Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Padjadjaran Journal of International Law SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Hamid, Abd. Haris
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL TERHADAP PENGGUNA JASA Muh Nur Parawansyah; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui jenis tanggung jawab perusahaan yang memberikan administrasi kursus mengemudi kendaraan kepada klien pendukung kursus jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas klien administrasi jika terjadi kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan layanan kursus mengemudi untuk mendukung klien (siswa belajar) dengan asumsi kecelakaan yang terjadi selama persiapan adalah bahwa pembeli tidak menanggung risiko kerugian properti yang memiliki tempat dengan perusahaan. Jenis kewajiban guru meliputi kewajiban menafkahi klien dan kewajiban terhadap korban jika terjadi kemalangan karena kecelakaan selama persiapan, kewajiban pendidik adalah membayar kerugian kendaraan, misalnya membawanya ke studio atau memotong membayar langsung oleh lembaga yang memberikan manfaat kursus, kewajiban tetap ditanggung oleh guru oleh koperasi spesialis. This exploration plans to find out the type of liability of the establishment giving vehicle driving course administrations to course support clients in case of a mishap, to figure out who is answerable for administration clients in case of a mishap. The result of this research show that the obligation of the establishment to give driving course administrations to support clients (understudies learning) assuming a mishap happens during preparing is that shoppers don't bear the gamble of harm to property having a place with the establishment. The type of the teacher's liability incorporates liability to support clients and obligation to the casualty in case of a misfortune because of a mishap during preparing, the educator's liability is to pay for vehicle harm, for example, taking it to a studio or deducting pay straight by the establishment that gives course benefits, obligation remains borne by the teacher by the specialist co-op.
Unjuk Rasa Anarkis Saat Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Siti Zubaidah; Kamsilaniah Kamsilaniah; M. Amil Shadiq; Abd. Haris Hamid; Fitriani Fitriani
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.222

