Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.861
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research VISA: Journal of Vision and Ideas SASI Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Madania: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal Indovisi
Ananda, Faisar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn) Dalimunthe, Fikri Al Muhaddits; Ananda, Faisar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9321

Abstract

Diatur dalam fikih bahwa jika terjadi perceraian maka yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah ibu si anak. Jika ada persyaratan hadanah yang dilanggar ibunya, maka pengasuhan beralih kepada ibunya ibu si anak (nenek). Namun, Putusan Pengadilan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan hadanah ada pada ayah si anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hadanah menurut fikih dan peraturan perundang-undangan, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim ditinjau dari maqashid syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, pengasuhan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Namun meskipun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu hak hadanah ibu dapat gugur apabila tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Selanjutnya, keputusan hakim yang menetapkan ayah sebagai seseorang yang berhak dalam mengasuh anak karena kelalain ibu dalam mengurus anak sudah sesuai dengan maqashid syariah yaitu berkaitan erat dengan konsep dharuriyyat dalam unsur (hifzh al-nafs), yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak. Juga berada pada konsep dharuriyyat aspek menjaga akal (hifzh al-‘aql). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua karena dengan akal lah seseorang akan memiliki potensi untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau yang rendah dalam kehidupan. Untuk yang terakhir jika dilihat dari prinsip maqashid syariah dalam prinsip hifzh al-nasab maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Oleh sebab itu hadanah dijatuhkan kepada ayah kandung si anak dan bukan pada kerabat ibunya karena di dalam kewarisan harus mempunyai kejelasan nasab, agar tidak dikhawatirkan pemutusan nasab dari orang tua yang bercerai.
Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tanjung Anom Pancur Batu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Ramadayadi, Ramadayadi; Ananda, Faisar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9322

Abstract

Hal ini berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian perkawinan, yang menggambarkannya sebagai akad mitsaqan ghalizhan yang sangat ampuh untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya, artinya ibadah. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah. Untuk mewujudkan keluarga yang tenteram, agama dan negara juga menetapkan hukum-hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan umur calon suami istri sampai mereka dapat dianggap dewasa dan berkembang. Meskipun demikian, ada beberapa contoh pernikahan remaja di Indonesia. Penulis ingin menyelidiki bagaimana undang-undang negara dan agama melarang pernikahan muda sehubungan dengan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dan teknik penelitian kualitatif. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa batasan usia untuk menikah secara eksklusif diatur oleh undang-undang perkawinan negara, bukan peraturan hukum Islam berdasarkan analisis menyeluruh terhadap fakta dan data yang dikumpulkan selama penelitian. Penulis pun sampai pada kesimpulan bahwa alasan masing-masing calon suami istri menikah muda sangat berbeda-beda. Keinginan untuk menjunjung tinggi keimanan, kehormatan, serta mencari kesenangan dan kekayaan dalam hidup merupakan beberapa unsur dan tujuan. serupa dengan perkawinan suami-istri di bawah umur di lingkungan Pancur Batu Desa Tanjung Anom. Karena calon pasangannya adalah orang yang religius dan bermoral, mereka mengambil keputusan untuk menikah dini dan berharap kehidupan pernikahan mereka akan mewujudkan impian merekaKata.
KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL Sinulingga, Achmad Yazid; Ananda, Faisar
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.31364

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia, bagaimana kontribusi Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi hukum Keluarga Islam dalam perkembangan Hukum Nasional di Indonesia berupa Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan dan lain sebagainya.
SEJARAH DAN URGENSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM TRANSFORMASI SISTEM HUKUM NASIONAL Sinulingga, Ahmad Yasir; Ananda, Faisar
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36858

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia, dan bagaimana urgensi pentingnya tranfomasi hukum keluarga Islam terhadap hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan (library resecarh). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terhubung dengan pembahasan sejarah hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum islam itu sendiri sudah ada dari zaman kerajaan dan berjalan di tengah masyarakat Indonesia termasuk hukum keluarga Islam itu sendiri. Hukum keluarga Islam di Indonesia memilki sejarah yang panjang baik sebelum masa penjajahan, masa kemerdekaan dan hingga saat ini. Transformasi hukum keluarga Islam kedalam hukum nasional itu sangat penting, agar status hukumnya jelas dan dapat dilasksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
Islamic spiritual entrepreneurship-based management and its influence on madrasah management sustainability Sadri, Muhammad; Ananda, Faisar; Siregar, Saparuddin
Jurnal Indovisi Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Indovisi
Publisher : Indonesian Indovisi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32698/19071708

Abstract

Madrasahs in Langkat Regency continue to face various institutional management challenges that affect their effectiveness and sustainability. The main problems lie in weak managerial functions and the suboptimal integration of spiritual values into madrasah management practices. This study aims to analyze the influence of Islamic Spiritual Entrepreneurship based management on madrasah governance. The research focuses on examining the contributions of Islamic values, the concept of work as worship, orientation toward the blessings of Allah SWT, honest behavior, and gratitude behavior to madrasah management. The study involved 300 madrasah administrators in Langkat Regency, including principals, teachers, and administrative staff. Data were collected through closed-ended questionnaires and limited interviews and were subsequently analyzed using structural modeling to examine the relationships among variables simultaneously. The findings indicate that honest behavior, the concept of work as worship, and orientation toward the blessings of Allah SWT have a positive and significant effect on madrasah management, whereas normative Islamic values and gratitude behavior do not show a significant influence. These results imply the importance of strengthening operational spiritual values that are internalized in managerial practices to support the sustainability of madrasah management.
Child Protection from Parents Addicted to Narcotics: An Islamic Law Perspective and the Implementation of National Law in Langkat Regency Azhar, Azhar; Ananda, Faisar; Nasution, Zulkarnain
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.9066

