Garuda - Garba Rujukan Digital

Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.

PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal; Fakhriah, Syahriati; Hasyim, Yonani; Raspita, Desni; Afaf, Afaf; Roni, Abdul; Anggita, Jeni; Aldhini, Chindy
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 1 (2024): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v3i1.2549

Violence that occurs in the household is more often experienced by women who here act as wives or children who are victims, while the perpetrators are dominated by men who act as husbands or children. Domestic violence can be caused by various factors, both internal and external within the household. Internal factors that can trigger domestic violence include the character of the perpetrator of violence who tends to be emotional, economic dependence, third parties in the household, economic conditions, and poor communication. Changes in mindsets in society, especially women, have now changed, this is proven by the increasing number of divorce lawsuits in court. This change in thinking seems to form a view that marriage is not a sacred thing so there is no need to fight for its integrity if differences are discovered. However, the problem of domestic violence can be resolved outside of court (non-litigation). This legal counseling activity on the legal resolution of domestic violence committed by husbands against wives outside the court in Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province is expected to provide understanding to the public about actions that constitute domestic violence and their negative effects. Apart from that, it is hoped that with this outreach, the public will understand that Domestic Violence (KDRT) can be resolved first through non-litigation or outside of court.

Development and Implementation of Hospital By Laws to Improve Service Quality at RSUD Rupit Rani, Febrina Hertika; Pettanase, Ismail; Syamsul, Syamsul; Ardha, Dea Justicia; Fakhriah, Syahriati
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.875

To create a standardised and compliant service, an Internal Regulation or Hospital by Laws is required, which becomes the operational basis for all medical personnel and hospital staff. This dedicaction is expected to strengthen governance, compliance, and service quality at RSUD Rupit in order to fulfil community expectations and standards set by the government optimally and sustainably. Using empirical research by combining qualitative, participatory, and analytical approaches, so that the review and revision of internal regulations of RSUD Rupit can be carried out systematically to produce better and more effective regulations. A review of the internal regulations (Hospital By Laws) at RSUD Rupit identified several aspects that need to be improved to enhance efficiency and quality of services. The proposed improvements include drafting and writing the content of the regulations. After the review, the team will revise and draft the regulations, and refine the draft based on input from the North Musi Rawas District Health Office, PERSI, and stakeholders. The final draft will be submitted to the hospital leadership and Board of Trustees for review and approval. After that, the regulation will be ratified by the regional head, giving legality and legitimacy to the Hospital By Laws

Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.

Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia Sarah Sarah; M Adi Saputra; Firdaus Akbar; Syahriati Fakhriah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12707

This study examines how legal pluralism shapes the determination of spousal maintenance and the protection of wives’ rights in Indonesia from a gender justice perspective. The coexistence of Islamic law, customary law, and state law often produces normative overlap and inconsistent judicial practices, which in turn weaken women’s economic protection, particularly after divorce. Existing studies tend to address these legal systems separately or adopt a purely descriptive approach, leaving a gap in integrative and evaluative analysis grounded in substantive justice. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and selected religious court decisions concerning post-divorce maintenance. The findings reveal that gender injustice persists through biased interpretations of husbands’ maintenance obligations, the influence of patriarchal customary norms that obscure individual responsibility, and disparities in judicial reasoning across regions. This study contributes originality by operationalizing maqashid al-sharia, particularly the principles of protection of life (hifz al-nafs) and protection of property (hifz al-mal), as an evaluative framework for assessing gender justice within a plural legal order. The study argues that integrating maqashid al-sharia with gender-sensitive legal interpretation is essential for reconstructing Indonesian family law toward greater legal certainty and substantive justice for wives. Penelitian ini mengkaji pengaruh pluralisme hukum terhadap penetapan nafkah dan perlindungan hak istri di Indonesia dari perspektif keadilan gender. Koeksistensi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara kerap melahirkan tumpang tindih norma serta ketidakkonsistenan praktik peradilan, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak ekonomi perempuan, khususnya pasca perceraian. Penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial atau deskriptif, sehingga belum mengintegrasikan ketiga sistem hukum tersebut dalam kerangka evaluasi keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah putusan pengadilan agama terkait nafkah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam bias penafsiran kewajiban nafkah suami, dominasi norma adat yang patriarkal, serta perbedaan pertimbangan hakim antarwilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), sebagai kerangka evaluatif operasional untuk menilai keadilan gender dalam sistem hukum pluralistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi maqashid syariah dan perspektif keadilan gender dalam rekonstruksi hukum keluarga guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi istri.

PELATIHAN KOMPETENSI INTERPRETER DAN TERJEMAHAN BILINGUAL BERBASIS AUDIOVISUAL UNTUK MENDUKUNG PENEGAKAN KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA Margaret Stevani; Syahriati Fakhriah; Happy Kusuma Wardani
BHAKTI: JURNAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 01 (2025): Juni
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/bjppm.v4i01.6873

This community service analyzed the relationship between legal interpretation and translation in cases of illegal fishing in Indonesia and its impact on law enforcement. Legal translation errors hindered international cooperation and the implementation of maritime policies. Using a qualitative approach and the PACTE (Process of Acquisition of Translation Competence and Evaluation) model, the activity involved undergraduate law students from Universitas Deli Sumatera in audiovisual tasks to translate and interpret courtroom clips related to illegal fishing. The analysis revealed key challenges in translating technical terms, pragmatics, and socio-cultural relevance. The study highlighted the importance of idiomatic translation and the Skopos approach to maintain legal accuracy. Interactive courtroom simulations were suggested to enhance legal practice understanding and support Indonesia's maritime policy effectiveness.