Abstract

This research analyzed anarchist demonstrations by undergraduate students while expressing opinions in public. The study used normative and empirical research methods, including direct interviews and a literature review of legal materials. Results showed that these anarchist demonstrations occur in Indonesia and other countries. Several factors motivated the protest masses to participate in anarchist demonstrations: the Government’s failure to respond to their aspirations, the presence of certain provocateurs, and the Police’s inability to control the protest masses. Meanwhile, the Police take measures to prevent anarchist demonstrations: the field coordinators of the protest masses must inform before the demonstration, urge the protest masses for a peaceful demonstration and respect citizens’ rights around the demonstration location, and disband anarchist demonstrations. In addressing the root causes of anarchist demonstrations, it is recommended that the Government and members of Parliament take proactive measures, such as responding to the protest masses’ aspirations. At the same time, the Police and undergraduate students in demonstration locations should continue enforcing the provisions under applicable legislation. These efforts can maintain peace and order for undergraduate students during demonstrations while protecting the rights of citizens to express opinions in public.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR Nur Faizah Abidin; Abd. Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan.  Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik PPA Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika di butuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja saya dan tas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabiltas tuna grahita atau disabilitas mental harus di damping oleh psikolog. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas antara lain penyidik kesulitan untuk mengambil keterangan korban karena latar belakang korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, kurangnya informasi mengenai si pelaku, tidak adanya saksi, dan kurangnya alat bukti, pihak dari korban sulit di ajak berkomunikasi dengan pihak penyidik, tidak ada pendanaan Visum et Repertum, dan pihak penyidik sulit itu berkordinasi dengan masyarakat sekitar termpat tinggal korban This study aims to find out: 1) What are the obstacles faced by investigators in carrying out the investigation process into alleged cases of rape of persons with disabilities. 2) What is the form of legal protection for persons with disabilities as victims of rape. The research method used is qualitative research. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing PPA Investigators at the Makassar Polrestabes and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City, and the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK). The data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that: 1) The legal protection given to persons with disabilities as victims of rape is basically the same as the legal protection given to non-disabled rape victims such as providing legal services until a verdict is reached, providing medical services if needed, providing safe housing, except that I and the bag need special assistance such as if in this case the victim is a person with a mental disability or mental disability must be assisted by a psychologist. 2) obstacles in investigating the crime of rape against persons with disabilities, among others, it was difficult for investigators to take statements from victims because of the background of victims who were persons with mental disabilities, the lack of openness of victims in the investigation process, lack of information about the perpetrators, the absence of witnesses , and the lack of evidence, it is difficult for the victims to communicate with the investigators, there is no Visum et Repertum funding, and it is difficult for the investigators to coordinate with the community around the victim's residence
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO Andri Nofrianto; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-Undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.   Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik, diantaranya adalah hak untuk ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu faktor internal dan faktor eksternal. This study aims to find out the implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA correctional institutions in Palopo and factors that influence the non-implementation of the right of convicts in the Palopo class IIA penitentiary. This research was conducted in a class IIA Palopo penitentiary, using a qualitative research type approach, the type of data used was primary data and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the Palopo class IIA correctional institution, while data from secondary materials refer to laws, books, journals, scientific papers, articles from the internet, documents related to the problem under study, and data from the Palopo class IIA penitentiary relating to the problem under study and sources and information obtained from the results of a questionnaire with inmates in the Palopo class IIA penitentiary.  The results of the study show that : 1) The implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA Palopo penitentiaries in general or for the most part has been running optimally or going well, including the right to worship in accordance with religion or belief, to get good care spiritual care and physically, get education and teaching, get proper health and food services, submit complaints, get reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited, get wages or premiums for the work done, receive visits from legal advisers or certain other people, get a reduced sentence or remission, get the opportunity to assimilate including leave to visit family, get parole, get leave before being released, get other rights in accordance with applicable law and regulations. 2) The factors that hinder the implementation of legal protection of the Palopo class IIA penitentiary are internal factors and external factors
ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH DI DESA MENDOE TORAJA UTARA: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77k/Sip/1982 Rajadi Marannu; Abdul Haris Hamid; Juliati Juliati
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara dan mengetahui apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informasi dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara masyarakat di desa Mendoe Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian literatur dengan membaca rujukan hukum, undang-undang, putusan Hakim, jurnal-jurnal dan dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menerangkan: (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Toraja Utara. Hakim menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima, dalam hal ini putusan disebut putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Karena mengalami cacat formil, disebabkan gugatan error in persona; (2) Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara. Bahwa kedua belah pihak antara pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti, keduanya tidak dapat dieksekusi karena Putusan bersifat Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan sampai saat ini kedua belah pihak masih berseteru This research's aims to determine: (1) The Judge’s Legal Considerations on the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in Mendoe village, North Toraja; (2) The Legal Consequences of the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in the village of Mendoe, North Toraja.  This study uses empirical normative methods, the types and sources of data used are primary and secondary data. Information from primary materials was obtained directly through information using community interview techniques in Mendoe Village, Sa'dan District, North Toraja Regency. Meanwhile, secondary data was obtained from literature research by reading legal references, laws, judge's decisions, journals and documents related to the content of writing this thesis. The results of this study explain that: (1) The Judge’s Legal Considerations in the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, over a land dispute in Mendoe village, North Toraja. The judge stated that the accusation of the appellant plaintiffs were unacceptable, in this case the decision was called The Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision. By the reason of a formal disability, due to an error in persona lawsuit; (2) The legal consequences of the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, over a land dispute in Mendoe Village, Sa’dan District, North Toraja Regency, that the two both sides between the Tongkonan  Big Family and the Batti Big Family, cannot be executed because the decision is Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) and until now the two sides are still hostile.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA Dwirandhi Heru Purnomo; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri  Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.  2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanan keadilan restoratve yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of Restorative Justice regulated in laws and regulations. 2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides
SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Mustawa Nur; Siti Zubaedah; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2203

Abstract

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR : STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Adilane Sutriliawan S.; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2596

