Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Simbur Cahaya Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vyavahara Duta LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EDUKASI PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTAL DI LPKA KELAS II KARANGASEM Bagus Gede Ari Rama; Tania Novelin; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15455

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan mental kepada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem. Manfaat yang dapat diberikan kepada warga binaan yakni agar meningkatkan pengetahuan warga binaan mengenai kesehatan mental dan agar kedepannya mereka mampu untuk menghadapi masalah-masalah dan tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.  Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pendidikan terhadap masyarakat khususnya warga binaan. Metode pendidikan ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi dengan tema “Socialization Of Crime And Mental Health For A Better Younger Generation”.
PASEMAYAN PAWIWAHAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BALI Dewa Krisna Prasada
VYAVAHARA DUTA Vol 16 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.148 KB) | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v16i2.1916

Abstract

Marriage in Balinese customary law is known as pawiwahan or wiwaha. Marriage in national law is regulated in Law Number 1 of 1974. The biggest problem in marriage is divorce which ends in conflict over property, both congenital and collective assets. Preventive action to prevent the above problems is by making a marriage agreement. This research focuses on normative legal research type that puts emphasis on the vagueness of norms in the marriage law regarding marriage agreements and explores more clearly the form and content of the marriage agreement in Balinese customary law. The result of this research is a form of marriage agreement, which is a written agreement made and legalized by a notary before the marriage is conducted. The contents of the marriage agreement include the classification of inherited and joint assets of the parties. In the making of this marriage agreement, good consequences are considered legally, psychologically, sociologically and culturally by the existence of this marriage agreement legal action. Perkawinan dalam hukum adat Bali dikenal dengan istilah pawiwahan atau wiwaha. Perkawinan dalam hukum nasioan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan terbersar dalam perkawinan yaitu perceraian yang berujung dengan konflik perebutan harta benda baik itu bawaan ataupun harta bersama. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan diatas yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Penelitian ini akan berfokus pada jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitik beratkan adanya kekaburan norma dalam undang-undang perkawinan mengenai perjanjian perkawinan serta mengulik lebih jelas bagaimana bentuk dan isi perjanjian perkawinan dalam hukum adat Bali. hasil dari riset ini yaitu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tertulis yang dibuat dan disahkan oleh notaris yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan antara lain pengkalsifikasian harta benda bawaan dan harta bersama para pihak. dalam pembuatannya perjanjian perkawinan ini tentunya ada akibat-akibat baik secara hukum, psikologis, sosiologis dan budaya dengan adanya perbuatan hukum perjanjian perkawinan ini
SOSIALISASI SINERGIRITAS PENINGKATAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI JALAN RAYA BERSAMA PT JASA RAHARJA BALI Kadek Julia Mahadewi; Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 3 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i3.1043-1050

