Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH PANDEMI COVID -19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) I Kadek Partayasa; Ketut Sudiatmaka; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51873

Abstract

Penelitian awal yang di lakukan di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan bahwa kasus perceraian yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah dilatarbelakangi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh terhadap tingginya kasus perceraian. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Singaraja. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Teknik studi dokumen dan Teknik wawancara, kemudian data yang diperoleh diolah dan diseleksi supaya memperoleh hasil sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng, berpengaruh terhadap peningkatan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Singaraja, disamping faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, karena masalah ekonomi keluarga sering cekecok dan berakhir pada perceraian. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam mencegah kasus Perceraian adalah pada asasnya peran hakim yang signifikan dalam pencegahan kasus percerian yang terjadi adalah pada tahap perdamaian. Upaya perdamian ini hakim berusaha memberikan nasehat-nasehat dan melalui beberapa Teknik-teknik dalam melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Terpenting dalam upaya mediasi adalah para pihak hadir dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Saran yang dapat diberikan diharapkan semua pihak baik keluarga dan pemerintah dalam hal ini hakim pengadilan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai perkawinan dan memberikan pemahaman mengenai dampak-dampak ditimbulkan jika terjadinya suatu perceraian, supaya dapat meminimalisir kasus perceraian yang terjadi dan khsusnya pada masa pandemi covid-19.
EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH ) I Putu Agus Yudha Artama; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, mebyakaon dan mekecis atau metirta, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja) Gede Surya Saputra; Ketut Sudiatmaka; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51904

Abstract

skripsi ini berjudul “implementasi pasal 7 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai perkawinan usia dini (studi kasus pengadilan negeri singaraja)”. perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhannya . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini , akibat hukum dari perkawinan usia dini, dan konsekuensi dari perkawinan usia dini. untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. perkawinan usia dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing keluarga, . pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1644 K/PDT/2020) Efrilius Kantriburi; Ketut Sudiatmaka; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51906

