Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Padjadjaran Journal of International Law SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Hamid, Abd. Haris
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH Junardi, Anto; Madiong, Baso; Hamid, Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum dan wawancara lapangan terhadap para pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses PTDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi pengakhiran dinas. Prosedur yang dilalui mencakup pelaporan, audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik, sidang, hingga pelaksanaan upacara PTDH. Faktor utama dalam penjatuhan PTDH antara lain meliputi beratnya pelanggaran, rekam jejak anggota, dan dampak terhadap institusi. Meskipun proses PTDH berjalan sesuai aturan, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta kebutuhan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara transparan dan adil guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. This study aims to analyze the implementation of Dishonorable Dismissal (PTDH) procedures for members of the Indonesian National Police at the Central Mamuju Resort Police, as well as to identify the key factors considered in the imposition of such sanctions. Employing a normative-empirical approach, the research combines legal document analysis with field interviews involving police officers directly engaged in the PTDH process. The findings indicate that the procedures follow the provisions set out in Police Regulation Number 7 of 2022 on the Code of Professional Ethics and Police Regulation Number 1 of 2019 concerning the termination of service administration. The procedural stages include reporting, investigative audits, preliminary examinations, the formation of the Ethics Code Commission, hearings, and the formal PTDH ceremony. The main considerations in issuing PTDH sanctions include the severity of the offense, the officer’s track record, and institutional impact. Although the PTDH process aligns with legal standards, the study identifies challenges such as limited public outreach and the need for enhanced personnel capacity. This research underscores the importance of upholding the professional ethics code transparently and fairly to maintain institutional integrity and strengthen public trust in the police.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA Rahman, Abd; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3816

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala penegakkan hukum melalui restoratif justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2022 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2021 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial. This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in the settlement of persecution crime. This research uses Qualitative research. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis used is qualitative by using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach because the number of cases that ended in peace had increased. Although there were several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2021 was because the victim did not accept to make peace because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been submitted to the prosecutor's office), but in 2022 the cause of the persecution crime was not carried out Restorative justice the same as in 2021 because he did not want to withdraw the report and it had been submitted to the prosecutor's office, while in the investigation, there was insufficient evidence. one of the obstacles in the implementation of restorative in the Mamasa District Police jurisdiction in terms of apparatus resources because there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Mamasa Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA Sutoyo, Ahmad; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3822

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Di LAPAS Narkotika Kelas IIa Sungguminasa. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari fakta adanya kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan dari 368 orang menjadi 1.159 orang atau telah melebihi 200% berdasarkan data warga binaan per 31 Desember 2021. Salah kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas tersebut melalui pembebasan bersyarat. Berangkat dari realitas terkait dinamika dalam pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2. PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini mempergunakan pendekatan Empiris Yuridis dengan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM. Kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah hambatan dari internal berupa motivasi narapidana untuk merubah dirinya sendiri, daya tamping yang over kapasitas, ruang rehabilitasi yang belum tersedia. Sementara hambatan yang sifatnya dari luar adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana. This study aims to determine the effectiveness of parole for prisoners in an effort to overcome overcapacity at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution. The background of this research, starting from the fact that there is an excess capacity of the prisoner's capacity from 368 people to 1,159 people or has exceeded 200% based on data on prisoners as of December 31, 2021. One of the policies carried out in overcoming this overcapacity is through conditional release. Realities related to the dynamics of granting parole are stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 concerning Terms and Procedures for Implementing Assimilation, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. This research uses an Empirical Juridical approach with a qualitative approach method, the data sources used are secondary and primary data which are analyzed inductively. The effectiveness of parole at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution has been running according to existing regulations, although in the aspect of prisoner development and existing infrastructure still need to get the attention of the Ministry of Law and Human Rights. The obstacles that affect the performance of the correctional institution, especially to carry out the essence of the Narcotics Correctional Institution, are internal obstacles in the form of prisoners' motivation to change themselves, overcapacity, unavailable rehabilitation space. While external obstacles are family acceptance or approval from the family as a guarantor, as well as community acceptance as support in each proposal for a parole permit for a prisoner.
EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DI POLDA SULAWESI BARAT Asrudi, Asrudi; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3829

