Claim Missing Document
Check
Articles

STUDY OF BALINESE CUSTOMARY LAW ON INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM INTERFAITH MARRIAGES Ketut Sudiatmaka; I G A Lokita Purnamika Utami; Ni Ketut Sari Adnyani; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.55349

Abstract

This study aims to determine (1) the study of Balinese customary law on the inheritance rights of children born from interfaith marriages; (2) the status of the heirs of children born from interfaith marriages; and (3) legal consequences for the heirs of children born from interfaith marriages (a case study in the village of Alatgker, District of Buleleng, District of Buleleng). This type of research is an empirical juridical research with a basic research scheme, using a method with a statutory approach and a conceptual approach. sources of primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques are carried out by: document studies, field observations (observations), and interviews. The research location is in the village of… using a qualitative descriptive analysis of legal materials. The results of the study show that interfaith marriages in the Marriage Law in Indonesia are not explicitly regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Juncto Marriage, Law Number 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Marriage Law requires couples of different religions if they want to marry, they must submit to the religion of one of the parties. As for the inheritance rights of children born from marriages of couples of different religions according to Balinese customary law, if the child follows his father's religion, he will be given the right to inherit. However, if the child follows the religion of his mother, he will not get the right to inherit. This is based on that the Balinese customary inheritance law adheres to the limeusa principle (father line) and inheritance is not only in the form of rights but also certain obligations that can only be carried out by heirs of the same religion as the heir.
Governance Strategy Juridical Rural Creative Economy Respond To Competitive Global Competition Adnyani, Ni Ketut Sari; Sudiatmaka, Ketut; Landrawan, I Wayan
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 1 No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v1i1.177

Abstract

This research is motivated because of the importance of legal protection also serves as protection for the governance of the rural economy, among others, can we review the various forms of business startups together or independent creative such as from several sectors among others include: crafts produced by businesses traditional craft "weaving" typical Bali, whether generated by an individual or collective basis. Activities of corporate governance in achieving the goal must always be done with the provisions of applicable law. In case this is not rare in the field that many business activities that have not been able to carry out the legal relationship for the corporate governance businesses without first consulting with legal teams, and business people never know when the legal relationship occurs. The lack of knowledge and understanding of the technical legal advice resulted in the governance of rural creative economy also occur in governance typical handicraft industry Endek Klungkung be difficult to develop and the potential of the craft. Methodologically, this study is the development of research in the engineering building public policy on rural economic governance creative competitive in the face of global competition. This research, that research is a digger / primary data collection tool. Research, difficulties for businesses in the countryside in conducting the governance of creative economic development, that despite constraints in the production, management, marketing, collaboration and licensing are also difficulties in connection with public knowledge of related legal actions that could be proved from the people who do not know procedures and in the management of copyright as a form of lack of legal awareness of the local community. Strategy juridical taken by the manager of the creative economy is rustic in to protect against the type of business and deliver services to consumers, the community's knowledge related to legal remedies that can be done to protect the product of the creative economy to rural areas of action flagiasi and coordinate with Disperindag related to administrative registration of copyright which are owned.
PERKAWINAN MEMADU (POLIGAMI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli) Dewi Fortuna Aldriyanti; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60296

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna untuk (1) mengetahui pengaturan tentang perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta (2) mengetahui faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Perkawinan memadu atau poligami ini memusatkan lokasi penelitian di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (interview), dan teknik pencatatan dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersumber pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari dan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam pawos 2 dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Jika melaksanakan perkawinan memadu dan mengesampingkan pengaturan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah maka akan diberikan sanksi. Namun, sejauh ini sanksi tersebut masih berlaku lisan dan belum terdapat di dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami yaitu karena (1) faktor dari rasa suka sama suka, serta (2) merasa bosan dengan istri pertama.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 16 Tahun 2019 terkait pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan serta akibat hukum yang timbul dengan adanya dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskripti kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bertempat di, Jalan Kartini, Nomor 2 Singaraja Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi yang nantinya data yang diperoleh tersebut, akan diteliti secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak di bawah umur yang diajukan ke pengadilan, proses dan prosedur pemberian dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi pada anak di bawah umur dalam keadaan hamil dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya yang terdapat dalam pasal 2 dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Akibat hukum yang diterima dengan dikeluarnya penetapan dispensasi yakni perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil dan memperoleh Akte Perkawinan.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT’AH KEPADA ISTRI DARI PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit) Dwi Apriliani; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan No. 1518/Pdt.G/ 2020/PA.Sit dan (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul pada putusan No. 1518/Pdt.G/2020/PA. Sit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul, jika ditinjau dari UU Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri”, jika ditinjau dari KHI dalam Pasal 159, yakni “mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat”, serta jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan putusan memberikan mut’ah kepada istri ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dengan pertimbangan yang berdasar untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dan (2) pertimbangan hakim pada putusan No.1518/Pdt.G/2020/ PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut’ah, Hakim berpendapat tergugat disunnahkan memberikan mut’ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 241.
PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM MELEGALISASIKAN PERKAWINAN SIRI MELALUI ITSBAT NIKAH Nurul Fazriyah; Ketut Sudiatmaka; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan mengetahui proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja (2) Mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data yang akan digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Informan penelitian ini merupakan kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah, namun dalam proses perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dicatatkan, dengan demikian masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja. (2) Dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Hakim Pengadilan Agama Singaraja melihat dari Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Sehingga permohonan itsbat nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Moh. Firman Amrulloh; Ketut Sudiatmaka; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60308

