Claim Missing Document
Check
Articles

ANALYSIS OF JOINT VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES IN GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE (Case Study of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati) Nabilla Apriliany Cantik Prameswari; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the analysis of the Village-Owned Enterprises Together with Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. This is because in Pati Regency, in fact, each village already has its own BUMDes, but in practice the majority are still constrained by bad loans. A new breakthrough emerged by uniting several villages into a BUMDesma. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati is predicted to be the latest breakthrough for village business entities operating in the health sector. The problems studied arise to see how this BUMDesma manages its organization.The purpose of this study was to analyze the governance of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. The process of analyzing it, this study uses the theory of Good Governance from Dr. Sedarmayanti with the variables of Accountability, Transparency, and Participation. This study uses a qualitative descriptive method using data collection techniques carried out through the process of interviews, observation, and documentation.The results of the study indicate that the management of BUMDesma is still not running well. However, it is undeniable that there are several problems and obstacles faced, especially in terms of accountability, namely accountability and financial reporting, which so far are still being criticized by the management. In addition, there is still a lack of coordination between stakeholders which causes miscommunication between each other.Based on the results of the study, there is a conclusion that BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati based on the Good Governance theory that the author uses, namely Accountability, Transparency, and Participation, overall BUMDesma is still lacking. The disadvantages of BUMDesma are the lack of coordination between members, unclear financial reports, GMS, and profit sharing problems. Suggestions for BUMDesma are to focus more on evaluating financial reporting and improving coordination between members to minimize information misunderstandings. Recommendations for further research so that they can see from other perspectives and for other areas that this research can be a reference in the formation of BUMDesma.
Pemberdayaan Perempuan dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang Laila Alfirdaus; Kushandajani Kushandajani
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 2, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.629 KB) | DOI: 10.14710/jpv.2021.11174

Abstract

Although gender problems in village have been obvious, the issuance of Law No. 6/2014 does not automatically transform gender relations in village. As a matter of fact, the Law has clearly asserted woman representation in village decision making and development. Therefore, it is important to strengthen woman awareness of their rights. This article is a reflection of community engagement activities in Lerep, Semarang district, Central Java supported with data from observation, document reviews and interviews prior, during and after the activities. From the data, we can see that teh main challenge for woman empowerment in village come from the facts thatvillage government still prioritizes infrastructure in its development. Development programs that have direct impact on women are limited. On the other hand, women in the village are not yet aware of their rights guaranteed by village law. Information dissemination on woman rights in village decision making and development therefore becomes the initial strategy that is unavoidably needed.
ANALISIS KINERJA LEGISLASI LEMBAGA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Mayyasari Timoer Gondokusumo; Kushandajani Kushandajani; Fitriyah Fitriyah
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i2.4248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja legislasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan kegiatan terjadi, termasuk di Lembaga pemerintahan seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal ini, penting untuk di analisis kinerja legislasi Lembaga DPRD Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method, dengan metode kuantitatif sebagai metode utamanya yang dilakukan melalui pembagian kuesioner. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya, dimana dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian akan dirumuskan serta di analisis menggunakan beberapa teori untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi proses legislasi serta mencari dimensi pengukuran proses legislasi. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga menjadi sebuah penemuan. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja legislasi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan namun memaksimalkan agenda pembahasan.
DESAIN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG Kushandajani Kushandajani
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.155 KB) | DOI: 10.14710/politika.6.2.2015.63-73

Abstract

This research is motivated by the deepen concern toward  the fenomena of Desa  in Indonesia, in otherhand application of desa regulation through the law No.  6 of 2015  is exist for a while. So, it’s important thing to study how the law No.6 of 2015 makes design to execute  governance in Desa. Result this research describes that central government and local government are not ready to implement UU No. 6 of 2015. Local government of Kabupaten Semarang still have  one local regulation of Kepala Desa election, three planned local regulations of desa’s finance, desa’s social organization, and desa’s government. There are three Peraturan Bupati of desa’s finance, management of desa’s finance, and desa’s government staff payment. . Keywords: village governance, village authority, village original rights, village  government functions, village based local authority
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 Aditya Yoga Prakosa; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan pada tahun 2020 dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia setiap 5 tahun sekali, salah satunya di Kabupaten Blora. Pemilihan ini diikuti oleh berbagai golongan masyarakat yang memiliki hak memilih sesuai dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019. Pilkada serentak di Kabupaten Blora diadakan pada saat itu memiliki kenaikan dalam partisipasi, salah satunya dipengaruhi oleh partisipasi pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang memiliki peran yang penting karena jumlahnya yang cukup tinggi, selain itu pemilih pemula sangat sulit ditebak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasinya. Penelitian ini menggunakan metode campuran (Mixed Metode). Penelitian ini menggunkan tipe mixed method yalitu strategi eksploratoris sekuensial yang lebih mendahulukan data kualitatif kemudian diiringi dengan pengolahan data kuantitatif. Pengumpulan data dalam skripsi ini dengan observasi aktif, wawancara, survey kuesioner dengan teknik pengambilan informan sampling insidental serta sampel data kuantitatif dengan menggunakan rumus slovin dengan nilai signifikasi sebesar 10% serta mengukur skala dengan menggunakan skala Likert dan skala Guttmann. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing, coding, tabulasi, menganalisis data dan mengolah data menggunakan program asisten komputer SPSS versi 20.0 for Windows. Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020 yaitu pengaruh adanya sosialisasi, kedua karena kondisi covid-19 yang ada pada saat itu, ketiga pemilih pemula memiliki pemikiran yang cenderung tidak rasional dan lebih bersifat pragmatis
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SALAMAN KECAMATAN SALAMAN TAHUN 2021 Shabrillah - Murni; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara kepada informan yang telah dipilih secara sengaja baik informan kunci maupun informan pendukung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip yang diperoleh di Kantor Desa Salaman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terkait peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa meliputi pengawasan dari tahap prapenyaluran dan prapenggunaan hingga tahap pascapenyaluran dan pascapenggunaan belum berjalan dengan baik. Belum dilaksanakan peran pengawasan BPD Desa Salaman dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak ada ruangan khusus untuk BPD, kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan SPI melalui aplikasi Siskeudes dan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan BPD sehingga penggunaan Dana Desa belum dilakukan secara adil dan merata.
Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus) Hilda Alfina Rosyada; Kushandajani - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan. Dengan itu pemerintah memberikan fasilitas pelayanan untuk rakyat. Pelayanan publik merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan mix method. Masyarakat dalam menilai pelayanan publik dari kinerja aparat pemerintah dan aspek lainnya. Dari penilaian tersebut organisasi pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sudah baik dan sesuai, namun pada kecepatan waktu dalam pelayanan harus ditingkatkan, karena masyarakat merasa kecepatan waktu pelayanan yang diberikan masih rendah. Dalam upaya memperbaiki pelayanan ada inovasi berupa program pelayanan jemput bola. Program tersebut diharapkan menjadi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
Gotong Royong Culture as an Alternative to Political Funding in Local Election Siti Fatimah; Kushandajani Kushandajani; Fitriyah Fitriyah; Muhammad Adnan
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.16816

Abstract

This research seeks to explore the phenomenon of gotong royong in political funding, which occurred in several districts/cities in Central Java during the election momentum used as one of the political funding strategies. This study uses the concept of campaign funds, and campaign expenditure as an analytical tool. Political funding has an important role because it intersects with many aspects of political activity. Indonesia as a pluralistic and multicultural nation has a variety of local wisdom, one of which is the culture of gotong royong. Especially, practices in the context gotong royong that occurred in Central Java's based political funding of Pilkada, which used as case study in this research. It can be optimised in social terms, and also in the political context. The result of this research is an alternative to political funding that raises public confidence to revive the values of gotong royong culture in building a more established democratic society. Based on the case studies studied, local wisdom-based election political funding alternatives were identified based on several factors. The first factor is building sustainability from the cultural value of gotong royong. Second, through cultural values that are built and then supported by mutual understanding communication among existing stakeholders to strengthen and preserve local wisdom-based political funding. Thirdly, it forms the political awareness of the community, the political awareness of the community that is formed will support candidates who really have the competence to solve regional problems.  This research uses a descriptive qualitative approach by observing the dynamics of gotong royong culture as an alternative to political funding which makes this study interesting to be researched more deeply.
EVALUASI PROGRAM NJUH SEKOLAH MANING SEBAGAI UPAYA DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 Indriani - Noviastuti; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan jumlah 34.955 anak putus sekolah. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang, pemerintah mengimplementasikan program Njuh Sekolah Maning yang menemukan 278 anak tidak sekolah di 5 desa namun yang berhasil kembali bersekolah hanya 26 anak saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan program Njuh Sekolah Maning sebagai upaya dalam mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, program Njuh Sekolah Maning belum memberikan keberhasilan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan melalui kriteria evaluasi William N. Dunn dalam pelaksanaan program ini terutama pada kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, dan kriteria perataan pada program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pemalang
MODAL SOSIAL DALAM PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISIS PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN SEMARANG NIGHT CARNIVAL Willy - Valentino; Kushandajani - -; puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Currently, local festivals have become the government programs of many local governments in Indonesia. Several excellent local festivals show that social capital is a fundamental resource in the implementation process of it. Semarang has been presenting Semarang Night Carnival as a government program aimed to appreciate arts and at the same time promote the City of Semarang itself since 2011. However, the recognition that Semarang Night Carnival received is not as good as the leading festivals from other regions. This research aims to identify and analyze the role of social capital in Semarang Night Carnival. This is a descriptive qulitative research, and using interviews and observations as the data collecting techniques. The results showed that the role of social capital in Semarang Night Carnival was not significant. This can be seen from the social capital indicators, bonding and bridging, that are not going well as the supporting source for this festival sustainability. However, other indicator in the form of linking in this festival has the potential to maintain the existence of this festival. Even though the role of social capital in this festival is not optimal yet, this government program shows that social capital has the potential to be a supporting source of good local governance through the efforts of the City of Semarang’s Government to collaborate with community while being supported by the norm of reciprocity
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - Achmad Taufiq achmad taufiq . Adeodata Mbiri Adi Resta P Aditya Kurnia Akbar Aditya Yoga Prakosa Afsih Lisani Dinisti Agus Fatkhurohman Agus Trihandoyo Ahmad Taufiq Ainii, Aziizah Qurrotu Aisyah Maulida Akbar, Rahmat - Alimta - Fesyalia Amari Shofi Maulani Oktavia Anak Agung Gede Sugianthara Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andriani Gita Swela ANGGALIH, RATIH AYU TIRTA ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkan, Muhammad Rafif Artha Silvia Nababan arum puspita nugraheni Auladina Nur Aini, Auladina Nur Azhar, Insyira Yusdiawan Bahari, Nala - Bayu Adhi Nugroho Bisri Halim . Budi Nur Hadi Wibowo Budi Setiyono budi setiyono . Churrotul Ainiyyah Cinda Khansa Arroiffah Cindy Martha Devi Daniel Teguh Kurniawan Dantes, Elsha Febria Dejehave Al Jannah Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Devi Meri Yanti Dewi - Erowati Dicky Priambodo Dwi Inda Sari, Dwi Inda Dwi Ratna Cahyaningtyas Dzunuwanus Ghulam Manar Efa Sulistyani Endry Chrisnurlenawati Erowati , Dewi Faisol, Andre Farid Luthfi Assidiqi Fina Sinarita Firman Muhksin Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fitriyah . Fitriyah Fitriyah Fitriyah Fitriyah Gai, Apolonaris gatot supriyanto . Ghufron, Moch. Rasyiful Ulum Gustian Putradi AD Hendra Try Ardianto Hendra Try Ardianto Herawati , Nunik Retno Hilda Alfina Rosyada I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan Ilham - Aminulloh Indra Prasetya Indriani - Noviastuti Insyira Yusdiawan Azhar Ivan - Bahtiar Jamaluddin, Sholeh - Juandi - Silaen Kahfi Dwi Septian Kinaya Tirzana Dewi Kurniawati, Apita Isri Laila Alfirdaus Laila Alfirdaus Laila Kholid Alfirdaus Laxchyta Bara Abadi Leo Giri Sasana Lubis Lubis, Lubis Lufi Risa Irmayana Luqmanul Hakim Lusia Astrika M. Reza Atmaja Hadi manisah . Marlina, Neny - May Hesti Cahya Intan Fadilla Mayyasari Timoer Gondokusumo Mbiri, Adeodata Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akmal Arravi Muhammad Farich Azhar Muhammad Ikbaludin Muhammad Isa Nabilah Hanim Nabilla Apriliany Cantik Prameswari Nabilla, Dhea - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nasution, Faiz Albar Naufal, Rafi Candra Naufan, Fakkar Dafin Neny - Marlina novia kristanti Nugraha, Agni Yoga Nunik Retno H Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nur Arofah, Nur Nur Hidayat Sardini Nuruddin, Naufal Hanif NURUL KURNIAWATI Nurul Mardiyah Oktaviani, Alfina - Pamela Setya Milasari Patrick, Nelson Leonardo Pertiwi, Alifiyah Rahma Pipit Anissatul Fadlillah Pranoto, Medina Lutfiani Pratiwi, Luvita Eska Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purnamasari, Aldila Purwoko . Rafi, Muhammad - Rahdeana Almeyna Kurnia Rahma Dhiya Hanifah Reni W Retnoningsih, Yuyun Rheza, Dhani Amar Rina - Martini Rina Martini Rizki Hesananda Rosyida, Melina S. Rouli Manalu Safitri, Nur Faiza Salsabila, Unik Hanifah Saputra, Dimas Adi Sasangka, Naufal Tsabit Shiddiq Sella Kusumawati Setiastuti, Tri Kumala Shabrillah - Murni siti dzarroh Siti Fatimah Sulistyowati . Suntian, Isti Azhari Putri Supratiwi . SUPRATIWI SUPRATIWI Susilo Utomo Swela, Andriani Gita Teguh Yuwono Turtiantoro Turtiantoro Vina Anissa Dewi virna apriliani w, hendika dwinanda Wachid Abdulrahman wahid abdulrahman . Wahid Abdurrahman Wahid Abdurrahman, Wahid Willy - Valentino Wiryawan, Avita Putri Yanti, Defi Yuli Yoga Ade Perdana Yogi Arif Ramdhanu yuwanto - - Zahranum Ramadhayanti