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dan mengetahui kelebihan dan hambatan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik; dan (2) Kelebihan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian Scientific Crime Investigation juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus. The aims of this study are: (1) to find out the effectiveness of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police; and (2) to find out the advantages and disadvantages of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police. This research was conducted using normative juridical methods. The data obtained both primary data and secondary data are categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) The evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police was carried out by involving experts, forensic laboratories, digital forensic laboratories, forensic medicine, forensic psychology, and inafis. The verification process is carried out by examining available evidence, even if it is limited to be used as evidence, such as the perpetrator's DNA, whose information can be taken from hair, fingerprints, blood and other sources that can be examined by investigators; and (2) The advantages of evidentiary method through scientific crime investigation in the disclosure of criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police is to strengthen evidence against the perpetrators of a crime so that the perpetrators can no longer avoid not admitting their actions. In addition, the evidentiary method through scientific crime investigation is also very effective and accurate in uncovering a crime. However, there are some drawbacks to using the Scientific Crime Investigation method in disclosing criminal cases at the West Sulawesi Regional Police, which are expensive, inefficient, so it takes a long time to disclose a case.
URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR Bahri, Samsul; Makkawaru, Zulkifli; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan. The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Wahyudin, Jalil; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4474

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan –hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan secara Online dimana korbannya mencakup semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara materil dengan kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah, Modus operandi pelaku pun bermacam-macam dari modus menjual barang hingga penawaran jasa fiktif kepada korban dengan menggunakan media sosial sebagai sarananya. Dalam Penyidikannya terdapat berbagai kendala yang di hadapi oleh Penyidik diantaranya karena Tempat Kejadian Perkara berada di dunia maya, Proses pengungkapannya yang membutuhkan waktu yang lama serta keterbatasan alat khusus untuk membantu Penyelidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapannya yaitu, faktor internal dan eksternal dengan beberapa klasifikasi. Faktor internal yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan perangkat alat khusus tersebut masih terbatas, infrastruktur tekhnologi untuk pengadaan alat khusus masih terbatas pada polda-polda tertentu saja. Sedangkan faktor eksternal yaitu, keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana penipuan online tersebut karena masyarakat tidak mengetahui karena menganggap bahwa kerugian materil yang dialami relative kecil saja. The research aims to understand the implementation of the Online Fraud Investigation Process in the South Sulawesi Regional Police and what obstacles investigators face in its implementation. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. The research was conducted at the Cyber Crime Unit of the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City. The results of the research show that in Indonesia there have been many online fraud crimes where the victims include all levels of society resulting in material losses ranging from hundreds of millions to billions of rupiah.  The modus operandi of the perpetrators also varies from selling goods to offering fictitious services to victims. by using social media as a means. In the investigation, there were various obstacles faced by investigators, including because the crime scene was in cyberspace, the disclosure process took a long time and limited special tools to assist the investigation. There are several factors that influence disclosure, namely, internal and external factors with several classifications. Internal factors, namely human resources to run the special equipment are still limited, technological infrastructure for procuring special equipment is still limited to certain regional police. Meanwhile, external factors are the reluctance of the public to report incidents of online fraud because the public does not know because they think that the material losses experienced are relatively small.
THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI Madiong, Baso; Karim, Abdul; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v2i2.49

