact of Groundwater Utilization Permits in Environmental Legal Assessment Dewi, Radna; Affila; Sukardi
Journal of Environmental and Development Studies Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Environmental and Development Studies
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jeds.v4i01.9257

Abstract

The background of this research comes from the phenomenon that issuing groundwater utilization permits faces a few problems. First problem is public institutions or companies do not consider it important to get permits. Second problem is there is no research explaining how the permits relate with environmental law assessment. This study determines the impact of the issuing of groundwater utilization permits on environmental law and analyses the impact before and after receiving permits focusing on socio-economic, environment, and administrative aspects. Around 100 respondents from 100 institutions and companies in North Sumatera province are interviewed. For in-depth research we interview person in-charge of three different institutions Estomihi Medan Hospital, Grand Antares Hotel, and Bahagia Swimming Pool. By using SPSS software it shows that there is an impact of groundwater utilization permits on environmental law on the socio-economic and environmental aspects but not on the administrative aspect.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila, Affila; Afnila, Afnila; Lubis, Rafiqoh
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.
EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG Affila, Affila; Afnila, Afnila
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Situasi pandemi COVID-19, memaksa pemerintah untuk melakukan Pembatasan kegiatan, dan physical distancing. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah penularan corona lebih luas. Pembatasan kegiatan memiliki dampak positif dan negatif, berkurangnya kegiatan manusia terhadap eksploitasi lingkungan menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Positifnya,lingkungan menjadi lebih sehat. Permasalahan yang muncul adalah pandemi menyebabkan timbulan sampah meningkat, sampah rumah tangga, sampah plastik, tisu, masker maupun sampah medis. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum dan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Metode yuridis normatif dipergunakan, untuk mengamati kesesuain data penerapan norma hukum dengan kondisi pengelolaan sampah di lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah yang terjadi berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan berupaya memfasilitasi ketersediaansarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI JALUR LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PARDOMUAN AJIBATA KABUPATEN TOBA Alhayyan, Riadhi; Suhaidi, Suhaidi; Affila, Affila
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25279

Abstract

Pembangunan yang dilakukan oleh manusia layaknya pisau bermata dua, yaitu dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Desa Pardomuan Ajibata adalah satu diantara desa yang dikelilingi oleh pembangunan baik dari pihak negeri maupun swasta. Hal ini berujung pada pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa pardomuan Ajibata. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta aparat desa tentang pentingnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan (non litigasi). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta jenis penelitian adalah evaluative-analisis yaitu meninjau secara konseptual semua aspek hukum dari mediasi dan arbitrase. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah tentang 1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 2) regulasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan 3) Implementasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pardomuan Ajibata memberikan hasil yang maksimal terhadap pemahaman hukum tentang Penyelesaian sengketa luar pengadilan. Selain itu masyarakat dapat menggunakan opsi non litigasi dengan win-win solution tanpa menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.