Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Padjadjaran Journal of International Law SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Hamid, Abd. Haris
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES Bello, Yoel; Makkawaru, Zulkifli; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.357

Abstract

Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak dengan pihak terkait. Tindakan mewakili Perseroan Terbatas oleh Direksi harus sesuai dengan aturan sebagaiman dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Apabilan tidakan Direksi Perseroan Terbatas  melaksanakan Kontrak yang dapat merugikan Perseroan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah ditatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maka kontrak yang dibuat mengandung Ultra Vires. Jika Direksi melakukan tindakan Ultra Vires maka sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepada Pemegang sahan berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Limited liability companies are carried out by Directors of limited liability companies. The directors can represent limited liability companies to enter into contracts with related parties. The act of representing a Limited Liability Company by the Board of Directors must be in accordance with the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies. If the actions of the Board of Directors of a Limited Liability Company implement a Contract that could be detrimental to the Company because it is contrary to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies, the contracts made contain Ultra Vires. If the Board of Directors carries out Ultra Vires actions, in accordance with Article 61 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the shareholders have the right to file a lawsuit against the Company to the District Court.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :11/PID.SUS-TPK/2019/PN.MAMUJU Jaya, Benedict; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahamipenjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas putusan nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Diamana penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan dan dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju adalah bahwa terhadap terdakwa Wiryadi dan  terdakwa Nahruddin telah dijatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sementara untuk terdakwa Darmawati yaitu putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak). The purposes of this study are (1) to find out and understand the criminal imposition of perpetrators of corruption, and (2) to know and understand the judge's legal considerations in imposing a sentence on the verdict number 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. The type of research used is normative juridical. Normative juridical research is research that is intended and carried out by using a study of legislation and other written legal materials related to this writing. The results show that the form of criminal liability against perpetrators of criminal acts of corruption in the decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2019/Pn.Mamuju is that the defendant Wiryadi and the defendant Nahruddin have been sentenced to imprisonment for 2 (two) years in prison and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah), while for the defendant Darmawati, the verdict is acquittal from all charges of the Public Prosecutor (Vrijspraak).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN Awaluddin, Awaluddin; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Data primer yaitu keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan penegakan sanksi pidana terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat dan cukup alasannya untuk mengajukan tersangka ke Sidang Pengadilan jika masih mengulangi tindak pidana. Bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. yang berada di Kota Mamuju. Bahwa Faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu Sarana dan prasarana kurang memadai. Kurang penyidik yang sudah mengikuti pelatihan penyikan khusu tindak pidan yang dilakukan oleh anak. Tidak adanya tempat pemeriksaan dan penahanan umur anak. Anak belum mempunyai identitass (akta lahir, ijazah, kartu keluarga). Tempat tinggal anak tidak tetap. Sarana pendukung pada tempat kejadian pencurian kurang memadai.
KINERJA PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG Afrizal, Afrzal; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1182

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang telah dilakukan dalam bentuk monitoring, eksaminasi dan supervisi,  namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang adalah aturan hukum aturan hukum yang ada belum mengakomodir cara pelaksanaan pengawasan, hanya memberikan legalitas kepada Pengawas Penyidik, sarana dan prasarana masih sangat kurang seperti tidak adanya ruangan khusus dan kendaraan operasional bagi Pengawas Penyidik, dan sumber daya manusia hanya 1 (satu) orang Pengawas Penyidik, yakni Kepala Urusan Pembinaan Operesional (Kaur Bin Ops/KBO), yang bertugas juga membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang. The purpose of this study was to determine and analyze the forms and factors that influence the conduct of investigators on the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. This research is a normative-empirical research with an approach to identify and analyze the forms and factors that influence the performance of supervisors on the fulfillment of the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. The results showed that the implementation of the performance of the Investigating Supervisor towards the fulfillment of the suspects’ rights at the Pinrang Police had been carried out in the form of monitoring, examination and supervision, but it had not run as it should. Factors that affect the implementation of Investigator Supervision on the rights of investigators at the Pinrang Police are the legal rules that accommodate the implementation of supervision, only provide legality to investigators, facilities and infrastructure that are still very lacking such as the absence of a special room and operational vehicle for the Investigator Supervisor, and human resources that are only 1 (one) Investigating Supervisor, namely the Head of Operations Development Affairs (KBO), who also assists the Pinrang Police Criminal Investigation Unit
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI DAN MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Ikrar AR, Muhammad; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1187

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat .Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empirik, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat , metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data - data di lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung yang diajukan ke responden kemudian dihubungkan dengan data - data sekunder berupa bahan - bahan hukum, untuk menganalisis tanggung jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. This study aims to identify and analyze the responsibilities of investigators for suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police and to find out and analyze the form of sanctions imposed on investigators of suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is empirical, juridical research, which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The empirical juridical approach method is used to examine or analyze primary data in the form of field data from the location where the research is conducted. The results of direct interviews submitted to the respondents are then linked to secondary data in the form of legal materials, to analyze the responsibility of the Police Investigator for the suspect who escaped and is still in the Investigator's detention stage at the West Sulawesi Regional Police.
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PRODUK HALAL PADA RESTORAN DI KOTA MAKASSAR Nurlela Nurlela; Andi Muhammad Arfah Pattenreng; Abd. Hamid Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.459

