Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Biosfer: Jurnal Tadris Biologi Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Al-Tadzkiyyah Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum jurnal hukum das sollen Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Bedah Hukum LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Journal of Mechanical and Manufacture IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Justicia Journal Journal of Mathematical Pedagogy (JOMP) Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Gios Adhyaksa
Universtas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Haris Budiman
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 14 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v14i02.8856

Abstract

Oral agreements often become conflicts in the business world, especially when there is a default. Default occurs when one party does not fulfill its obligations in accordance with the mutual agreement. The existence of an oral agreement can complicate the dispute resolution process because it is difficult to prove an agreement between the parties involved. Therefore, the legal certainty of an oral agreement in the event of default needs to be understood carefully. The formulation of the problem discussed in this study is how to arrange oral agreements in the Civil Code and how to settle an oral agreement due to default. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the Civil Code does recognize that oral agreements have legal force. However, legal certainty in an oral agreement becomes less clear because there is no clear written evidence regarding the contents of the agreement. Legal settlement of verbal agreements due to defaults can be carried out through non-litigation channels in several ways, including negotiation and mediation. Settlement through negotiation or mediation will be faster and cheaper than through litigation in court. However, if the two parties cannot reach an agreement, settlement through litigation is the last alternative.Perjanjian secara lisan seringkali menjadi konflik dalam dunia bisnis, terutama ketika terjadi wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Keberadaan perjanjian lisan dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa karena sulit untuk membuktikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepastian hukum perjanjian lisan dalam terjadinya wanprestasi perlu dipahami secara seksama. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan perjanjian lisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana penyelesaian suatu perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengakui bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, kepastian hukum dalam perjanjian lisan menjadi kurang jelas karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas mengenai isi perjanjian tersebut. Penyelesaian hukum perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan beberapa cara, antara lain negosiasi dan mediasi. Penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi akan lebih cepat dan murah dibandingkan melalui proses litigasi di pengadilan. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi alternatif terakhir.
Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat Muhammad Andri; Haris Budiman; Mohammad Rafi'ie
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9204

Abstract

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Kuningan Haris Budiman
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9583

Abstract

Saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. Barang-barang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga berdampak negatif pada industri rokok legal dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan hukuman yang jelas untuk pelanggaran terkait cukai, namun tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok illegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan.  Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, sosialisasi peraturan, sosialisasi bahaya rokok illegal dan sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris; Tendiyanto, Teten
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.5094

Abstract

Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini  terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan : 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pentingnya merk dan pendaftaran merk bagi pelaku usaha UMKM, dan 2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk KI. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari pendaftaran Merek seperti sekarang ini.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Lingkup Perkawinan di Desa Cibinuang, Kuningan Akhmaddhian, Suwari; Harjadi, Dikdik; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Anugrah, Dikha; Nursyamsu, Roni; Mardiani, Teti
Empowerment Vol. 5 No. 03 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i03.5302

Abstract

As a bond, marriage is part of civil law (private law), and is also part of criminal law (public law) which in the process fulfills the material elements as crimes and violations. Criminal acts within the scope of marriage will have an impact that affects both the victim and the environment concerned, because it will lead to legal uncertainty, disorderly population administration, neglect of protection of the rights of women and children. The purpose of this service is to focus more on the community to be more concerned with their surroundings and be aware of the risks that can lead to criminal acts within the scope of marriage so that the community must take an active role in carrying out various comprehensive efforts. The approach method used in this community service is through the method of socialization and discussion, where counseling participants are given information about criminal acts within the scope of marriage and then given the opportunity to ask questions and discuss in the forum. It is hoped that with this counseling, community members can become motivators as well as community members who participate in helping efforts to overcome criminal acts within the scope of marriage that can occur in everyday life, as people who have the potential to prevent criminal acts within the scope of marriage, assisting victims of criminal acts within the scope of marriage, as well as playing an active role in law enforcement in Cibinuang Village, so as to prevent and reduce the incidence of criminal acts within the scope of marriage, thereby reducing the number of domestic violence and creating an orderly and safe society.Sebagai suatu ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat), dan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan akan memberikan dampak yang mempengaruhi baik korban maupun lingkungan yang berkaitan, karena akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, tidak tertibnya adminstrasi kependudukan, terabaikannya perlindungan hak perempuan dan anak. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan pada masyarakat untuk lebih peduli dengan sekitar dan menyadari risiko-risiko yang dapat menimbulkan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan sehingga masyarakat harus turut berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya yang komprehensif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan dan kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dalam forum. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan yang dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, membantu korban tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Cibinuang, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kejadian tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, dengan demikian akan menurunkan angka KDRT dan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.
Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan Budiman, Haris; Harjadi, Dikdik; Rifa’i, Iman Jalaludin; Pina, Pina; Agustian, Agung Gumelar
Empowerment Vol. 6 No. 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.7281