Abstract

Intensitas  tingginya  jumlah  angka  kecalakan   di  masyarakat  setiap  tahunnya  membuat  pemerintah  melakukan  upaya  pencegahan  dalam pengurangan  angka kecelakaan  yang  terjadi  dengan  adanya  kegiatan  sosislisasi  dilakukan  oleh  PT  Jasa  Raharja dalam  pelopor  keselamatan  berkendara  mangajar  generasi  muda  dalam  lebih  hati  - hati  dalam berkendara. Kemajuan  jaman  membuat tingginya  volume  kendaraan di  jalan  raya  yang  menimbulkan  kemacetan.  Serta  kesadaran  akan  pengguna  jalan  sangat  minim  banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi  di  masyarakat pelanggaran  batas  usia minimal  berkendara  di  jalan.  Permaslahan  Bagaiamana  penerapan berlalu  lintas  di  jalan  raya  ? Bagaimana  hambatan  yang  di  jumpai  ?  Peningkatan  Keselamatan  berlalu  lintas  di  jalan  raya di sini a danya  harapan  generasi  muda  paham  akan  aturan  berkendara  UULLAJ  sehingga  bisa mengurangi  angka kematian  dan  kecelakaan.
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v12i2.2395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan perbandingan atau comparative approach. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan artificial intelligence dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ? Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga AI berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta serta potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan dengan subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, mengingat AI dapat dipersamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori-teori badan hukum serta adanya konsep Work Made For Hire yang terdapat dalam UUHC Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia.  Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Subjek Hukum This study aims to determine and understand the urgency of AI regulation in the Copyright Law in Indonesia as well as the potential of AI as a legal subject in the legal system in Indonesia, This study uses normative research methods and uses a statutory approach or statue approach and a comparative approach. This study found that the Indonesian Copyrights Law does not recognize AI as a legal subject, so AI based on the Indonesian Copyrights Law cannot be classified as a creator and the potential for AI to be recognized as a new entity related to legal subjects other than humans and legal entities that have previously been recognized as legal subjects in Indonesia is so open, considering that AI can be equated with legal entities in accordance with theories of legal entities and the concept of Work Made For Hire contained in the United States Copyrights Law which can be adopted by Indonesia to accommodate AI as a new entity related to legal subjects recognized in Indonesia.  Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject REFERENCES ABC. “Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa.” TEMPO.CO. Last modified December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa. Amboro, F. L. Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. “PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia].” Law Review, no. 2 (2021): 145. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513. Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas Kumar Rathaur. “Overview of Artificial Intelligence in Medicine.” Journal of family medicine and primary care 8, no. 7 (2019): 2328–2331. http://dx.doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_440_19. Amzad, H., and K. Vijayalakshmi. “Tourism Recommendation System: A Systematic Review.” International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) 10 (n.d.). Angkasa, Agung. “Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022): 105. http://dx.doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2464. Ariefzani, T. “Legal Protection Of The Creator Of Online SKCK Computer Programs Which Hasn’t Be Registered Under Law Number 28 Year 2014.” Veteran Justice Journal 1, no. 1 (2014): 24–40. Asshafa, Salwa. “‘Pencapaian’ AI Sejauh Ini: Bantuan Netflix Bikin Animasi, Hingga Jadi Kurator Seni.” Akurat. Last modified February 15, 2023. Accessed November 6, 2023. https://www.akurat.co/infotech/1302404434/Pencapaian-AI-Sejauh-Ini-Bantuan-Netflix-Bikin-Animasi-Hingga-Jadi-Kurator-Seni. Daly, Angela, Thilo Hagendorff, Hui Li, Monique Mann, Vidushi Marda, Ben Wagner, and Wayne Wei Wang. “AI, Governance and Ethics: Global Perspectives.” SSRN Electronic Journal (2020). