Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Padjadjaran Journal of International Law SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Hamid, Abd. Haris
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS KUASA DIREKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSEROAN Muhammad Syarif; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2614

Abstract

Indonesia sebagai negara maju telah rutin melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi berskala besar, kecil dan menengah dan telah berusaha memajukan taraf penghasilan kehidupan rakyatnya dalam segala aspek termasuk bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam pembangunan bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur berskala besar maka pelaku bisnis atau pelaksana pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah kasus Jasa Konstruksi dalam sebuah proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan melalui lelang/tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggran 2018. Dimana pada pekerjaan tersebut oleh pihak pelaksana pemenang lelang/tender oleh Direktur Utamanya menggunakan Surat Kuasa Direksi. Direktur Utama tersebut selaku pihak pemberi kuasa terhadap pihak lain selaku pihak penerima kuasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ayat 1. Bahwa Direktur Utama PT. Konstruksi Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat 5 UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil pekerjaannya. Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh dari Direktur Utama PT. Konstruksi Grop selaku pihak pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 ayat 2. Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT. Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai pihak pemberi Kuasa Direkturi. Indonesia as a developed country has routinely carried out infrastructure development, large, small and medium scale economic development and has tried to improve the income standard of its people in all aspects including for economic and business actors. In the development of the infrastructure sector, especially in large-scale infrastructure, business actors or implementers of development are basically carried out by Limited Liability Companies (PT) as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In this study, researchers raised a case of construction services in an infrastructure development project in South Sulawesi through an auction/tender for Government Procurement of Goods and Services (PBJP) for the 2018 fiscal year. Where the executor won the auction/tender by the Main Director using The Power of Attorney of the Board of Directors and the Main Director as the party giving the power of attorney to another party as the party receiving the power of attorney. The research method used in this research is normative juridical research. From the results of the research it was found that the power of attorney from the Board of Directors is legally recognized, because the letter is an Authentic Deed made by a Notary Officer as an Official representing the Government whose activities have been regulated by Article 15 of Law No. 2 of 2014 paragraph 1. That the Main Director of PT . Construction Group (not his real name) as the authorizing party remains fully responsible for the results of the work carried out by the authorized party as stated in Article 1 paragraph 5 UUPT, even though various clauses have been mentioned in the Directors' Power of Attorney which explains that the recipient of the power of attorney must be fully responsible for the documents and physical results of his work. Whereas the recipient of the power of attorney in running the company as a form of legal action on the reference to Article 103 UUPT does not make the Director's Power of Attorney as a form of release of full responsibility from the Main Director of PT. Construction Group as the authorizing party. The party receiving the power of attorney is not part of the company's organs as referred to in UUPT Article 1 paragraph 2. So that the person in charge of the power of attorney of PT. Construction Group is the Director of PT. Construction Group itself as the party giving the power of attorney.
ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR Anrianto Luther Ramba; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2615

