Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMIRI BARAT DARI PERSPEKTIF GOOD VILLAGE GOVERNANCE UNTUK MENDORONG COMMUNITY TRUST Safitri, Nur Faiza; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat dan keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Barat dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 4 staf pemerintah desa, Ketua BPD, 8 tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan, serta arsip dokumen pemerintah desa. Berfokus pada 3 prinsip Good Governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), studi ini melihat bagaimana pemerintah Desa Kemiri Barat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan partisipatif beserta faktor-faktor determinasinya sehingga desa ini mampu meraih peringkat tertinggi Desa Antikorupsi se-Jawa Tengah. Studi ini melihat kehadiran kepercayaan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah desa. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempengaruhi eksistensi Good Governance di pemerintahan desa dan eksistensi Good Governance ini mampu memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka untuk melihat bagaimana kepercayaan itu terbangun, perlu untuk dilakukan studi terkait partisipasi masyarakat dengan subjek yang lebih representatif
Analisis Komparasi Sistem Kenagarian di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif The Local Wisdom of Self Governing Community dan Institusionalisme Baru Akbar, Rahmat -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam tinjauan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mencoba untuk menganalisis serta membandingkan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dengan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan institusionalisme baru dan the local wisdom of self governing community. Dalam operasionalisasi konsep, terdapat 3 pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan 38 sub indikator yang dipecah pada masing masing pendekatan. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta teknis analisis data menggunakan teori komparasi konstan dengan teknis menulis catatan, identifikasi konsep-konsep, dan pengembangan batasan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat banyak perbedaan kelembagaan dalam tataran operasional yang diukur pada ranah praksis. Nagari Koto Nan Gadang bersifat Nagari Adat sementara Nagari Koto Baru Simalanggang bersifat Pemerintahan. Akan tetapi, terdapat banyak ciri khusus yang membedakan 2 Nagari ini jika ditinjau dari perbandingan yang dilaksanakan dalam kerangka the local wisdom of self governing community
Tingkat Kepuasan Pengguna Sepeda yang Menggunakan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman – Thamrin Patrick, Nelson Leonardo; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Pasal 62 ayat 1 dan 2 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi “Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda” dan “Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas”. Namun dalam penerapannya masih banyak kekurangan di jalur sepeda yang sudah ada. Masih adanya pengguna sepeda yang kecelakaan akibat dari pengguna kendaraan lain, masih minimnya jalur sepeda yang terencana secara baik, tidak terintegrasi dengan layanan transportasi publik, kurangnya fasilitas pendukung seperti lampu penerang, marka dan rambu, serta masih banyaknya pengguna kendaraan lain yang menggunakan jalur sepeda. Jalur sepeda permanen yang menggunaan planter box di Sudirman – Thamrin diharapkan dapat memenuhi kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya. Teori pada penelitian ini menggunakan teori kepuasan oleh Hawkins dan Looney yang mempunyai tiga indikator berupa kesesuaian harapan, penggunaan kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas pengguna sepeda yang menggunakan jalur sepeda permanen di Sudirman – Thamrin merasa puas dengan fasilitas yang disediakan. Kepuasan tersebut terutama didorong oleh faktor kenyamanan yang mereka rasakan, tingkat keamanan yang memadai, aksesibilitas yang baik, serta keberadaan marka dan rambu yang jelas. Namun demikian, terdapat masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu ketertiban di jalur sepeda
ANALISIS RELASI MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN BADUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Nugraha, Agni Yoga; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung ialah lembaga persatuan masyarakat adat yang ada di tingkat Kabupaten. Kabupaten Badung merupakan daerah yang unggul pada sektor pariwisata dan Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan pariwisata kebudayaan. Berangkat dari hal tersebutlah MDA Kabupaten Badung perlu terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah bersama dengan Pemda Badung sebagai regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi dari kedua aktor tersebut dalam pengembangan pariwisata daerah dan melihatnya melalui teori Talcott Parsons yaitu struktural fungsional serta konsep A-G-I-L. Konsep ini melihat MDA Kabupaten Badung sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui hubungan dengan lembaga sosial lain untuk saling mempengaruhi, kerjasama, kolaborasi, ataupun memunculkan ketegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDA Kabupaten Badung mengalami hambatan terkait regulasi dan birokrasi untuk bisa telibat dalam pengembangan pariwisata daerah. MDA Kabupaten Badung sesuai dengan teori Parsons akan secara alami melakukan fungsinya untuk mencapai stabilitas sosial dengan membangun relasi secara terstruktur dengan lembaga sosial lain salah satunya Pemda Badung
