Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Penerapan Safety Riding Berkendara Di Jalan Raya Bersama Universitas Pendidikan Nasional Julia Mahadewi, Kadek; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatkan  angka  Kecelakaan  setiap  tahunnya  di  Indonesia  membuat  Pemerintah melakukan  upaya  penekaan  angka  kecelakan  yang  menagkibatkan  hilanya  nyawa  seseorang.  Pemerintah  dengan  mengguna  metode  Safety  Riding  dalam  berkendara  di jalan  raya  mengharapkan  turunnya  angka  kecelakann  yang  timbul  di  tengah  masayarakat  dengan  memperhatikan  kelengkapan  dan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Adapun  masalah  yang  timbul  Bagaimana  penerapan  safety  riding  dalam  Upaya  penyelematan  di  tengah  masyarkat  ?.  Tujuan  pengadian  masyarakat  dengan  adanya  sosialisasi    yang  dilakukan  masyarakat  terutama  generasi  muda  dapat  memiliki  kesadaran  akan  berkendara  di  jalan  raya  dengan  mengingat  pentingnya  keselamatan  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  saat  berkendara. Penggunaan  Safety  Riding  ini  tidak  lepas  dari  peran  Pemerintah ,  Perusahaan  dan  masyarakat  dalam  membentuk  kesinergian  dalam  upaya  penyelematan  berlalu  lintas.  Penerpan  Safety  Riding ini  hadir  di  tengah  masyarakat mencegah  angka  kecelakaan  sehingga  jalannya  UULLAJ  sebagai  saran  perlindungan  hukum  dalam  diri masyarakat. Kata  Kunci  : Sosialisasi  , Safety  Riding,  Jalan  Raya 
The Effectiveness of Legal Arrangements for Domestic Tourists Victims of Discrimination in Tourist Areas Pebrina, Ni Putu; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
LUTUR Law Journal Vol 6 No 2 (2025): November 2025 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v6i2.22875

Abstract

Discrimination against domestic tourists in popular tourism areas, such as Canggu in Badung Regency, raises serious concerns regarding consumer protection and social justice. As a state governed by law, Indonesia has established various legal instruments to safeguard the rights of consumers, including tourists, from discriminatory practices. However, challenges arise when the implementation of these regulations does not align with the spirit of legal protection mandated by statutory law. This situation reflects a gap between the normative framework and the practical reality in the field. This research aims to examine the legal position and responsibility of business actors toward domestic tourists who experience discrimination, as well as to assess the effectiveness of Indonesia’s positive law in providing real protection. The study adopts a normative legal research method (doctrinal research) employing both statutory and conceptual approaches. The data are drawn from national legislation, regional regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that business actors in the tourism sector bear clear legal responsibilities under the Consumer Protection Act, the Tourism Act, and regional regulations of Bali Province and Badung Regency, which emphasize the principle of non-discrimination. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the effectiveness of local regulations in addressing discrimination against domestic tourists, an issue that has received less attention compared to the protection of international visitors. This study contributes by highlighting the urgency of strengthening implementation, supervision, and accessible complaint mechanisms to ensure that the legal framework operates effectively in protecting domestic tourists.
INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna; Astawa, I Nengah Dasi
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38477

Abstract

 The purpose of this study is to analyze various regulations of foreign citizens in obtaining limited stay permits and law enforcement on the abuse of limited stay permits by foreign investors in Indonesia. The type of research in this writing is doctrinal research with a legislative and conceptual approach that focuses on laws and regulations and literature as sources of legal material. After the legal materials are collected by conducting literature research, the next step is to analyze descriptively and argumentatively. Based on the results of the study, it shows that the procedure for owning an investor KITAS in Indonesia has provided legal certainty and made it easier for foreign citizens to invest in Indonesia as one of the main factors that attract investors to invest. Foreign nationals who will invest must meet several document requirements and establish a PT PMA with capital provisions in accordance with applicable regulations. Administrative action against the misuse of investor KITAS by foreign nationals is carried out by Immigration Officials as a form of law enforcement which is an attributive authority granted by law. The administrative action that can be taken by Immigration Officials for the misuse of investor KITAS is deportation from Indonesian territory. The synergy of the three main components in the legal system can create consistent, optimal, and effective law enforcement against the abuse of investors' KITASKeywords: foreign investors, limited stay permits, law enforcement, immigration policies, legal compliance
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Analisis Yuridis Terhadap Strategi Flash Sale Sebagai Dugaan Praktik Predatory Pricing Dalam Platform E-Commerce di Indonesia Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo; Dewa Ayu Putri Sukadana; Ketut Elly Sutrisni; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2699

