Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.741
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Jatiswara GANEC SWARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Perspektif Hukum Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Journal of Innovation Research and Knowledge Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal DIskresi
Rachman Maulana Kafrawi
FHISIP Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Resolution of Disputes Regarding the Election of Village Head in Villages in Pringgasela District, East Lombok Regency: Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Kafrawi, Rachman Maulana; Sarkawi; M. Saleh; HA Khair; Marsal, Antonino Pedro
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.332

Abstract

The implementation of the Village Head Election is also a manifestation of the community at the village level practicing direct politics. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law), the regulation of village head elections begins with nomination, voting and determination. However, the regulation regarding the resolution of disputes over the results of village head elections is not included in the Village Law. The regulation regarding disputes over the results of village head elections is stated in Article 37 paragraph (6) of the Village Law. In this article, the authority to resolve disputes over the results of village head elections is the authority of the regent/ mayor. Furthermore, regarding the time period for resolving disputes over the results of village head elections for 30 (thirty) days. This research is based on reports of disputes over village head elections. For this reason, it is necessary to resolve disputes over village head elections in accordance with procedures and laws and regulations. This research is anormative research. The results of this study are expected to be the Settlement of Village Head Election Disputes in accordance with applicable Procedures and Laws.
TINDAK PIDANA PEMILU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Taufik, Zahratul’ain; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1016

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Namun faktanya di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Fakta tersebut kemudian dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bahan rujukan dan dapat mengambil andil menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah Tindak Pidana Pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara
IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Fallahiyan, Muh. Alfian; Umam, Khairul; Kafrawi, Rachman Maulana; Amalia, Riska Ari
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.225

Abstract

Masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini cenderung mengesampingkan partisipasi masyarakat yang sejatinya menjadi perwujudan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas partisipatif. Saat ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih belum sepenuhnya mengimplementasikan asas partisipatif yang ditunjukan dengan tidak masifnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman konseptual penyelenggara pemerintahan desa dan belum jelasnya regulasi yang mengatur secara spesifik bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk produk hukum desa maupun perundang-undangan terkait.
Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Provinsi NTB Rahmadani, Rahmadani; Ashari, Ashari; Kafrawi, Rachman Maulana; Setiawan, Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.358

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengacu kepada konsep pembagunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) dimana fokus menyoroti aspek perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka regulasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tataran normatif dan implementatif dengan menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka mengetahui sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup temanifestasi dan bersesuaian dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris yakni memadukan unsur hukum secara normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris (realisasi kebijakan). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumentasi laporan kinerja dan evaluasi Dinas Pariwisata terkait realiasai rencana strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan rencana startegis dan rencana kerja pariwisata NTB, serta berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan. Data-data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (study literature) dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.
ANALISIS LEMBAGA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA PADA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMILUKADA 2024 Agung Setiawan; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani, Rahmadani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang Analisis Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemilukada 2024 sangatlah diperlukan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya studi Lembaga Negara, pasca muncul berbagai kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilukada tahun 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui peran Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dan hambatannya dalam penegakan pelanggaran Netralitas ASN. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder. Luaran penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan dan peneliti hukum secara luas
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Rikiandi Sopian Maulana; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5072

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilaan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya. Kata Kunci: Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum
Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) Wisnu Hilmantio; Minollah Minollah; AD. Basniwati; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan
KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Baiq Safira Putri Salsabila; Galang Asmara; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7427

Abstract

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA) Muhammad Paizir; Minollah; Muh. Alfian Fallahiyan; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

Abstract

Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA Muhammad Purhadi Anugrah; Minollah; Johny Koynja; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati AD. Basniwati AGUNG SETIAWAN agung setiawan Agung Setiawan Amalia, Riska Ari Ari Amalia, Riska Ashari Ashari Ashari Ashari Baiq Safira Putri Salsabila Baiq Safira Putri Salsabila Bambang Ariyanto Bambang Ariyanto BAMBANG ARIYANTO, BAMBANG Cahyowati, RR. Chrisdianto Eko Purnomo Chrisdianto Eko Purnomo Galang Asmara Galang Asmara HA Khair Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Iswathoni, Juniar Johny Koynja Kafrawi Kafrawi Kafrawi Kamarudin Khairul Umam Khairul Umam Koynja, Johny M. Saleh M. SALEH Marsal, Antonino Pedro Minollah Minollah Minollah Minollah Minollah Minollah Mohammad Zamroni Mohammad Zamroni Muhammad Paizir Muhammad Paizir Muhammad Purhadi Anugrah Muhammad Purhadi Anugrah Nikmah Mentari Rahmadani Rahmadani Rahmadani RAHMADANI RAHMADANI Rahmadani Rahmadani Rikiandi Sopian Maulana Rikiandi Sopian Maulana Sarkawi Solly Aryza Taufik, Zahratul’ain Wisnu Hilmantio Wisnu Hilmantio