Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.275
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan Awang Long Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Recht Studiosum Law Review Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) INSPIRING LAW JOURNAL Journal of Environmental and Development Studies Activa Yuris: Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum ULJLS Journal of Environment Behavior and Engineering Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia
Affila
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Licensing for Hazardous and Toxic Waste Management: A Study on Environmental Administrative Law (Case Study: Court Judgment Number 1872/PID.B/:H/2015 /PN.LBP) Situmeang, Nelly Marisi; Affila; Harahap , R Hamdani
Journal of Environmental and Development Studies Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Environmental and Development Studies
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jeds.v3i1.7824

Abstract

The implementation of the new regulations, Law of the Republic Republic of Indonesia No. 32 of 2009, Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020, and the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 has an impact on the regulations and regulatory mechanisms for licensing the Management of Toxic Hazardous Waste, particularly the Collection of hazardous waste. The One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of Sumatera Utara Province are responsible for issuing this licensing. Following the issuance of the license, the relevant agencies need to monitor it to avoid violation as in Court Decision Number 1872/PID.B/:H/2015/PN.LBP. The research uses normative juridical, which refers to applicable laws and regulations covering legal principles, legal history, and legal comparisons. This study uses interviews with related parties and secondary data from analyzing decision-making and literature reviews to collect data. The study shows that the simplification of laws and licensing processes with Law No. 11 of 2020 alters numerous provisions in Law No. 32 of 2009. The alteration requires the investors to submit a license via the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Second, criminal law enforcement should be considered the final action in the event of a violation of the management of toxic, hazardous materials waste. Third, supervision for the company's toxic, hazardous materials waste collection should be both direct and indirect to reduce the number of violations in managing toxic, hazardous materials waste.
The Impact of Groundwater Utilization Permits in Environmental Legal Assessment Dewi, Radna; Affila; Sukardi
Journal of Environmental and Development Studies Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Environmental and Development Studies
Publisher : TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/jeds.v4i01.9257

Abstract

The background of this research comes from the phenomenon that issuing groundwater utilization permits faces a few problems. First problem is public institutions or companies do not consider it important to get permits. Second problem is there is no research explaining how the permits relate with environmental law assessment. This study determines the impact of the issuing of groundwater utilization permits on environmental law and analyses the impact before and after receiving permits focusing on socio-economic, environment, and administrative aspects. Around 100 respondents from 100 institutions and companies in North Sumatera province are interviewed. For in-depth research we interview person in-charge of three different institutions Estomihi Medan Hospital, Grand Antares Hotel, and Bahagia Swimming Pool. By using SPSS software it shows that there is an impact of groundwater utilization permits on environmental law on the socio-economic and environmental aspects but not on the administrative aspect.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila, Affila; Afnila, Afnila; Lubis, Rafiqoh
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.
EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG Affila, Affila; Afnila, Afnila
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Situasi pandemi COVID-19, memaksa pemerintah untuk melakukan Pembatasan kegiatan, dan physical distancing. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah penularan corona lebih luas. Pembatasan kegiatan memiliki dampak positif dan negatif, berkurangnya kegiatan manusia terhadap eksploitasi lingkungan menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Positifnya,lingkungan menjadi lebih sehat. Permasalahan yang muncul adalah pandemi menyebabkan timbulan sampah meningkat, sampah rumah tangga, sampah plastik, tisu, masker maupun sampah medis. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum dan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Metode yuridis normatif dipergunakan, untuk mengamati kesesuain data penerapan norma hukum dengan kondisi pengelolaan sampah di lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah yang terjadi berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan berupaya memfasilitasi ketersediaansarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI JALUR LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PARDOMUAN AJIBATA KABUPATEN TOBA Alhayyan, Riadhi; Suhaidi, Suhaidi; Affila, Affila
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25279

Abstract

Pembangunan yang dilakukan oleh manusia layaknya pisau bermata dua, yaitu dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Desa Pardomuan Ajibata adalah satu diantara desa yang dikelilingi oleh pembangunan baik dari pihak negeri maupun swasta. Hal ini berujung pada pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa pardomuan Ajibata. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta aparat desa tentang pentingnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan (non litigasi). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta jenis penelitian adalah evaluative-analisis yaitu meninjau secara konseptual semua aspek hukum dari mediasi dan arbitrase. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah tentang 1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 2) regulasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan 3) Implementasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pardomuan Ajibata memberikan hasil yang maksimal terhadap pemahaman hukum tentang Penyelesaian sengketa luar pengadilan. Selain itu masyarakat dapat menggunakan opsi non litigasi dengan win-win solution tanpa menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.
Urgensi Kriminalisasi Sekstorsi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Kajian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perbandingan Internasional Affila; Mulhadi; Sinaga, Marasi Tua; Hutabarat, Sarah Natasha; Khairuman; Bangun, Winnanda Br; Nasution, M. Rafli Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2672

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah sekstorsi (sextortion), yaitu pemerasan seksual yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Fenomena ini menjadi kompleks karena mengandung dua unsur sekaligus: korupsi dan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Namun, hingga kini hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur sekstorsi, baik dalam KUHP, UU Tipikor, maupun UU TPKS, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan kesulitan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap pengaturan sekstorsi di Amerika Serikat, khususnya dalam 18 U.S.C. § 201 (Federal Bribery Statute) dan 18 U.S.C. § 1951 (Hobbs Act). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menafsirkan frasa “anything of value” mencakup keuntungan non-materiil seperti layanan seksual, sebagaimana dalam kasus United States v. Williams, United States v. Ronnie Goldy Jr., dan United States v. Petrovic. Sementara di Indonesia, gratifikasi masih dimaknai secara sempit sebagai pemberian materiil, sehingga praktik sekstorsi sulit dijerat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji relevansi pengaturan sekstorsi dalam kerangka tindak pidana korupsi berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat, serta merumuskan urgensi kriminalisasi sekstorsi sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna menjamin kepastian hukum, memperkuat perlindungan korban, dan menegaskan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan seksual sebagai bentuk korupsi yang serius dan melanggar martabat manusia
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat Clarentia, Celine; Rosmalinda; Affila
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v4i1.256

