Garuda - Garba Rujukan Digital

Resolution of Disputes Regarding the Election of Village Head in Villages in Pringgasela District, East Lombok Regency: Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Kafrawi, Rachman Maulana; Sarkawi; M. Saleh; HA Khair; Marsal, Antonino Pedro
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.332

The implementation of the Village Head Election is also a manifestation of the community at the village level practicing direct politics. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law), the regulation of village head elections begins with nomination, voting and determination. However, the regulation regarding the resolution of disputes over the results of village head elections is not included in the Village Law. The regulation regarding disputes over the results of village head elections is stated in Article 37 paragraph (6) of the Village Law. In this article, the authority to resolve disputes over the results of village head elections is the authority of the regent/ mayor. Furthermore, regarding the time period for resolving disputes over the results of village head elections for 30 (thirty) days. This research is based on reports of disputes over village head elections. For this reason, it is necessary to resolve disputes over village head elections in accordance with procedures and laws and regulations. This research is anormative research. The results of this study are expected to be the Settlement of Village Head Election Disputes in accordance with applicable Procedures and Laws.

TINDAK PIDANA PEMILU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Taufik, Zahratul’ain; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1016

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Namun faktanya di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Fakta tersebut kemudian dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bahan rujukan dan dapat mengambil andil menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah Tindak Pidana Pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara

ANALISIS LEMBAGA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PADA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMILUKADA 2024 Agung Setiawan; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani, Rahmadani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian tentang Analisis Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemilukada 2024 sangatlah diperlukan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya studi Lembaga Negara, pasca muncul berbagai kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilukada tahun 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui peran Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dan hambatannya dalam penegakan pelanggaran Netralitas ASN. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder. Luaran penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan dan peneliti hukum secara luas

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Rikiandi Sopian Maulana; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5072

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilaan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya. Kata Kunci: Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum

Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) Wisnu Hilmantio; Minollah Minollah; AD. Basniwati; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5084

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan

KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Baiq Safira Putri Salsabila; Galang Asmara; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7427

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA) Muhammad Paizir; Minollah; Muh. Alfian Fallahiyan; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA Muhammad Purhadi Anugrah; Minollah; Johny Koynja; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7468

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.

The Role of Bawaslu in Law Enforcement of the 2024 Election in West Nusa Tenggara Province Kafrawi, Rachman Maulana; Setiawan, Agung; Amalia, Riska Ari
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1244

Election general is instrument important for towards a democratic country. Principles of elections nature direct, general, free, secret, honest, fair and periodic known with principle election based on Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. Research This aiming for analyze role Election Supervisory Agency in enforcement law 2024 elections in West Nusa Tenggara Province. With understand strategies, challenges, and effectiveness Election Supervisory Agency in supervise implementation election, it is expected can give constructive recommendations for increase performance institution This. Research This directed for answer formulation problem through study socio-legal. Socio-legal research represents relatedness between context Where law are (an interface with a context whitin which law exists). Role of the Supervisory Body Election (BAWASLU) in enforcement law Election Simultaneously In 2024 in NTB Province already done with well, that's it This can seen from findings and reports handled with professionalism. All allegations violation in stages The 2024 election is being handled, starting from from organizer Unprofessional elections, participants Elections that are not obedient rules , even ASN who do not neutral, when found person the alleged officer No neutral so Election Supervisory Agency NTB Province processes it in accordance rules and procedures and have also been done giving sanctions in accordance with level mistakes made although still there is constraint in settlement violation election.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Rikiandi Sopian Maulana; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5072

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilaan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya. Kata Kunci: Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search