This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Humano: Research Journal Jurnal Administrasi Negara Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Sosio Sains Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Jurnal Magister Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Pakem : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Administrasi Karya Dharma PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Jurnal Relasi Publik JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat EMAS: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Journal OF Poltica Governo Holistik Analisis Nexus Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Jurnal SUTASOMA Community Services: Sustainability Development Journal of Social Sciences and Cultural Study Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Perkembangan Kajian Sosial Tamalanrea: Journal of Government and Development Summa : Journal of Accounting and Tax EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan PENA BANGSA: BISNIS DAN TATA KELOLA PUBLIK ADPTIF Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting Socious Journal Journal of Poltica Governo Jurnal Regional Planning (Edisi Elektronik)
Claim Missing Document
Check
Articles

Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah Sakir, Ahmad Rosandi
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.291

Abstract

Salah satu kewajiban pemerintah yakni melakukan penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat rakyat. Dalam pembukaan undag-undang dasar 1945 disebut bahwa ‘’ Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia dan Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa’’ pernyataan ini menjadi cita-cita yang  bulat dan semangat bangsa yang dinyatakan dalam Sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan ‘’Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’’ dan yang landasan Strukturalnya terumuskan secara jelas dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3), oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan KUBE di kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok usaha sebanyak 40 orang dari 4 Kelompok Usaha Bersama. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, yakni mengambil sebagian dari seluruh populasi yang ada, yakni sebanyak 50 % atau 20 sampel penelitian. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, yakni menginterpretasikan data hasil penelitian terkait program KUBE ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KUBE ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial belum cukup baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut lebih banyak dikarenakan faktor aspek ekonomi belum menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan faktor sosial relatif lebih baik sekalipun hanya pada tingkat kurang. Oleh karena itu, proses pemberdayaan dalam aspek ekonomi masih perlu dapat perhatian yang serius.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility PT Pelindo IV (Persero) pada Alokasi Bantuan Pendidikan Sakir, Ahmad Rosandi; Arni, Arni
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i2.403

Abstract

Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini telah menjadi perilaku yang umum di Indonesia. Tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) semakin besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi dan  merupakan suatu lembaga internasional khusus dalam hal perumusan atau standar perumusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada alokasi bantuan pendidikan dasar Sembilan tahun kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode kualitatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan Visi dan Misi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Adapun konsep yang disarankan dari hasil penelitian ini adalah cara/pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua stakeholders yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan.
Optimization Of Local Tax Revenue: A Case Study Of Local Tax Revenue In The South Sulawesi Province Yusriah Amaliah; Ahmad Rosandi Sakir; Juwita Pratiwi Lukman
Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting Vol. 1 No. 1 (2023): Oikonomia-Desember
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/oikonomia.v1i1.102

Abstract

This research investigates the optimization of tax revenue in South Sulawesi Province, focusing primarily on Motor Vehicle Tax, Vehicle Transfer Fee Tax, Surface Water Tax, Motor Vehicle Fuel Tax, and Cigarette Excise Tax. The study emphasizes the vital role of taxes in supporting regional income for infrastructure development and public services. It employs a qualitative descriptive research method and is conducted at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. The adoption of technology is acknowledged as a key success factor in improving tax collection efficiency. Results indicate a positive impact of policies enhancing public compliance with tax payments. Economic challenges and the COVID-19 pandemic underscore the need for more effective communication and education strategies, along with strengthened collaboration. In conclusion, this research recommends a collaborative approach, intensive educational campaigns, and technology utilization to improve tax compliance, providing valuable guidance for policymakers in South Sulawesi Province to optimize revenue.
The Implementation of Good Governance through Regional Inspectorate Oversight in Bone Regency ahmad rosandi sakir
Journal of Politica Governo Vol. 1 No. 1 (2024): Politica Governo-February
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/bs761091

Abstract

This research aims to investigate the implementation of good governance through the supervisory role carried out by the Regional Inspectorate in Bone Regency. The primary focus of this study is to provide a description and explanation of how good governance can be realized through the supervisory function of the Regional Inspectorate in Bone Regency, with a specific emphasis on establishing a governance structure free from Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN). The research methodology used in this study is a qualitative descriptive approach. Through this method, the research seeks to identify factors influencing the implementation of good governance, including constraints and obstacles faced by the Regional Inspectorate. The results of the research indicate that the implementation of good governance in the Regional Inspectorate of Bone Regency is still not optimal. Several factors, such as limited human resources, a vast supervisory area, inadequate facilities, and a structure controlled by the regional head (Bupati Bone), impact the effectiveness of supervision. The study also highlights the importance of establishing a governance structure free from CCN as an integral part of the goal to improve governance. In conclusion, efforts to achieve good governance in Bone Regency through the Regional Inspectorate require attention to these factors. Improvements in human resources, infrastructure, and organizational structure can enhance the effectiveness of supervision and support the establishment of a clean and efficient governance structure
EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DRIVE THRU DI KOTA MAKASSAR Sakir, Ahmad Rosandi
EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan Vol. 3 No. 1 (2024): EVOKASI
Publisher : Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/evokasi.v3i1.1079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pelayanan publik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pelayanan PKB Drive Thru di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi Pelayanan Publik Pembayaran PKB Drive Thru di Kota Makassar. Partisipan penelitian ini berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi di SAMSAT Wilayah Kota Makassar dapat dianggap sudah baik. Komunikasi yang dilakukan oleh SAMSAT dalam menyampaikan informasi terkait pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ melalui layanan PKB Drive Thru dinilai efektif, dengan kejelasan informasi yang dipertanggungjawabkan melalui berbagai media seperti situs web instansi, koran, radio, dan media sosial.
Strategies For Handling Slum Areas In The City Of Ambon Sakir, Ahmad Rosandi
Socious Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Socious Journal-April
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/c217f912

