Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.712
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Biosfer: Jurnal Tadris Biologi Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Al-Tadzkiyyah Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum jurnal hukum das sollen Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Bedah Hukum LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Hukum Pelita Journal of Mechanical and Manufacture IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Justicia Journal Constitution Journal Journal of Mathematical Pedagogy (JOMP) Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA)
Gios Adhyaksa
Universtas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat Andri, Muhammad; Budiman, Haris; Rafi'ie, Mohammad
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9204

Abstract

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Kuningan Budiman, Haris
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9583

Abstract

Saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. Barang-barang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga berdampak negatif pada industri rokok legal dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan hukuman yang jelas untuk pelanggaran terkait cukai, namun tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok illegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan.  Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, sosialisasi peraturan, sosialisasi bahaya rokok illegal dan sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal.
PROSES PEMBUATAN SHAFT M36 MENGGUNAKAN MESIN BUBUT DI PT. PADINA BARAYA JAYA Damara, Dali; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shafts M36 made at PT. Padina Baraya Jaya is applied as a binder to the components in the backhoe hand construction equipment. Shafts M36 have a size of 36 482 mm in length, including (Æ25 x 100 mm), (Æ36 x 370 mm), and (Æ25 x 12 mm), in section Æ36 they are threaded with 4 mm screw depth. Shaft M36 is a threaded shaft that serves to bind one engine element to another to get a strong and easy machine construction in its installation and disassembly. The material used in makin Shaft M36 is SS41 steel material, with chemical composition namely (C) 0.14 - 0.22%, (Mn) 0.30 - 0.80%, (Si) ≤ 0.30, and with hardness 68 Hv. Machines used in making shafts M36 are C6132A lathe, 1000 mm working capacity, 350 mm swing. While the tools used are, the caliper, HSS lathe tool, chuck key, tool key / tool post, drill center. The process used is cutting material, face lathe, drill center lathe, standard lathe, and M36 screw lathe. The results of making shafts M36 are obtained by different sizes with working drawings, but still in the size of tolerance -0,1 and -0,2.
ANALISIS KERJA MESIN CANE UNIGRATOR DENGAN PENGGERAK STEAM TURBINE DI PT. PABRIK GULA RAJAWALI II JATITUJUH Wardhana, Detta; Dewi Jannati, Eidelweis; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The grinding station is the initial stage of the sugar production activity, the main machine used at this station consists of a cane cutter, a unigrator, and a grinding unit. Before the sugar cane material is entered into the pruning process, the unigrator process is used, which functions as a sugar cane chopper material. The unigrator machine is driven by a steam turbine which is a mover that converts the potential energy of the steam into kinetic energy and is then converted into mechanical energy in the form of a turbine shaft rotation. The purpose of this study was to determine the magnitude of the power needs of the unigrator and to determine the power of the steam turbine driving the unigrator to be able to obtain maximum sugarcane enumeration in PT. Rajawali II Sugar Factory Jatitujuh. The results of the study that analyzed the unigrator machine requires power 69.39 kw / Th, to get the maximum sugarcane count the obtained prepration index value of 93.3%, the higher the prepration index value, the better the performance of the extraction so that the milking process is getting maximum. In the steam turbine produces 160,559 J / sec turbine internal power, the effective power of the turbine generates 1,129 J / sec for the effective power for normal rotation to move the unigrator not too low and its rpm is high.
PENGARUH BUKAAN SUDU PENGARAH TERHADAP AIR PADA TURBIN DI PLTA PARAKAN KONDANG Nurus Saparudin, Rifki; Dewi Jannati, Eidelweis; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that often occurs in Hydroelectric Power Plant (HPP) is erratic water discharge in the reservoir so that variations in blade openings can be carried out in order to stabilize the flow of water entering the turbine. The occurrence of this problem will result in a decrease in turbine efficiency. Different causes - the difference is the variation of the guide blade opening also aims to stabilize the turbine rotation. variation of the guide blade opening and turbine shaft rotation as the independent variables namely ¾, ½, 1/3 and full openings, then for the rotation are 598, 560, 545 and 600 rpm. The efficiency produced at full openings is 93.35%, openings ¾ are 93.04%, openings ½ are 87.13% and openings 1/3 are 84.79%. So it can be concluded that the full openings have the highest efficiency.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19) Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris
Jurnal Pintar Abdimas Vol 1 No 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2021
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.
The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3798

Abstract

In 2020, the government issued Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This law has received numerous criticisms from the community, especially in the effort to realize self-sufficiency, security, and food sovereignty, as well as to protect agricultural land from the threat of land conversion. The government, on the other hand, claims that a job creation law, often known as omnibuslaw, can simplify and integrate fundamental permits from laws pertaining to location, environmental, and building permits. The problem under study was the implications of Law Number 20 of 2020 concerning Job Creation on spatial planning and watersheds management, employing a normative research method. The results highlight that the aforementioned law has reconstructed law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which uses digital maps in the determination of RDTR, the integration of spatial planning and zoning plans, as well as the creation of single map policy to overcome land intersection, influencing permits in the regions. In addition, law number 41 of 1999 concerning Forest Area Limits has also been reconstructed, governing the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which must be maintained at least 30 percent of the area of river basins. The 30% loss of the forest area may result in policy liberalization and the uncontrolled utilization of forest lands for industrial and commercial purposes. At the end, it will exacerbate tensions between spatial planning and watershed management, especially in preserving the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which is critical to preventing erosion, landslides, and floods, as well as sustaining tree stands, litter, and undergrowth plant.
Conservation-Based Spatial Planning Policy Formulation To Strengthen Tourism Districts Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4122

