Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Satu Wilayah Provinsi Firdaus Akbar; Syahriati Fakhriah; M. Adi Saputra; Sarah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6132

This research is entitled "Implementation of PPAT Working Areas in Relation to Making Authentic PPAT Deeds in One Province". But in reality PPAT can only work in one district/city, referring to the old regulations. And the Decree of the Minister of Land Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency concerning the Appointment and Appointment of Work Areas as Land Deed Making Officials (PPAT) in 2017 is still in one district/city even though the Government Regulation has been in place in 2016. PPAT is a partner of BPN in terms of land registration, BPN only provides one district/city online tool. Henceforth, the Implementing Regulation as the implementation of the PPAT working area in relation to making an authentic PPAT deed in one province has not yet been established. The author obtained data directly by interviewing sources related to "Implementation of PPAT Work Areas in Relation to Making Authentic PPAT Deeds in One Province" and obtained data from literature studies in the form of literature, books, journals, laws and regulations. Scientific works and other reading sources. So with this, the discussion of the thesis focuses on the formulation of the problem. First, how the implementation of the PPAT work area is a province. Second, what is an obstacle in implementing the PPAT work area is one province

Development and Implementation of Hospital By Laws to Improve Service Quality at RSUD Rupit Rani, Febrina Hertika; Pettanase, Ismail; Syamsul, Syamsul; Ardha, Dea Justicia; Fakhriah, Syahriati
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.875

To create a standardised and compliant service, an Internal Regulation or Hospital by Laws is required, which becomes the operational basis for all medical personnel and hospital staff. This dedicaction is expected to strengthen governance, compliance, and service quality at RSUD Rupit in order to fulfil community expectations and standards set by the government optimally and sustainably. Using empirical research by combining qualitative, participatory, and analytical approaches, so that the review and revision of internal regulations of RSUD Rupit can be carried out systematically to produce better and more effective regulations. A review of the internal regulations (Hospital By Laws) at RSUD Rupit identified several aspects that need to be improved to enhance efficiency and quality of services. The proposed improvements include drafting and writing the content of the regulations. After the review, the team will revise and draft the regulations, and refine the draft based on input from the North Musi Rawas District Health Office, PERSI, and stakeholders. The final draft will be submitted to the hospital leadership and Board of Trustees for review and approval. After that, the regulation will be ratified by the regional head, giving legality and legitimacy to the Hospital By Laws

Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya Bagi Anak di Bawah Umur Febrina Hertika Rani; Ismail Pettanasse; Dea Justicia Ardha; Abdul Jafar; Sarah; Heni Marlina; Syahriati Fakhriah
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v2i1.632

The phenomenon of motorbike riding among minors is increasingly widespread both in cities and villages. Many teenagers under the age of 17 pass by on motorbikes every day. The reasons for riding a motorbike vary, they are influenced by internal and external factors of the rider. Internal factors that influence the child include self-motivation to be able to ride a motorbike, while external factors are influenced by friends who can generally ride motorbikes, the relatively far distance from home to school, and parents who have given permission to them to ride motorbikes. Various policies have been implemented to tackle the problem of underage motorbike riders. Several ways to overcome this problem include enforcing laws related to driving regulations, providing mobility and accessibility for all citizens in a safe and environmentally friendly manner, giving an appeal to parents to always guide and supervise their children in terms of driving restrictions and provide knowledge about traffic signs and the dangers of driving a vehicle on the road to children.

Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia Putra Hans, Stanislaus Wisnu; Fakhriah, Syahriati; Syamsul, Syamsul
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.9725

Pada era revolusi industri 4.0, smart contract muncul sebagai inovasi yang menawarkan cara baru dalam membuat dan melaksanakan perjanjian secara otomatis, efisien, dan transparan. Konsep smart contract, yang berbasis pada teknologi computer (blockchain), memungkinkan pelaksanaan perjanjian tanpa memerlukan campur tangan manusia, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keamanan. Namun, timbul pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan smart contract dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia menjadi isu yang penting untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait penerapan smart contract di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Dikarenakan sampai saat ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian, dan dikuatkan dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.

PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal; Fakhriah, Syahriati; Hasyim, Yonani; Raspita, Desni; Afaf, Afaf; Roni, Abdul; Anggita, Jeni; Aldhini, Chindy
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 1 (2024): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v3i1.2549

Violence that occurs in the household is more often experienced by women who here act as wives or children who are victims, while the perpetrators are dominated by men who act as husbands or children. Domestic violence can be caused by various factors, both internal and external within the household. Internal factors that can trigger domestic violence include the character of the perpetrator of violence who tends to be emotional, economic dependence, third parties in the household, economic conditions, and poor communication. Changes in mindsets in society, especially women, have now changed, this is proven by the increasing number of divorce lawsuits in court. This change in thinking seems to form a view that marriage is not a sacred thing so there is no need to fight for its integrity if differences are discovered. However, the problem of domestic violence can be resolved outside of court (non-litigation). This legal counseling activity on the legal resolution of domestic violence committed by husbands against wives outside the court in Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province is expected to provide understanding to the public about actions that constitute domestic violence and their negative effects. Apart from that, it is hoped that with this outreach, the public will understand that Domestic Violence (KDRT) can be resolved first through non-litigation or outside of court.

Development and Implementation of Hospital By Laws to Improve Service Quality at RSUD Rupit Rani, Febrina Hertika; Pettanase, Ismail; Syamsul, Syamsul; Ardha, Dea Justicia; Fakhriah, Syahriati
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.875

To create a standardised and compliant service, an Internal Regulation or Hospital by Laws is required, which becomes the operational basis for all medical personnel and hospital staff. This dedicaction is expected to strengthen governance, compliance, and service quality at RSUD Rupit in order to fulfil community expectations and standards set by the government optimally and sustainably. Using empirical research by combining qualitative, participatory, and analytical approaches, so that the review and revision of internal regulations of RSUD Rupit can be carried out systematically to produce better and more effective regulations. A review of the internal regulations (Hospital By Laws) at RSUD Rupit identified several aspects that need to be improved to enhance efficiency and quality of services. The proposed improvements include drafting and writing the content of the regulations. After the review, the team will revise and draft the regulations, and refine the draft based on input from the North Musi Rawas District Health Office, PERSI, and stakeholders. The final draft will be submitted to the hospital leadership and Board of Trustees for review and approval. After that, the regulation will be ratified by the regional head, giving legality and legitimacy to the Hospital By Laws

Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.

Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia Sarah Sarah; M Adi Saputra; Firdaus Akbar; Syahriati Fakhriah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12707

This study examines how legal pluralism shapes the determination of spousal maintenance and the protection of wives’ rights in Indonesia from a gender justice perspective. The coexistence of Islamic law, customary law, and state law often produces normative overlap and inconsistent judicial practices, which in turn weaken women’s economic protection, particularly after divorce. Existing studies tend to address these legal systems separately or adopt a purely descriptive approach, leaving a gap in integrative and evaluative analysis grounded in substantive justice. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and selected religious court decisions concerning post-divorce maintenance. The findings reveal that gender injustice persists through biased interpretations of husbands’ maintenance obligations, the influence of patriarchal customary norms that obscure individual responsibility, and disparities in judicial reasoning across regions. This study contributes originality by operationalizing maqashid al-sharia, particularly the principles of protection of life (hifz al-nafs) and protection of property (hifz al-mal), as an evaluative framework for assessing gender justice within a plural legal order. The study argues that integrating maqashid al-sharia with gender-sensitive legal interpretation is essential for reconstructing Indonesian family law toward greater legal certainty and substantive justice for wives. Penelitian ini mengkaji pengaruh pluralisme hukum terhadap penetapan nafkah dan perlindungan hak istri di Indonesia dari perspektif keadilan gender. Koeksistensi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara kerap melahirkan tumpang tindih norma serta ketidakkonsistenan praktik peradilan, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak ekonomi perempuan, khususnya pasca perceraian. Penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial atau deskriptif, sehingga belum mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut dalam kerangka evaluasi keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah putusan pengadilan agama terkait nafkah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam bias penafsiran kewajiban nafkah suami, dominasi norma adat yang patriarkal, serta perbedaan pertimbangan hakim antarwilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), sebagai kerangka evaluatif operasional untuk menilai keadilan gender dalam sistem hukum pluralistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi maqashid syariah dan perspektif keadilan gender dalam rekonstruksi hukum keluarga guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi istri.

Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir Sarah; Syahriati Fakhriah; Syamsul; M Adi Saputra; Firdaus Akbar
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/wwtwd329

The issue of land ownership without valid legal basis remains a critical problem in rural areas, including Limbang Jaya II Village, Ogan Ilir Regency. The low level of legal literacy among rural communities regarding land certification has led to a high potential for agrarian disputes, weak legal certainty, and limited utilization of land as a productive economic asset. This community service activity aims to enhance public awareness and legal understanding of the importance of legal land ownership as a means to achieve legal security and support local economic development. The methods employed include legal counseling, interactive discussions, dispute resolution simulations, and administrative assistance related to land certification. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of the types of land rights, land certification procedures, and the economic benefits of certified land. Moreover, this activity encourages active participation from both community members and village officials in establishing an orderly and sustainable land governance system. Therefore, legal counseling on land ownership rights has proven to be an effective preventive strategy against agrarian conflicts and a means of empowering rural communities based on legal certainty. Keywords: land ownership rights; legal certainty; rural community empowerment; legal counseling; land certification

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search