Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Pengembangan Karir Tunjangan Kinerja Dan Kelas Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar Musfiani, Musfiani H.R; Bahri, Syamsul; Juharni, Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6417

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1). untuk menganalisis Pengaruh Pengembangan karir terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 2). Untuk menganalisis pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 3). Untuk menganalisis pengaruh Kelas Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 4). Untuk menganalisis pengaruh secara Simultan Pengembangan Karir Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar.dan 5). Untuk menganalisis Variabel yng dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan Populasi penelitian adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang berjumlah 122 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik sampling jenuh populasi sekaligus menjadi Sampel jadi jumlah sampel adalah 122 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan kusioner dan tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis regresi berganda. Hasil Penelitian 1). Variabel Pengembangan Karir (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 2). variabel Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 3). variabel Jabatan Kelas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. 4). Uji simultan menunjukkan Pengambangan Karir (X1) Tunjangan Kinerja (X2) Kelas Jabatan (X3) secara bersama- sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawi (Y) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar.dan 5). Variabel yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar adalah Tunjangan Kinerja.
Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Ada, Renzo Kalvien Palino; Mustafa, Delly; Juharni, Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6420

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran pemerintah terkait pemberian izin, penyediaan lahan, pemberian subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam pemberian izin dalam pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mimika, terkait regulasi/kebijakan Perizinan mengacu pada aturan/regulasi pemerintah yang memang sudah ada; terkait Persyaratan Administratif, pemerintah daerah dalam pengurusan pembangunan rumah ibadah, syarat administrasi harus terpenuhi; terkait Penegakan Kebijakan Zonasi dan Tata Ruang, semua dokumen dan prosedur harus dipenuhi, barulah izin pembangunan rumah ibadah dapat diberikan. Peran pemerintah terkait Penyediaan lahan dalam pembangunan rumah ibadah; terkait Regulasi dan Kebijakan. cukup baik dijalankan oleh pemerintah setempat, Terkait Penyediaan lahan, walaupun agak sulit, tetapi diupayakan tersedia; terkait proses izin dan persetujuan dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang sudah berjalan. Peran pemerintah terkait pemberian subsidi dalam pembangunan rumah ibadah; Kebijakan yang mendukung dengan adanya kebijakan pemberian subsidi. Alokasi Anggaran sudah dilakukan, program bantuan subsidi sudah dilakukan, akan tetapi masih sangat minim. Masalah yang dihadapi antara lain: masalah tanah dan lokasi, persoalan perizinan dan regulasi, isu sosial dan keagamaan, keterbatasan anggaran daerah, keamanan dan ketertiban, dan konflik kepentingan. The purpose of the study is to analyze the role of the government in granting permits, land provision, and subsidies. This study uses a qualitative approach. Data sources are primary and secondary data sources. Data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the role of the government in granting permits for the construction of houses of worship in Mimika Regency, related to licensing regulations/policies refers to existing government rules/regulations; related to Administrative Requirements, the local government in managing the construction of houses of worship, administrative requirements must be met; related to Enforcement of Zoning and Spatial Planning Policies, all documents and procedures must be met, only then can a permit for the construction of a house of worship be granted. The role of the government in the provision of land in the construction of houses of worship; related to Regulations and Policies. is quite well carried out by the local government, related to Land Provision, although it is rather difficult, it is attempted to be available; related to the permit and approval process is carried out based on existing local government regulations. The role of the government in the provision of subsidies in the construction of houses of worship; Policies that support the existence of subsidy policies. Budget allocation has been carried out, subsidy assistance programs have been carried out, but are still very minimal. The problems faced include: land and location issues, licensing and regulatory issues, social and religious issues, regional budget limitations, security and order, and conflicts of interest.
Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Kalampung, Stephanie M.; Muhibuddin, Andi; Juharni, Juharni
Jurnal Sosiologi Kontemporer Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosiologi Kontemporer, Juni 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jsk.v5i1.6422

Abstract

Penelitian bertujuan mengidentifikasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dan mengkaji implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sorong Selatan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Kesehatan dalam menangani gizi buruk pada balita dilaksanakan melalui program penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya gizi seimbang, pemberian vitamin, suplemen penambah nafsu makan, serta makanan bergizi seperti susu dan biskuit. Selain itu, dilakukan identifikasi penyebab gizi buruk, seperti pola makan, sanitasi, dan pola asuh, serta penyuluhan gizi kepada ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri melalui kerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas faktor internal, yakni kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, fasilitas dan infrastruktur, serta sistem monitoring dan evaluasi; serta faktor eksternal, seperti kondisi geografis, kesadaran dan partisipasi masyarakat, budaya lokal, kemitraan lintas sektor, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. This study aims to identify the policies of the Health Office in addressing malnutrition among children under five in South Sorong Regency, Southwest Papua Province and examine the implementation of these policies. A qualitative research approach was employed, with the study conducted in South Sorong Regency. Data were collected from primary and secondary sources through observation and in-depth interviews The findings reveal that the Health Office’s policy in addressing malnutrition is carried out through community outreach programs focusing on balanced nutrition, the provision of vitamins, appetite stimulants, and nutritious food such as milk and biscuits. The approach also includes identifying the main causes of malnutrition—such as eating patterns, sanitation, and parenting—followed by education campaigns on nutrition for pregnant women, children, and adolescent girls in collaboration with local health centers and hospitals. Policy implementation is influenced by four key aspects: communication, resources, disposition (implementers’ commitment), and bureaucratic structure. Factors affecting implementation include internal factors such as human resource capacity, budget availability, facilities and infrastructure, and monitoring and evaluation systems; and external factors such as geographical conditions, community awareness and participation, local culture and customs, cross-sectoral partnerships, and socio-economic influences.