Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum WAJAH HUKUM Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Hukum Malahayati Pancasila and Law Review Ius Poenale AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Dinamika Hukum Dan Masyarakat Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Dewi, Erna
Faculty Of Law, Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Pemenuhan Rasa Keadilan dalam Putusan Hakim pada Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk Muhammad Afif Muyassar; Firganefi; Deni Achmad; Erna Dewi; Dona Raisa Monica
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i2.8896

Abstract

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering melibatkan pelaku pembantu sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum, terutama terkait kualifikasi peran, pembuktian unsur kesengajaan, dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah dilaksanakan melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi secara sistematis sesuai Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk juga telah mencerminkan keadilan substantif melalui pemidanaan yang proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai pelaku pembantu serta pemulihan hak korban melalui pengembalian barang bukti. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip justice as fairness yang dikemukakan John Rawls karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam mengkualifikasikan peran pelaku pembantu serta hakim terus mengedepankan proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan hak korban.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah di Kabupaten Mesuji (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK) Thoyyibah Nurhikmah Sanggem; Erna Dewi; Firganefi Firganefi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7700

Abstract

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam integritas sistem pendidikan. Ijazah, yang seharusnya berfungsi sebagai bukti autentik atas capaian akademik, kerap disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses rekrutmen pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Penelitian ini menyoroti salah satu kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian moral dan sistemik bagi dunia pendidikan serta merusak integritas proses seleksi anggota Polri. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dinilai masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.
Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl) Vienna Egitha Qurratu Aini; Erna Dewi; Rini Fathonah
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1703

Abstract

Criminal acts may occur concurrently (concursus), as seen in cases combining the falsification of marital status and domestic neglect. This study examines the judicial considerations in sentencing perpetrators of concursus delicti between the crime of falsifying marital status and domestic neglect, as reflected in Decision No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, and evaluates whether the imposed sentence fulfills the principle of justice. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, with data collected through literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively to interpret legal norms and judicial reasoning. The findings reveal that the judges based their decisions on juridical, philosophical, and sociological considerations, reflecting efforts to achieve fairness for both the perpetrator and the victim. The three-year imprisonment sentence was deemed proportionate, balancing deterrence and rehabilitation. However, justice for the victim remains incomplete due to the absence of explicit legal provisions on compensation for victims of domestic neglect. The study concludes that future sentencing should not only ensure legal certainty but also emphasize restorative and victim-oriented justice within Indonesia’s criminal justice system.
Co-Authors Aditia Arief Firmanto Allia Shafira Andre Arya Pratama Annisa Eka Septiani Deni Achmad Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Hurriyah Ainaa Mardiyah I Nyoman Octaria Andi Saputra Indah Satria Inggit Setya Ningrum Lola Regina Gantasa M Dafa Pansya Dila Mamanda Syahputra Ginting Margaretha Laurinsque L.T Maroni Maroni Mashuril Anwar Mashuril Anwar Muhammad Afif Muyassar Muhammad Amin Muhammad Ardan Aldika Rahmat Akbar Nadia Wiratama Jasmine Ni Made Ita Dwi Jayani Nikmah Rosidah Refi Meidiantama Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Thearizky Ahmad Thoyyibah Nurhikmah Sanggem Vienna Egitha Qurratu Aini Vita Hestiningrum Volanda Azis Saleh Yuniza Arilia Zainudin Hasan