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran. Metode yang penulis gunakan adalah peneliian kualitataif dengan tujuan untuk menguji pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilaksanakan namun, belum efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah, Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota, Restoran/pelaku usaha yang ada di Kota Makassar cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan dan konsumen cenderung melihat dari sisi pemilik dan pegawai restoran. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen. This research was conducted in Makassar City, precisely at the office of LPPOM MUI, and in some restaurants. The method used by the author is a qualified study with the aim to test the fulfillment of consumer rights for halal product information at restaurants in Makassar City and the factors that affect the unenforceability of consumer rights of halal product information at restaurants in Makassar City. The results showed that the implementation of consumer rights fulfillment of halal product information at restaurants in Makassar City has been implemented, however, not yet effective. The factors that influence the unterpenes of consumer rights of halal product information at the restaurants in Makassar City are that the government in the implementation of Halal Product Guarantee (BPJPH) cannot carry out its function in conducting construction and supervision of halal product guarantee in Makassar City considering that the institution is only in the center, not in the district/city, restaurants/business owners in Makassar City who tend to ignore the rights of consumers by not convey the circumstances of the products they serve, and consumers who tend to see from the side of the restaurant owners and employees. Generally, they do not have a critical attitude, so sometimes they neglect to pay attention to the problem of the products provided at the restaurants. Indeed, it can harm them as consumers.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR Ashari Setiawan; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Makassar, dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim). Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidaangan majelis. This study aims to determine the application of the criminal law of corruption carried out by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Makassar City, and to determine the judge's considerations in making decisions on corruption crimes committed by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Makassar city. The type of research used is normative juridical while the nature of this research is descriptive. The data used in this study is secondary data. The data collection techniques used library and interview techniques. The data were analysed using a normative juridical manner by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. The results of the study indicate that the application of criminal law in proving criminal acts carried out jointly in criminal cases Number 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks that the Public Prosecutor proves the accused's alleged corruption by using a negative evidence system according to law/negative wettelijk (the prosecutor must complete at least two valid pieces of evidence in order to obtain the judge's conviction). The judge in imposing a crime is based on the judge's evidence revealed in the trial of the panel.
ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN : STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT BONE M. Syahruddin H; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1473

Abstract

Tujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Bone, dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Bone. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone telah dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni dengan cara dimulai penyelidikan dan setelah ada bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, serta penyerahan Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum setelah BAP lengkap (P21), kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun. Faktor-faktor yang mengahambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan masyarakat. Faktor tersebut menjadi penghambat dikarenakan sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai, serta faktor sumber daya manusia masih kurang dan masih banyak yang belum berpendidikan sarjana. Sementara faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang memiliki ketaatan dan kesadaran hukum yang rendah, sehingga ada yang menjadi pelaku pencurian, ada yang enggan untuk melaporkan apabila terjadi tindak pidana pencurian, ada yang berusaha menyembunyikan tersangka dan bahkan ada yang berusaha melawan dan melukai aparat Kepolisian. The purposes of this study are to know and analyze the implementation of the investigation and the factors that hinder the investigation by the police of the crime of theft at the Bone Resort Police, carried out at the Bone Resort Police Office. This research is normative-empirical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the investigation into the criminal act of theft at the Bone Police has been carried out based on the existing legal rules, namely by starting the investigation and when there is sufficient initial evidence, it is moved to the stage of investigation, determination of suspects, and submission of Investigation Reports (BAP) to the Public Prosecutor. After the BAP is complete (P21), then the next step is the submission of the suspect and evidence. The factors that hinder the implementation of the investigation into criminal acts of theft at the Bone Police are facilities and infrastructure, human resources, and the community. These factors become obstacles because the supporting facilities and infrastructure are still inadequate, as well as the human resource factor is still lacking and there are still many who have not had a bachelor’s degree. Meanwhile the community factor is that there are still people who have low legal compliance and awareness, so that some become perpetrators of theft, some are reluctant to report a crime of theft, some try to hide suspects, and some even try to fight and injure the police.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOCHT) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN Anti Nari; Abdul Haris Hamid; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1584