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar yaitu faktor internal yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yag masih kurang dalam memahami penyidikan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan (3) alokasi anggaran serta faktor external yang meliputi (1) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika; (2) kurangnya kesadaran hukum; (3) adanya tekanan pada penyidik; dan (4) Faktor budaya. From the results of this research, several things become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations, (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.
IMPLIKASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 A. A. Rajab; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kewenangan komisi pemilihan umum kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-Xi/2013. Dan mengetahui mekanisme penanganan perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/Xl/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang• undangan yang mengatur mengenai Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Serta kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani. Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi. This study aims to analyze the implications of the authority of the regional head general election commission after the constitutional court decision number 97/Puu-Xi/2013. And knowing the mechanism for handling cases for the settlement of regional head election results after the Constitutional Court decision Number 97/PUU-Xl/2013. The research method used is empirical juridical research method and the data used are primary, secondary and tertiary legal data. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner so that they are easy to understand in describing the problems. The institution considered most appropriate to handle regional election disputes is the Supreme Court by delegating it to the High Court in each region. If the litigants are not satisfied with the decision of the High Court, they can submit an objection to the Supreme Court. While Law no. 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, it still leaves it to the Constitutional Court (although it is temporary) to resolve Pilkada disputes. For this reason, it is necessary to establish laws and regulations that regulate which institutions are authorized to resolve regional election disputes. And conformity between the Constitutional Court's decision and the principles of the rule of law, namely that it is appropriate, seen from how the Constitutional Court provides legal certainty to the dispute resolution process, namely in the Constitutional Court's decision it is stated that the Constitutional Court still has the authority to handle matters. The Court considers that the transfer of authority to adjudicate and decide on disputes over the results of vote acquisition in the Regional Head Election from the Supreme Court to the Constitutional Court, based on Article 236C of Law Number 9 of 2015, cannot be seen only as a mere transfer of institutional or institutional authority, but that transfer has broad implications regarding the functions and duties of the Court as a constitutional court to safeguard the constitution.
Co-Authors A. A. Rajab Abd Rahman Abdul Karim Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Adilane Sutriliawan S. Afriani, Afa Ade Afrizal, Afrzal Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Andi Abriana, Andi Andi Makkasau Andi Muhammad Arfah Pattenreng Andi Tira Andi Tira, Andi Andri Nofrianto Anrianto Luther Ramba Anti Nari Arifain, Muhammad Ashari Setiawan Asriadi Asriadi Asrudi, Asrudi Awaluddin Awaluddin Baso Madiong Basri Oner Basri, Muhammad Reskiawan Bello, Yoel Dwirandhi Heru Purnomo Erick Erick Erika Erika Fajrin, Firman Al Firdayanti, HSM Fitriani Fitriani Fulana, Feri Hamzah Hamzah Handar Subhandi Bakhtiar Harliyanti, Harliyanti Ikrar AR, Muhammad Iksan Ariyanto Ilyas, Andi Muhammad Irsal Jaya, Benedict Juliati Juliati Juliati, Juliati Junardi, Anto Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Karim, Rahmawati Laydida, Evelyn Meilinda Luthfiyah S, Rifqah M. Amil Shadiq M. Syahruddin H Madina Madina Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masse, Syukri Muh Nur Parawansyah Muhammad Rusli Muhammad Saleh Muhammad Syarif Musran, Andi Mustafa, Andi Sinar Melati Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Nur Faizah Abidin Nur Indah, Nur Nurlela Nurlela Nurwijayanti Octaviana, Putri Pamelleri, Andi Chakra Pattenreng, A. Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Purnomo, Dwirandhi Heru Rahma Indah, Nur Rahmat Hidayat Rajadi Marannu Ruslan Renggong Ruslan Renggong Rusli, Salsabilla Alya Saleh, Abd. Rahman Samsul Bahri Santing, Waspada Setiawan, Eko Bayu Siti Nurbaiti siti zubaedah Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sunardi Purwanda Sutoyo, Ahmad Suwandari, Mufitha Tampandaja, Alce Marchelina Umbara, I Tri Virgoria, A. Putri Andini Vira Wahyudin, Jalil Yulia A. Hasan Zulkifli Makkawaru