Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Moral Kemasyarakatan Morality :Jurnal Ilmu Hukum Lex Scientia Law Review Journal of Law Science Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal AKM: Aksi Kepada Masyarakat Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Journal of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Magister Hukum Perspektif Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Palangka Law Review Journal of Law and Legal Reform Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Kristanto, Kiki
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Kiki Kristanto; Alfred Yetno; King On Putra Jaya Jaya; Eko Basuki Trimortiono; Affan Efendi
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.965

Abstract

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuanya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakah instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efekktif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Kiki Kristanto; John Terson; Ronaldi Ronaldi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2538

Abstract

Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Sehingga untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.
Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum Kiki Kristanto; Setiawan Noerdajasakti; Satriya Nugraha; Fransisco Fransisco; Undang Mugopal
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.624

Abstract

Ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya menyebutkan bahwa hak hidup merupakan non derogable rights secara horizontal bertentangan dengan KUHP dan sejumlah UU di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati. Konflik norma ini mencerminkan tidak adanya relevansi di antara aturan yang memberlakukan pidana mati dengan aturan yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah non derogable rights. Menanggapi adanya konflik norma tersebut, perlu dikaji pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights dalam perspektif ius constituendum. Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum normatif dengan metode pendekatan statute approach, historical approach, dan conceptual approach. Hasil dan pembahasan bahwa kedepan tentang pidana mati masih dipertahankan, sehingga perlu melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Selain itu, dalam KUHP baru eksistensi pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pengaturannya dilakukan secara khusus (eksepsional).
Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement Fernando, Zico Junius; Kristanto, Kiki; Anditya, Ariesta Wibisono; Hartati, Sawitri Yuli; Baskara, Agri
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.69423

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) introduces unprecedented opportunities and complexities, particularly in its intersection with the legal domain. This study envisions a future where autonomous decision-making robot lawyers play a pivotal role in legal proceedings, providing counsel and representation. Examining the implications of AI’s scientific progress on Indonesian law, normative legal research methods were employed, encompassing statutory, conceptual, comparative, and futuristic analyses. Qualitative scrutiny and content analysis were applied to collected materials. The study reveals the potential of robot lawyers to enhance efficiency in Indonesia’s criminal justice system, aiding in evidence gathering, case analysis, and indictment drafting. This technological integration promises to alleviate the workload of legal professionals and expedite case resolutions, thereby improving public access to legal services. However, challenges loom, including ethical concerns, data security, and professional qualifications. To address these challenges, the study advocates for collaborative efforts among the government, industry, and academia. This cooperation is crucial for formulating regulations and establishing supportive infrastructure for the seamless integration of robot lawyers. Additionally, enhancing digital literacy and public understanding of AI in the legal sphere is emphasized as a vital step toward maximizing the benefits of this technology. In essence, the study underscores the transformative potential of AI in reshaping legal processes, emphasizing the need for a concerted, informed effort to navigate the challenges and optimize the benefits of this evolving technological landscape.
PENINGKATAN KESADARAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA: MEMBANGUN LINGKUNGAN AMAN DAN KAMPUS RAMAH PEREMPUAN Kristanto, Kiki; Mentari, Theresia; Wulandari, Kartika Putri; Mawarni, Mira
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.187

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran dan tindakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya dengan fokus pada pembangunan lingkungan aman dan kampus ramah perempuan. Metode penelitian meliputi survei, wawancara, dan analisis data statistik terkait insiden kekerasan seksual. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di kampus serta menganalisis efektivitas program-program pencegahan yang ada. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengintegrasikan pendidikan mengenai kekerasan seksual ke dalam kurikulum. Program pencegahan seperti lokakarya, pelatihan, dan kampanye kesadaran telah berdampak positif dalam memberikan informasi dan keterampilan kepada individu di kampus. Meskipun demikian, perlunya dukungan institusi dan perubahan budaya secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi perempuan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak di universitas, meningkatkan akses terhadap sumber daya pendukung, serta terus memperkuat program-program pencegahan dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.
Knitting Democracy, Separating Restraints: Legal Reform and a Critical Analysis of Article 256 of the New Criminal Code and its Impact on Freedom of Speech Fernando, Zico Junius; Kristanto, Kiki; Anditya, Ariesta Wibisono
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Justice and Law Reform in Various Perspectives
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i2.1670

Abstract

In Indonesia's democratic landscape, the presence of Article 256 of the Criminal Code has become a crucial point in discussions on freedom of expression and human rights. This article, with its criminal provisions for demonstration organisers who do not give prior notice to the authorities, poses a significant dilemma. The threat of imprisonment for up to six months and/or a maximum fine of Rp10 million raises deep questions about the space given to citizens to express their opinions in public spaces. This research uses normative legal research methods using statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches. The nature of this research is descriptive-prescriptive. The data that has been collected is analysed using the content analysis method. This research conducts an in-depth exploration of the implications of Article 256 of the current Criminal Code, which threatens criminal sanctions for organisers of unannounced demonstrations. This research investigates how this regulation has the potential to curb individual freedom of expression in public spaces, as well as its impact on the quality of democracy and the maintenance of human rights in Indonesia. The findings of this research confirm that Article 256 of the Criminal Code is a step backward in democratic practice and jeopardises freedom of expression. The research underscores the urgency of revising this regulation to ensure that the right to express opinions in public, as mandated by Law No. 9 of 1998, is protected as a key element in democracy and human rights. This reflects the importance of maintaining public space as an arena for free discussion and criticism, which is at the core of a healthy democratic system.
Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalampangan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Fransisco, Fransisco; Kristanto, Kiki; Alfarizy, Tomy; Saputra, Fandra
AKM Vol 5 No 2 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Januari 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i2.1346

Abstract

Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kelurahan Kalampangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh masyarakat sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan ketertiban sosial. Maksud dari program ini adalah untuk membangun pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Kelurahan Kalampangan. Tujuan umum dari program ini adalah untuk mendidik dan membina masyarakat agar lebih memahami hukum yang berlaku serta implikasi dari pelanggaran hukum. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa pendidikan dan pembinaan hukum yang intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Program ini akan menggunakan metode partisipatif yang inklusif untuk mencapai tujuannya. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan pada Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya. Adapun peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Masyarakat Kelurahan Kalampangan yang akan membentuk kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program KADARKUM dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan untuk implementasi program di masa depan.
Persepsi Anak tentang Pengaruh Teknologi dan Tradisi Lisan terhadap Perkembangan Kognitif dan Karakter Anak Sari, Mia Zultrianti; Supriatna, Nana; Disman, Disman; Kristanto, Kiki; Hendayani, Santi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 9 No 2 (2024): Volume 9, Nomor 2 - Desember 2024
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v9i2.10513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh penggunaan teknologi terhadap perkembangan kognitif dan karakter anak di sekolah dasar. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei, penelitian ini melibatkan 10 sekolah dasar di daerah Kuningan, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Awirarangan, Sekolah Dasar Negeri 2 Awirarangan, Sekolah Dasar Negeri 2 Winduhaji, Sekolah Dasar Negeri 3 Winduhaji, Sekolah Dasar Negeri 17 Kuningan, Sekolah Dasar Negeri 4 Windusengkahan, Sekolah Dasar Negeri 3 Windusengkahan, Sekolah Dasar 1 Ciloa, Sekolah Dasar Negeri 1 Bayuning, dan Sekolah Dasar Negeri 2 Kuningan. Subjek penelitian yaitu anak-anak dan tenaga pendidik, yang memberikan data melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan signifikan pada variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan karakter anak dengan cara yang berbeda, baik positif maupun negatif. Temuan ini memberikan wawasan baru mengenai cara efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan anak sekolah dasar, serta pentingnya pendekatan yang seimbang antara teknologi dan interaksi langsung dalam proses pembelajaran.
A Criminal Law Review of the Practice of Withholding Employees' Diplomas in the Workplace as a Form of Collateral Peale, Norman; Kristanto, Kiki; Setyobowo Sangalang, Rizki
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1235

