Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pemenuhan Rasa Keadilan dalam Putusan Hakim pada Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk Muhammad Afif Muyassar; Firganefi; Deni Achmad; Erna Dewi; Dona Raisa Monica
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i2.8896

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering melibatkan pelaku pembantu sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum, terutama terkait kualifikasi peran, pembuktian unsur kesengajaan, dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah dilaksanakan melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi secara sistematis sesuai Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk juga telah mencerminkan keadilan substantif melalui pemidanaan yang proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai pelaku pembantu serta pemulihan hak korban melalui pengembalian barang bukti. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip justice as fairness yang dikemukakan John Rawls karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam mengkualifikasikan peran pelaku pembantu serta hakim terus mengedepankan proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan hak korban.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah di Kabupaten Mesuji (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK) Thoyyibah Nurhikmah Sanggem; Erna Dewi; Firganefi Firganefi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7700

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam integritas sistem pendidikan. Ijazah, yang seharusnya berfungsi sebagai bukti autentik atas capaian akademik, kerap disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses rekrutmen pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Penelitian ini menyoroti salah satu kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian moral dan sistemik bagi dunia pendidikan serta merusak integritas proses seleksi anggota Polri. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan dinilai masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl) Vienna Egitha Qurratu Aini; Erna Dewi; Rini Fathonah
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1703

Criminal acts may occur concurrently (concursus), as seen in cases combining the falsification of marital status and domestic neglect. This study examines the judicial considerations in sentencing perpetrators of concursus delicti between the crime of falsifying marital status and domestic neglect, as reflected in Decision No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, and evaluates whether the imposed sentence fulfills the principle of justice. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, with data collected through literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively to interpret legal norms and judicial reasoning. The findings reveal that the judges based their decisions on juridical, philosophical, and sociological considerations, reflecting efforts to achieve fairness for both the perpetrator and the victim. The three-year imprisonment sentence was deemed proportionate, balancing deterrence and rehabilitation. However, justice for the victim remains incomplete due to the absence of explicit legal provisions on compensation for victims of domestic neglect. The study concludes that future sentencing should not only ensure legal certainty but also emphasize restorative and victim-oriented justice within Indonesia’s criminal justice system.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBKONTRAKTOR TERHADAP PRAKTIK PAY-WHEN-PAID DALAM KONTRAK KONSTRUKSI NASIONAL Paksi Aan Syuryadi; Erna Dewi; Muhtadi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6537

Praktik klausula pay-when-paid telah menjadi norma yang mengakar dalam industri konstruksi nasional, menciptakan struktur hubungan hukum yang asimetris antara kontraktor utama dan subkontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut dalam perspektif hukum kontrak Indonesia serta merumuskan mekanisme perlindungan hukum bagi subkontraktor yang berada dalam posisi tawar lemah. Permasalahan utama terletak pada pengalihan risiko finansial secara sepihak yang sering kali berujung pada kegagalan pembayaran dan gangguan arus kas sistemik di tingkat bawah rantai pasok. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan bahwa meskipun klausula pay-when-paid sering dianggap sebagai manifestasi kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 BW, penerapannya yang tidak terkendali melanggar asas kepatutan, itikad baik, dan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Analisis terhadap Pasal 88 UUJK menunjukkan adanya celah akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa kegagalan pembayaran. Temuan penelitian menekankan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power) memaksa subkontraktor menyetujui kontrak adhesi yang merugikan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan urgensi regulasi turunan yang melarang klausula pay-if-paid, membatasi pay-when-paid sebagai mekanisme waktu semata, serta mewajibkan penggunaan jaminan pembayaran (payment bond) untuk menjamin kesehatan finansial industri konstruksi nasional.

Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Anggia Nur Ramadhani. D; Maya Shafira; Erna Dewi; Gunawan Jatmiko; Damanhuri Warganegara
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2024): January
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i2.2529

Purpose: The purpose of this study is to determine how to expand the meaning of the principle based on the National Criminal Code. Methodology: The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used. Results: The results of the research show that the laws that exist in society to obtain a form of legal certainty based on the provisions of Pasal 2 Ayat (3) of the National Criminal Code are required to compile the customary laws that exist in each region concerned to be selected and then included in the regulations. Area. This is a form of implementing the expansion of the meaning of the principle of legality into Regional Regulations. Limitations: This study is only related to expanding the meaning of the principle of legality in the National Criminal Code. Contribution: This research is expected to be a reference and contribute to the application of expanding the meaning of the principle of legality in reality.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Abdullah Zein Muda
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 3 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i2.8655