Abstract

Penelitian ini bertujuan  menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan  menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukam melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kemudia Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan. This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakukkang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakukkang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR Erick Erick; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Dan langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the factors that lead to the crime of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. And analyze the steps for handling cases of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the causes of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, were due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. And the steps taken by the Police in tackling the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, in general, were taken two efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement/penalty of sanctions). Preventive countermeasures carried out are systematic, integrated, directed efforts to minimize the occurrence of crimes, especially car rental embezzlement crimes. In contrast, repressive efforts (enforcement/penalty) are efforts made in the form of action or punishment against perpetrators of car rental embezzlement crimes by the law applicable.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR Pamelleri, Andi Chakra; Hamid, Abdul Haris; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Faktor ketersinggungan dan sakit hati disusul dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah selain upaya hukum juga dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkelahian. This study aims to determine: 1) Factors that cause fights between groups in the city of Makassar, 2) How are the efforts to deal with cases of fights between groups in the city of Makassar. The research method used is a qualitative descriptive research method, using primary and secondary data sources The results of this study indicate that: 1) The factors that cause fights between groups in Makassar City are the offence and hurt factor, followed by economic factors, educational factors, environmental factors, and revenge factors, 2) How to deal with cases of fights between groups in Makassar City is in addition to legal efforts also by reconciling the parties involved in fights.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI NEW MAKASSAR MALL Firdayanti, HSM; Hamid, Abd. Haris; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall. Penelitian ini dilaksanakan di New Makassar Mall dan PT. Melati Tunggal Inti Raya menggunakan tipe penelitian         Normatif-Empiris, pendekatan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Jual Beli antara para pihak di New Makassar Mall baik Konsumen Pertama maupun Konsumen Kedua adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios dengan bentuk Perjanjian Akta di Bawah Tangan, untuk PPJB Konsumen Kedua telah diregistrasi di buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan oleh Notaris. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Konsumen Pertama oleh Pelaku Usaha yang menjual kios tanpa sepengetahuan Konsumen Pertama kepada Konsumen Kedua, bahkan Konsumen Pertama tidak memiliki PPJB dari Pelaku Usaha, sehingga Konsumen Pertama dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum, meskipun telah ada Gentlement’s Aggreement antara Konsumen Pertama dan Pelaku Usaha terkait pembayaran dan penerbitan sertfikat. This research aims to find out the form of buying and selling agreements between the parties at the New Makassar Mall and to know the legal protection of consumers in the agreement to buy and sell kiosks at the New Makassar Mall. This research was conducted at the New Makassar Mall and PT. Melati Tunggal Inti Raya uses Normative-Empirical research type, the approach is done by studying the law in fact-based reality through interviews and documentation.The results showed that the form of Sale and Purchase Agreement between the parties at the New Makassar Mall both First consumer and Second Consumer is a Binding Agreement on Buying and Selling (PPJB) Kiosk with the form of Deed Agreement under the Hand, for PPJB Second Consumer has been registered in a special book called Letter Registration Book under the Hand by Notary Public.The absence of legal protection against the First Consumer by businesses that sell kiosks without the knowledge of the First Consumer to the Second Consumer, even the First Consumer does not have PPJB from the Business, so the First Consumer is harmed and has no legal certainty, although there has been Gentlement's Aggreement between First Consumers and Businesses related to payment and issuance of certificates.