Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Simbur Cahaya Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vyavahara Duta LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat) Prasada, Dewa Krisna
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.3657

Abstract

This paper discusses community welfare through the study of tourist attraction management agreements, with a focus on the form of cooperation agreements between the government and customary villages. This study looks at the gap in the management and distribution of income between the government and indigenous villages, which is often detrimental to local communities in cooperation agreements for a tourist attraction. This study uses a socio-legal research method with a legislative approach and conceptual analysis. In addition, this study also uses legal prescriptive analysis techniques in producing discussion analysis. The results of the study show that the existing agreements do not fully reflect the principles of justice and equality, so improvements are needed to improve the welfare of the local community. This research contributes as a reference to parties who want to make a tourism agreement that meets the main principles of the agreement and the validity of the agreement in the context of tourism. ABSTRAK Tulisan ini membahas kesejahteraan masyarakat melalui kajian perjanjian pengelolaan daya tarik wisata, dengan fokus pada bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah dan desa adat. Penelitian ini melihat adanya kesenjangan dalam pengelolaan dan pembagian pendapatan antara pemerintah dan desa adat, yang seringkali merugikan masyarakat lokal dalam perjanjian kerjasama suatu daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik analisis preskriptif hukum dalam menghasilkan analisis pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang ada belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi kepada pihak-pihak yang ingin membuat suatu perjanjian kepariwisataan yang memenuhi asas-asas pokok perjanjian dan keabsahan perjanjian dalam konteks kepariwisataan Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat; pengelolaan daya tarik wisata; daya tarik wisata; perjanjian; perjanjian pariwisata.  
The Evaluating Land Regulation Challenges in Mitigating Gentrification: Insights from Bali's Mass Tourism Impact Yudiantika, Kadek Agus; Prasada, Dewa Krisna
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.43449

Abstract

Gentrification is a complex socio-economic phenomenon that often occurs in tourism areas, where areas previously inhabited by lower-class residents are transformed into more prosperous neighborhoods. In Bali, significant tourism growth, with more than 5.5 million foreign tourists, has driven demand for land and property, especially from wealthy investors and foreigners. This has led to a surge in property prices that are unaffordable for locals, who on average have an income of around Rp 3.5 million per month. Drastic increases in land prices, especially in regions such as Canggu and Ubud, have resulted in the marginalization of local communities and the eviction of indigenous peoples, while also highlighting the growing gap between the rich and the poor. This study aims to explore the relationship between inadequate land regulation and the gentrification phenomenon triggered by mass tourism in Bali. Using socio-legal methods, this study analyzes primary and secondary data, including national regulations and legal literature. The results show that gaps in land regulation, such as the use of nominee agreements and lack of oversight of land ownership by foreign investors, exacerbate gentrification. Therefore, it is important to improve existing regulations by emphasizing the protection of the rights of local communities and the development of inclusive land-use policies. This study recommends the involvement of local communities in every stage of tourism development, as well as the enforcement of laws that limit foreign dominance in property ownership. As such, the principle of social justice should be the basis of tourism planning in Bali, ensuring that economic benefits are evenly distributed and supporting the cultural sustainability of local communities.
Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Prasada, Dewa Krisna; Nandari, Ni Putu Sawitri; Ari Rama, Bagus Gede; Mahadewi, Kadek Julia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.107

Abstract

Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.
Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata Ni Putu Pramudia Anjaswari; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2236

Abstract

Pariwisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan destinasi sering kali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa ditinjau dari perspektif hukum pariwisata serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang berfokus pada praktik pengelolaan wisata air dan keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU No. 10 Tahun 2009, Permenparekraf No. 14 Tahun 2016, dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 dengan implementasinya di lapangan, di mana masyarakat adat hanya berperan pada tataran teknis dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis maupun pembagian keuntungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, mekanisme kemitraan, sertifikasi usaha, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Warga Sekitar Kawasan Danau Beratan: Penelitian Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3118