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami perkembangan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan adanya faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi perilaku tersebut, baik faktor ekonomi, lingkungan sosial, maupun tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan I serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya relasi ketergantungan dengan pihak lain. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan guna mengurangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2025g /PN Gdt) Karina Pramay Shella; Erna Dewi; Refi Meidiantama; Diah Gustiniati
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.9006

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para anak, alat bukti surat, barang bukti, Visum et Repertum, serta keyakinan hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, antara lain usia para pelaku yang masih berstatus anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kondisi psikologis anak, penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan pembinaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah mengakomodasi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ANALISIS PENUNTUTAN BERBASIS HATI NURANI TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU KEPOLISIAN muhammad arif kurniawan; Heni Siswanto; Ria Wierma Putri; Erna Dewi; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n4r2j851

Penuntutan merupakan tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti, kepastian hukum, serta pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, perkara laporan palsu kepada kepolisian sering kali tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh motif psikologis, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kesalahan persepsi pelapor. Kondisi tersebut menempatkan jaksa pada posisi yang tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan melalui hati nurani dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penuntutan berbasis hati nurani terhadap tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hati nurani bukan merupakan dasar untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan menjadi instrumen etik yang mengarahkan jaksa agar menggunakan kewenangannya secara proporsional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penuntutan berbasis hati nurani harus tetap berada dalam koridor legalitas, didukung kecukupan pembuktian, memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan Kata Kunci: Penuntutan, Hati Nurani, Laporan Palsu

Reformulating Rechterlijk Pardon in the Criminal Procedure Code: A Comparative Study with the Dutch Criminal Justice System Khaoeirun Nissa; Heni Siswanto; Ahmad Irzal Fardiansyah; Erna Dewi; Zulkarnain Ridlwan; Denys Illiashchuk
Nusantara: Journal of Law Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : PT. Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66325/nusantaralaw.v5i2.351

The enactment of Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces the concept of rechterlijk pardon as a progressive mechanism that enables judges to refrain from imposing criminal sanctions based on humanitarian and justice considerations. However, despite its substantive recognition, the absence of corresponding procedural provisions in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) has created a normative gap that threatens legal certainty, judicial accountability, and consistency in criminal adjudication. This study addresses three research questions: (1) how rechterlijk pardon is currently positioned within the Indonesian criminal justice system; (2) how the concept is regulated and implemented in the Dutch criminal justice system; and (3) what procedural model should be adopted to reformulate rechterlijk pardon within the Indonesian Criminal Procedure Code. Using a normative juridical approach combined with a qualitative comparative method, this research analyses statutory provisions, legal doctrines, scholarly literature, and comparative materials, particularly Article 9a of the Dutch Wetboek van Strafrecht. The findings show that Indonesia has recognised rechterlijk pardon as a progressive instrument for achieving substantive justice, humanity, and proportionality in sentencing; however, its implementation remains vulnerable to legal uncertainty, inconsistent judicial practice, and potential abuse of discretion due to the absence of procedural safeguards. The Dutch model demonstrates that judicial pardon can operate effectively when supported by clear criteria, written judicial reasoning, oversight mechanisms, and accountability standards. This study contributes academically by proposing a contextual reformulation of rechterlijk pardon within the KUHAP, emphasising clear eligibility criteria, mandatory reasoned decisions, monitoring and reporting mechanisms, restorative justice, and Pancasila as the philosophical foundation of Indonesian criminal procedure reform.

ANALISIS PENUNTUTAN BERBASIS HATI NURANI TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU KEPOLISIAN muhammad arif kurniawan; Heni Siswanto; Ria Wierma Putri; Erna Dewi; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n4r2j851

Penuntutan merupakan tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti, kepastian hukum, serta pertimbangan keadilan. Dalam praktiknya, perkara laporan palsu kepada kepolisian sering kali tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh motif psikologis, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kesalahan persepsi pelapor. Kondisi tersebut menempatkan jaksa pada posisi yang tidak sekadar menerapkan norma hukum secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan melalui hati nurani dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penuntutan berbasis hati nurani terhadap tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hati nurani bukan merupakan dasar untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan menjadi instrumen etik yang mengarahkan jaksa agar menggunakan kewenangannya secara proporsional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penuntutan berbasis hati nurani harus tetap berada dalam koridor legalitas, didukung kecukupan pembuktian, memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, serta masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan Kata Kunci: Penuntutan, Hati Nurani, Laporan Palsu

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search