PENGUATAN NAGARI DAN PERAN BUNDO KANDUANG: STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Rafi, Muhammad -; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan istilah nagari ke desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, menjadikan nagari hilang akan jati dirinya. Pada masa pemerintahan desa peran serta dari pemangku adat tidak dilibatkan di dalamnya, salah satunya dapat dirasakan oleh unsur Bundo Kanduang dan Keberlangsungan adat pada masa desa tidak begitu terasa. Pelemahan-pelemahan yang terjadi terhadap nagari pada masa orde baru, menjadi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat minangkabau. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Bundo Kanduang dalam penguatan nagari melalui program nagari madani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketika Nagari Badesa-desa hal yang dijalankan oleh Pemerintah Desa hanya secara sistem pemerintahan saja, sedangkan sistem Banagari yang dipahami oleh masyarakat nagari sama sekali tidak ada dalam ranah pemerintahan desa. Babaliak Ka Nagari kaum adat menjadi mitra bagi pemerintah nagari, tidak hanya mewarnai dari luar tetapi menjiawi dari dalam. Dengan kata lain, saling melengkapi baik dalam sistem pemerintahan nagari maupun sistem banagari. Babaliak Ka Nagari, secara informal bundo kanduang diwadahi dalam sebuah lembaga nagari yakni Lembaga Bundo Kanduang Nagari Sungai Pua dan secara formal bundo kanduang menjadi salah satu unsur adat yang dipilih untuk menjadi bagian dalam Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Dalam mensukseskan Gerakan Nagari Madani (GNM) di Nagari Sungai Pua, peran dari Bundo Kanduang Nagari dapat dilihat dari adanya korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan apa yang menjadi poin dalam Assessment GNM, hidupnya kegiatan dalam pengamalan nilai-nilai keislaman dan adat istiadat di nagari. Sehingga hasil dari pelaksanaan Gerakan Nagari Madani (GNM) di 82 Nagari se-Kabupaten Agam juga menjadi value yang dibangun dalam penguatan nagari. Jadi apapun proses yang terjadi dalam nagari, bundo kanduang juga memiliki peran penting dan keberadaannya sama sekali tidak pernah ditinggalkan
EVALUASI DAMPAK PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA DEPOK Pertiwi, Alifiyah Rahma; -, Kushandajani -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota di Indonesia yang sistem pembangunannya memperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan sinergitas komitmen oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap daerah di Indonesia wajib untuk mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak, tidak terkecuali Kota Depok. Kota Depok telah mencapai predikat Nindya, yakni peringkat tiga dari lima dalam tingkatan penghargaan Kota Layak Anak. Didapatkannya peringkat Nindya dapat dikatakan bahwa Kota Depok telah cukup mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bentuk komitmen hukum terhadap kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Depok. Teori yang digunakan adalah evaluasi dampak dari Finterbush dan Motz yang melihat dari dampak individual, organisasional, dan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak individual, organisasional, dan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok sudah sesuai dari apa yang diharapkan oleh OPD dan lembaga terkait. Walaupun masih adanya kekurangan dari komunikasi antarlembaga dan sosialiasi terkait program.
PELAKSANAAN SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF SMART GOVERNANCE DI DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR Yanti, Defi Yuli; -, Kushandajani -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Smart Village Nusantara Desa Kemuning dilakukan secara “top-down” melalui piloting dari CSR yaitu PT. Telkom Indonesia dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dimensi smart governance di Desa Kemuning serta faktor penghambat pelaksanaanya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berupa konsep smart village dari santosa (2019) yaitu pada indikator pelaksanaan smart governance. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan smart governance di Desa Kemuning belum sesuai dengan yang diharapkan, pada pelakanaan indikator pelayanan publik dan sosial masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang berdatangan langsung ke kantor desa. Indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum optimal hal ini masyarakat Desa Kemuning masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah, musrenbang desa serta pengguna teknologi digital hanya sebatas informasi saja pada fitur website e-monev belum pada bukti ada tindak lanjut mengenai usulan laporan. Indikator keterbukaan informasi secara transparan belum berjalan sesuai dengan konsep yang ada, website smartvillagenusantara.id masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Desa Kemuning hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai website resmi Desa Kemuning. Faktor penghambat dalam pelaksanaan smart governance yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengakses TIK pada lansia, Serta keterbatasan sarana dan prasarana terkit kepemilikan smarphone Iphone untuk mengakses aplikasi simpel desa
Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya Kota Lama Semarang dalam Prespektif Tata Kelola Pemerintahan Bahari, Nala -; -, Kushandajani -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cagar budaya ialah salah satu bentuk peningggalan masa lalu untuk masa depan yang perlu dijaga kelestariannya. Kota Lama menjadi salah satu bentuk kawasan Cagar Budaya yang perlu dijaga kelestariannya dengan dibentuknya aturan – aturan pengelolaan kawasan Kota Lama Semarang. Perda No. 2 Tahun 2020 telah menjadi acuan dalam menjalankan revitalisasi Kota Lama Semarang, namun pada lapangan pengelolaan Kota Lama terdapat masalah dalam pelaksanaannya seperti pada peralihan bangunan untuk kegiatan bisnis. Permasalahn tersebut menjadi salah satu tujuan penelitian yakni menganalisa tata kelola dari revitalisasi kompleks cagar budaya Kota Lama Semarang, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif serta penggunaan teori tata kelola pemerintah menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian revitalisasi pada cagar budaya Kota Lama Semarang. Hasil temuan dari adanya kebijakan revitalisasi ini ditemukan tidak optimalnya jalannya revitalisasi Kota Lama. Tidak berjalannya tata kelola dari aspek responsibiltas dan akuntabilitas disebabkan adanya tidak berjalannya kebijakan revitalisasi sebagaimana mestinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bermasalah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hambatan ini diperlukan kesadaran penuh serta tanggung jawab dari pemerintah sendiri baik Pemerintah Kota Semarang dan BPK2L dalam menjalankan aturan tersebut. Aturan yang berkaitan dengan tata kelola cagar budaya di Kota Lama perlu ditinjau kembali oleh pemerintah guna tidak terjadi kembali hambatan yang ada saat ini
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA PANGKALPINANG Rheza, Dhani Amar; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan sistem zonasi pada jenjang SMA Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Studi ini mencoba untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam hal pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang. Selain itu, studi ini juga menjajaki persoalan kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara mendalam bersama pelaksana kebijakan hingga masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kota Pangkalpinang telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan gejolak di masyarakat terkait pembagian wilayah zonasi dan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan optimalisasi sumber daya, memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi kebijakan sistem zonasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang
PERAN KOMUNIKASI PADA PENANGANAN KESEHATAN MENTAL IBU PASCA PERSALINAN Lubis, Lubis; Setiyono, Budi; Kushandajani, Kushandajani; Sardini, Nur Hidayat
Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram Vol 9, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/mj.v9i2.22666

Abstract

Abstract: The role of communication is very important in providing treatment to postpartum maternal mental health in the form of providing Educational Information Communication (EIC) and counseling. Providing the right information when providing EIC and counseling will have a positive impact on the mental health of postpartum mothers. The research used qualitative exploratory studies. Data was collected through in-depth, semi-structured, and face-to-face interviews. The data were analyzed using inductive content analysis. The sampling method is based on purposefully select of 6 health workers in December 2024. The results showed that informants consisted of 4 midwives, 1 Head of Public health center and 1 mental nurse interviewed. There are 4 (four) themes based on communication components, namely the source of communication, the message conveyed, the media used, the recipient of the message, and the reciprocal effects of the message that has been delivered. From these four themes, it was found that health workers, especially midwives, have not provided IEC material or counseling that is still not appropriate in accordance with the mental health conditions of postpartum mothers. The communication media used is also still limited. So there is a need for training for midwife health workers to be able to provide good communication according to the needs of mothers after childbirth.Abstrak: Peran komunikasi sangat penting dalam memberikan penanganan kepada kesehatan mental ibu pasca persalinan berupa pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan konseling. Pemberian informasi yang tepat saat memberikan KIE dan konseling akan berdampak positif terhadap kesehatan mental ibu pasca persalinan. Penelitian menggunakan studi eksploratif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur dan tatap muka. Data dianalisis menggunakan analisis conten induktif. Metode pengambilan sampel berdasarkan purposefully select terhadap 6 orang tenaga kesehatan pada bulan desember 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa informan terdiri dari 4 orang bidan, 1 Kepala Puskesmas dan 1 orang perawat jiwa yang diwawancarai. Terdapat 4 (empat) tema berdasarkan komponen komunikasi yaitu sumber komunikasi, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, penerima pesan, dan efek timbal balik dari pesan yang sudah disampaikan. Dari empat tema tersebut didapatkan bahwa tenaga kesehatan khususnya bidan belum memberikan materi KIE atau konseling yang masih kurang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan mental ibu pasca persalinan. Media komunikasi yang digunakan juga masih terbatas. Sehingga perlu adanya pelatihan kepada tenaga kesehatan bidan untuk dapat memberikan komunikasi yang efektif sesuai kebutuhan ibu pasca persalinan.