Abstract

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena keragaman budaya dan kondisi geografis, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat dan menganalisis implementasi hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder untuk mencari jawaban atas penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi hak adat masyarakat adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pemerintah bersama masyarakat adat berdasarkan kesepakatan antar masyarakat adat dan peraturan yang berlaku. Dalam pembangunan infrastruktur suatu kawasan memerlukan sumber daya alam baik berupa tanah maupun hutan, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkadang masuk ke dalam kawasan hutan adat dan tanah adat sehingga menimbulkan konflik yang semakin tajam, apalagi masyarakat adat telah menerima hak negara atau hak milik. pengakuan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
ANALISIS HUKUM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Alwi, Alwi; Madiong, Baso; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta implementasinya dalam praktik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimsus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui tahapan sistematis yang meliputi penerimaan laporan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, analisis digital forensik, penegakan ketentuan hukum terhadap pelanggaran, serta pelaksanaan tindakan represif berupa penangkapan pelaku kejahatan siber. Selain itu, upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam ruang digital. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang digital forensik, minimnya infrastruktur pendukung teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat khususnya dalam memahami risiko penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman online. Temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna mewujudkan efektivitas penanganan penyalahgunaan data pribadi di tingkat daerah. This study aims to comprehensively analyze the role and function of the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the West Sulawesi Regional Police in handling cases of personal data misuse in online lending applications, and to identify key challenges affecting the effectiveness of law enforcement in cybercrime cases. This research employed a normative legal method, with a statutory and conceptual approach, to examine the relevance and implementation of legal provisions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and personal data protection regulations within law enforcement practices. The findings indicate that Ditreskrimsus fulfills its mandate through a structured sequence comprising public complaint handling, investigation and criminal inquiry, digital forensic examination, enforcement of applicable legal provisions, and repressive measures, including the apprehension of cybercrime perpetrators. In addition, preventive measures such as public education and awareness campaigns form an essential component in strengthening data protection literacy among users of online financial services. Despite these efforts, several obstacles remain, including limited human resources with expertise in digital forensics, insufficient technological infrastructure, and low public awareness of the risks associated with the misuse of personal data on financial technology platforms. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving technological infrastructure, and enhancing interagency coordination are critical measures to ensure effective law enforcement against personal data misuse within regional policing systems.
Co-Authors A. A. Rajab Abd Rahman Abdul Karim Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Adilane Sutriliawan S. Afriani, Afa Ade Afrizal, Afrzal Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Andi Abriana, Andi Andi Makkasau Andi Muhammad Arfah Pattenreng Andi Tira Andi Tira, Andi Andri Nofrianto Anrianto Luther Ramba Anti Nari Arifain, Muhammad Ashari Setiawan Asriadi Asriadi Asrudi, Asrudi Awaluddin Awaluddin Baso Madiong Basri Oner Basri, Muhammad Reskiawan Bello, Yoel Dwirandhi Heru Purnomo Erick Erick Erika Erika Fajrin, Firman Al Firdayanti, HSM Fitriani Fitriani Fulana, Feri Hamzah Hamzah Handar Subhandi Bakhtiar Harliyanti, Harliyanti Ikrar AR, Muhammad Iksan Ariyanto Ilyas, Andi Muhammad Irsal Jaya, Benedict Juliati Juliati Juliati, Juliati Junardi, Anto Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Karim, Rahmawati Laydida, Evelyn Meilinda Luthfiyah S, Rifqah M. Amil Shadiq M. Syahruddin H Madina Madina Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masse, Syukri Muh Nur Parawansyah Muhammad Rusli Muhammad Saleh Muhammad Syarif Musran, Andi Mustafa, Andi Sinar Melati Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Nur Faizah Abidin Nur Indah, Nur Nurlela Nurlela Nurwijayanti Octaviana, Putri Pamelleri, Andi Chakra Pattenreng, A. Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Purnomo, Dwirandhi Heru Rahma Indah, Nur Rahmat Hidayat Rajadi Marannu Ruslan Renggong Ruslan Renggong Rusli, Salsabilla Alya Saleh, Abd. Rahman Samsul Bahri Santing, Waspada Setiawan, Eko Bayu Siti Nurbaiti Siti Zubaedah siti zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sunardi Purwanda Sutoyo, Ahmad Suwandari, Mufitha Tampandaja, Alce Marchelina Umbara, I Tri Virgoria, A. Putri Andini Vira Wahyudin, Jalil Yulia A. Hasan Zulkifli Makkawaru