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3684406. Failaq, M. R. F. “Transplantasi Teori Fiksi Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan Dan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 1, no. 02 (2022): 113–125. Haenlein, Michael, and Andreas Kaplan. “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence.” California management review 61, no. 4 (2019): 5–14. http://dx.doi.org/10.1177/0008125619864925. Haris, M. T. A. R., and T. Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 307–316. Ibrahim, M. “Legal Protection of Moral Rights Against Songwriters at the Republic of Indonesia Radio Broadcasting Institution (RRI) in Ternate City.” de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 61–77. Ihalainen, Jani. “Computer Creativity: Artificial Intelligence and Copyright.” Journal of Intellectual Property Law & Practice 13, no. 9 (2018): 724–728. http://dx.doi.org/10.1093/jiplp/jpy031 Jaya, F., and W. Goh. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia.” Supremasi Hukum 17 (2021): 1–11. Koos, S. “Artificial Intelligence-Science Fiction and Legal Reality.”  Malaysian Journal of Syariah and Law (2018). Kurniawan, K. D., and D. R. I. Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 324–346. Mahmud, Muhammad Isra. “Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik).” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020). http://dx.doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1. Manullang, E. F. M., and Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional Antara Manipulasi Dan Fiksi. “SUBJEK HUKUM MENURUT HANS KELSEN DAN TEORI TRADISIONAL: ANTARA MANIPULASI DAN FIKSI.” Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 1 (2021): 139–154. Muhhamad Habibi Miftakhul, Marwa. “Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun.” JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN 23, no. 01 (2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403. Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20. http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. Odonnell, E. “Rivers as Living Beings: Rights in Law, but No Rights to Water?” Griffith Law Review 29, no. 4 (2020): 643–668. Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, Edho R. Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. “Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman.” Jurnal hukum & pembangunan 50, no. 1 (2020): 71. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483. Prananingrum, Dyah Hapsari. “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM.” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 73–92. http://dx.doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92. Prasasti, Giovani Dio. “Sederet Kekhawatiran Muncul Terhadap Aplikasi Lensa AI yang Viral di Media Sosial.” Liputan6. Last modified December 9, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.liputan6.com/tekno/read/5149176/sederet-kekhawatiran-muncul-terhadap-aplikasi-lensa-ai-yang-viral-di-media-sosial. Prasetyo, A. “KEPEMILIKAN TUNGGAL PERSEROAN TERBATAS DALAM UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 5, no. 1 (2021): 39–54. Pratomo, Yudha. “Getty Images Gugat Perusahaan AI, Diduga Pakai Gambar Tanpa Izin Untuk Latih Kecerdasan Buatan.” Kompas. Kompas.com, January 19, 2023. Accessed November 6, 2023. https://tekno.kompas.com/read/2023/01/19/12010047/getty-images-gugat-perusahaan-ai-diduga-pakai-gambar-tanpa-izin-untuk-latih. Puspita, Ratna. “Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta.” Republika Online. Last modified October 14, 2021. Accessed November 6, 2023. https://www.republika.co.id/berita/r0ynzg428/wamenkumham-ai- berimplikasi-terhadap-uu-hak-cipta. Rodliyah, R., A. Suryani, and L. Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia.” Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2020): 191–206. Tektona, R. I., N. K. Sari, and M. R. Alfaris. Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara, 2021. Triatmojo, F., A. I. Hamzani, and K. Rahayu. Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil, 2021. Tus, D. S. A. K. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” Vyavahara Duta 14, no. 1 (2019): 12–20. Wijaya, M., and H. Christianto. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi Atas Tindakan Medis Dokter Di Luar Persetujuan Pasien.” Pamulang Law Review 5, no. 2 (2022): 193–206. “AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik, Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?” cnnindonesia.com. Last modified January 30, 2023. Accessed November 6, 2023. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt.
Kegiatan Kunjungan Edukatif Jungle Pod Chocolate dan Secret Garden Village Denada, Sarah Queen; Prasada, Dewa Krisna
Journal of Community Development Vol. 5 No. 1 (2024): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v5i1.204