Abstract

Penggunaan penanggungan utang (borgtocht) sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang menjadi salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit dan sebagai jaminan tambahan telah sesuai dengan kebijakan bank. Penerimaan jaminan berupa penanggungan utang (Borgtocht) pada dasarnya berperan sebagai jaminan kepercayaan  kepada bank  bahwa kredit akan berjalan dengan baik jika  ada kontrol dari si penanggung utang (borg) terhadap kesehatan usaha debitur. Hal ini perlu dilakukan kajian dalam suatu bank untuk melihat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: penggunaan borgtocht sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang antara bank dengan debitur masih efektif dan pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (borg) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yakni pada Bank Bukopin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa borgtocht masih efektif dibank bukopin dimana dalam kasus ini penaggung utang borg bertanggung jawab atas utang debitur yang macet sehingga bank bukopin tidak perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan. The use of debt guarantees (borgtocht) as additional collateral in the loan agreement is one form of binding credit guarantees and as additional collateral is in accordance with bank policy. Acceptance of guarantees in the form of debt guarantees (Borgtocht) basically acts as a guarantee of trust to the bank that credit will run well if there is control from the debt guarantor (borg) over the health of the debtor's business. It is necessary to conduct a study in a bank to see its effectiveness. This study aims to determine two things, namely: the use of borgtocht as additional collateral in the debt agreement between the bank and the debtor is still effective and the implementation of the responsibility of the debtor (borg) in paying the debtor's debt to Bank Bukopin. This study uses an empirical juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of the guarantee agreement. While the empirical approach is used to examine the law which is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life relationships. Secondary data obtained by literature study of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was carried out at related institutions, namely Bank Bukopin. The results of this study indicate that borgtocht is still effective at bank bukopin where in this case the debtor of borg is responsible for the debtor's bad debts so that bank bukopin does not need to carry out executions of material guarantees.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG Madina Madina; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor pinrang. Desain penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan dianalisis dengan teknik analisa desktriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang mengupayakan pendekatan restoratif. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yatiu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan kurang koordinasi. This study aims to determine the effectiveness of police investigations in reducing motor vehicle crime in the Pinrang Resort Police area and the factors in carrying out police investigations in handling motor vehicle theft cases in the Pinrang Resort Police area. The design of this research is normative-empirical research. Data was collected through interviews and documentation. Analysis of the data used is qualitative and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques and then presented descriptively. The results showed that the effectiveness of the investigation of the crime of motor vehicle theft at the Pinrang resort police sought a restorative approach. The results of the research. The implementation of police investigations into criminal cases of motor vehicle theft has not been effective in reducing the incidence of motor vehicle theft in the Pinrang area. This is proven by the percentage of completion of motorcycle theft crimes in the Pinrang area is still around an average of 38% for three years. And the factors that become obstacles in police investigations in handling cases of motor vehicle theft at Pinrang Resort are divided into two, namely Internal factors consisting of a lack of budget, and Lack of Human Resources at Pinrang Resort, while external factors consist of a lack of community support, factors of evidence and evidence, supporting facilities at the crime scene are inadequate and lack of coordination.
Co-Authors A. A. Rajab Abd Rahman Abdul Karim Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Adilane Sutriliawan S. Afriani, Afa Ade Afrizal, Afrzal Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Andi Abriana, Andi Andi Makkasau Andi Muhammad Arfah Pattenreng Andi Tira Andi Tira, Andi Andri Nofrianto Anrianto Luther Ramba Anti Nari Arifain, Muhammad Ashari Setiawan Asriadi Asriadi Asrudi, Asrudi Awaluddin Awaluddin Baso Madiong Basri Oner Basri, Muhammad Reskiawan Bello, Yoel Dwirandhi Heru Purnomo Erick Erick Erika Erika Fajrin, Firman Al Firdayanti, HSM Fitriani Fitriani Fulana, Feri Hamzah Hamzah Handar Subhandi Bakhtiar Harliyanti, Harliyanti Ikrar AR, Muhammad Iksan Ariyanto Ilyas, Andi Muhammad Irsal Jaya, Benedict Juliati Juliati Juliati, Juliati Junardi, Anto Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Karim, Rahmawati Laydida, Evelyn Meilinda Luthfiyah S, Rifqah M. Amil Shadiq M. Syahruddin H Madina Madina Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masse, Syukri Muh Nur Parawansyah Muhammad Rusli Muhammad Saleh Muhammad Syarif Musran, Andi Mustafa, Andi Sinar Melati Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Nur Faizah Abidin Nur Indah, Nur Nurlela Nurlela Nurwijayanti Octaviana, Putri Pamelleri, Andi Chakra Pattenreng, A. Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Purnomo, Dwirandhi Heru Rahma Indah, Nur Rahmat Hidayat Rajadi Marannu Ruslan Renggong Ruslan Renggong Rusli, Salsabilla Alya Saleh, Abd. Rahman Samsul Bahri Santing, Waspada Setiawan, Eko Bayu Siti Nurbaiti Siti Zubaedah siti zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sunardi Purwanda Sutoyo, Ahmad Suwandari, Mufitha Tampandaja, Alce Marchelina Umbara, I Tri Virgoria, A. Putri Andini Vira Wahyudin, Jalil Yulia A. Hasan Zulkifli Makkawaru