Abstract

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan target penerimaan pajak negara bisa tercapai. Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya Undang-Undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi undang undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Bojong Kecamatan Cilimus yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor bisnis dan jasa, sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak. Peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan terutama apabila ada regulasi terbaru yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.  
Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024 Budiman, Haris
Empowerment Vol. 6 No. 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.7682

Abstract

Artikel pengabdian ini membahas tentang kepastian pendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendataan dan pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dan menggunakan hak suaranya dengan tepat pada saat pemilihan umum. Proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk metode yang digunakan dan tantangan yang dihadapi. Metode pelaksanaan yaitu melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian menunjukan bahwa penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam melaukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui artikel ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pendataan dan pemutakhiran data pemilih dalam memastikan keabsahan pemilihan umum. Selain itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti dan praktisi di bidang demokrasi untuk terus mengembangkan metode dan teknologi yang lebih efektif dalam pendataan dan pemutakhiran data pemilih.
Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris; Hidayat, Sarip; Rahman, Arief; Rizal, Muhamad; Maulana, Pani; Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika; Elvany, Virgin; Agustina, Vinda
Empowerment Vol. 6 No. 03 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i03.8824

Abstract

Misuse of Narcotics and illegal drugs (narkoba) is a phenomenon that has long been experienced by the countries all over the world, including Indonesia. This is basically a transnational crime, considering the chain link of the drug misuse includes production and trade activities to the countryside. Considering that this crime is an expanding chain, it is necessary to have legal counseling about the dangers and prevention of narcotics and legal aid for all regions in Indonesia, including the Kuningan Regency. Provision of legal aid is one way to realize access to law and justice for the poor which is provided by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through laws and implementing regulations as well as from the Supreme Court or the Constitutional Court through Supreme Court Regulations and Constitutional Court decisions. This article will describe systematically and scientifically which takes place in Kuningan Regency, Sindangsari Village of Sindangagung District. Based on the results of counseling there are some problems in preventing narcotics crime and implementing the provision of legal aid in the community which make the provision of legal aid to rural communities less effective, therefore, it is necessary to optimize the provision of legal aid to rural communities which is an idea to response this problem to realize the access to law and justice for rural communities, especially the poor.
Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Masyarakat Kadugede, Kuningan, Jawa Barat Budiman, Haris; Rifai, Iman Jalaludin; Senda, Vika Nur
Empowerment Vol. 6 No. 03 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i03.8886