Abstract

Lake Beratan in Bedugul, Bali, faces the threat of pollution due to environmentally unfriendly tourism and agricultural activities. This community service program aims to raise environmental legal awareness among local residents through legal education and advocacy. The program was conducted in three stages: observing the lake's condition and resident behavior, developing environmental law outreach materials, and implementing activities such as outreach, discussions, and waste management practices. The results showed a significant increase in residents' legal understanding; more than 80% of participants understood their rights and obligations and began implementing environmentally friendly behaviors such as sorting waste and reducing chemical use. These changes reflect the application of the concepts of Environmental Compliance, the precautionary principle, and sustainable development, where residents consciously maintain environmental sustainability based on legal, moral, and social understanding. This program emphasizes the importance of environmental legal education and advocacy as an effective strategy for building legal awareness and social responsibility to preserve Lake Beratan as a sustainable natural and cultural heritage.
LOW-TECH DI ERA HIGH-TECH: PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS SENJATA LAYANG-LAYANG PEMBAKAR Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda; Wibawa Putra, Komang Satria; Prasada, Dewa Krisna; Nandari, Ni Putu Sawitri
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.768

Abstract

ABSTRAKPenggunaan senjata low-tech, seperti layang-layang pembakar, dalam konflik bersenjata modern menimbulkan tantangan serius terhadap hukum humaniter internasional. Senjata ini, meskipun sederhana, dapat menyebabkan kerusakan signifikan dan memicu pertanyaan hukum yang kompleks. Tulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan senjata low-tech dalam konflik bersenjata modern dan menganalisis tantangan hukum yang muncul dari penggunaannya. Fokus utamanya adalah pada isu-isu hukum humaniter internasional yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I 1977, dan Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun senjata low-tech dan high-tech memiliki perbedaan yang signifikan dan keduanya tidak begitu dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan namun senjata high-tech lebih mendapatkan perhatian daripada senjata low-tech. Kekosongan hukum terkait klasifikasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan senjata semacam ini menjadi tantangan utama. Hal ini menyoroti perlunya pembaruan norma hukum internasional untuk mengakomodasi kompleksitas strategi perang modern yang semakin asimetris dan non-konvensional. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan penegakan hukum humaniter yang efektif.Kata Kunci: Senjata Low-tech, Senjata High-tech, Layang-layang Pembakar, Hukum Humaniter Internasional.
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna; Intan Puspadewi, Agung Ayu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.774

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam kaitannya dengan tuntutan hak waris menurut hukum perdata di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana regulasi, doktrin, serta praktik peradilan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis untuk mengkaji norma, asas, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah memiliki kedudukan kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris setara dengan anak kandung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan penerapan. Hukum Islam hanya mengakui hak anak angkat melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat bervariasi sesuai tradisi setempat. Praktik peradilan pun menunjukkan inkonsistensi, meskipun pada umumnya akta pengangkatan anak tetap dijadikan dasar pengakuan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi pluralisme hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum waris nasional serta peningkatan sosialisasi pentingnya akta pengangkatan anak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan.Kata kunci: akta pengangkatan anak, kepastian hukum, warisan.
Partisipasi dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Pilkada Karangasem Tahun 2024 melalui Kegiatan Magang di Bawaslu Kabupaten Karangasem Sasmitha, Putu Sherly Chandra; Prasada, Dewa Krisna
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i3.728

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem selama enam bulan dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penguatan fungsi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterlibatan akademisi dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif melalui beberapa tahapan, yaitu orientasi kelembagaan, keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi akademisi melalui magang di Bawaslu mampu memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan, terutama pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, serta pengawasan pemungutan suara. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas peserta magang dalam memahami mekanisme pengawasan dan mendorong penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Denada, Sarah Queen Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Artadi I Komang Adi Saputra I Nengah Dasi Astawa I Nyoman Nurjaya I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Intan Puspadewi, Agung Ayu Juliani, Kadek Eni Kadek Julia Mahadewi Kadek Ray Sulyantha Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Elly Sutrisni Komang Satria Wibawa Made Arya Prasetya Wibawa Made Jayantara Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo Maria Safira Age Djaga Muktiono Muktiono Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Pebrina, Ni Putu Permana, I Made Adi Ananda Putra, Komang Satria Wibawa Rachmi Sulistyarini Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Rizky Raynaldy Canon Sasmitha, Putu Sherly Chandra Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sukadana, Dewa Ayu Putri Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Wedayanti, Made Widya Dewi Yap, Chelsia Yudiantika, Kadek Agus