Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.161
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Hukum Novelty Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika YUSTISI Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JUSTISI Prosiding National Conference for Community Service Project Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) PUSKAPSI Law Review Conference on Community Engagement Project (Concept) SASI Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Agustini, Shenti
Universitas Internasional Batam
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia Della Delia; David Tan; Shenti Agustini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1hpnz59

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.
Analisis Proses Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Batam Shindy; Agustianto; Shenti Agustini
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pddgeg12

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Batam telah mendorong peningkatan pemberian kredit oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga menimbulkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan lelang hak tanggungan, proses eksekusi hak tanggungan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya di BPR Kota Batam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait di BPR dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data perbankan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai lelang hak tanggungan telah jelas dan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi debitur maupun kreditur, dan kemanfaatan praktis. Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui metode parate eksekusi, dimulai dari tahapan negosiasi, upaya penyelesaian kredit macet melalui rescheduling dan restrukturisasi, hingga lelang publik di KPKNL. Hambatan yang muncul, seperti sengketa hukum dari debitur, keraguan pihak bank, serta kendala administratif, dapat diatasi melalui sosialisasi berkelanjutan, pendampingan hukum, dan mekanisme pembeli sementara. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menjadi lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Melalui Whatsapp: Studi Putusan PN Mataram Nomor.176/Pdt.G/2020mtr Berdasarkan Perspektif KUHPerdata Efrintan Debora Sibarani; Shenti Agustini; Nurlaily
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4a9e3a73

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem hukum, termasuk dalam kontrak utang-piutang yang disepakati melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui WhatsApp dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 176/Pdt.G/2020/Mtr berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai perjanjian sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penelitian ini menyoroti urgensi penguatan aspek hukum digital dalam perjanjian keperdataan guna memberikan jaminan hukum.
TINDAKAN MANIPULATIF JASA ANIMAL COMMUNICATOR DI ERA MODERN: TINJAUAN KOMPARATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN SINGAPURA Christy; Shenti Agustini; Nurlaily
Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/tora.v12i1.638

Abstract

Animal communicator services in Indonesia raise legal issues because they are prone to manipulation and difficult to verify. Consumers are often harmed by exaggerated claims, misleading information, and the absence of clear compensation mechanisms. This study aims to identify and compare consumer protection in Indonesia and Singapore, as well as analyze regulatory weaknesses in Indonesia in order to formulate policy recommendations. Using normative juridical methods and a comparative legal approach, this study analyzes the urgency of reconstructing consumer protection using responsive law theory by Philippe Nonet and Philip Selznick. The results show that the principle of freedom of contract can be abused to legitimize fraudulent practices, while consumers' rights to information, safety, choice, and compensation are often violated. Furthermore, overlapping regulations, such as the provisions between the UUPK and PP PMSE, weaken legal certainty. Therefore, legal reconstruction is necessary through more responsive regulations, strengthening dispute resolution institutions, and establishing transparency standards for service providers.
Legal Pluralism in Contracts: Reconstruction of the Principle of Freedom of Contract for the Harmonization of Customary and National Law Agustini, Shenti; Bajury, Mimi Sintia Mohd; Agustianto, Agustianto; Jaya, Febri; Fitri, Winda
SASI Volume 32 Issue 3, September 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v32i3.3812

Abstract

Introduction: This article examines the normative tension between the principle of freedom of contract in national civil law and the practice of customary agreements within indigenous communities. In the Indonesian legal system, contractual relations are generally constructed on an individualistic and formal legal framework, while customary agreements are rooted in communal values, unwritten norms, and local wisdom. Within the perspective of legal pluralism, the coexistence of these different legal orders often generates challenges in terms of recognition, validity, and legal enforcement. Purposes of the Research: The purpose of this research is to identify the normative points of tension between the doctrine of freedom of contract and the practice of customary agreements and to formulate a conceptual model for integrating these norms within the national civil law system through the perspective of legal pluralism. Methods of the Research: This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consist of primary legal sources such as legislation and secondary materials including legal doctrines and scholarly writings related to civil law, customary law, and legal pluralism. Results of the Research: The findings reveal that the normative tension between the principle of freedom of contract and customary agreements stems from differences in legal subjects, consent, evidentiary standards, bargaining positions, and legal authority. To address these tensions, this study proposes an integration model through the reconstruction of the freedom of contract doctrine to accommodate communal values, a progressive approach recognizing customary agreements as legally valid, adaptive evidentiary mechanisms that incorporate customary proof, and legal pluralism-based harmonization between national civil law and customary law. These models preserve legal certainty while strengthening recognition of indigenous communities' living law.
Upaya Hukum dalam Pencegahan Praktik Pencucian Uang melalui Penerapan Know Your Customer Nurul Azizah; Agustianto; Shenti Agustini
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4341

Abstract

This study examines the legal framework and implementation of Know Your Customer (KYC) in preventing money laundering and analyzes the adequacy of its regulations, using a juridical-empirical approach through observations and interviews with banking practitioners and financial services regulators in Batam, analyzed using Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Effectiveness. The results show that KYC is regulated in multiple layers and implemented through riskbased customer identification, verification and monitoring; however, its implementation is hampered by technological and human resource gaps, regulatory overlap and a lack of individual sanctions. This study recommends regulatory harmonization, strengthening KYC rules for fintech, strict sanctions for negligent employees, improvements in technology and human resources for rural banks (BPRs) and public education to foster a culture of compliance.
Co-Authors Agnestya Putri Rizon Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto Agustianto Agustianto Agustianto Agustianto, Agustianto Ahmad, Faradina Ahmad, Faradina Binti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Anjani, Indra Afgha Anna Herlinda Ayu Riandini, Vera Bajury, Mimi Sintia Mohd Bety Lauren Bona Hidayat Christian Jericho Christina Christina Christy Della Delia Efrintan Debora Sibarani Elvianti Elvianti Elza Syarief Elza Syarief, Elza Farahdina, Farahdina Febriyani, Emiliya Fenecia, Evelyn Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Geovanni, Grace Hapsari, Autia Kurnia Putri Hidayat, Bona Irawati, Jovita Jassline Mutiara Jaya, Febri Jonker Sihombing Jovan Pratama Jur. M. Udin Silalahi Kristinah, Nelly Lauren, Bety Lu Sudirman Lu Sudirman Lu Sudirman Melisa Melisa Muhammad Anshari, Muhammad Nanda Melani Nelly Kristinah Nipon Sohheng Nurlaily Nurlaily Nurlaily Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Azizah Park, Jihyun Rantih Maeza Putri Ricardo Stevanus Ricardo Stevanus Rina Shahriyani Shahrullah Rizky Pratama Putra Karo Karo Rusdiana, Shelvi Samuel Samuel Shindy Silviani, Ninne Zahara Sitompul, Grace Margareth Petricia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Vania Virginia Velany Kosasih Vera Ayu Riandini Weydhani Putri, Aulia Andary Wilson Reinaldo Yohannes DS Sitorus