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DI KOTA MAKASSAR Setiawan, Eko Bayu; Hamid, Abdul Haris; kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen di kota Makassar dan kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap konsumen barang. Penelitian ini dilakukan di Perusahan jasa Pengiriman PT. Cahaya Ujung Kota Makassar, dengan menggunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, dengan menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah tersebut. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Menurut penulis PT. Cahaya Ujung belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang telah dikirm melalui perusahaan tersebut. Yang dimana Pasal 4 UUPK dan Pasal 5 UUPK menjelaskan hak dan kewajiban Konsumen, Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan yaitu PT. Cahaya Ujung dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Untuk menghindari kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, maka konsumen diwajibkan untuk, Membaca atau mengikuti petunjuk atau syarat- syarat yang ada didalam kertas resi., Beritikad baik dalam melakukan atau menggunakan jasa ekspedisi, Membayar sesuai dengan biaya pengiriman, Mengikuti prosedur pemberian ganti rugi oleh pihak perusahaan. 2) kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang  yang rusak atau hilang tidak dapat di gantikan secara langsung, dikarenakan terkendala biaya apa bila barang tersebut termasuk barang mahal. Tetapi perusahaan akan memberikan kepastian kepada konsumen agar secepatnya akan dilakukan penggantian barang yang rusak ataupun hilang, dengan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. PT. Cahaya Ujung untuk menjalankan kegiatannya dengan benar sesuai Hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberikan kepercayaan yang tinggi kepada konsumen pengguna jasa pengiriman barang, dengan cara memberlakukan aturan sistem asuransi otomatis dan menambahkan biaya tambahan untuk memberikan keamanan barang tersebut This study aims to find out: 1) How is the implementation of the responsibilities of PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company for consumers in the city of Makassar, 2) What are the obstacles experienced by PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company in carrying out responsibilities towards consumers of goods This research was conducted at the shipping service company PT. Cahaya Ujung Makassar City, using a data analysis system, namely qualitative and descriptive analysis, by aligning and describing the real situation regarding the problem. The research results show that: 1) According to the author, PT. Cahaya Ujung is not fully responsible for damage to goods that have been sent through the company. Where Article 4 UUPK and Article 5 UUPK explain the rights and obligations of consumers, but these provisions do not apply if the company, namely PT. Cahaya Ujung can prove that the error is a consumer fault. To avoid harm to one of the parties to the agreement, the consumer is required to, Read or follow the instructions or conditions contained in the receipt paper., Have good faith in carrying out or using expedition services, Pay according to shipping costs, Follow the procedure for providing compensation by the company. 2) the constraints experienced by PT. Cahaya Ujung as a shipping service company for goods that are damaged or lost cannot be replaced directly, due to constraints on costs if the goods are expensive items. But the company will provide certainty to consumers so that goods that are damaged or lost will be replaced as soon as possible, with an agreement between the business actor and the consumer. PT. Cahaya Ujung to carry out its activities properly in accordance with applicable laws in order to improve quality and quantity to provide high trust to consumers who use goods delivery services, by imposing automatic insurance system rules and adding additional costs to provide security for these goods
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO Indah, Nur; Hamid, Abdul Haris; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2291