Analisis Yuridis Keabsahan Smart Contract Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia Stanislaus Wisnu Putra Hans; Syahriati Fakhriah; Syamsul Syamsul
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.9725

Pada era revolusi industri 4.0, smart contract muncul sebagai inovasi yang menawarkan cara baru dalam membuat dan melaksanakan perjanjian secara otomatis, efisien, dan transparan. Konsep smart contract, yang berbasis pada teknologi computer (blockchain), memungkinkan pelaksanaan perjanjian tanpa memerlukan campur tangan manusia, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keamanan. Namun, timbul pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan smart contract dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia menjadi isu yang penting untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait penerapan smart contract di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat kecakapan berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan di perjanjian Smart Contract. Dikarenakan sampai saat ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian, dan dikuatkan dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Bentuk pertanggungjawaban bila para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peran Digitalisasi Pemasaran UMKM Toko Penampungan Kerajinan Besi dalam Rantai Distribusi Desa Tanjung Pinang 1: Penelitian Syahriati Fakhriah; Jenni Mareza; Arif Yugistian; Fikri Azhari; Dira Priska
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5486

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)omerupakan sektor yang menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di Desa Tanjung Pinang 1, salah satu UMKM yang berkembang adalah usaha kerajinan besi yang memproduksi peralatan pertanian, perlengkapan perkebunan, serta kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, keterbatasan dalam akses pemasaran masih menjadi tantangan utama bagi para pengrajin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi pemasaran pada UMKM Toko Penampungan Kerajinan Besi Hadi dalam mendukung rantai distribusi produk kerajinan besi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanostudi kasus, sementara pengumpulan data dilakukanjmelalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dan marketplace sebagai sarana pemasaran digital mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkuat posisi toko penampungan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, digitalisasi pemasaran menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat UMKM berbasis rantai distribusi di tingkat desa.

UPAYA RENVOI TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS Syamsul; Syahriati Fakhriah; Dela Rahma Zahra
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4753

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Kesalahan pengetikan dalam akta Notaris dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi sengketa antara pihak-pihak terkait dan kerugian finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara dengan praktisi notariat serta observasi lapangan di beberapa kantor Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah penting dalam proses renvoi, yaitu: (1) identifikasi jenis kesalahan (substansial atau non-substansial), (2) pembetulan dilakukan di hadapan para pihak terkait untuk memastikan transparansi, dan (3) pencatatan perubahan dalam berita acara pembetulan disertai tanggal dan nomor aktanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak praktisi belum sepenuhnya memahami tata cara pelaksanaan renvoi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga berpotensi menimbulkan masalah lebih lanjut. Lebih jauh lagi, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengubah status legalitas dokumen menjadi tidak sah secara hukum jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prosedur renvoi sangat penting bagi Notaris untuk meningkatkan keakuratan dokumen dan meminimalisir risiko hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum di bidang kenotariatan serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya keakuratan minuta akta sebagai bagian dari praktik hukum yang baik. Kata Kunci: Renvoi, Kesalahan Pengetikan, Akta Notaris, Prosedur Hukum, Kenotariatan This research aims to analyze the mechanisms and procedures for renvoi (correction) of typographical errors in notarial deeds created by notaries. Typographical errors in notarial acts can lead to serious legal consequences, including potential disputes between involved parties and financial losses. The research employs a normative legal approach supported by empirical data gathered through interviews with notarial practitioners and field observations at several notary offices. The findings indicate that there are several critical steps in the renvoi process: (1) identifying the type of error (substantial or non-substantial), (2) making corrections in the presence of relevant parties to ensure transparency, and (3) documenting changes in a correction report accompanied by date and deed number. The study also reveals that many practitioners do not fully understand how to implement renvoi procedures according to Law No. 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which may lead to further complications. Furthermore, analysis shows that non-compliance with these procedures can render documents legally invalid if not addressed correctly. Therefore, a deep understanding of renvoi procedures is crucial for notaries to enhance document accuracy and minimize legal risks. Consequently, this research is expected to make significant contributions toward developing legal theory in the field of notarization as well as expanding public understanding of the importance of accurate minute deeds as part of sound legal practice. Keywords: Renvoi, Typographical Errors, Notarial Deeds, Legal Procedures, Notarial Law

The Effect of Income Tax Policy on Foreign Direct Investment: Panel Data Analysis in Developing Countries Loso Judijanto; Syahriati Fakhriah; Xie Guilin; Nurjanna Ladjin; Ahmad Rizani
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.858

Background. Research Background Foreign direct investment (FDI) is an important component in accelerating the economic growth of developing countries. As competitive tax rates can be an important factor in foreign investors' investment location selection, income tax policy has been the focus of attention in an effort to attract FDI. However, the real impact of these tax policies on foreign direct investment flows in developing countries is still in doubt. Purpose. This study aims to understand whether a reduction or increase in income tax rates has a significant impact on the amount and flow of foreign direct investment in developing countries, using panel data analysis. This research is expected to enhance the understanding of the role of tax policy in attracting FDI and its implications for the economic growth of developing countries. Method. This study aims to understand whether a reduction or increase in income tax rates has a significant impact on the amount and flow of foreign direct investment in developing countries, using panel data analysis. This research is expected to enhance the understanding of the role of tax policy in attracting FDI and its implications for the economic growth of developing countries. Results. The analysis shows that developing countries' income tax policies and foreign direct investment are closely linked. The main results show that a reduction in income tax rates tends to increase foreign investment inflows, while an increase in rates can have the opposite effect. In addition, the interaction between tax policy and other economic components, such as political stability and infrastructure, also affects the impact of tax policy on FDI. Conclusion. This study shows that income tax policy plays an important role in determining the level of foreign direct investment in developing countries. Developing countries can increase foreign investment flows by lowering income tax rates. However, to create an effective policy, it is also necessary to consider other aspects such as political stability, regulation, and infrastructure.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search