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama mengenai besaran pembagian harta besama yaitu diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
IMPLEMENTASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr Luh Ayu Sri Wahyuni; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng dan Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian dispensasi perkawinan di kabupaten buleleng berdasarkan studi putusan nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Teknik pengumpulan data dulakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan karena faktor perkawinan anak yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan, sosial, budaya. Dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan Hakim Pengadilan Agama Singaraja sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr) M. Alvi Azhari; Made Sugi Hartono; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60316

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr dan (2) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif pendekata pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang di peroleh yaitu (1) pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr adalah dengan menjalankan amar putusan dari Putusan Hakim yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap anak bernama HIRZI IRODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayarkan uang perkara senilai Rp. 5000,00. Pertanggungjawaban ini diberikan sesuai dengan bukti yang ada serta sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr adalah dengan memperhatikan alat bukti, aturan yang berlaku dan unsur-unsur yang telah dipenuhi. Pada inti amar putusan tersebut diketahui bahwa anak bernama HIRZI IRODI dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hukuman tersebut sudah sesuai dengan UU Perlindungan anak dimana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN I Kadek Maheni; Ketut Sudiatmaka; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetepan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran. (2) Untuk Mengetahui secara yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim memberikan izin untuk mendapatkan penetapan permohonan pemohon Lisa dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinan adalah sah dalam agama dan kepercayaan yang sudah berlangsung kurang lebih 15 Tahun, Pemohon dan suami pemohon sudah memiliki 4 orang anak, pemohon adalah domisili asli Medan, jika hakim tidak memberikan penetapan izin maka akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena tidak memiliki akta perkawinan. (2) Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Hakim tidak memberikan sanksi yang tertulis pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal 4 menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan”
Co-Authors Adnyani, Ni Sari Agus Sujana, Komang Agus Wibawa, Komang Pendi Aldi Putra, Gede Wahyu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Ardhya, Si Ngurah Arthadana, Made Wahyu Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Apsari Hadi, I Gusti Bayu Wirayuda, Ketut Dedy Satrawan, Made Deni Kristina, Luh Deni Rosadi Deni Rosadi Desak Laksmi Brata Devi Selvian, Kadek Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Fortuna Aldriyanti Dimas Putu Passadena Vialli Dwi Apriliani Dwipa Yoga Nata, Ida Bagus Ari Efrilius Kantriburi Eswa Pramita, Komang Fadillah, Nazarina G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Agus Wahyu Dana Gede Sastrawan Gede Surya Saputra Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Gusti Ayu Sri Martini . Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Herry Purnomo, I Made Dwi I Dewa Ketut Indra Mahendra I G A Lokita Purnamika Utami I Gst A.A Sintiana Dewi I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ketut Riski Suputra I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Lelo Adnyana I Kadek Maheni I Kadek Partayasa I Kadek Sukadana Putra I Kadek Yuda Arta Negara I Komang Kawi Arta I Made Angga Sumara Wijaya I Made Dwi Herry Purnomo I Nengah Suastika I Nyoman Natajaya I Nyoman Renaldi Mahardika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Putu Agus Yudha Artama I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Wiadnyana Putra I Wayan Landrawan I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata Ida Bagus Resta Parasara Jaya Adhi Satria, Kadek Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jendra, Wayan Jima, Selviana Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Devi Selvian Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Jaya Adhi Satria Kadek Setiawan Kadek Setiawan Kadek Tia Yuliastari Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Bayu Wirayuda Ketut Lia Padma Dewi Ketut Pastika Jaya Ketut Sari Adnyani Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dewi Suryaningrat Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Okta Ritama Komang Pendi Agus Wibawa Komang Srishti Pranisa Komang Tria Anggreni Krisna Pradipta, I Kadek Laksmi Brata, Desak Lelo Adnyana, I Kadek Luh Ayu Sri Wahyuni Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wahyu Arthadana Made Wijaya Kusuma Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moh. Firman Amrulloh Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi Ni Made Wahyu d . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Sari Adnyani Ni Wayan Sri Eka Lestari Nurul Fazriyah Oka Sedana Yasa, I Gst Made Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Perjaka Purba Perwira Negara, Putu Bhaskara Prana Suta Arsadi, I Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Purba, Perjaka Puspa Ariawan, Gede Adi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Utari Praba, Dewa Ayu Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Renaldi Mahardika, I Nyoman Resta Parasara, Ida Bagus Ritama, Komang Okta Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sastrawan, Gede Satria Dana, Putu Dipa Selli Handini Selviana Jima Sintiana Dewi, I Gst A.A Sky Pinandita, Kadek Briyan Srishti Pranisa, Komang Suci Pratiwi, Ni Kadek Sukma Devi, I.G.A.Meta Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wahyu Aolia Wahyu Aolia Wahyu Dana, Gede Agus Wayan Jendra Wiadnyana Putra, I Putu