Abstract

This dedication discusses legal protection for parties in online buying and selling transactions. Normatively, online buying and selling transactions are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Likewise, legal certainty in carrying out electronic transactions in a safe and normatively responsible manner is clearly regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The method of service carried out is by providing legal education to the community. The method of carrying out activities is through lectures, discussions and questions and answers. The results of the service state that online transactions have become an inseparable part of our modern life. However, with the ease of online transactions, there are also risks associated with security and consumer protection. Problems often faced by consumers in online transactions include cheating and deception, unsafe payments, late delivery, and quality problems with goods that do not meet their expectations. Items received may be damaged, defective, or not as described. Consumers should always check item descriptions and buyer reviews before making a purchase. Therefore, there needs to be massive outreach to the community, especially students and MSME business people, so that they have good legal knowledge and awareness in using online transactions both as buyers and sellers. For this reason, as a development of the tri dharma of higher education, namely community service, we are holding Legal Counseling on the Socialization of Consumer Protection Laws in Online Buying and Selling Transactions to young people and students as well as MSMEs in Kadugede Village, Kuningan Regency.Pengabdian ini membahas mengenai perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi  jual  beli dengan online. Secara  normatif transaksi jual beli dengan online ini diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Begitu pun  halnya  dengan  kepastian  hukum  terselenggaranya  transaksi  elektronik  secara  aman  dan  bertanggung jawab  secara  normatif  sudah  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik. Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu melalui kegiatan ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Hasil pengabdian menyatakan bahwa transaksi online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Namun, dengan kemudahan transaksi online, ada juga risiko yang terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dalam transaksi online diantaranya kecurangan dan penipuan, Pembayaran yang tidak aman, keterlambatan pengiriman, dan masalah kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Barang yang diterima mungkin rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Konsumen harus selalu memeriksa deskripsi barang dan ulasan dari pembeli sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang bersifat massif ke masyarakat, terutama para pelajar dan pelaku bisnis UMKM agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik dalam menggunakan transaksi online baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Untuk itu maka sebagai pengembangan dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat, kami menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Sosialisasi Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online kepada para pemuda dan pelajar juga pelaku UMKM yang ada di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cipancur dalam Pencegahan Tindak Pidana Agustian, Agung Gumelar; Kusumah, Fathan Arya Wijaya; Ramliki, Ramliki; Simanjorang, Ruben; Rahmatwati, Suci; Hidayat, Sarip; Bachtiar, Beben Muhammad; Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari
Empowerment Vol. 7 No. 03 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i03.11263

Abstract

Narcotics abuse is a national problem that is considered serious by the government and can cause damage to the morals of a nation. In Indonesia, narcotics abuse is increasing over time. Narcotics abuse has a negative impact on both dealers and users, both physically and psychologically. This is what creates a sense of vigilance in the community, to always make the best efforts to prevent the distribution and use of narcotics at various levels. Therefore, education is needed to increase legal knowledge and understanding through legal counseling to the community. The aim of this legal counseling activity is to increase public legal awareness. This legal counseling effort was carried out in Cipancur Village, Kalimanggis District, Kuningan Regency, which was held on January 30 2024. This event was opened with a speech from a Lecturer at the Faculty of Law, Kuningan University to convey the aims and objectives of carrying out this event and was continued by a speech from the head of Cipancur Village or others. represents it as a welcome greeting. This agenda was carried out as an effort to provide understanding and to increase awareness among the community and village officials about the dangers of drugs which are becoming more common every day as well as legal assistance for people who need legal assistance services at the Faculty of Law, Kuningan University, namely PKBH or Legal Assistance and Consultation Center.
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agus Pahrudin Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ainur Rofiq Aisyah, Mina Rabiatul Ammorti, Radika Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Apriyani, Pipin Arief Rahman Asep Kusnali Asya, Agus Faisal Bachtiar, Beben Muhammad Baharudin Baharudin Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dela Agustin Dewi Haryanti Dewi Lestari Dewi Setiawati Dhenia Sukmadianti Diding Rahmat Dikha Anugrah Elvany, Virgin Erga Yuhandra Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Firdansyah, Muhammad Faldi Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Guntur Cahaya Kesuma Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Hasibuan, Irwansyah Huda, Afif Ilanul Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Jalaludin, Iman Kusumah, Fathan Arya Wijaya Laila Puspita, Laila LESTARI, DEVI PUTRI Lintang Dialog, Bias Listiyani Siti Romlah Lutfi Imam Taufik M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulani, Sri Mochammad Imron Awalludin Mohammad Rafi'ie Mohammad Rafie Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Andri Muhammad Andri Muhammad Romli dan Suprihatin Andes Ismayana Nadia Pratiwi, Chika Nopa Arisyana Nur Islami, Tsulistiyani Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Peny Hanifah Pina, Pina Puspitawati, Langen Rafie, Mohammad Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramliki, Ramliki Riati Anggriani Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rizki Wahyu Yunian Putra Roni Nursyamsu Rustika Rustika Saputri, Dina Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Senda, Vika Nur Septiana, Agus Simanjorang, Ruben Siti Fauziah, Risa Siti Maimunah Sulendra, Dendi Ari Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Teti Mardiani Thessalonica, Meivi Aldona Trimelawati, Reni Uswatun Hasanah Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Yani Andriyani Yessy Velina Yudi Samantha, Yudi