Abstract

The practice of withholding employees' diplomas as collateral for employment is a common issue in Indonesia. This action has sparked controversy as it is considered a violation of human rights and the Labor Law. This study aims to analyze the criminal law regulations related to the practice of diploma withholding and assess the legal accountability of companies engaging in this practice. The research method used is normative juridical with a literature review approach. The findings indicate that withholding diplomas can be categorized as a criminal offense, especially if done in a way that harms employees or violates their right to seek better employment opportunities. Companies that withhold diplomas may be charged under the Criminal Code (KUHP) for unpleasant acts or embezzlement. This study recommends stronger law enforcement and awareness programs for workers regarding their rights to prevent the practice of diploma withholding.
KAMPANYE KESADARAN HUKUM MELAWAN REVENGE PORN DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN WANITA DAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Jalianery, Joanita; Kristanto, Kiki; Kristian, Kristian; Yestati, Ariani; Putri, Aprilia; Kristanto, Natanael; Khistiany Yoessandy, Novarianty; Ayu Yolanda, Sintia; Lukas, Yuapri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 4 No. 11 (2025): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v4i10.11898

Abstract

Abstract Adolescent women and children are vulnerable groups who are often subjected to various forms of legal violations, especially in the context of violence, exploitation and discrimination. Legal awareness campaigns are one of the effective strategies in increasing their understanding of legal rights and available protection mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness campaigns in protecting adolescent women and children from legal threats that can harm them. The method used in this research is the Empirical Juridical approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that legal awareness campaigns involving community-based legal education, socialization through social media, and active participation from various stakeholders, such as government agencies, non-governmental organizations, and schools, have a significant impact in increasing understanding and legal awareness among adolescent women and children. Keywords: Protection, Revenge porn, Sexual Violence, Women and Children. Abstrak Kelompok remaja wanita dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kampanye kesadaran hukum dalam melindungi remaja wanita dan anak dari ancaman hukum yang dapat merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesadaran hukum yang melibatkan pendidikan hukum berbasis komunitas, sosialisasi melalui media sosial, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja wanita dan anak. Kata kunci: Perlindungan, Revenge porn, Kekerasan Seksual, Wanita, dan Anak.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Affan Efendi Agus Mulyawan, Agus Ahmad Budi Martono Alfarizy, Tomy Alfred Yetno Anditya, Ariesta Wibisono Arif Irawan Sanjaya Ayu Yolanda, Sintia Baskara, Agri Budiono, Teguh Dewi, Yurika F. Disman, Disman Edy Conceciao, Michael Eko Basuki Trimortiono Evi Farina, Thea Fernando, Zico Junius Ferry, Ferry Fransisco Fransisco Fransisco, Fransisco Hartati, Sawitri Yuli Hendayani, Santi Herman Susanto Ismail, Kautsar Ivans Januardy Joanita Jalianery John Terson Jonson Jonson Khistiany Yoessandy, Novarianty Kiki Indrawan King On Putra Jaya Jaya Kristanto, Natanael Kristhy, Mutia Evi Kristian Kristian Kristian, Kristian Kusuma, Brata Libra Adelianty Asuransia Lukas, Yuapri M. Mukhlis Mandau Bakti Mawarni, Mira Mentari, Theresia Mutia Evi Kristhy Nana Supriatna Novea Elysa Wardhani Peale, Norman Putra Mahardika Bagus M Putri Fransiska Purnama P Putri Fransiska Purnama Pratiwi Putri, Aprilia Rizki Setyobowo Sangalang Ronaldi Ronaldi Ronny Marthius Nababan Sandhi, I Gusti Bagus Saputra, Fandra Sari, Mia Zultrianti Satriya Nugraha Septian Noor, Rico Setiawan Noerdajasakti Silam, Achmad Adi Surya G. Sitorus, Esra Basaulina Sosanta, Theo Onesiforus Suriansyah Murhaini Suryansyah Marhaini Thea Farina Undang Mugopal Wulandari, Kartika Putri Yanto, Diki Yestati, Ariani