Abstract

 The study is dedicated to comprehending the strategies employed for addressing slum areas in the city of Ambon, with the goal of contributing to urban development and enhancing the living conditions of its residents. Employing a qualitative descriptive research design, this research seeks to delve into the various strategies implemented to handle slum areas in Ambon. The qualitative approach enables an in-depth exploration of the multifaceted aspects involved in addressing and preventing slum settlements. In conclusion, the spatial planning and slum prevention initiatives in Ambon exemplify a comprehensive and adaptable approach to urban development. These initiatives underscore the city's dedication to sustainability, environmental conservation, and the active involvement of the community. While effectively addressing immediate challenges related to slum areas, these plans also serve as a groundwork for Ambon's future growth and resilience amid the ever-changing dynamics of urban development. The research findings provide valuable insights into the strategies employed by Ambon to create a more livable and sustainable urban environment, demonstrating a commitment to the well-being of its residents and the long-term prosperity of the city.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Ahmad Rosandi Sakir; Humairah Almahdali
Jurnal Regional Planning Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Regional Planning Vol 3 No 2 Agustus 2024
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/q34j9f65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada pengumpulan data. Teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa dan BPD memastikan kelancaran proses pembahasan dan pembuatan peraturan desa.Kedua, peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana sesuai harapan. BPD berhasil menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Keaktifan BPD dalam melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pemerintah desa menunjukkan kelancaran dalam proses tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan
EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI OHOI WEARLILIR KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA Julia Theresia Patty; Iriane Sosiawaty Ponto; Pieter Sammy Soselisa; Rugaya Alhamid; Stanislaus Kostka Ohoiwutun; Ivonny Yeany Rahanra; Ahmad Rosandi Sakir
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.40829

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Ohoi Wearlilir, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi di tingkat desa. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan lambatnya proses administrasi dan kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam penggunaan teknologi modern menjadi latar belakang kegiatan ini. Melalui metode sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi, program ini berfokus pada pengenalan sistem manajemen informasi dan aplikasi mobile untuk mempermudah akses layanan administrasi bagi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan, dengan adanya pengurangan waktu pengurusan dokumen dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi. Para aparatur desa yang dilatih menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menggunakan teknologi, yang berdampak positif pada interaksi dengan warga. Selain itu, evaluasi berkala yang dilakukan juga memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Di akhir program, diharapkan bahwa inovasi dan teknologi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan administrasi, tetapi juga menciptakan budaya pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa lain dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi dan inovasi
Dynamic-Networked Archipelagic Governance for Population Administration Services in the Tanimbar Islands: Study in Tanimbar Islands Julia Theresia Patty; Ahmad Rosandi Sakir
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v16i1.16995

Abstract

This study examines Dynamic-Networked Archipelagic Governance in population administration service delivery in the Tanimbar Islands, Indonesia. The study responds to the problem that population administration services in archipelagic regions are shaped not only by administrative procedures, but also by distance, sea transportation, weather uncertainty, limited connectivity, and the everyday mobility of island communities. A convergent mixed-methods design was employed by combining survey data from 220 service users with semi-structured interviews involving 12 informants. Quantitative data were analyzed using validity and reliability tests, descriptive statistics, correlation analysis, classical assumption tests, and multiple linear regression, while qualitative data were analyzed thematically. The findings show that Dynamic Governance Capability and Networked Governance are positively and significantly associated with Population Administration Service Effectiveness. The regression model explains 95.0% of the variation in service effectiveness; however, this result is interpreted cautiously because the two independent variables show a very high correlation and indicate multicollinearity. Rather than treating the variables as fully separate predictors, this study argues that adaptive government capability and local governance networks operate as interconnected mechanisms in island-based public service delivery. The conceptual contribution of this study lies in proposing Dynamic-Networked Archipelagic Governance as a framework for understanding how public services become more accessible, timely, reliable, and territorially responsive in geographically fragmented regions.
EVALUATION OF UMRAH SERVICE POLICY AT THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF MALUKU PROVINCE Mohamad Arsad Rahawarin; Ahmad Rosandi Sakir
Holistik Analisis Nexus Vol. 3 No. 6 (2026): Juni 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/han1543

Abstract

This study evaluates the umrah service policy implemented by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Maluku Province. The research was motivated by the need to ensure that umrah services provide protection, convenience, administrative certainty, and equitable access for prospective pilgrims in an archipelagic province. A qualitative descriptive approach was used. Data were collected through observation, document review, and in-depth interviews with officials and employees involved in umrah service management at the Regional Office during August-October 2023. The analysis applies six public-policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings show that the policy has generally met the six criteria. Effectiveness is reflected in administrative preparation, document control, security, and comfort before departure, during the stay in Saudi Arabia, and during return. Efficiency is shown through the use of available resources, a service process of approximately three to ten days, and continuous monitoring of travel providers. Adequacy is reflected in supervision of facilities, accommodation, safety standards, information, and complaint mechanisms. Equity is pursued through equal access, affordable costs, gender sensitivity, and protection of pilgrims. Responsiveness appears in rapid responses to complaints, emergency coordination, and service improvement based on feedback. Appropriateness is demonstrated through compliance with Islamic values, business ethics, regulations, and Saudi Arabian procedures. The study implies that digital registration, transparent quota management, cost audits, emergency response teams, and certified service personnel are needed to strengthen umrah service governance.