Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Jurnal Komunikasi Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Moral Kemasyarakatan Morality :Jurnal Ilmu Hukum Lex Scientia Law Review Journal of Law Science Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal AKM: Aksi Kepada Masyarakat Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Journal of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Magister Hukum Perspektif Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Welfare State Jurnal Hukum Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Palangka Law Review Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Kristanto, Kiki
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Kristanto, Kiki; Yetno, Alfred; Jaya, King On Putra Jaya; Trimortiono, Eko Basuki; Efendi, Affan
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.965

Abstract

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuanya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakah instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efekktif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum Kristanto, Kiki; Noerdajasakti, Setiawan; Nugraha, Satriya; Fransisco, Fransisco; Mugopal, Undang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.624

Abstract

Ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya menyebutkan bahwa hak hidup merupakan non derogable rights secara horizontal bertentangan dengan KUHP dan sejumlah UU di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati. Konflik norma ini mencerminkan tidak adanya relevansi di antara aturan yang memberlakukan pidana mati dengan aturan yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah non derogable rights. Menanggapi adanya konflik norma tersebut, perlu dikaji pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights dalam perspektif ius constituendum. Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum normatif dengan metode pendekatan statute approach, historical approach, dan conceptual approach. Hasil dan pembahasan bahwa kedepan tentang pidana mati masih dipertahankan, sehingga perlu melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Selain itu, dalam KUHP baru eksistensi pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pengaturannya dilakukan secara khusus (eksepsional).
Illegal Trade of Traditional Alcoholic Beverage (Tuak) within the Jurisdiction of Lamandau Police Resort Edy Conceciao, Michael; Kristanto, Kiki; Januardy, Ivans
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2376

Abstract

The illegal trade of traditional alcoholic beverage tuak in the jurisdiction of Lamandau Police Department, Central Kalimantan, reflects a complex socio-legal phenomenon, especially when local cultural practices intersect with formal legal systems. Once a cultural symbol in Dayak society, tuak has transformed into an unregulated commercial commodity, contributing to rising crime rates, public disorder, and health risks. This study employs a juridical-empirical and descriptive-analytical approach to examine the effectiveness of law enforcement against illegal tuak distribution. Findings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controlling its spread. This article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-based educational strategies rooted in local wisdom to address the issue comprehensively.
Analisis Yuridis Empiris Dalam Perspektif Hak Sipil Dan Politik Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Kelembagaan Adat Di Kota Palangka Raya Kristanto, Kiki; Rico Septian Noor
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/knhq2d93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam perspektif hak sipil dan politik serta prinsip non-diskriminasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada fakta empiris bahwa seluruh Damang Kepala Adat di Kalimantan Tengah berjenis kelamin laki-laki, meskipun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tidak secara eksplisit membatasi berdasarkan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik wawancara mendalam terhadap 12 informan (Damang, mantir adat, tokoh perempuan adat, dan akademisi), observasi partisipatif, serta analisis dokumen normatif. Data dianalisis melalui analisis tematik dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma patriarki struktural membatasi representasi perempuan secara substantif. Dalam perspektif teori representasi politik Pitkin, keterlibatan perempuan masih bersifat deskriptif dan belum mencapai representasi substantif. Secara normatif, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 dan prinsip CEDAW mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi analisis pluralisme hukum dan teori patriarki dalam konteks kelembagaan adat Dayak serta rekomendasi ius constituendum untuk reformasi regulasi daerah.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agus Mulyawan, Agus Ahmad Budi Martono Alfarizy, Tomy Alfred Yetno Anditya, Ariesta Wibisono Arif Irawan Sanjaya Ayu Yolanda, Sintia Baskara, Agri Budiono, Teguh Dewi, Yurika F. Disman, Disman Edy Conceciao, Michael Efendi, Affan Evi Farina, Thea Fernando, Zico Junius Ferry, Ferry Fransisco Fransisco Fransisco, Fransisco Hartati, Sawitri Yuli Hendayani, Santi Herman Susanto Ismail, Kautsar Ivans Januardy Jaya, King On Putra Jaya Joanita Jalianery John Terson Jonson Jonson Junius Fernando, Zico Khistiany Yoessandy, Novarianty Kiki Indrawan Kristanto, Natanael Kristhy, Mutia Evi Kristian, Kristian Kusuma, Brata Libra Adelianty Asuransia Lukas, Yuapri M. Mukhlis Mandau Bakti Mawarni, Mira Mentari, Theresia Mugopal, Undang Mutia Evi Kristhy Nana Supriatna Novea Elysa Wardhani Peale, Norman Putra Mahardika Bagus M Putri Fransiska Purnama P Putri Fransiska Purnama Pratiwi Putri, Aprilia Rico Septian Noor Rizki Setyobowo Sangalang Ronaldi Ronaldi Ronny Marthius Nababan Sandhi, I Gusti Bagus Sanjaya, Aditya Wiguna Saputra, Fandra Sari, Mia Zultrianti Satriya Nugraha Septian Noor, Rico Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Silam, Achmad Adi Surya G. Sitorus, Esra Basaulina Sosanta, Theo Onesiforus Suriansyah Murhaini Suryansyah Marhaini Teeraphan, Papontee Thea Farina Trimortiono, Eko Basuki Wulandari, Kartika Putri Yanto, Diki Yestati, Ariani