Abstract

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code
ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR Octaviana, Putri; Hasan, Yulia A.; Hamid, Abd . Haris
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak United Nations High Committee Refuges (UNHCR), Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kota Makassar, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pengungsi Internasional di kota Makassar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Selanjutnya, kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi yang tidak jelas, susahnya mendapatkan penempatan di negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi This research aims to find out:  The regulation of international refugees in Makassar City, and The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting materials and conducting interviews with the United Nations High Committee Refuges (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of Makassar city, and international refugees in the city of Makassar. The results of the research show:  This regulation explains all aspects related to handling international refugees in Indonesia, including handling international refugees in the city of Makassar. Furthermore, the obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include unclear refugee status and data, difficulty in obtaining placement in third countries for refugees, social problems, budgets, and lack of coordination between agencies
ASPEK HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA Mustafa, Andi Sinar Melati; Hamid, Abd. Haris; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4068

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial dan proses rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika di Kota Makassar. Penelitian melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar BNN Provinsi Sulsel, LPAIC (Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas) dan Psikolog. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku- buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skirpsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial agar pelaku dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali di masyarakat. Menjatuhkan pidana kepada pelaku dan perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Proses Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk new entry data yaitu; jika klien tersebut masih dalam kondisi positif urinnya mengandung narkoba, maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa detoksifikasi. Tetapi apabila sudah negatif, maka sudah bisa bergabung dalam program. Rehabilitasi dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan formula 3 bulan Rawat Inap Penuh. Proses awal yang dilakukan yaitu assesment dengan Langkah-langkah Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah, Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah, Pemecahan Masalah, Resosialisasi, Terminasi, Bimbingan Lanjut This research aims to determine the legal considerations for social rehabilitation and the social rehabilitation process for narcotics addicts in Makassar City for narcotics addicts. This type of research uses Normative-Empirical, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, BNN, South Sulawesi Province, LPAIC (Institute for Caring for Smart Indonesian Children) and Psikolog. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation, decisions and journals related to the content of this thesis. The results of this research show that: Legal Considerations For social rehabilitation so that perpetrators can carry out their social functions back in society. crimes for abusing narcotics: Sentencing the perpetrator and treatment at the Smart Indonesian Child Care Institute (LPAIC) for 1 (one) year. The process of Social Rehabilitation at the very beginning is new data entry. If the client is still in positive condition his urine contains drugs, then the client must first undergo a detoxification period. But if it is negative, then you can join the program. Rehabilitation is carried out for 6 (six) months with a formula of 3 months full hospitalization. The initial process carried out is an assessment with Initial Approach Steps, Disclosure and Understanding of Problems, Preparation of Problem Solving Plans, Problem Solving, Resocialization, Termination, Further Guidance
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 777/Pid.Sus/2022/PN Mks Afriani, Afa Ade; Hamid, Abd. Haris; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah tipe penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis memperoleh bahan melalui telaah putusan dan Peraturan Perundang- undangan yang ada selain itu penulis juga memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden di lokasi penelitian dan terdapat beberapa sumber tertentu sebagai penunjang seperti beberapa literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua macam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP dan beberapa pertimbangan non-yuridis. Selain itu, nilai keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks belum tercermin karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatan terpidana yang tidak bertanggung jawab This research aims to find out how the judge considered the legal considerations in handing down the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks and whether the crime handed down to the defendant reflected a sense of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks . The type of research used by the author in this research is normative-empirical research. In this writing, the author uses qualitative research methods. The author obtained material through conclusions and existing laws and regulations. Apart from that, the author also obtained data directly by conducting interviews with several respondents at the research location and there were certain sources as support such as several reading literature related to this research. The research results show that there are two kinds of legal considerations for judges in imposing sentences, namely juridical considerations in the form of fulfilling the elements of a criminal act in Article 55 of Law no. 22 of 2001 Jo. Article 55 of the Criminal Code and several non-juridical considerations. Apart from that, the value of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks has not been reflected because the public feels that they have been greatly disadvantaged by the irresponsible actions of the convict
Co-Authors A. A. Rajab Abd Rahman Abdul Karim Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Adilane Sutriliawan S. Afriani, Afa Ade Afrizal, Afrzal Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Andi Abriana, Andi Andi Makkasau Andi Muhammad Arfah Pattenreng Andi Tira Andi Tira, Andi Andri Nofrianto Anrianto Luther Ramba Anti Nari Arifain, Muhammad Ashari Setiawan Asriadi Asriadi Asrudi, Asrudi Awaluddin Awaluddin Baso Madiong Basri Oner Basri, Muhammad Reskiawan Bello, Yoel Dwirandhi Heru Purnomo Erick Erick Erika Erika Fajrin, Firman Al Firdayanti, HSM Fitriani Fitriani Fulana, Feri Hamzah Hamzah Handar Subhandi Bakhtiar Harliyanti, Harliyanti Ikrar AR, Muhammad Iksan Ariyanto Ilyas, Andi Muhammad Irsal Jaya, Benedict Juliati Juliati Juliati, Juliati Junardi, Anto Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Karim, Rahmawati Laydida, Evelyn Meilinda Luthfiyah S, Rifqah M. Amil Shadiq M. Syahruddin H Madina Madina Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masse, Syukri Muh Nur Parawansyah Muhammad Rusli Muhammad Saleh Muhammad Syarif Musran, Andi Mustafa, Andi Sinar Melati Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Nur Faizah Abidin Nur Indah, Nur Nurlela Nurlela Nurwijayanti Octaviana, Putri Pamelleri, Andi Chakra Pattenreng, A. Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Purnomo, Dwirandhi Heru Rahma Indah, Nur Rahmat Hidayat Rajadi Marannu Ruslan Renggong Ruslan Renggong Rusli, Salsabilla Alya Saleh, Abd. Rahman Samsul Bahri Santing, Waspada Setiawan, Eko Bayu Siti Nurbaiti siti zubaedah Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sunardi Purwanda Sutoyo, Ahmad Suwandari, Mufitha Tampandaja, Alce Marchelina Umbara, I Tri Virgoria, A. Putri Andini Vira Wahyudin, Jalil Yulia A. Hasan Zulkifli Makkawaru