Abstract

This study explores the impact of educational visits to Jungle Pod Chocolate and Secret Garden Village on participants' understanding and appreciation of the chocolate industry and sustainability practices. Through a qualitative approach involving participatory observation and in-depth interviews, this research reveals a significant increase in participants' knowledge about the chocolate-making process, from cocoa beans to the final product, and their awareness of sustainability. The visit outcomes indicate a positive change in participants' perception of chocolate, encouraging them to support more responsible and sustainable practices. Thus, this study highlights the importance of direct educational initiatives in raising awareness and inspiring a change in attitude towards more ethical and sustainable chocolate consumption, while recognizing the contribution of various parties that made this educational experience valuable. This research provides important insights for chocolate producers, educators, and other stakeholders about the effectiveness of educational visits as a tool to promote sustainability and ethics in the chocolate industry.
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1350

Abstract

Legal obligation is an action that must be done by someone. Every action taken is a form of a sense of responsibility for the problems that are happening, be it legally or morally. Therefore, obligations will always be attached to human life in carrying out social activities. Rules regarding the obligation for fiduciary recipients to carry out fiduciary write-offs (roya) if the agreed debt has been paid off, but it is also necessary to know about the legal consequences if the obligation to write-off (roya) fiduciary guarantees is not carried out, it can result in losses for the fiduciary giver. In this case the problem arises "What are the legal consequences for not carrying out the elimination of (roya) fiduciary guarantees after the credit is paid off. The research method used is a juridical-normative type of research that places law as a system of norms in studying and analyzing the legal consequences of not eliminating (roya) fiduciary guarantees. The type of approach used is the statutory regulation approach and the legal concept analysis approach. The results of the discussion review related to the legal consequences of not carrying out the elimination (roya) of fiduciary guarantees found no strict rules regarding this matter, both in Law no. 42 of 1999, PP no. 21 of 2015, Permenkumham No. 9 of 2013, and Permenkumham No. 10 of 2013, because the things that are regulated are still limited to the obligation to remove (roya) fiduciary guarantees, so there is no threat of punishment or legal sanctions for violators. Meanwhile, legal remedies that can be taken by fiduciary providers who suffer losses due to the actions of fiduciary recipients who are negligent in carrying out the fiduciary guarantee elimination (roya) are by filing a lawsuit against the law (PMH).
Sad Kerthi as a Legal Concept of Self-Determination for Indigenous People in Bali Prasada, Dewa Krisna; Nurjaya, I Nyoman; Sulistyarini, Rachmi; Muktiono, Muktiono
Human Rights in the Global South (HRGS) Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56784/hrgs.v3i1.82

Abstract

This study aims to examine the historical and cultural aspects of Sad Kerthi as a legal terminology that is part of the traditional knowledge of indigenous people in Bali, one of Indonesia’s culturally richest provinces. The recognition and respect for indigenous communities have been a significant topic outlined in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This Article underpins legislations and regulations aimed to empower indigenous communities to exercise self-governance in their social context within the framework of the contemporary globalised society. By using socio-legal research methods with a statute approach and legal facts, this research finds that the lack of a legal definition of Indigenous people adversely impacts the self-determination of Indigenous people in Indonesia. At the same time, the common problems faced are not unequivocal, by considering Bali, Sad Kerthi as local wisdom is incorporated in Bali Province Act 15/2023. This legislation is further broken down into local regulations that allow Balinese communities to preserve their social structures and self-determination in everyday activities. Based on legal evidence collected from three different types of customary villages in Bali, which are Baliaga, Apanage, and Anyar, the indigenous communities in each of these traditional villages are autonomous and enjoy specific privileges maintained since their ancestors.
Memperkuat Otonomi Daerah: Gagasan Memperbarui Regulasi Barang Milik Daerah Ramadhan, Febriansyah; Prasada, Dewa Krisna; Abhiseka, I Gede Druvananda
Hang Tuah Law Journal VOLUME 9 ISSUE 2, OCTOBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v9i1.279

Abstract

The administration of regional property via usage programs constitutes a source of regional financial Revenue. The administration of regional property is governed by Government Regulation Number 1 of 2014 about the Management of State/Regional Property, subsequently supplemented by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 on the Management of Regional Property. Nonetheless, the regulation of the regional property (Barang Milik Daerah/BMD) sector encounters numerous challenges, particularly regarding the coordination required between the Minister of Home Affairs and the Minister of Finance in developing general and technical policies on regional property, which remains suboptimal. Consequently, the Minister of Home Affairs Regulation Number 19/2016 remains inadequate as a regional reference for formulating Regional Regulations/Regulations of Regional Heads, leading many to directly consult the Minister of Finance, which governs State Property. According to the description above, the subsequent challenges are articulated: Issues in regulating the regional property sector at both central and regional levels. Format for the Reorganization of the Central Regulation of the Regional Public Property Sector. Normative (legal) research methodologies, including statutory, conceptual, and case approaches, are employed to analyze the problem formulation. Findings from this research: Regulatory issues arise from a lack of alignment among ministries in coordinating efforts. The Minister of Home Affairs reports to the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, whereas the Coordinating Minister for the Economy oversees the Minister of Finance. The organization of rules involves distinguishing between Government rules for state property and regional property, necessitating cross-sectoral harmonization throughout their formulation. This must be accomplished due to the control of regional property under many laws, necessitating harmonization in formulating technical regulations at the governmental level, along with heightened care. Recent legislation must be modified to align overarching policies and their technical execution.
Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali Prasada, Dewa Krisna; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4326

