Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pengembangan Ekowisata Pengamatan Burung Berbasis Masyarakat Lokal sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Ekonomi di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Erniwati; Paulina, Maria; Susatya, Agus; Hidayat, M. Fajrin
DHARMA RAFLESIA Vol 23 No 2 (2025): DESEMBER (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v23i2.46049

Abstract

Desa Tanjung Dalam di Kecamatan Ulok Kupai menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk jalur hutan alami dan keberadaan berbagai jenis burung yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata berbasis pengamatan burung. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, dan belum adanya model ekowisata yang tertata dengan baik. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan ekowisata berbasis masyarakat melalui pengembangan ekowisata pengamatan burung (birdwatching) sebagai upaya pelestarian alam sekaligus peningkatan ekonomi lokal. Pelaksanaan kegiatan mencakup pemetaan potensi ekowisata, peningkatan kapasistas masyarakat, pengembangan paket wisata dan fasilitas pendukung, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik penggunaan teropong binokular. Pelaksanaan pengabdian telah menghasilkan bahwa aspek keberadaan burung di Desa Tanjung Dalam mendapat skor tertinggi, yaitu 4,6 diikuti oleh ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan ekowisata burung dengan skor 4,5 dan aspek melihat jenis burung di Desa dengan skor 4,2. Namun demikian, skor pada indikator aspek manfaat utama ekowisata burung memperoleh skor 2,6 dan mengetahui tentang ekowisata pengamatan burung relatif rendah (2,0), hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai konsep dan praktik ekowisata pengamatan burung. Secara keseluruhan, program ini diharapkan menjadi contoh pengembangan ekowisata berkelanjutan yang mampu menjaga sumber daya hayati sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
RISIKO DAN LEGALITAS HUKUM IJAZAH BERMUATAN NAMA LAMA PASCA PENETAPAN PERUBAHAN NAMA OLEH PENGADILAN Mila Surahmi; Citra Dewi Saputra; Erniwati
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5069

Abstract

Perubahan nama seseorang bisa menjadi langkah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Perubahan nama seseorang secara hukum diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pendidikan, perubahan nama juga berimplikasi pada legalitas dan keabsahan ijazah yang dimiliki. Namun demikian, perubahan ini menimbulkan persoalan ketika ijazah pendidikan yang dimiliki masih mencantumkan nama lama. Penelitian ini mengkaji risiko dan legalitas hukum dari penggunaan ijazah yang masih mencantumkan nama lama setelah adanya penetapan penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi risiko hukum dan menganalisis legalitas ijazah tersebut dalam berbagai konteks, seperti administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan lanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun dokumen legal seperti ijazah dengan nama lama tetap memiliki nilai pembuktian hukum jika disertai dengan dokumen pendukung. Risiko hukum tetap ada, terutama dalam proses verifikasi identitas oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, maupun sektor swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, diskriminasi, dan tuntutan pidana pemalsuan identitas. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini memerlukan upaya administratif lebih lanjut untuk menghindari risiko di masa depan.