Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of International Multidisciplinary Research Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Ngejha Bhakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Rechtsnormen: Journal of Law
Syahriati Fakhriah
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
The Influence of Blockchain Technology on Civil Law Enforcement in the Digital Era Febri Wiratama; Syahriati Fakhriah; Silvester Magnus Loogman Palit; I Putu Gede Abdi Sudiatmika; Rona Tanjung
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.1410

Abstract

Background: Blockchain technology has emerged as a revolutionary tool with the potential to transform various sectors, including civil law enforcement. Its decentralized, transparent, and immutable nature offers new possibilities for enhancing legal processes, ensuring data integrity, and reducing fraud. Objective: This study aims to evaluate the influence of blockchain technology on civil law enforcement. The research focuses on understanding how blockchain can enhance legal processes, improve data security, and foster transparency within the civil law system. Methods: A mixed-methods approach was employed, combining quantitative surveys and qualitative interviews. Quantitative data were collected from 200 legal professionals and law enforcement officers, measuring their perceptions of blockchain's impact on various legal processes. Qualitative interviews with 30 key stakeholders provided deeper insights into blockchain's practical applications and challenges in civil law enforcement.. Results: Findings indicate that blockchain technology can significantly enhance data security, transparency, and efficiency in civil law enforcement. Best practices identified include the use of smart contracts for automated enforcement and blockchain for secure evidence management. Challenges such as technical complexity, cost, and legal interoperability were also highlighted. Conclusion: Blockchain technology holds significant promise for improving civil law enforcement by enhancing transparency, security, and efficiency. Implementing best practices can optimize these benefits, although challenges remain.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah: Legal Protection for Shareholders in Sharia Companies Sumirahayu Sulaiman; Nadzif Ali Asyari; Syahriati Fakhriah; Neneng Puspitasari; Muhammad Syahrial Fitri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7086

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan aspek krusial dalam setiap perusahaan, termasuk yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sebagai pihak yang berinvestasi, pemegang saham memiliki hak-hak yang harus dilindungi baik secara hukum maupun sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan ini mencakup tidak hanya hak ekonomi, seperti pembagian laba, tetapi juga hak moral dan etis yang sejalan dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan yang berlandaskan syariah, melalui regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan penerapan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perusahaan tersebut.
PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Febrina Hertika Rani; Sarah; Dea Justicia Ardha; Ismail Pettanase; Syahriati Fakhriah; Syamsul
Ngejha Vol. 5 No. 2 (2026): Ngejha
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/nja.v5i2.2373

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.
Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir Sarah; Syahriati Fakhriah; Syamsul; M Adi Saputra; Firdaus Akbar
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/wwtwd329

Abstract

Permasalahan kepemilikan tanah tanpa alas hak yang sah masih menjadi isu krusial di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai sertifikat tanah berdampak pada tingginya potensi sengketa agraria, lemahnya kepastian hukum, serta terbatasnya pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat desa mengenai pentingnya alas hak atas tanah dalam rangka mewujudkan keamanan hukum dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyelesaian sengketa, serta pendampingan administratif terkait sertifikasi tanah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai jenisjenis hak atas tanah, prosedur sertifikasi, serta manfaat ekonomi tanah bersertifikat. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa dalam membangun tata kelola pertanahan yang tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum alas hak tanah terbukti efektif sebagai strategi preventif konflik agraria dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kepastian hukum.
Co-Authors ABDI SUDIATMIKA, I PUTU GEDE Abdul Jafar Abdul Roni Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Ahmad Muadzdzib Ahmad Rizani Ahmad Rizani, Ahmad Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Ardha, Dea Justicia Arif Yugistian Chindy Aldhini Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Dela Rahma Zahra Desni Raspita Dira Priska Febri Wiratama Febrina Hertika Rani Fikri Azhari Firdaus Akbar Firdaus Akbar Firdaus Akbar Fitri Antisa Guilin, Xie Happy Kusuma Wardani Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Heni Marlina I Putu Gede Abdi Sudiatmika Ilham Mahar Khuluqi Inayatul Mutmainnah Ismail Pettanase Jeni Anggita Jenni Mareza Judijanto, Loso Ladjin, Nurjanna Loso Judijanto M Adi Saputra M Adi Saputra M. Adi Saputra Margaret Stevani Muhammad Adi Saputra Muhammad Syahrial Fitri Muhammad Taufiq Muhammad Taufiq Nadzif Ali Asyari Neneng Puspitasari Nurjanna Ladjin Pettanase, Ismail Pettanasse, Ismail Rani, Febrina Roni, Abdul Sarah Sarah Sarah Qosim Sarah Sarah Serlika Aprita Silvester Magnus Loogman Palit Stanislaus Wisnu Putra Hans Stanislaus Wisnu Putra Hans Stanislaus Wisnu Putra Hans Sumirahayu Sulaiman Syamsul Syamsul - Syamsul Syamsul tanjung, rona Tanjung, Rona Wiratama, Febri Xie Guilin Yonani Hasyim Yonani Yonani