Abstract

The aim of this study is a fundamental part of Indonesia's state structure, as it has existed since Indonesia's independence and has been recognized within the legal framework. This recognition is enshrined in Article 18B of the 1945 Constitution and reinforced by Law No. 6 of 2014 on Villages. In Bali, customary law communities, known as krama desa, have special rights, including autonomous governance over local affairs. This study focuses on the autonomy of customary villages in Bali, particularly in resolving customary disputes. The study method used is normative legal research with a legislative approach, analyzing the legal provisions governing customary villages and their dispute resolution mechanisms. The novelty of this research contributes to the discourse on legal certainty and justice for customary law communities by clarifying the extent of the authority of customary villages in resolving customary law violations. The results of the study indicate that customary villages in Bali have legal authority to resolve customary law violations, as stipulated in Article 104(d) of the Village Law and Article 24(l) of the Bali Customary Village Regulation. This affirms their role in maintaining order through customary law traditions. In conclusion traditional villages in Indonesia, including in Bali, are constitutionally recognized and granted autonomy in governance and dispute resolution. To enhance legal certainty, traditional villages should establish clear procedural guidelines (awig-awig) for resolving disputes through traditional deliberative assemblies (paruman adat). This approach can ensure justice while maintaining environmental and social harmony within the customary legal system.
SOSIALISASI PENERAPAN SAFETY RIDING BERKENDARA DI JALAN RAYA BERSAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL Mahadewi, Kadek Julia; Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna; Rama, Bagus Gede Ari
Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Ekalaya Journal
Publisher : Nindikayla Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57254/eka.v2i3.108

Abstract

Increasing the number of accidents every year in Indonesia has forced the government to make efforts to reduce the number of accidents that result in the loss of someone's life. The government, by using the Safety Riding method in driving on the highway, hopes to reduce the number of accidents that occur in the community by paying attention to completeness and safety in traffic on the highway. As for the problems that arise, how is Safety Riding implemented in rescue efforts in society? The aim of community service is through socialization carried out by the community, especially the younger generation, to be able to have awareness of driving on the highway by remembering the importance of safety for themselves and others as well as feeling safe and comfortable when driving. The use of Safety Riding cannot be separated from the role of the Government, Companies and the community in forming synergy in efforts to save traffic. The implementation of Safety Riding is present in society to prevent the number of accidents so that UULLAJ is implemented as a suggestion for legal protection in society.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Denada, Sarah Queen Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Artadi I Komang Adi Saputra I Nengah Dasi Astawa I Nyoman Nurjaya I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Intan Puspadewi, Agung Ayu Juliani, Kadek Eni Kadek Julia Mahadewi Kadek Ray Sulyantha Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Elly Sutrisni Komang Satria Wibawa Made Arya Prasetya Wibawa Made Jayantara Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo Maria Safira Age Djaga Muktiono Muktiono Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Pebrina, Ni Putu Permana, I Made Adi Ananda Putra, Komang Satria Wibawa Rachmi Sulistyarini Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Rizky Raynaldy Canon Sasmitha, Putu Sherly Chandra Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Wedayanti, Made Widya Dewi Yap, Chelsia Yudiantika, Kadek Agus