Abstract

This study examines child protection in families affected by parental narcotics addiction from the perspective of Islamic law and its implementation in Langkat Regency, Indonesia. Using a normative-empirical legal approach, the research combines analysis of statutory regulations, classical Islamic jurisprudence, and the Compilation of Islamic Law with field data obtained through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Islamic law regards children as a divine trust (amanah) whose protection aligns with the maqâṣid al-syarîʿah, particularly the preservation of life, intellect, and lineage. Parents addicted to narcotics violate both moral and legal obligations, endangering their children’s welfare. Indonesian legislation—particularly Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 35 of 2009 on Narcotics—reflects similar principles, yet implementation in Langkat remains weak due to limited institutional capacity, poor coordination, and social stigma. Consequently, many children experience neglect and insufficient state protection. However, religious leaders and community organizations play a positive role in supporting affected families through preventive and rehabilitative programs. The study concludes that effective child protection requires integrating theological imperatives with national legal frameworks and strengthening community-based implementation. This research contributes to the discourse on harmonizing Islamic jurisprudence and national law to protect vulnerable children within Indonesia’s social and legal context. Penelitian ini mengkaji perlindungan anak dalam keluarga yang terdampak kecanduan narkotika oleh orang tua, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan implementasinya di Kabupaten Langkat, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, serta Kompilasi Hukum Islam dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang anak sebagai amanah ilahi (amanah) yang wajib dilindungi sesuai dengan prinsip maqâṣid al-syarîʿah, khususnya pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan. Orang tua pecandu narkotika telah melanggar tanggung jawab moral dan hukum, sehingga mengancam kesejahteraan anak. Peraturan perundang-undangan Indonesia—terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika—mencerminkan prinsip serupa, namun implementasinya di Langkat masih lemah akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi yang kurang, dan stigma sosial. Akibatnya, banyak anak mengalami penelantaran dan minim perlindungan negara. Meskipun demikian, tokoh agama dan lembaga masyarakat memiliki peran positif dalam mendukung keluarga terdampak melalui program pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak yang efektif memerlukan integrasi antara imperatif teologis dan kerangka hukum nasional, serta penguatan implementasi berbasis komunitas. Kajian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam melindungi anak-anak rentan di konteks sosial-hukum Indonesia.
Konfigurasi Politik dan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi Nasional Muhibbussabry; Nurasiah, Nurasiah; Ananda, Faisar
JOM Vol 6 No 4 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences , December
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v6i4.8707

Abstract

This study analyzes the relationship between political configuration and law formation as a political product, as well as its implications for the development of Islamic law in Indonesia’s national legal system. Departing from the view that law is autonomous and neutral, this study proposes a political reading of law that positions Islamic law in a structural relationship with state power. Using a qualitative juridical-normative approach and political-legal analysis, this study examines how power structures, political orientations of the regime, and legislative dynamics influence the character and substance of institutionalized law. The findings show that changes in political configuration, whether democratic, authoritarian, or religiously ideological, correlate directly with the level of accommodation and restriction of Sharia norms in national law. The main contribution of this research lies in asserting that the institutionalization of Islamic law in Indonesia is not solely determined by religious normative legitimacy, but rather by political configurations that operate through legislative mechanisms and legal institutionalization. A normative comparison with the practices of other Muslim countries reveals a general pattern of political-legal relations in Islam, highlighting political-legal analysis as an essential theoretical framework for understanding the direction and future of Islamic law in Indonesia.
Co-Authors Al Faqih, Irwansyah Alqodry Bancin, M. Rizky Azhar Azhar Bancin, M. Rizky Alqodry Dalimunthe, Fikri Al Muhaddits Fuad, Phil Zainul Hutabarat, Syahputri Ibsah, Mirdiana Putri Imam Yazid Irwansyah Irwansyah Iwan Iwan Kumala, Wati Lubis, Risma Handayani Maysarah, Maysarah Muhammad Zikri Muhibbussabry Nurasiah Nurasiah Panjaitan, Fatimah Ramadayadi, Ramadayadi Ramadhan, Muhammad Khairi Rizky Ramadhan, Rizky Sadri, Muhammad Saparuddin Siregar Sari, Nazrina Julika Siahaan, Budi Tama Sinulingga, Achmad Yazid Sinulingga, Ahmad Yasir Siregar, Ali Muktar Siswahyudianto Suparmin, Sudirman Syifa Sirait, Lailatusy Taufiq Taufiq Turnip, Ibnu Radwan siddik Wisnu Wardana, Wisnu Zulham Zulham Zulkarnain Nasution