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong lahirnya strategi pemasaran agresif seperti flash sale yang memunculkan problem yuridis terkait batas antara promosi sah dan dugaan praktik predatory pricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan flash sale dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Kajian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan dengan regulasi Tiongkok untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika harga dalam ekosistem digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma dalam menentukan unsur “harga sangat rendah dengan maksud menyingkirkan pesaing,” karena mekanisme harga di platform digital dipengaruhi oleh algoritma dan kebijakan sistemik, bukan semata kehendak individual pelaku usaha. Temuan ini menegaskan bahwa flash sale berpotensi menjadi instrumen eksklusi pasar ketika dilakukan secara masif oleh pelaku usaha dominan, sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan regulasi dan peran KPPU dalam memastikan praktik perdagangan digital berlangsung secara adil dan kompetitif
Prinsip Fair Use Dalam Gubahan Lagu Di Era Digital Bedasarkan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Prasada, Dewa Krisna; Kadek Ray Sulyantha; Bagus Gede Ari Rama; Permana, I Made Adi Ananda; Komang Satria Wibawa
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4939

Abstract

Indonesia salah satu negara yang menghargai karya cipta lagu/musik dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak cipta merupakan langkah negara untuk menjaga hak cipta dari para pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satu prinsip yang memberikan pengecualian dalam gubahan lagu dan karya cipta lainnya yaitu prisnip fair use. Namun prinsip ini masih belum jelas pengaturannya dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normative), dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil pembahasan penelitian ini yaitu gubahan lagu non komersil bedasarkan prinsip fair use bukanlah suatu pelangaran hak cipta semasih tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 43-44 UUHC. upaya hukum dalam pelanggaran hak cipta dapat meneggunakan jalur litigasi dan non litigasi. kesimpulan dari penelitian ini yaitu fair use merupakan prinsip yang memberikan batasan dalam suatu penggunaan karya cipta yang sudah terdaftar, prinsip fair use memberikan pengecualian terkait batas wajar penggunaan dalam suatu karya cipta seperti lagu
Peran JPN Kejaksaan Badung Dalam Perwalian Anak Yatim Piatu Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Juliani, Kadek Eni; Budiana, I Nyoman; Prasada, Dewa Krisna; Rusmana, I Putu Edi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1654

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on the operational mechanisms and challenges faced by the State Attorney (JPN) of the Badung District Attorney’s Office in executing the guardianship function for orphans, based on the mandate of the Attorney General’s Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Other Legal Actions (THL). The method employed is normatif through a literature review. The findings indicate that the JPN has fulfilled its role, starting from asset identification, inventory, to accountability reporting, which legally provides certainty and protection over the children's assets. However, implementation faces significant constraints in cross-sectoral coordination with the Court and local government agencies, as well as challenges in managing complex assets. Therefore, it is recommended to enhance the JPN's human resource capacity in financial asset management and improve internal procedures through the development of detailed Standard Operating Procedures (SOPs), to realize a more efficient, transparent, and fully child-best-interest-oriented guardianship execution.
Upaya Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Praktik Overcharge Pada Transportasi Online di Indonesia Wedayanti, Made Widya Dewi; Ari Rama, Bagus Gede; Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.642

Abstract

Praktik overcharge dalam layanan transportasi online merugikan wisatawan, terutama di destinasi pariwisata Indonesia. Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai konsumen terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang menjamin hak atas transparansi tarif, keamanan, dan kompensasi. Praktik overcharge dilarang dengan ancaman sanksi administratif hingga Rp200 juta dan pidana penjara hingga lima tahun, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar wisatawan, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law Permana, I Made Adi Ananda; Prasada, Dewa Krisna; Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli dalam Suatu Kajian atas Unsur dan Akibat Hukumnya Yap, Chelsia; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Prasada, Dewa Krisna; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.656

Abstract

Isu krusial dalam sistem hukum pertanahan Indonesia adalah maraknya sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang didasari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang melampaui sengketa jual beli informal dan melibatkan rekayasa administrasi formal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan sebagai sarana litigasi untuk menguji validitas akta otentik dan memulihkan hak korban. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Dps, yang menonjol karena Tergugat menggunakan pemalsuan identitas dan penerbitan Kuasa Menjual Palsu serta Akta Jual Beli (AJB) pada hari yang sama. Keunikan ini menantang prinsip Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang mewajibkan otentikasi di hadapan PPAT. Melalui metode analisis hukum normatif serta studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian PMH oleh hakim serta mendalami bagaimana putusan litigasi mampu mengembalikan hak Penggugat (restitutio in integrum) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta ketidakhadiran fisik Penggugat di luar negeri menjadi bukti material yang meruntuhkan formalitas akta dan membuktikan cacat kehendak, sehingga sertipikat yang terbit harus dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa integritas substansi hukum harus lebih diutamakan daripada legalitas administrasi semu, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta otentik dalam praktik jual-beli tanah. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Peralihan Hak Atas Tanah; Akta Jual Beli; Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum.