Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.34
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Simbur Cahaya Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Evaluating Land Regulation Challenges in Mitigating Gentrification: Insights from Bali's Mass Tourism Impact Yudiantika, Kadek Agus; Prasada, Dewa Krisna
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.43449

Abstract

Gentrification is a complex socio-economic phenomenon that often occurs in tourism areas, where areas previously inhabited by lower-class residents are transformed into more prosperous neighborhoods. In Bali, significant tourism growth, with more than 5.5 million foreign tourists, has driven demand for land and property, especially from wealthy investors and foreigners. This has led to a surge in property prices that are unaffordable for locals, who on average have an income of around Rp 3.5 million per month. Drastic increases in land prices, especially in regions such as Canggu and Ubud, have resulted in the marginalization of local communities and the eviction of indigenous peoples, while also highlighting the growing gap between the rich and the poor. This study aims to explore the relationship between inadequate land regulation and the gentrification phenomenon triggered by mass tourism in Bali. Using socio-legal methods, this study analyzes primary and secondary data, including national regulations and legal literature. The results show that gaps in land regulation, such as the use of nominee agreements and lack of oversight of land ownership by foreign investors, exacerbate gentrification. Therefore, it is important to improve existing regulations by emphasizing the protection of the rights of local communities and the development of inclusive land-use policies. This study recommends the involvement of local communities in every stage of tourism development, as well as the enforcement of laws that limit foreign dominance in property ownership. As such, the principle of social justice should be the basis of tourism planning in Bali, ensuring that economic benefits are evenly distributed and supporting the cultural sustainability of local communities.
Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Prasada, Dewa Krisna; Nandari, Ni Putu Sawitri; Ari Rama, Bagus Gede; Mahadewi, Kadek Julia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.107

Abstract

Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.
Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata Ni Putu Pramudia Anjaswari; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2236

Abstract

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan destinasi sering kali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang berfokus pada praktik pengelolaan wisata air dan keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan, di mana masyarakat adat hanya berperan pada tataran teknis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis maupun pembagian keuntungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, mekanisme kemitraan, sertifikasi usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Warga Sekitar Kawasan Danau Beratan: Penelitian Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3118

Abstract

Lake Beratan in Bedugul, Bali, faces the threat of pollution due to environmentally unfriendly tourism and agricultural activities. This community service program aims to raise environmental legal awareness among local residents through legal education and advocacy. The program was conducted in three stages: observing the lake's condition and resident behavior, developing environmental law outreach materials, and implementing activities such as outreach, discussions, and waste management practices. The results showed a significant increase in residents' legal understanding; more than 80% of participants understood their rights and obligations and began implementing environmentally friendly behaviors such as sorting waste and reducing chemical use. These changes reflect the application of the concepts of Environmental Compliance, the precautionary principle, and sustainable development, where residents consciously maintain environmental sustainability based on legal, moral, and social understanding. This program emphasizes the importance of environmental legal education and advocacy as an effective strategy for building legal awareness and social responsibility to preserve Lake Beratan as a sustainable natural and cultural heritage.
Partisipasi dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Pilkada Karangasem Tahun 2024 melalui Kegiatan Magang di Bawaslu Kabupaten Karangasem Sasmitha, Putu Sherly Chandra; Prasada, Dewa Krisna
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i3.728

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem selama enam bulan dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penguatan fungsi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterlibatan akademisi dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif melalui beberapa tahapan, yaitu orientasi kelembagaan, keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi akademisi melalui magang di Bawaslu mampu memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan, terutama pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, serta pengawasan pemungutan suara. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas peserta magang dalam memahami mekanisme pengawasan dan mendorong penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Sosialisasi Penerapan Safety Riding Berkendara Di Jalan Raya Bersama Universitas Pendidikan Nasional Julia Mahadewi, Kadek; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatkan  angka  Kecelakaan  setiap  tahunnya  di  Indonesia  membuat  Pemerintah melakukan  upaya  penekaan  angka  kecelakan  yang  menagkibatkan  hilanya  nyawa  seseorang.  Pemerintah  dengan  mengguna  metode  Safety  Riding  dalam  berkendara  di jalan  raya  mengharapkan  turunnya  angka  kecelakann  yang  timbul  di  tengah  masayarakat  dengan  memperhatikan  kelengkapan  dan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Adapun  masalah  yang  timbul  Bagaimana  penerapan  safety  riding  dalam  Upaya  penyelematan  di  tengah  masyarkat  ?.  Tujuan  pengadian  masyarakat  dengan  adanya  sosialisasi    yang  dilakukan  masyarakat  terutama  generasi  muda  dapat  memiliki  kesadaran  akan  berkendara  di  jalan  raya  dengan  mengingat  pentingnya  keselamatan  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  saat  berkendara. Penggunaan  Safety  Riding  ini  tidak  lepas  dari  peran  Pemerintah ,  Perusahaan  dan  masyarakat  dalam  membentuk  kesinergian  dalam  upaya  penyelematan  berlalu  lintas.  Penerpan  Safety  Riding ini  hadir  di  tengah  masyarakat mencegah  angka  kecelakaan  sehingga  jalannya  UULLAJ  sebagai  saran  perlindungan  hukum  dalam  diri masyarakat. Kata  Kunci  : Sosialisasi  , Safety  Riding,  Jalan  Raya 
INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna; Astawa, I Nengah Dasi
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38477

Abstract

 The purpose of this study is to analyze various regulations of foreign citizens in obtaining limited stay permits and law enforcement on the abuse of limited stay permits by foreign investors in Indonesia. The type of research in this writing is doctrinal research with a legislative and conceptual approach that focuses on laws and regulations and literature as sources of legal material. After the legal materials are collected by conducting literature research, the next step is to analyze descriptively and argumentatively. Based on the results of the study, it shows that the procedure for owning an investor KITAS in Indonesia has provided legal certainty and made it easier for foreign citizens to invest in Indonesia as one of the main factors that attract investors to invest. Foreign nationals who will invest must meet several document requirements and establish a PT PMA with capital provisions in accordance with applicable regulations. Administrative action against the misuse of investor KITAS by foreign nationals is carried out by Immigration Officials as a form of law enforcement which is an attributive authority granted by law. The administrative action that can be taken by Immigration Officials for the misuse of investor KITAS is deportation from Indonesian territory. The synergy of the three main components in the legal system can create consistent, optimal, and effective law enforcement against the abuse of investors' KITASKeywords: foreign investors, limited stay permits, law enforcement, immigration policies, legal compliance
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bellya Lulu'il Husna Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Artadi I Komang Adi Saputra I Made Adi Ananda Permana I Made Adi Ananda Permana I Made Wirya Darma I Nengah Dasi Astawa I Nyoman Nurjaya I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Shudarma Kadek Julia Mahadewi Kadek Ray Sulyantha Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Elly Sutrisni Komang Satria Wibawa Made Arya Prasetya Wibawa Made Jayantara Made Widya Dewi Wedayanti Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo Maria Safira Age Djaga Maria Safira Age Djaga Muktiono Muktiono Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Putra, Komang Satria Wibawa Putu Divia Iswara Rachmi Sulistyarini Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Ricko Chandra Halim Rizky Raynaldy Canon Rusmana , I Putu Edi Sarah Queen Denada Sasmitha, Putu Sherly Chandra Sindy Tjotjomare Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tjotjomare, Sindy William Gagas Wicaksana Yudiantika, Kadek Agus