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - Achmad Taufiq achmad taufiq . Adeodata Mbiri Adi Resta P Aditya Kurnia Akbar Aditya Yoga Prakosa Afsih Lisani Dinisti Agus Fatkhurohman Agus Trihandoyo Ahmad Taufiq Ainii, Aziizah Qurrotu Aisyah Maulida Akbar, Rahmat - Alimta - Fesyalia Amari Shofi Maulani Oktavia Anak Agung Gede Sugianthara Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andriani Gita Swela ANGGALIH, RATIH AYU TIRTA ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkan, Muhammad Rafif Artha Silvia Nababan arum puspita nugraheni Auladina Nur Aini, Auladina Nur Azhar, Insyira Yusdiawan Bahari, Nala - Bayu Adhi Nugroho Bisri Halim . Budi Nur Hadi Wibowo Budi Setiyono budi setiyono . Churrotul Ainiyyah Cinda Khansa Arroiffah Cindy Martha Devi Daniel Teguh Kurniawan Dantes, Elsha Febria Dejehave Al Jannah Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Devi Meri Yanti Dewi - Erowati Dicky Priambodo Dwi Inda Sari, Dwi Inda Dwi Ratna Cahyaningtyas Dzunuwanus Ghulam Manar Efa Sulistyani Endry Chrisnurlenawati Erowati , Dewi Faisol, Andre Farid Luthfi Assidiqi Fina Sinarita Firman Muhksin Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fitriyah . Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris gatot supriyanto . Ghufron, Moch. Rasyiful Ulum Gustian Putradi AD Hendra Try Ardianto Hendra Try Ardianto Herawati , Nunik Retno Hilda Alfina Rosyada I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan Ilham - Aminulloh Indra Prasetya Indriani - Noviastuti Insyira Yusdiawan Azhar Ivan - Bahtiar Jamaluddin, Sholeh - Juandi - Silaen Kahfi Dwi Septian Kinaya Tirzana Dewi Kurniawati, Apita Isri Laila Alfirdaus Laila Alfirdaus Laila Kholid Alfirdaus Laxchyta Bara Abadi Leo Giri Sasana Lubis Lubis, Lubis Lufi Risa Irmayana Luqmanul Hakim Lusia Astrika M. Reza Atmaja Hadi manisah . Marlina, Neny - May Hesti Cahya Intan Fadilla Mayyasari Timoer Gondokusumo Mbiri, Adeodata Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akmal Arravi Muhammad Farich Azhar Muhammad Ikbaludin Muhammad Isa Nabilah Hanim Nabilla Apriliany Cantik Prameswari Nabilla, Dhea - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nasution, Faiz Albar Naufal, Rafi Candra Naufan, Fakkar Dafin Neny - Marlina novia kristanti Nugraha, Agni Yoga Nunik Retno H Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nur Arofah, Nur Nur Hidayat Sardini Nuruddin, Naufal Hanif NURUL KURNIAWATI Nurul Mardiyah Oktaviani, Alfina - Pamela Setya Milasari Patrick, Nelson Leonardo Pertiwi, Alifiyah Rahma Pipit Anissatul Fadlillah Pranoto, Medina Lutfiani Pratiwi, Luvita Eska Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purnamasari, Aldila Purwoko . Rafi, Muhammad - Rahdeana Almeyna Kurnia Rahma Dhiya Hanifah Reni W Retnoningsih, Yuyun Rheza, Dhani Amar Rina - Martini Rina Martini Rizki Hesananda Rosyida, Melina S. Rouli Manalu Safitri, Nur Faiza Salsabila, Unik Hanifah Saputra, Dimas Adi Sasangka, Naufal Tsabit Shiddiq Sella Kusumawati Setiastuti, Tri Kumala Shabrillah - Murni siti dzarroh Siti Fatimah Sulistyowati . Suntian, Isti Azhari Putri Supratiwi . SUPRATIWI SUPRATIWI Susilo Utomo Swela, Andriani Gita Teguh Yuwono Turtiantoro Turtiantoro Vina Anissa Dewi virna apriliani w, hendika dwinanda Wachid Abdulrahman wahid abdulrahman . Wahid Abdurrahman Wahid Abdurrahman, Wahid Willy - Valentino Wiryawan, Avita Putri Yanti, Defi Yuli Yoga Ade Perdana Yogi Arif Ramdhanu yuwanto - - Zahranum Ramadhayanti