Abstract

The case of mangrove forest destruction in Kwala Serapuh Village, Langkat Regency, reflects the weakness of environmental law enforcement in Indonesia despite the existence of a strong legal framework. This study aims to analyze the delays and injustices in law enforcement related to mangrove destruction and to identify institutional and political factors contributing to the problem. This research employs a normative juridical method with a case study approach focusing on the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The analysis reveals a significant gap between law in books and law in action due to weak inter-agency coordination, ineffective sanctions, and the dominance of economic interests over ecological protection. As a result, coastal communities have become the most affected and have lost their legal protection. The study concludes that institutional reform, stronger enforcement mechanisms, and enhanced community participation are urgently needed for environmental restoration. It recommends a stronger political commitment to prioritize ecological justice as a fundamental principle of sustainable development in Indonesia. Keywords : law enforcement, mangrove, ecological justice, environmental law, Kwala Serapuh
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah B3 Ade Venny Darma Putri; Syahrin, Alvi; Affila
JEBE: Journal of Environment Behavior and Engineering Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Environmental Behavior and Engineering
Publisher : Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jebe.v3i2.6445

Abstract

The illegal dumping of B3 waste into the environment can cause serious negative impacts. However, in principle, the dumping of B3 waste is permitted as long as it complies with the established terms and procedures. In reality, there are still many cases of B3 waste dumping without permits, which may lead to criminal liability, both for corporations and individuals. This research focuses on the legal framework regulating B3 waste disposal in Indonesia, the forms of corporate criminal liability in environmental pollution cases caused by B3 waste dumping, and the application of such liability in court decisions. The study applies normative juridical research methods using secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature review techniques and analyzed qualitatively. The results show that the regulation of B3 waste dumping in Indonesia is governed by Law No. 32 of 2009, Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 22 of 2021, and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021. The forms of corporate criminal liability are regulated in the 2023 Criminal Code, which allows for criminal sanctions to be imposed on corporations, their executives, or both. Furthermore, Article 116 of the Environmental Protection and Management Law and Supreme Court Regulation No. 1 of 2023 also regulate corporate criminal liability in environmental cases. The application of corporate criminal liability to PT Synergy Oil Nusantara in Batam District Court Decision No. 491/Pid.Sus/2023/PN Btm was found to contain legal errors. However, the application of criminal liability to PT Datonglightway International Technology in Serang District Court Decision Number 89/Pid.Sus/2024/PN Srg was appropriate.
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION BT PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY: FILLING OF A RIVER CHANNEL IN BELAWAN putri valencia; Rosmalinda; Affila
Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): November 2024 - April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi, & Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Satya Negara Indonesia (LP3M-USNI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/jisni.v4i1.81

Abstract

Penimbunan anak Sungai di belawan oleh PT STTC menimbulkan dampak ekologis dan social. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penimbunan terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem perairan dan Masyarakat sekitar. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen terkait dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa penimbunan telah merusak kawasan hutan bakau dan hutan mangrove, semakin tinggi terjadinya banjir rob, serta terancam hilangnya matapencaharian Masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas oenimbunan dan Upaya rehabilitasi ekosistem Sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.
Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran; Yefrizawati; Affila
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22426

Abstract

Seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin mencerminkan Prinsip Equality Before The Law (Persamaan di Hadapan Hukum) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". MK melahirkan aturan hukum baru dengan menyatakan ketika seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu maupun pada pihak ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan termasuk teknologi dan bukti lainnya yang sah secara hukum memiliki pertalian darah dengan ayah dan keluarganya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan hal itu, perlu adanya penjelasan terkait Prinsip Equality Before The Law pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi kedudukan anak luar kawin dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, UU Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Co-Authors Ade Venny Darma Putri Afnila Agusmidah Agusmidah Aji, Rajali H. Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Bangun, Winnanda Br Barran Hamzah Nasution BUDIMAN GINTING Clarentia, Celine Devi, T.Keizeirina Dewi, Radna Djalil, Felix Novian Edi Yunara Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Harahap , R Hamdani Herlinda, Erna Hutabarat, Sarah Natasha Indriana Indriana, Indriana Jelly Leviza Juanda Syahputra Kartika, Tantri Keizeirina Devi Azwar, Tengku Khairuman Marbun, Rika Jamin Maryanne, Steffi Seline Mohammad Eka Putra Mohammad Ghuffran Mulhadi Nasution, M. Rafli Husin Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nugraha, Dinda Adistya Pane, Farhan Alpani Puspita, Yolanda Bella Putri Valencia Raden Mohamad Herdian Bhakti Rafiqoh lubis Riadhi Alhayyan Rosa Agustina Rosmalinda Saidin, OK. Simanungkalit, Angelica Sinaga, Marasi Tua Sinulingga, Tommy Aditia Siti Chairunisa Siti Khairunnisa, Siti Situmeang, Nelly Marisi Suhaidi Suhaidi Sukamto Satoto Sukarja, Detania Sutiarnoto Widya Agnes Hamid Yefrizawati Yefrizawati Yusrin Zaidar