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (studi putusan mahkamah agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 1644 K/Pdt/2020 adalah bermula adanya putusan pengadilan negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan dikuat kan dengan putusan pengadilan tinggi jawa tengah nomor 423/PDT/2019/PTSMG dengan dasar pertimbangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana diatur pada pasal1365KitabUndang- undang Hukum Perdata (BW). Terdapat asas -asas dan norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: Sepadang-sepenginang dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang sebagai dasar dalam Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kedua, perbuatan melawan hukum berupa pembatalan pernikahan secara sepihak menimbulkan akibat hukum mengenai penggantian biaya kerugian baik materiil maupun im materiil kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perempuan dan melalui putusan tersebut maka kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020. Saran, Diharapkan kepada orang tua untuk meyakinkan anak baik perempuan atau laki-laki, sebelum anaknya melakukan pernikahan atau perkawinan agar benar-benar berani bertanggungjawab atas kesepakatan akan menikahi atau mengawini anak seseorang, supaya tidak merugikan pihak yang diajak kawin atau nikah ataupun merugikan pihak keluarganya, sehingga sesuai dengan asas dan nilai-nilai kepatutan dimasyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi peraturan nomor 96 Tahun 2018 tentang persyararan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan (2) dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam teknik penentuan sampel, penelitian ni menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, (2) implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala terkait proses pelaksanaan perceraian yang dianggap sulit dalam menghadirkan pihak-pihak terkait, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat ke masing-masing desa yang bersangkutan. Selain itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
PERANAN BPOM KABUPATEN BULELENG DALAM HAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Ida Ayu Kade Novi Handayani; Si Ngurah Ardhya; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of BPOM Buleleng Regency in supervising drug and food products and the obstacles encountered in supervising drug and food products. In this study, the type of research used is empirical legal research with a descriptive nature that aims to accurately describe individual characteristics, circumstances, determine the spread of a symptom, or determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. The data and data sources used are primary data obtained directly in the field, namely the Pom Workshop, Buleleng Regency, secondary data obtained from the legal foundations related to this research with primary materials containing basic norms, secondary legal materials regarding books related to this research. In data collection techniques using documentation/library study techniques, interview techniques and observation techniques with qualitative processing and analysis techniques. The results of this study indicate that the role of the Pom Loka Buleleng Regency as an organization that is responsible for carrying out rights and obligations as drug and food supervisors in accordance with applicable laws and regulations, then the obstacles encountered by the Buleleng Regency Pom Loka in supervising drugs and food occur due to two factors, namely, internal factors (all-online system) due to limited human resources and lack of participation of law enforcement officials and external factors (lack of consumer understanding of a product in circulation) rampant circulation of illegal products online and low public knowledge and awareness about the dangers of counterfeit products.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG I Gusti Ketut Riski Suputra; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out and analyze the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency, as well as knowing and analyzing the factors that cause the high number of land dispute cases in Buleleng Regency. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non-probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The research results show that the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency is through several work programs/annual work plans that are routinely carried out as well as prevention strategies in the form of strengthening cooperation and coordination with Government Agencies, Ministries/Institutions, Universities, APH, and other related stakeholders as well as the general public. Optimizing electronic technology information systems for land disputes, conflicts and cases for planning, policy analysis, handling and preventing land cases, mapping potential cases based on case typology and carrying out scientific/academic and practical studies on the causes of cases/root problems as well as resolution strategies and prevention of new cases. Meanwhile, the factors causing the high number of land dispute cases in Buleleng Regency are the ineffective coordination and cooperation between Ministries/Institutions and related parties in the context of handling the resolution and prevention of land cases; there is no appropriate and effective prevention mechanism regarding land cases in order to reduce the increase in land cases in the Buleleng Regency area; as well as the limited authority of institutions that intersect with the authority of other agencies. Apart from that, several other factors in society can also influence the percentage of land cases occurring in Buleleng Regency.
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SUKU SASAK LOMBOK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah) Wahyu Aolia; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to (1) find out how the position of boys and girls in the division of inheritance according to customary law in Sade Hamlet is related to the legal pluralism that exists in the Sasak tribe community. (2) To find out which laws apply in the distribution of inheritance according to customary law in Sade Hamlet. The type of research used is empirical legal research. The legal materials used come from legal, primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques use documentation study techniques, interviews and direct observation. The results and conclusions of the research show that the position of sons and daughters in the division of inheritance in the Sade traditional hamlet still adheres closely to and maintains the customary law that has been in force from the past until now in matters of distribution of inheritance according to the principle of the family system adhered to by children. Men as the successors of the lineage receive absolute inheritance of inheritance. The community in Sade Hamlet adheres to a patrilineal family system. This results in daughters not having the right to inherit property from their parents. The indigenous people in the Sade traditional hamlet are strictly subject to local customary regulations.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG) Kadek Setiawan; I Wayan Landrawan; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of online gambling is an act that violates the law which is included in a crime and has become a habit for the community, including the City of Buleleng. Online gambling is a form of abuse of online media facilities where betting is used by transferring cash through banks, like gambling in general. If allowed to continue without serious handling from police law enforcement, people who carry out online gambling will become addicted and will have a negative impact on themselves and others. This study aims to analyze 1) the efforts made by the police to enforce the law against online gambling criminals in the Buleleng district. 2) Obstacles that hinder law enforcement efforts against perpetrators of online gambling crimes in the Buleleng district. This research uses an empirical juridical approach, the research is descriptive, the type of data is primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and document studies. The sampling technique of non-probability sampling is in the form of purposive sampling and data analysis, namely qualitative analysis. The results of the study show that the efforts of the police in tackling online gambling crimes in the Buleleng City Police area are efforts made by the police in enforcing the law against online gambling crimes, penal efforts. The obstacles experienced by the Buleleng resort police in enforcing the law, are the difficulty of obtaining the suspect's address, the high mastery of the perpetrators in operating information technology.
IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINGARAJA) Deni Rosadi; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out and analyze the implementation of Article 41 of the Marriage Law concerning the Fulfillment of Children's Rights After Divorce Based on an Islamic Law Perspective in Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical juridical. This research is descriptive qualitative in nature. The location of this research is the Singaraja Religious Court. The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques and document study techniques. The research sampling technique used was purposive sumpling. The results of the research show that the factors causing divorce are child marriage factors which are caused by economic factors and communication and mental health. Fulfillment of children's rights as a result of parental divorce in the jurisdiction of the Singaraja Religious Court has not yet gone completely well. This is because most ex-husbands, after officially divorcing, no longer carry out their obligations as fathers who have the responsibility to provide support for their children. Apart from that, most married couples in the jurisdiction of the Singaraja Religious Court divorce because there are economic problems in their families. In giving a decision regarding the provision of children's rights after divorce, the Singaraja Religious Court Judge was in accordance with Article 41 of the Marriage Law concerning the Fulfillment of Post-Divorce Rights.
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu