Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas Dan Kinerja Pemerintahan Daerah Budiman, Haris; Nurohmah, Ainun; Nadia Pratiwi, Chika; Nur Islami, Tsulistiyani
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14201

Abstract

Abstract Central government policies, including Presidential Instruction No. 1 of 2025 on state spending efficiency, have direct implications for local government fiscal performance and capacity. The purpose of this study The purpose of this research is to find out how the policies in the Budget Cut stipulated in Presidential Instruction Number 1 of 2025 and how the impact of Budget Cut on Regional Infrastructure Development. This research uses a normative juridical approach with a literature study method to analyze the impact of the policy on regional infrastructure development. The results show that budget cuts have the potential to cause various negative impacts, such as delays in infrastructure projects, decreased quality of public services, increased unemployment, and development inequality between regions. However, this policy also opens opportunities to encourage improvements in project governance, budget optimization, and funding innovation. Keywords : Efficiency Budget Efficiency, Presidential Instruction, Regional Infrastructure. Abstrak Kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, memiliki implikasi langsung terhadap kinerja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam Pemangkasan Anggaran yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana implikasi Pemangkasan Anggaran pada Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tertundanya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang untuk mendorong perbaikan tata kelola proyek, optimalisasi anggaran, dan inovasi pendanaan. Kata Kunci : Efisiensi Anggaran, Infrastruktur Daerah, Instruksi Presiden
Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia Anugrah, Dikha; Lintang Dialog, Bias; Siti Fauziah, Risa; Budiman, Haris
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14202

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru, termasuk program afiliasi yang mempertemukan afiliator sebagai pihak ketiga dengan konsumen melalui promosi produk. Namun, hubungan hukum antara afiliator dan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada masih menyisakan persoalan perlindungan hukum, terutama dalam aspek kejelasan hak atas komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian afiliasi dalam e-commerce dan menelaah sejauh mana regulasi dan implementasinya melindungi hak-hak afiliator. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan afiliator aktif dari berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian afiliasi bersifat sepihak (adhesi) dan tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap afiliator, khususnya dalam hal transparansi komisi dan akses penyelesaian sengketa. Sementara regulasi seperti UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 telah mengatur e-commerce secara umum, namun belum secara khusus mengakomodasi posisi hukum afiliator. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi kebijakan khusus, berupa penguatan norma kontraktual dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan setara bagi afiliator di ranah digital. Kata Kunci: Afiliator, E-commerce, Hukum kontrak elektronik, Perlindungan hukum, Sengketa Legal Protection Inequality for Affiliates on E-Commerce Platforms in Indonesia ABSTRACT The evolution of digital technology has significantly impacted trade dynamics in Indonesia, notably through the emergence of e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. These platforms promote affiliate programs, enabling individuals to earn commissions by marketing products online. However, the contractual relationship between affiliates and platforms is often imbalanced, with standard-form electronic agreements that offer limited protection to affiliates, particularly in terms of commission rights and dispute resolution mechanisms. This research seeks to examine how affiliate agreements are structured in Indonesian e-commerce platforms and how they affect the legal protection of affiliates. Furthermore, it explores policy formulations aimed at strengthening both normative and practical aspects of affiliate protection. Utilizing a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study reveals a lack of legal safeguards and clarity for affiliates, exacerbated by unilateral policy changes and weak bargaining positions. The study concludes with recommendations for regulatory improvement, including more transparent contractual terms and dispute mechanisms to ensure justice, equity, and legal certainty for affiliates in the digital economy. Keywords: Affiliate Agreement, Commission, Consumer Protection, Dispute Resolution, E-Commerce
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agus Pahrudin Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ainur Rofiq Aisyah, Mina Rabiatul Ammorti, Radika Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Apriyani, Pipin Arief Rahman Asep Kusnali Asya, Agus Faisal Bachtiar, Beben Muhammad Baharudin Baharudin Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dela Agustin Dewi Haryanti Dewi Lestari Dewi Setiawati Dhenia Sukmadianti Diding Rahmat Dikha Anugrah Elvany, Virgin Erga Yuhandra Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Firdansyah, Muhammad Faldi Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Guntur Cahaya Kesuma Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Hasibuan, Irwansyah Huda, Afif Ilanul Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Jalaludin, Iman Kusumah, Fathan Arya Wijaya Laila Puspita, Laila LESTARI, DEVI PUTRI Lintang Dialog, Bias Listiyani Siti Romlah Lutfi Imam Taufik M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulani, Sri Mochammad Imron Awalludin Mohammad Rafi'ie Mohammad Rafie Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Andri Muhammad Andri Muhammad Romli dan Suprihatin Andes Ismayana Nadia Pratiwi, Chika Nopa Arisyana Nur Islami, Tsulistiyani Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Peny Hanifah Pina, Pina Puspitawati, Langen Rafie, Mohammad Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramliki, Ramliki Riati Anggriani Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rizki Wahyu Yunian Putra Roni Nursyamsu Rustika Rustika Saputri, Dina Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Senda, Vika Nur Septiana, Agus Simanjorang, Ruben Siti Fauziah, Risa Siti Maimunah Sulendra, Dendi Ari Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Teti Mardiani Thessalonica, Meivi Aldona Trimelawati, Reni Uswatun Hasanah Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Yani Andriyani Yessy Velina Yudi Samantha, Yudi