Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.491
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Acta Comitas Jurnal Akta Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECHTENS JUSTISI Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vyavahara Duta Jurnal Analisis Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Hang Tuah Law Journal Human Rights in The Global South (HRGS) Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vyavahara Duta LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Prasada, Dewa Krisna
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Partisipasi dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Pilkada Karangasem Tahun 2024 melalui Kegiatan Magang di Bawaslu Kabupaten Karangasem Sasmitha, Putu Sherly Chandra; Prasada, Dewa Krisna
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i3.728

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem selama enam bulan dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penguatan fungsi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterlibatan akademisi dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif melalui beberapa tahapan, yaitu orientasi kelembagaan, keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi akademisi melalui magang di Bawaslu mampu memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan, terutama pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, serta pengawasan pemungutan suara. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas peserta magang dalam memahami mekanisme pengawasan dan mendorong penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Sosialisasi Penerapan Safety Riding Berkendara Di Jalan Raya Bersama Universitas Pendidikan Nasional Julia Mahadewi, Kadek; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatkan  angka  Kecelakaan  setiap  tahunnya  di  Indonesia  membuat  Pemerintah melakukan  upaya  penekaan  angka  kecelakan  yang  menagkibatkan  hilanya  nyawa  seseorang.  Pemerintah  dengan  mengguna  metode  Safety  Riding  dalam  berkendara  di jalan  raya  mengharapkan  turunnya  angka  kecelakann  yang  timbul  di  tengah  masayarakat  dengan  memperhatikan  kelengkapan  dan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Adapun  masalah  yang  timbul  Bagaimana  penerapan  safety  riding  dalam  Upaya  penyelematan  di  tengah  masyarkat  ?.  Tujuan  pengadian  masyarakat  dengan  adanya  sosialisasi    yang  dilakukan  masyarakat  terutama  generasi  muda  dapat  memiliki  kesadaran  akan  berkendara  di  jalan  raya  dengan  mengingat  pentingnya  keselamatan  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  saat  berkendara. Penggunaan  Safety  Riding  ini  tidak  lepas  dari  peran  Pemerintah ,  Perusahaan  dan  masyarakat  dalam  membentuk  kesinergian  dalam  upaya  penyelematan  berlalu  lintas.  Penerpan  Safety  Riding ini  hadir  di  tengah  masyarakat mencegah  angka  kecelakaan  sehingga  jalannya  UULLAJ  sebagai  saran  perlindungan  hukum  dalam  diri masyarakat. Kata  Kunci  : Sosialisasi  , Safety  Riding,  Jalan  Raya 
The Effectiveness of Legal Arrangements for Domestic Tourists Victims of Discrimination in Tourist Areas Pebrina, Ni Putu; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
LUTUR Law Journal Vol 6 No 2 (2025): November 2025 LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v6i2.22875

Abstract

Discrimination against domestic tourists in popular tourism areas, such as Canggu in Badung Regency, raises serious concerns regarding consumer protection and social justice. As a state governed by law, Indonesia has established various legal instruments to safeguard the rights of consumers, including tourists, from discriminatory practices. However, challenges arise when the implementation of these regulations does not align with the spirit of legal protection mandated by statutory law. This situation reflects a gap between the normative framework and the practical reality in the field. This research aims to examine the legal position and responsibility of business actors toward domestic tourists who experience discrimination, as well as to assess the effectiveness of Indonesia’s positive law in providing real protection. The study adopts a normative legal research method (doctrinal research) employing both statutory and conceptual approaches. The data are drawn from national legislation, regional regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that business actors in the tourism sector bear clear legal responsibilities under the Consumer Protection Act, the Tourism Act, and regional regulations of Bali Province and Badung Regency, which emphasize the principle of non-discrimination. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the effectiveness of local regulations in addressing discrimination against domestic tourists, an issue that has received less attention compared to the protection of international visitors. This study contributes by highlighting the urgency of strengthening implementation, supervision, and accessible complaint mechanisms to ensure that the legal framework operates effectively in protecting domestic tourists.
INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna; Astawa, I Nengah Dasi
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38477

Abstract

 The purpose of this study is to analyze various regulations of foreign citizens in obtaining limited stay permits and law enforcement on the abuse of limited stay permits by foreign investors in Indonesia. The type of research in this writing is doctrinal research with a legislative and conceptual approach that focuses on laws and regulations and literature as sources of legal material. After the legal materials are collected by conducting literature research, the next step is to analyze descriptively and argumentatively. Based on the results of the study, it shows that the procedure for owning an investor KITAS in Indonesia has provided legal certainty and made it easier for foreign citizens to invest in Indonesia as one of the main factors that attract investors to invest. Foreign nationals who will invest must meet several document requirements and establish a PT PMA with capital provisions in accordance with applicable regulations. Administrative action against the misuse of investor KITAS by foreign nationals is carried out by Immigration Officials as a form of law enforcement which is an attributive authority granted by law. The administrative action that can be taken by Immigration Officials for the misuse of investor KITAS is deportation from Indonesian territory. The synergy of the three main components in the legal system can create consistent, optimal, and effective law enforcement against the abuse of investors' KITASKeywords: foreign investors, limited stay permits, law enforcement, immigration policies, legal compliance
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan: Indonesia Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Analisis Yuridis Terhadap Strategi Flash Sale Sebagai Dugaan Praktik Predatory Pricing Dalam Platform E-Commerce di Indonesia Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo; Dewa Ayu Putri Sukadana; Ketut Elly Sutrisni; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2699

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong lahirnya strategi pemasaran agresif seperti flash sale yang memunculkan problem yuridis terkait batas antara promosi sah dan dugaan praktik predatory pricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan flash sale dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Kajian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perbandingan dengan regulasi Tiongkok untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika harga dalam ekosistem digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma dalam menentukan unsur “harga sangat rendah dengan maksud menyingkirkan pesaing,” karena mekanisme harga di platform digital dipengaruhi oleh algoritma dan kebijakan sistemik, bukan semata kehendak individual pelaku usaha. Temuan ini menegaskan bahwa flash sale berpotensi menjadi instrumen eksklusi pasar ketika dilakukan secara masif oleh pelaku usaha dominan, sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan regulasi dan peran KPPU dalam memastikan praktik perdagangan digital berlangsung secara adil dan kompetitif
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Denada, Sarah Queen Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Ketut Artadi I Nengah Dasi Astawa I Nyoman Nurjaya Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Intan Puspadewi, Agung Ayu Kadek Julia Mahadewi Kenanga Asella Theresia Rasuh Ketut Elly Sutrisni Made Jayantara Maria Elisabeth Yuliana Welu Manggo Muktiono Muktiono Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Pramudia Anjaswari Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman A Martana Pebrina, Ni Putu Putra, Komang Satria Wibawa Rachmi Sulistyarini Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Rizky Raynaldy Canon Sasmitha, Putu Sherly Chandra Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Yudiantika, Kadek Agus