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. In order to implement effective conservation and tourism-based spatial planning policies, the researcher also recommends forming a team or working group specifically tasked with compiling, supervising, and evaluating these policies. In addition, the researchers also suggested campaigns and outreach to the public to increase awareness and participation in maintaining and developing regional tourism.
Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Desa Sindangsari, Kuningan, Jawa Barat Muhamad Rizal; Pani Maulana; Rhejan Gema Mahardika Bilhaq; Vinda Agustina; Virgin Elvany; Suwari Akhmaddhian; Hidayat, Sarip; Budiman, Haris
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.8511

Abstract

Misuse of Narcotics and illegal drugs (narkoba) is a phenomenon that has long been experienced by the countries all over the world, including Indonesia. This is basically a transnational crime, considering the chain link of the drug misuse includes production and trade activities to the countryside. Considering that this crime is an expanding chain, it is necessary to have legal counseling about the dangers and prevention of narcotics and legal aid for all regions in Indonesia, including the Kuningan Regency. Provision of legal aid is one way to realize access to law and justice for the poor which is provided by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through laws and implementing regulations as well as from the Supreme Court or the Constitutional Court through Supreme Court Regulations and Constitutional Court decisions. This article will describe systematically and scientifically which takes place in Kuningan Regency, Sindangsari Village of Sindangagung District. Based on the results of counseling there are some problems in preventing narcotics crime and implementing the provision of legal aid in the community which make the provision of legal aid to rural communities less effective, therefore, it is necessary to optimize the provision of legal aid to rural communities which is an idea to response this problem to realize the access to law and justice for rural communities, especially the poor.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cengal dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Gladystia Nirwana Mulyaputri; Novia Andini; Pipin Apriani; Rian Juliansyah Pratama; Veggy Juniwati; Iman Jalaludin Rifa’i; Budiman, Haris; Erga Yuhandra; Akhmaddhian, Suwari
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 03 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i03.11920

Abstract

Narcotics abuse is a national problem that is considered serious by the government and can cause damage to the morals of a nation. In Indonesia, narcotics abuse is increasing over time. Narcotics abuse has a negative impact on both dealers and users, both physically and psychologically. This is what creates a sense of vigilance in the community, to always make the best efforts to prevent the distribution and use of narcotics at various levels. Therefore, education is needed to increase legal knowledge and understanding through legal counseling to the community. The aim of this legal counseling activity is to increase public legal awareness. This legal counseling effort was carried out in Cengal Village, Japara District, Kuningan Regency, which was held on January 30 2024. This event was opened with a speech from a Lecturer at the Faculty of Law, Kuningan University to convey the aims and objectives of carrying out this event and was continued by a speech from the head of Cengal Village or others. represents it as a welcome greeting. This agenda was carried out as an effort to provide understanding and to increase awareness among the community and village officials about the dangers of drugs which are becoming more common every day as well as legal assistance for people who need legal assistance services at the Faculty of Law, Kuningan University, namely PKBH or Legal Assistance and Consultation Center.
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agus Pahrudin Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ainur Rofiq Aisyah, Mina Rabiatul Akbar, Satria Ammorti, Radika Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Apriyani, Pipin Arief Rahman Asep Kusnali Asiyah, Mina Rabiatul Asya, Agus Faisal Bachtiar, Beben Muhammad Baharudin Baharudin Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dadan Hermansyah Damara, Dali Dela Agustin Dewi Haryanti Dewi Jannati, Eidelweis Dewi Lestari Dewi Setiawati Dhenia Sukmadianti Diding Rahmat Dikha Anugrah Elvany, Virgin Erga Yuhandra Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Firdansyah, Muhammad Faldi Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Gladystia Nirwana Mulyaputri Gumilar , Doni Cakra Guntur Cahaya Kesuma Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Hasibuan, Irwansyah Holillah Romdhona Huda, Afif Ilanul Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Jalaludin, Iman Kusumah, Fathan Arya Wijaya Laila Puspita, Laila Lam Thanh Danh LESTARI, DEVI PUTRI Lintang Dialog, Bias Listiyani Siti Romlah M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulani, Sri Mochammad Imron Awalludin Mohammad Rafie Ms. Sineenat Suasungnern Muhamad Rizal Muhammad Andri Muhammad Andri Muhammad Romli dan Suprihatin Andes Ismayana Nadia Pratiwi, Chika Nopa Arisyana Novia Andini Nur Islami, Tsulistiyani Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Nurus Saparudin, Rifki Pani Maulana Peny Hanifah Pina, Pina Pipin Apriani Puspitawati, Langen Rafi'ie, Mohammad Rafie, Mohammad Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramliki, Ramliki Rhejan Gema Mahardika Bilhaq Rian Juliansyah Pratama Riati Anggriani RIFA'I, IMAN Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rizki Wahyu Yunian Putra Roni Nursyamsu Royvaldo Rustika Rustika Saputri, Dina Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Senda, Vika Nur Septiana, Agus Simanjorang, Ruben Siti Fauziah, Risa Siti Maimunah Sopia Rahma Sulendra, Dendi Ari Suwari Akhmaddhian Taufik, Lutfi Imam Teten Tendiyanto Teti Mardiani Thessalonica, Meivi Aldona Trimelawati, Reni Uswatun Hasanah Veggy Juniwati Vinda Agustina Virgin Elvany Wardhana, Detta Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Wulan Cahyaningsih Yani Andriyani Yessy Velina Yudi Samantha, Yudi